Mantan Presiden SBY (net)
Isu menarik pagi ini adalah statemen SBY yang mengajak seluruh pemimpin dunia menurunkan ego masing-masing demi menyelamatkan dunia. SBY juga ingatkan para pemimpin negara anggota G20 mengenai potensi ancaman perang dunia dengan senjata nuklir. Ia menilai situasi itu bisa terjadi jika ekskalasi konflik Rusia dan Ukraina semakin meningkat. “Terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir bisa menjadi kenyataan,” ujar SBY. Ia menuturkan, situasi dunia akan semakin runyam jika geopolitik di Asia bagian timur yang sudah panas akhirnya menjadi konflik militer terbuka antara Tiongkok dengan Taiwan dan pendukungnya, termasuk AS. Menurut SBY, jika keadaan semakin tidak terkendali, baik goncangan ekonomi dan keamanan global, maka penyelamatan bumi dari pemanasan global akan gagal karena dunia tidak peduli lagi. SBY mengatakan, situasi itu bisa membuat dunia mengalami ‘triple crises’, yaitu di sektor keamanan, ekonomi, serta lingkungan.
Isu kedua, Presiden Jokowi mengatakan, sekarang ini dunia masih menghadapi ketidakpastian dan volatilitas yang tinggi akibat geopolitik hingga perubahan iklim. Satu per satu negara tumbang karena krisis dan inflasi yang tinggi. Ia menuturkan, saat ini sudah ada 28 negara yang meminta bantuan keuangan ke Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk memperbaiki perekonomiannya. “Tadi saya mendapatkan informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antre di markasnya IMF, menjadi pasien,” ujar Jokowi dalam acara Investor Daily Summit 2022 di JCC, Jakarta, Selasa (11/10). Jokowi mengeklaim, tak ada negara yang melakukan pengendalian inflasi secara detail seperti yang Indonesia lakukan. Menurutnya, hal itu yang membuat inflasi Indonesia cukup terkendali dibandingkan sejumlah negara lainnya. Jokowi jelaskan, lonjakan inflasi yang terjadi secara global membuat setiap negara berupaya mengendalikan kenaikan harga. Umumnya, negara-negara menekan inflasi dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral.
Isu ketiga, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menyebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpotensi jadi “kuda hitam” pada Pilpres 2024. Meskipun nama Ganjar kurang diperhitungkan oleh partainya sendiri saat ini, namun politisi PDIP itu punya peluang besar untuk memenangkan pemilihan presiden mendatang. “Saya berkeyakinan Ganjar adalah kuda hitam dalam pilpres mendatang,” katanya. Di sisi lain, Ari Junaedi menilai, tingkat elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mencapai titik puncak. Kata dia, Prabowo tidak bisa lagi meningkatkan elektabilitasnya, malah berpotensi turun. “Saya melihat tingkat elektabilitas Prabowo sudah maksimal dan tidak bisa naik lagi, malah berpotensi turun,” kata Ari Junaedi. Ia mengatakan, elektabilitas Anies Baswedan ke depan tergantung pada kerja-kerja politik partai pendukungnya. Menurut Ari, elektabilitas orang nomor satu di Ibu Kota Negara itu berpotensi meningkat jika Nasdem bekerja dengan cara-cara yang tepat.
Isu keempat, wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD kembali mencuat usai Pimpinan MPR bertemu Wantimpres di gedung MPR/DPR, dua hari lalu. Kedua lembaga membahas masalah itu karena prihatin dengan meningkatnya kasus korupsi oleh kepala daerah hasil pilkada langsung beberapa waktu terakhir. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD sah-sah saja dilakukan karena sistem tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila. Ia menegaskan, mengkaji sistem pelaksanaan pilkada langsung bukan langkah yang tabu atau tidak boleh dilakukan. “Mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sebenarnya juga demokratis dan justru sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila,” imbuhnya, kemarin. Namun, gagasan pilkada lewat DPRD mendapat perlawanan dan penolakan dari sejumlah kalangan.
Isu kelima, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan akan menyerahkan hasil temuannya kepada Presiden Jokowi pada Jumat (14/10). “Besok tim (hari ini) akan segera melakukan analisis sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi, sehingga diharapkan laporannya sudah bisa saya serahkan kepada Presiden pada hari Jumat,” ujar Ketua TGIPF Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/10) sore. Dalam investigasi tersebut, TGIPF telah mengantongi sejumlah barang bukti krusial. Salah satu barang bukti penting itu terkait kandungan gas air mata yang saat ini tengah diperiksa di laboratorium. “Bukti-bukti penting yang didapatkan dari lapangan, saat ini sedang dikaji dan sebagian harus diperiksa di laboratorium, seperti kandungan gas air mata,” kata Mahfud.
Isu keenam, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyatakan Presiden Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985. “Bapak Presiden Joko Widodo adalah alumni S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980,” kata Rektor UGM Ova Emilia dalam konferensi pers di UGM, Selasa (11/10). “Bapak Ir Joko Widodo dinyatakan lulus di UGM tahun 1985 sesuai ketentuan berdasarkan dokumen yang kami miliki,” sambungnya. Ova memastikan keaslian ijazah Jokowi yang digunakan saat mendaftarkan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019. “Kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Ir Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan fakultas kehutanan Universitas Gadjah Mada,” ujarnya. Ova Emilia mengatakan universitas bertanggung jawab memberikan klarifikasi kepada publik soal kegaduhan yang ada. Ia menegaskan hal itu berlaku bagi semua alumni UGM. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden SBY meminta seluruh pemimpin dunia menurunkan ego masing-masing demi menyelamatkan dunia. Menurut SBY, para pemimpin dunia harus lakukan negosiasi dan perundingan lewat forum G20 di Bali, November mendatang. “Wahai para pemimpin dunia, termasuk PBB, bertindaklah secara nyata (do something concretely) untuk selamatkan dunia kita. Inaction is immoral. Gunakan Forum G-20 di Bali to save our world, to save our planet. Turunkan ego masing-masing. Negosiasi & perundingan adalah jawaban,” kata SBY lewat akun Twitter miliknya, @SBYudhoyono, Selasa (11/10).
SBY mengatakan, ada dua berita buruk tentang dunia saat ini, yaitu resesi ekonomi global yang kemungkinan bakal terjadi serta perang di Ukraina yang kian membahayakan bagi keamanan internasional. SBY bilang, resesi ekonomi global pasti akan semakin memukul kehidupan semua bangsa, yang saat ini sudah dalam keadaan susah. Jika perang di Ukraina semakin liar dan tidak terkendali, menurutnya, maka perang dunia yang disertai penggunaan senjata nuklir bisa menjadi kenyataan. “Kita tahu dampak buruk jika krisis ekonomi global terjadi disertai “cost of living crisis”, & perang besar terjadi di Eropa yg libatkan Barat (AS & sekutunya) melawan Rusia & sekutunya. Tentunya kita tdk ingin mengalami lagi Great Depression sebelum Perang Dunia II dulu,” imbuh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
SBY mengingatkan para pemimpin negara anggota G20 mengenai potensi ancaman perang dunia dengan senjata nuklir. Ia menilai situasi itu bisa terjadi jika ekskalasi konflik Rusia dan Ukraina semakin meningkat. “Terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir bisa menjadi kenyataan,” ujar SBY. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menuturkan, situasi dunia akan semakin runyam jika geopolitik di Asia bagian timur yang sudah panas akhirnya menjadi konflik militer terbuka antara Tiongkok dengan Taiwan dan pendukungnya, termasuk AS.
Menurut SBY, mandala terbesar dalam Perang Dunia II dulu berada di Eropa dan Asia. “Haruskah kita biarkan terjadi lagi?’ katanya. Menurut SBY, jika keadaan semakin tidak terkendali, baik goncangan ekonomi dan keamanan global, kemudian pandemi Covid-19 masih melanda, maka penyelamatan bumi dari pemanasan global akan gagal karena dunia tidak peduli lagi dan menjadi prioritas. Ia mengatakan, situasi itu bisa membuat dunia mengalami ‘triple crises’, yaitu di sektor keamanan, ekonomi, serta lingkungan.
2. Presiden Jokowi mengatakan, sekarang ini dunia masih menghadapi ketidakpastian dan volatilitas yang tinggi akibat geopolitik hingga perubahan iklim. Satu per satu negara tumbang karena krisis dan inflasi yang tinggi. Ia menuturkan, saat ini sudah ada 28 negara yang meminta bantuan keuangan ke Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk memperbaiki perekonomiannya. “Tadi saya mendapatkan informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antre di markasnya IMF, menjadi pasien,” ujar Jokowi dalam acara Investor Daily Summit 2022 di JCC, Jakarta, Selasa (11/10).
Presiden Jokowi mengeklaim, tak ada negara yang melakukan pengendalian inflasi secara detail seperti yang Indonesia lakukan. Menurutnya, hal itu pula yang membuat inflasi Indonesia cukup terkendali dibandingkan sejumlah negara lainnya. Ia menjelaskan, lonjakan inflasi yang terjadi secara global membuat setiap negara berupaya mengendalikan kenaikan harga. Umumnya, negara-negara menekan inflasi dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral.
Namun, itu merupakan kebijakan pengendalian inflasi secara makro, yang menurut Jokowi perlu dibarengi pula dengan kebijakan pengendalian secara mikro. Maka, pemerintah melalui instrumen fiskalnya memberikan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mewajibkan pemda menggunakan sebagian anggaran untuk pengendalian inflasi. “Seperti inflasi, itu enggak ada negara yang melakukannya seperti kita. Inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga oleh bank sentral. Tapi kita tidak hanya urusan kenaikan suku bunga, dalam praktik nyata kita juga masuk ke sumbernya, yaitu kenaikan (harga) barang dan jasa,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi menceritakan penyebab dirinya dulu enggan mengunjungi PT Freeport di Papua. Hal itu dikarenakan, saham PT Freeport sebagian besar masih dikuasai oleh Amerika Serikat di awal-awal pemerintahannya. Cerita ini dia ungkapkan saat memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Tahun 2022 di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (11/10). “Saya dulu enggak mau ke Freeport karena itu bukan milik kita. Tetapi sekarang saya ke Freeport karena itu jelas milik kita. Menjadi milik BUMN kita. Artinya milik pemerintah Indonesia,” ujar Jokowi.
Selain itu, saat ini PT Freeport sudah didominasi oleh karyawan Indonesia. Jokowi mengeklaim, 98 persen karyawan PT Freeport merupakan WNI. “Dan yang saya senang lagi 40 persen itu adalah masyarakat Papua. Ini adalah sebuah transformasi teknologi, transformasi ekonomi yang kadang kita tidak sadar. Saya baru sadar ketika masuk ke sana. Baru sadar bahwa ini adalah transformasi ekonomi yang besar,” katanya.
3. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menyebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpotensi jadi “kuda hitam” pada Pilpres 2024. Meskipun nama Ganjar kurang diperhitungkan oleh partainya sendiri saat ini, namun, politisi PDIP itu punya peluang besar untuk memenangkan pemilihan presiden mendatang. “Saya berkeyakinan Ganjar adalah kuda hitam dalam pilpres mendatang,” kata Ari, Senin (10/10). Oleh publik, Ganjar belakangan dianggap dipinggirkan dari partainya sendiri karena kerap kali tidak diundang di acara PDI-P. Beberapa elite partai banteng juga terang-terangan menyebut Ganjar kelewatan, bahkan congkak karena berambisi maju di pilpres. Menurut Ari, dinamika itu justru membuat Ganjar mendapat simpati publik. Ganjar mungkin dianggap sebagai political victim alias korban politik karena “serangan-serangan” PDI-P ke dirinya. “Sehingga publik menaruh iba dan semakin jatuh hati dengan ketegaran Ganjar,” ujar Ari. Dengan tekanan politik demikian besar, Ganjar sulit berkampanye di luar Jawa Tengah yang bukan wilayah kekuasaannya.
Di sisi lain, Ari Junaedi menilai, tingkat elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mencapai titik puncak alias sudah mentok. Menurut dia, Prabowo tidak bisa lagi meningkatkan elektabilitasnya, malah berpotensi turun. “Saya melihat tingkat elektabilitas Prabowo sudah maksimal dan tidak bisa naik lagi, malah berpotensi turun,” kata Ari Junaedi, Senin (11/10). Hal ini bukan tanpa alasan. Sebagai pejabat publik, performa Prabowo saat ini hanya ditentukan oleh kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Kegagalan Prabowo berulang kali di panggung pilpres juga memberikan citra tersendiri ke mantan Pangkostrad itu. “Jejak rekamnya yang selalu gagal di pilpres-pilpres sebelumnya menjadi handicap (rintangan) bagi Prabowo,” ujar Ari.
Ari Junaedi mengatakan, elektabilitas Anies Baswedan ke depan tergantung pada kerja-kerja politik partai pendukungnya. Menurut Ari, elektabilitas orang nomor satu di Ibu Kota Negara itu berpotensi meningkat jika Nasdem bekerja dengan cara-cara yang tepat. “Jika stakeholder yang mendukungnya bekerja politik dengan tepat, Nasdem bisa mengolah pencitraan Anies dan dukungan dari simpatisan dengan maksimal,” kata Ari. Jika elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu berhasil ditingkatkan, Ari yakin Nasdem juga akan diuntungkan oleh efek ekor jas atau coat-tail effect pencapresan Anies.
4. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung lagi soal kans maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut AHY, jika hal itu menjadi harapan rakyat, maka ia turut mengamini doa tersebut. “Kalau ada sesuatu yang baik dan itu menjadi harapan rakyat, kita amini saja,” ujar AHY usai melantik Pengurus DPC dan DPAC se-DKI Jakarta di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (11/10). Dalam pidatonya AHY mengatakan, Demokrat ingin mengusung tema perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Alasannya, kehidupan masyarakat di zaman sekarang tidak lebih baik dari era pemerintahan Presiden SBY. “Kehidupan masyarakat kita hari ini tidak lebih baik dari zaman dulu. Betul?” tanya AHY yang langsung dijawab betul oleh para kader Demokrat. Ia mengaku telah berkeliling Indonesia dan berdialog dengan masyarakat di berbagai daerah untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Dari hasil safarinya AHY mengklaim saat ini kehidupan masyarakat memang sulit.
5. Pimpinan MPR dan Wantimpres pimpinan Wiranto membahas wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD saat bertemu di gedung MPR/DPR, dua hari lalu. Kedua lembaga membahas masalah itu karena prihatin dengan meningkatnya kasus korupsi oleh kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD sah-sah saja dilakukan karena sistem ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Ia menuturkan, mengkaji sistem pelaksanaan pilkada secara langsung bukan langkah yang tabu atau tidak boleh dilakukan. “Mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sebenarnya juga demokratis dan justru sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila,” imbuhnya, kemarin.
Bamsoet mengaku mendapat keluhan dari banyak pengusaha yang dimintai sumbangan oleh calon kepala daerah di daerahnya masing-masing saat kontestasi pilkada. Para pengusaha mengeluh lantaran semua calon kepala daerah yang ada di wilayah itu meminta uang. Hal tersebut tentu membuat pengusaha pusing jika memiliki usaha-usaha lain di berbagai daerah, yang mana juga diminta menyumbangkan uang. “Banyak pengusaha yang mengeluh dengan sistem pemilihan langsung di daerah, ini rata-rata dia harus menyumbang tidak hanya satu calon, tapi dua, tiga calon, di daerah yang sama,” ujar Bamsoet. “Kalau di beberapa daerah pada saat yang sama serentak, ini pusinglah barang itu. Saya banyak teman-teman Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) yang ngeluh kepada saya,” katanya menambahkan.
Kepala Staf Kepresiden Moeldoko merespons usulan Ketua MPR Bambang Soesatyo soal pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD masing-masing. Moeldoko berpendapat semua pihak perlu melihat balik aturan yang ada. Ketentuan mengenai pilkada diatur lewat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. “Ya dilihat regulasinya,” kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/10).
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mewanti-wanti praktik politik dagang sapi yang bisa muncul andai penyelenggaraan Pilkada dikembalikan ke DPRD. Menurut dia, dalih Pilkada langsung yang saat ini diterapkan memunculkan praktik korupsi di daerah belum bisa dibuktikan. Selain itu, Pilkada lewat DPRD juga tak menjamin akan bebas dari transaksional. “Apakah ada jaminan lewat DPRD tidak ada money politics? Jangan-jangan yang muncul ada oligarki juga di sana kan. Jadi, money politics di situ bukan lagi put buying, tapi lebih kepada dagang sapi,” ucap Saan. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan wacana mengembalikan proses pemilihan kepala daerah lewat DPRD harus dibahas secara komprehensif dan integral.
Menurutnya, wacana ini merupakan tema pembahasan yang menarik.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menilai wacana peniadaan Pilkada langsung dan diganti lewat DPRD membahayakan demokrasi. Sebab, menurut dia, hak rakyat memilih kepala daerahnya menjadi hilang. “Kalau kemudian membahayakan, tentu iya. Karena kan pertama salah satu semangat otonomi daerah karena kita rakyat itu bisa memilih secara langsung bukan hanya presidennya tapi juga kepala daerahnya dipilih secara langsung,” ujar Nisa, Selasa (11/10).
6. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan akan menyerahkan hasil temuannya kepada Presiden Jokowi pada Jumat (14/10). “Besok tim (hari ini) akan segera melakukan analisis sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi, sehingga diharapkan laporannya sudah bisa saya serahkan kepada Presiden pada hari Jumat,” ujar Ketua TGIPF Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/10) sore. Dalam investigasi tersebut, TGIPF telah mengantongi sejumlah barang bukti krusial. Salah satu barang bukti penting itu terkait kandungan gas air mata yang saat ini tengah diperiksa di laboratorium. “Bukti-bukti penting yang didapatkan dari lapangan, saat ini sedang dikaji dan sebagian harus diperiksa di laboratorium, seperti kandungan gas air mata,” kata Mahfud.
Dua tersangka Tragedi Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno, telah menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (11/10). Namun keduanya tak ditahan. Abdul Haris dicecar 123 pertanyaan, sedangkan Suko 42 pertanyaan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengatakan pemeriksaan keduanya dinyatakan cukup. Namun penyidik masih perlu melakukan pemeriksaan tambahan kepada mereka. “Dua orang berinisal AH dan SS pemeriksaan dinyatakan cukup. Namun demikian akan dilakukan pemeriksaan tambahan kepada tersangka,” kata Dirmanto, Selasa (11/10). Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Akhmad Hadian Lukita dan tiga anggota Polri yang jadi tersangka Tragedi Kanjuruhan, yakni Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Danki 3 Sat Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi akan diperiksa di Mapolda Jatim, Rabu (12/10) hari ini.
Direktur Program dan Produksi Indosiar dan SCTV Harsiwi Achmad membantah mengatur jam tayang laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya agar digelar malam hari. Harsiwi menyebut jam tayang Liga 1 termasuk laga Arema kontra Persebaya telah ditentukan oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang dikoordinasikan bersama dengan Indosiar. “Jadwal tayang itu sudah disusun oleh LIB, dikoordinasikan dengan Indosiar kemudian dalam perjalanannya terjadi dinamika dan endingnya memang LIB yang menentukan tayang, kemudian Indosiar harus mengikuti jadwal tayang tersebut,” ujar Harsiwi usai bertemu TGIPF Tragedi Kanjuruhan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/10) malam. Harsiwi juga membantah, laga Arema kontra Persebaya sengaja ditayangkan malam hari karena pertimbangan jam prime time di televisi. “Tidak ada sama sekali,” tegasnya.
7. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyatakan Presiden Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985. “Bapak Presiden Joko Widodo adalah alumni S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980,” kata Rektor UGM Ova Emilia dalam konferensi pers di UGM, Selasa (11/10). “Bapak Ir Joko Widodo dinyatakan lulus di UGM tahun 1985 sesuai ketentuan berdasarkan dokumen yang kami miliki,” sambungnya.
Ova memastikan keaslian ijazah Jokowi yang digunakan saat mendaftarkan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019. “Kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Ir Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan fakultas kehutanan Universitas Gadjah Mada,” ujarnya. Ova Emilia mengatakan universitas bertanggung jawab memberikan klarifikasi kepada publik soal kegaduhan yang ada. Ia menegaskan hal itu berlaku bagi semua alumni UGM. Seperti diketahui, isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi bermula dari upaya Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Under Cover yang melayangkan gugatan kepada Jokowi atas dugaan ijazah palsu di Pilpres 2019 pada 3 Oktober 2022 lalu. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah terdaftar dengan nomor perkara:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
8. Kejagung telah menyerahkan salinan dakwaan kepada 11 tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan salinan dakwaan tersebut telah diserahkan langsung oleh masing-masing penuntut umum kepada para tersangka, pada hari ini. “Penuntut umum sudah menyerahkan salinan ke terdakwanya,” kata Ketut, Selasa (11/10). Ketut tidak menampik apabila penyerahan salinan dakwaan tersebut memang lebih lama ketimbang pada saat pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya, setiap salinan dakwaan yang akan diserahkan harus terlebih dahulu disahkan oleh PN Jaksel. “Sudah diserahkan kepada semua terdakwa. Kalau penasihat hukum belum terima, mungkin diserahin ke terdakwanya,” ujarnya.
Namun tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi mengaku belum menerima salinan dakwaan. Mereka meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera serahkan berkas perkara hingga surat dakwaan kliennya sebelum persidangan perdana pada Senin 17 Oktober 2022. “Sampai siang ini, kami belum menerima salinan dakwaan ataupun berkas perkara,” kata salah satu kuasa hukum Putri Candrawathi, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Selasa (11/10). Febri berharap Kejaksaan sebagai penegak hukum mematuhi aturan hukum yang berlaku terkait pelimpahan berkas Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. “Jangan sampai penanganan perkara ini bermasalah karena hukum acara dilanggar,” ujarnya.
9. Bareskrim Polri telah memeriksa delapan orang anggota Polri terkait penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat menemui keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J di Jambi. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan pemeriksaan juga dilakukan penyidik Bareskrim Polri terhadap 14 saksi lainnya dari pihak Aviasi. “Jumlah saksi yang dimintai keterangan sebanyak 22 orang, terdiri dari 8 anggota Polri dan 14 orang dari pihak Aviasi dan lainnya,” ujar Ramadhan kepada wartawan, Selasa (11/10). Ramadhan menyebut pengusutan kasus ini dilakukan penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri berdasarkan laporan nomor LI/27/IX/2022/Tipidkor tertanggal 22 September 2022.
10. ICW mendesak KPK bersikap tegas dengan segera menangkap dan menahan Gubernur Papua Lukas Enembe. Menurut ICW, hal itu mesti dilakukan supaya proses penyidikan perkara dugaan korupsi dan gratifikasi yang disangkakan kepada Enembe tidak berkepanjangan. “Ketimbang perkara ini terus berlarut-larut, ICW mendesak KPK segera menangkap dan menahan Saudara Lukas,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (11/10). Seperti diketahui, KPK menetapkan Enembe sebagai tersangka dugaan korupsi APBD serta gratifikasi sejak 5 September 2022. Akan tetapi, Enembe mangkir dari 2 kali panggilan pemeriksaan KPK.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe tak memiliki kaitan dengan statusnya sebagai kepala suku. Menurut dia, tim kuasa hukum Enembe harus bisa memahami Enembe ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai gubernur Papua, tidak terkait dengan predikat sebagai seorang kepala suku. “Pengacara Saudara Lukas juga harus memahami bahwa KPK saat ini sedang mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh gubernur, bukan seorang kepala suku,” kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (11/10). Menurut Kurnia, karena KPK menyidik bukan berdasarkan predikat Enembe sebagai kepala suku, maka alasan kuasa hukum supaya pemeriksaan dilakukan sesuai hukum adat Papua, tidak bisa dilakukan.
11. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan berpendapat, Partai Nasdem tak seharusnya disingkirkan dari pemerintahan karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Menurut dia, wajar saja jika partai pendukung pemerintahan Jokowi mendukung pencapresan Anies yang notabene merupakan kalangan oposisi. “Tidak salah Nasdem mendukung Anis mereka tidak menyalahi kesepakatannya untuk berkoalisi karena kesepakatan berkoalisi untuk mendukung pemerintahan Jokowi,” kata Djayadi, Selasa (11/10). Djayadi mengatakan, Nasdem tergabung dalam pemerintahan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024. Sementara, deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk Pemilu 2024.
Djayadi Hanan menilai, sikap PDI Perjuangan yang terus menerus menyentil Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 kurang tepat. “Sikap ini tidak elegan, harus dewasa itu para elite partai, justru mereka harus mengerti etika politiknya,” katanya. Menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi partai besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini. “Koalisi ini bukan koalisi Pilpres 2024, koalisi ini adalah koalisi pemerintahan Jokowi yang batas terakhirnya tahun 2024, bukan untuk pemilu,” ujarnya.
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menyatakan, pencalonan presiden oleh partai-partai politik merupakan potret politik yang mesti dibiarkan berjalan dalam kehidupan demokrasi. Penegasan itu dia sampaikan menanggapi soal potensi digantinya kader Partai Nasdem yang duduk di Kabinet Indonesia Maju setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. “Calon-calon capres atau bahkan capres lainnya pun banyak. Potret politik seperti itu, biarkan ini berjalan secara baik di dalam demokrasi yang sehat,” kata Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10). Johnny menegaskan, saat ini belum ada calon presiden definitif yang memenuhi syarat sesuai undang-undang, hanya ada capres dari masing-masing partai politik.
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan struktur Partai Nasdem di wilayah sudah mulai memasang baliho Anies Baswedan calon presiden (capres). Ali menyebut langkah itu bukan kampanye, melainkan mensosialisasikan Anies Baswedan. “Bukan cuma di Sulsel (pasang baliho Anies), semua struktur partai. Kalau mengkampanyekan kurang tepat, kan berarti nyuruh nyoblos. Ini lebih mensosialisasikan Anies Baswedan,” ujarnya, Selasa (11/10). Ali menjelaskan, DPP Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Sehingga, jajaran Nasdem di wilayah harus lakukan sosialisasi terhadap apa yang pusat putuskan. “Deklarasi itu kan tujuannya agar supaya masyarakat mengetahui tentang capres yang diusung Partai Nasdem. Supaya mereka bisa lebih cari tahu, lebih banyak bertanya, mengenal capres kalau nanti insyaallah bisa diusulkan oleh Nasdem,” tuturnya.
Politikus Partai NasDem, Zulfan Lindan, bicara mengenai calon wakil presiden (cawapres) potensial yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Zulfan pun membahas nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan Demokrat, dan PKS tidak keberatan untuk mengusung Anies sebagai capres. Bahkan, menurut Willy, hal itu menjadi benang merah penjajakan koalisi. (HPS)
