Akbar Tandjung dan Anies Baswedan (net)
Isu menarik pagi ini adalah soal kontradiksi di tubuh partai beringin. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai Capres 2024, padahal Golkar sendiri telah memutuskan Ketumnya, Airlangga Hartarto sebagai Capres mendatang. Akbar mengaku bangga terhadap Anies yang menjadi salah satu kandidat capres 2024. Ia memprediksi peluang Anies untuk terpilih sebagai presiden 2024 sangat kuat. Akbar memuji Anies sebagai sosok pintar karena berlatar akademisi. Mantan Ketua DPR itu juga menyanjung Anies memiliki pemikiran jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh optimis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat akan merapat bersama pihaknya untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Ia yakin, PKS dan Partai Demokrat akan menyatukan pikiran, semangat, serta tekad bersama NasDem menghadapi Pilpres 2024.
Isu kedua yang kalah menarik adalah statemen Wakil Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim yang menyebut partainya mempertimbangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk diusung sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. “Pak Ganjar bisa jadi tetap masuk dalam perhitungan kita, karena kita berkejaran dengan waktu. Kita sangsi apakah beliau punya sikap yang teguh,” tutur Hermawi pada wartawan, Rabu (5/10). Sementara itu Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakui, partainya sempat berbincang dengan Nasdem soal siapa saja yang cocok sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Perbincangan itu dilakukan PKS dan Nasdem bersamaan dengan langkah membentuk koalisi Pemilu 2024. Mardani menyebut beberapa nama di luar PKS dan Nasdem yang cocok mendampingi Anies. “Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono salah satunya. Tapi, Bu Khofifah (Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa) juga dan Mas Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo) juga mungkin,” kata Mardani.
Isu ketiga, Menhan Prabowo Subianto mengatakan, krisis ekonomi berpotensi akan semakin berat ke depan. Dampaknya, perekonomian dunia akan menghadapi badai besar. Oleh karena itu, ia meminta, masyarakat bersiap menghadapi kondisi itu. “Krisis ke depan bisa lebih parah ya. Mereka sebut the perfect storm akan datang. The perfect storm, badai akan datang. Jadi kita harus siap,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Rabu (5/10). Prabowo menegaskan masyarakat Indonesia harus bersyukur dengan modal yang ada saat ini. Pasalnya, Indonesia masih diberi curah hujan yang baik dan sumber daya alam yang mencukupi. Sementara itu, situasi di sejumlah negara lain, kata Prabowo, tidak seberuntung Indonesia. Ketum Gerindra ini lantas mengutip data organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) yang menyebutkan 300 juta warga dunia mengalami kelaparan akut. Di sisi lain, Prabowo mengatakan, pemerintah selalu ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, namun keinginan itu harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian.
Isu keempat, Jampidum Kejagung, Fadil Zumhana mengajak KPK ikut mengawasi proses lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Fadil menyatakan pihaknya tak akan main-main dalam kasus tersebut hingga proses penuntutan di persidangan. Di sisi lain, Ferdy Sambo menegaskan istrinya, Putri Candrawathi tidak bersalah dalam kasus penembakan Brigadi J. Mantan Kadiv Propam Polri itu menyebut Putri tak melakukan apapun dalam peristiwa berdarah tersebut. “Istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa. Putri hanya menjadi korban terseret dalam kasus tersebut. Ia justru menjadi korban,” tegas Sambo. “Saya pasrahkan nasib saya ke yang mulia majelis hakim. Saya akan pertanggungjawabkan secara hokum,” imbuhnya. Terakhir, Sambo memohon maaf kepada seluruh pihak yang terdampak atas perbuatan yang saya lakukan, khususnya mohon maaf kepada bapak dan Ibu keluarga korban.
Isu kelima, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Nico Afinta sebagai pertanggungjawaban atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang. Fadli Zon menyebut, pencopotan terhadap Nico Afinta merupakan aspirasi rakyat. “Harusnya ada yang bertanggung jawab ya. Kalau saya lihat sih harusnya kapolda juga diganti saja, kan itu aspirasi masyarakat juga, jadi harus sensitif lah melihat gitu,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Rabu (5/10). Sementara itu, Ketua PBHI Julius Ibrani menilai, tragedi Kanjuruhan punya potensi memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Setidaknya, ada upaya sistematis dari aparat bersenjata yang berujung pada jatuhnya korban secara masif. “Ada upaya sistematis dari insiden, diserangnya suporter sampai ratusan meninggal,” kata Julia dalam jumpa pers, Rabu (5/10). Berikut isu selengkapnya.
1. Ada kontradiksi di tubuh partai beringin. Golkar sudah memutuskan Ketumnya, Airlangga Hartarto sebagai calon RI-1, tapi Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung malah mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai Capres 2024. Akbar mengaku bangga terhadap Anies yang menjadi salah satu kandidat capres 2024. Ia memprediksi peluang Anies untuk terpilih sebagai presiden 2024 sangat kuat.
Akbar memuji Anies sebagai sosok pintar karena berlatar akademisi. Mantan Ketua DPR itu juga menyanjung Anies memiliki pemikiran jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. “Tepat beliau jadi gubernur dan lebih tepat lagi beliau jadi presiden. Saya juga pakai baju kuning, karena saya juga dukung beliau (Anies Baswedan) sebagai calon presiden,” kata Akbar dalam acara peresmian Monumen Tritura 66 yang direlokasi ke Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/10).
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh optimis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat akan merapat bersama pihaknya untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Ia yakin, PKS dan Partai Demokrat akan menyatukan pikiran, semangat, serta tekad bersama NasDem menghadapi Pilpres 2024. “Soal dua partai, baik dari PKS teman kita Partai Demokrat. Jujur saja, dari apa perspektif yang saya pahami, apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, Insya Allah semuanya menyatukan pikiran, semangat, tekat, bersama dengan NasDem, Insya Allah,” kata Surya dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai NasDem.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pernyataan Akbar Tanjung tersebut hanya sebatas ucapan selamat. Dia menegaskan, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung masih berpegang pada keputusan Munas dan Rapimnas Golkar yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. “Sebetulnya, itu hanya pernyataan normatif saja. Bicara soal tanggapan seorang tokoh menanggapi pencapresan seseorang. Sebatas seperti mengucapkan selamat saja (kepada Anies),” tutur Doli dalam keterangan tertulis, Kamis (6/10). Doli menekankan, pernyataan Akbar Tanjung tidak spesifik merujuk pada Pilpres 2024. Sebab Akbar Tandjung menyatakan ‘juga dukung beliau (Anies Baswedan)’ di acara yang juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tertawa lepas saat ditanyai tanggapan terkait NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden yang diusungnya di 2024.
Momen itu terjadi usai upacara HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2022). Prabowo melakukan tanya jawab dengan wartawan. Tanya jawab itu diawali pertanyaan terkait tunjangan dan kesejahteraan prajurit TNI. Prabowo berbicara panjang lebar mengenai komitmennya menyejahterakan prajurit TNI. Namun, Prabowo mengungkap situasi sulit yang sedang melanda negara di seluruh dunia. Setelah itu lah, Prabowo ditanya mengenai keputusan NasDem mengusung Anies sebagai capres. Menteri Pertahanan ini lantas menjawab pertanyaan itu sambil tertawa. “Ini hari ulang tahun TNI, kok nanya NasDem,” kata Prabowo.
2. Wakil Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menyampaikan, partainya sangat mungkin mempertimbangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk diusung sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Namun hal itu tergantung dari dua hal. Yakni, kejelasan sikap kader PDI Perjuangan itu dan Anies Baswedan karena Nasdem telah memberikan hak prerogatif kepada Anies untuk memilih cawapres yang mendampinginya. “Pak Ganjar bisa jadi tetap masuk dalam perhitungan kita, karena kita berkejaran dengan waktu. Kita sangsi apakah beliau punya sikap yang teguh,” tutur Hermawi pada wartawan, Rabu (5/10).
Ia menyampaikan tidak jelasnya sikap Ganjar itu pula yang menyebabkan Partai Nasdem tak memilihnya sebagai calon presiden (capres). Padahal Ganjar menjadi salah satu kandidat capres yang diusulkan kader Partai Nasdem dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertengahan Juni 2022 lalu. “Bukan tidak ada balasan (dari Ganjar), tapi tidak ada kejelasan kapan (memutuskan). (Padahal Partai Nasdem) harus kejar deadline biar jelas,” ucapnya.
Hermawi Taslim menyampaikan ada tiga kandidat yang tengah dipertimbangkan sebagai cawapresnya Anies yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan putri Gus Dur, Yenny Wahid. Namun keputusan itu masih bergantung dengan partai politik (parpol) calon koalisi yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). ‘’Tentu partai-partai koalisi kumpulkan (bakal cawapres) baru nanti persetujuan Pak Anies,” ucapnya.
Wakil Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan partainya siap ‘pasang badan’ buat Anies Baswedan yang telah resmi diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Menurut Taslim, Anies kini menjadi bagian dari NasDem dan NasDem akan selalu mendampingi Anies dalam keadaan apapun. “Artinya mulai sejak dia menyatakan menerima bersama kita, kita tentu bersama dia. Kalau dia ada apa-apa tentu kita ada di dalamnya,” katanya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (5/10) malam. Namun, Waketum PKB Jazilul Fawaid mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ojo kemajon atau tidak melebihi batas terkait rencananya maju dalam pencapresan 2024. Pernyataan itu disampaikannya merespons keputusan Partai NasDem yang mengumumkan Anies sebagai capres 2024. “Kalau untuk Pak Anies ya ojo kemajon,” kata Jazilul.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakui, partainya sempat berbincang dengan Nasdem soal siapa saja yang cocok sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Kata dia, perbincangan itu dilakukan PKS dan Nasdem bersamaan dengan langkah membentuk koalisi Pemilu 2024. Mardani menyebut beberapa nama di luar PKS dan Nasdem yang cocok mendampingi Anies. “Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono salah satunya. Tapi, Bu Khofifah (Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa) juga dan Mas Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo) juga mungkin,” kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).
3. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DIY secara resmi mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 kepada DPP PKS. Hal itu sebagai sebuah bentuk aspirasi dari DPW PKS DIY mulai dari jaringan akar rumput hingga ke level pengurus. “Kami pengurus DPTW PKS DIY menyelenggarakan acara mendukung pencalonan Mas Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti,” kata Ketua DPW PKS DIY Agus Mas’udi, Rabu (5/10).
Menurut Agus, pengusulan nama Anies ini berdasarkan kriteria calon presiden yang telah ditetapkan lewat Musyawarah Majelis Syura PKS beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai Anies sebagai sosok dengan rekam jejak yang baik, berjiwa nasionalis, dan memiliki kapasitas. Menurut Syaikhu, Anies juga menjadi simbol perubahan Indonesia di masa yang akan datang. “Anies memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan untuk Indonesia di masa mendatang,” kata Syaikhu.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berharap calon presiden di Pilpres 2024 mengutamakan kepentingan bangsa. Menurutnya, para calon pemimpin harus mengabaikan kepentingan partai politik demi Indonesia. “Meletakkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan partai, kroni, dinasti, pribadi dan kepentingan sempit lainnya. Itu poinnya,” kata Haedar mengutip Antara, Rabu (5/10). Haedar juga berharap partai politik juga mengutamakan kepentingan bangsa. “Semua parpol, semua calon menghadapi Pemilu 2024 kuncinya punya jiwa kenegarawanan,” katanya.
4. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hubungannya dengan Presiden Jokowi tak pernah memburuk. Ia mengaku selalu berkomunikasi dengan Jokowi. Anies membantah kabar yang menyebut hubungannya dengan Jokowi memburuk karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak merestuinya maju Pilpres 2024. “Kami ini bersahabat dan kami itu mulai berinteraksi bersama itu sejak tahun 2011, sebelum beliau menjadi gubernur di Jakarta. Sampai sekarang pun, pada waktu waktu yang diperlukan, yang memang relevan, saya sering datang [bertemu Jokowi], kemudian berdiskusi, komunikasi jalan terus. Jadi tidak ada yang namanya putus komunikasi,” kata Anies, kemarin.
Soal Formula E, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin dirinya tak menerima duit sepeserpun dari gelaran Formula E di Jakarta. Menurut Anies, rapat-rapat yang digelar dalam acara itu selalu direkam sehingga tidak ada upaya untuk menutupi apapun. “Saya tidak pernah terima [sepeser pun],” kata Anies dalam Political Show di CNN TV, Rabu (5/10). “Semua rapat kita ada rekamannya, semua rapat kita. Bukan hanya bisa dibuktikan, artinya enggak ada yang ditutup-tutupi, kalau orang itu ada yang tutup-tutupi, enggak usah pakai rekaman, enggak usah,” sambungnya.
Anies mengungkapkan, dirinya tidak berkewajiban untuk membuktikan tidak menerima uang sepeser pun. Sebab, beban pembuktian itu berada pada pihak pelapor atau yang memberikan tuduhan. “Dalam semua sifat penuduhan, yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, itu Anda membawa bukti. Habis energi kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti, habis energi kita,” jelasnya.
Anies meyakini tak ada intervensi politik kepada KPK terkait pengusutan kasus Formula E. Ia menilai, KPK bisa menghadapi seluruh intervensi politik dari mana pun dan memenuhi marwah sebagai lembaga penegak hukum. “Saya yakin KPK itu sanggup untuk menghadapi intervensi politik dari manapun, karena nature-nya ya ini adalah lembaga penegakan hukum dan saya yakin KPK sampai sekarang masih bisa bertahan untuk menjalankan setiap langkahnya secara profesional,” kata Anies.
5. Menhan Prabowo Subianto mengatakan, krisis ekonomi berpotensi akan semakin berat ke depan. Dampaknya, perekonomian dunia akan menghadapi badai besar. Oleh karena itu, ia meminta, masyarakat bersiap menghadapi kondisi itu. “Krisis ke depan bisa lebih parah ya. Mereka sebut the perfect storm akan datang. The perfect storm, badai akan datang. Jadi kita harus siap,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Rabu (5/10).
Terkait hal itu, Prabowo menegaskan masyarakat Indonesia harus bersyukur dengan modal yang ada saat ini. Pasalnya, Indonesia masih diberi curah hujan yang baik dan sumber daya alam yang mencukupi. Sementara itu, situasi di sejumlah negara lain, kata Prabowo, tidak seberuntung Indonesia. Ketum Gerindra ini lantas mengutip data organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) yang menyebutkan 300 juta warga dunia mengalami kelaparan akut.
Prabowo mengatakan, pemerintah selalu ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, namun keinginan itu harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian. “Ya kita selalu ingin memperhatikan ya, meningkatkan kesejahteraan. Tapi kita harus sesuaikan dengan kondisi ekonomi bangsa,” ujarnya. Menurutnya, saat ini Indonesia sedang menghadapi dampak krisis ekonomi global. Ke depannya, kondisi krisis ini diperkirakan akan semakin parah.
6. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejagung, Fadil Zumhana mengaku terus terang telah meminta KPK untuk ikut mengawasi proses lanjutan perkara pembunuhan berencana yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. “Kami meminta dipantau oleh KPK karena [perkara] ini menjadi perhatian pemerintah,” kata Fadil di Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (5/10). Fadil menyatakan pihaknya tak akan main-main dalam kasus tersebut hingga proses penuntutan di persidangan. Selain KPK, sejumlah pihak di internal Kejagung juga dilibatkan untuk mengawasi.
Seperti diketahui, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Sambo dan keempat tersangka lain kini telah memasuki tahap II. Sambo kini resmi menjadi tahanan Kejagung usai berkas perkaranya telah dilimpahkan Bareskrim.
Inilah pengakuan Ferdy Sambo, tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sambo menegaskan istrinya, Putri Candrawathi tidak bersalah dalam kasus penembakan Brigadi J. Mantan Kadiv Propam Polri itu menyebut Putri tak melakukan apapun dalam peristiwa berdarah di Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli lalu. “Istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa. Putri hanya menjadi korban terseret dalam kasus tersebut. Ia justru menjadi korban,” tegas Sambo di Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/10). “Saya pasrahkan nasib saya ke yang mulia majelis hakim. Saya akan mempertanggungjawabkan secara hukum. Istri saya tidak terlibat dan tidak melakukan apa-apa,” imbuhnya. Terakhir, Sambo memohon maaf kepada seluruh pihak yang terdampak atas perbuatan yang saya lakukan, khususnya mohon maaf kepada bapak dan Ibu keluarga korban.
Bharada Richard Eliezer (E) mengaku siap membuktikan adanya perintah pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Pengacara Bharada E, Ronny Talapessy memastikan hal tersebut akan dibuktikan dalam persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Ronny mengatakan, dalam persidangan mendatang ia akan berusaha untuk membuktikan Bharada E tidak terlibat dalam pembunuhan berencana. “Fokus kita salah satu poinnya itu ya di bawah perintah,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Mabes Polri, Rabu (5/10).
Pengacara Bharada E atau Richard Eliezer, Ronny Talapessy berharap kliennya bisa mendapatkan vonis bebas di pengadilan. “Target kita adalah bebas,” kata Ronny di Bareskrim Polri, Jakarta, (5/10). Ronny belum mau banyak berasumsi terkait hasil vonis di pengadilan. Ia hanya menegaskan, sebagai kuasa hukum, akan berusaha maksimal membela Bharada E. Selain itu, Ronny mengungkapkan salah satu fokus utama yang diupayakannya adalah agar kliennya tidak dijerat pasal pembunuhan berencana atau 340 KUHP.
7. Waketum Partai Gerindra Fadli Zon mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Nico Afinta sebagai pertanggungjawaban atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang. Fadli Zon menyebut, pencopotan terhadap Nico Afinta merupakan aspirasi rakyat. “Harusnya ada yang bertanggung jawab ya. Kalau saya lihat sih harusnya kapolda juga diganti saja, kan itu aspirasi masyarakat juga, jadi harus sensitif lah melihat gitu,” ujar Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/10).
Fadli Zon kemudian menyayangkan budaya pejabat di Indonesia yang berbeda dengan budaya pejabat di luar negeri. Menurutnya, pejabat di luar negeri biasanya bertanggung jawab dengan cara mengundurkan diri, bukan menunggu dicopot dari jabatan. “Jadi masih revolusi mentalnya tuh jalan, mereka mengundurkan diri. Baik itu kapolres, kapolda,” ucapnya.
Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya menggelar aksi solidaritas untuk korban Tragedi Kanjuruhan, Malang, di Markas Polda Jawa Timur, Surabaya, Rabu (5/10). Koordinator massa aksi Husni Nurin mengatakan unjuk rasa itu untuk menuntut pihak kepolisian mengusut tragedi yang setidaknya merenggut nyawa 131 orang tersebut. “Mengusut secara terbuka terhadap tindakan represif kepolisian yang menembakkan gas air mata yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan,” kata Husni. Mereka juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta.
8. Tim investigasi Polri telah memeriksa 35 orang saksi terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu (1/10) lalu. Kendati demikian, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo tak mengungkapkan secara detail identitas para saksi yang diperiksa, Dedi hanya menyampaikan puluhan saksi yang dimintai keterangan itu berasal dari internal Polri dan pihak terkait. “Sudah 35 saksi yang sudah dimintai keterangan, baik saksi internal artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat di dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, maupun saksi dari eksternal,” kata Dedi di Polres Malang, Rabu (5/10) malam.
Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai, tragedi Kanjuruhan, Malang punya potensi memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Setidaknya, ada upaya sistematis dari aparat bersenjata yang berujung pada jatuhnya korban secara masif. “Ada upaya sistematis dari insiden, diserangnya suporter sampai ratusan meninggal,” kata Julia dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Rabu (5/10). Setelah itu, upaya sistematis untuk membungkam para saksi Tragedi Kanjuruhan terjadi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang, dalam kesempatan yang sama, mengakui, para korban yang selamat kini rentan atas teror dan intimidasi. “Ada upaya membersihkan bukti-bukti. Negara harus turun, Presiden Jokowi harus turun, ada unsur pelanggaran HAM,” kata Julius.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani minta, TGIPF tragedi Stadion Kanjuruhan yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD tidak hanya fokus pada pengungkapan yang sifatnya teknis berkaitan dengan peristiwa. Itu terlalu remeh untuk tim sekaliber TGIPF karena teknis dan fakta peristiwa relatif mudah diungkap karena banyaknya bukti dan saksi. “Saya pikir tidak perlu membentuk tim di bawah kekuasaan nasional sampai Menko dan sebagainya (jika hanya mengungkap teknis insiden dan fakta peristiwa). Ini terlalu sederhana untuk orang-orang dengan profil tinggi seperti itu,” kata Julius dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Rabu (5/10). Julius meminta TGIPF berani menyentuh persoalan yang lebih makro dan sistemik terkait tragedi Kanjuruhan. Investigasi secara holistik, perlu dilakukan agar TGIPF sanggup menelurkan rekomendasi yang komprehensif.
9. Mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Ito Sumardi menilai, diagram Konsorsium 303 soal tuduhan jaringan perjudian yang melibatkan Ferdy Sambo boleh jadi dibuat oleh internal Polri. “Dari diagram yang tersebar selama ini, kalau saya melihat, yang buat diagram itu pasti bukan orang sembarangan,” kata Ito, Rabu (5/10). “Mungkin itu dari internal, lah. Saya kan pernah bikin diagaram juga dulu,” lanjutnya. Ito membuka kemungkinan bahwa diagram itu dibuat oleh anggota Polri yang barangkali merasa ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak berani secara langsung, sehingga menyampaikannya lewat diagram anonim seperti itu. “Itu tentu akan dibuktikan. Kalau betul-betul ada indikasi, ada bukti-bukti, saya kira Pak Kapolri tidak akan toleransi sama sekali,’’ tegasnya. Ito juga tak menampik bahwa ada polisi yang terlibat dalam jaringan perjudian, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar. Dalam skala kecil, polisi yang terlibat mungkin di tingkat polsek dan polres, sedangkan tingkat menengah di tingkat polda.
10. Politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman gerah dengan statemen Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang ikut campur masalah pencalonan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Pilpres 2024. Maman meminta Arsul fokus mengurus masalah partainya daripada cawe-cawe mengurusi masalah internal Golkar yang sudah memutuskan mengusung Airlangga sebagai calon presiden. “Pak Arsul mendingan fokus urus internal saja, enggak usah masuk urusan internal partai orang lain. Golkar sudah ada keputusan dan rekomendasi, begitu juga dengan PAN sudah mengeluarkan rekomendasi, untuk apa ikut-ikutan cawe-cawe internal Golkar,” kata Maman. (HPS)
