Gubernur Kaltim Isran Noor (net)
Salah satu isu paling menarik pagi ini adalah kelakar politik Gubernur Kaltim, Isran Noor. Ia mengatakan, pihak-pihak yang tak setuju atau menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara umurnya bisa pendek. Pernyataan itu dia sampaikan dalam acara Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang disiarkan kanal YouTube Kemenpora, Jumat (28/10). Isran menilai, sejumlah alasan penolakan pembangunan IKN sesungguhnya tidak tepat. “Saya sampaikan ini kepada seluruh pihak, karena masih ada orang yang tak setuju, masih ada yang komentarnya miring-miring bahwa IKN belum saatnya pindah. Banyak. Di sini enggak ada, di sana. Hati-hati Anda, bisa pendek umurnya,” ujar Isran.
Isu kedua, soal reshuffle. Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (28/10) sore. Jubir Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak membenarkan pertemuan itu. Ia menyebut pertemuan tersebut membahas soal pemerintahan. “Benar (Prabowo bertemu Presiden Jokowi),” ujar Dahnil, kemarin. Sebelumnya, Menhan Prabowo juga pernah menemui Presiden Jokowi di Istana tanggal 14 Juni 2022 lalu. Kedatangan Prabowo saat itu di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet Indonesia Maju. Kala itu, reshuffle atau perombakan kabinet disebut-sebut akan digelar pada 15 Juni 2022. Ternyata, pada tanggal 15 Juni 2022 ada perombakan kabinet. Ketum PAN Zulkifli Hasan dilantik jadi Mendag dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
Isu ketiga, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan seluruh jajarannya untuk melayani laporan masyarakat dengan benar, termasuk ketika warga ingin menanyakan tindak lanjut dari laporan yang mereka sampaikan. Ia meminta aparatnya jangan ghosting laporan. Menurut Listyo, langkah tersebut penting untuk dilakukan sehingga penanganan kasus dapat berjalan secara transparan. Selain itu hal itu juga dapat menjadi bukti kesungguhan Polri dalam menangani laporan dari masyarakat.
Isu keempat, ribuan orang yang tergabung dari berbagai organisasi relawan pendukung Ganjar Pranowo Capres 2024 tumpah ruah di Tugu Proklamasi, Jakpus, Jumat (28/10) untuk menggelar acara bertajuk ‘’Sumpah Relawan Dukung Total Ganjar Pranowo sekaligus merayakan HUR ke-54 Gubernur Jateng itu. Mereka berdatangan dengan menggunakan bus, mobil, angkutan kota hingga kendaraan motor dengan mengenakan seragam atribut organisasi relawan masing-masing. Beberapa bendera dari Seknas Ganjar, Ganjarist, KSBP, Relawan Ganjar Pranowo (RGP 2024), GP Center, Gantari hingga Teman Ganjar terpasang di sekitar panggung yang mereka didirikan di sana. “Selamat ulang tahun Pak Ganjar,” teriak para relawan.
Isu kelima, Wapres Ma’ruf Amin menyerukan agar politik identitas tidak lagi dimainkan dalam Pemilu 2024. Ma’ruf Amin juga mengingatkan masyarakat agar jangan sampai saling bermusuhan meskipun berbeda-beda pilihan partai politik serta calon presiden dan calon wakil presiden jelang Pemilu 2024.”Kita sudah sepakat tidak menggunakan politik identitas di dalam Pemilu nanti 2024. Saya bilang berbeda partai jangan konflik, berbeda capres jangan konflik, jangan bermusuhan,’’ kata Ma’ruf di Serang, Jumat (28/10). Ma’ruf mengatakan, perlu ada kesadaran dari semua pihak, termasuk elite-elite partai politik untuk tidak menggunakan politik identitas. Ma’ruf juga meminta BNPT mengambil langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi Pemilu 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Gubernur Kaltim, Isran Noor berkelakar, pihak-pihak yang tak setuju atau menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara umurnya bisa pendek. Pernyataan itu dia sampaikan dalam acara Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang disiarkan kanal YouTube Kemenpora, Jumat (28/10). Isran menilai, sejumlah alasan penolakan pembangunan IKN sesungguhnya tidak tepat. “Saya sampaikan ini kepada seluruh pihak, karena masih ada orang yang tak setuju, masih ada yang komentarnya miring-miring bahwa IKN belum saatnya pindah. Banyak. Di sini enggak ada, di sana. Hati-hati Anda, bisa pendek umurnya,” ujar Isran.
Menurutnya, sejumlah alasan penolakan IKN itu cetek. Isran tak dapat menerima apabila IKN ditolak dengan alasan ekonomi negara tidak kuat. Lebih lanjut Isran menjabarkan, hanya Rp100 triliun dari sekitar Rp500 triliun dana pembangunan IKN yang berasal dari APBN. Menurut dia, jumlah tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah uang yang pernah dikeluarkan negara untuk program lainnya. “Negara habiskan uang negara Rp1.000 triliun hanya urusi covid sontoloyo itu saja. Ini urusan bangsa. Kesal juga saya sebenarnya. Jadi hati-hati yang enggak setuju,” tuturnya.
Presiden Jokowi meluncurkan metaverse khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bernama Jagat Nusantara. Platform digital itu dikelola oleh tim yang dikepalai mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama Kusubandio. “Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya luncurkan Jagat Nusantara,” kata Jokowi di Djakarta Theatre, Jakarta, Jumat (28/10).
2. Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (28/10) sore. Jubir Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak membenarkan pertemuan itu dan menyebut pertemuan itu membahas soal pemerintahan. “Benar (Prabowo bertemu Presiden Jokowi),” ujar Dahnil, kemarin. Sebelumnya, Menhan Prabowo juga pernah menemui Presiden Jokowi di Istana pada 14 Juni 2022. Kedatangan Prabowo saat itu di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet Indonesia Maju. Kala itu, reshuffle atau perombakan kabinet disebut-sebut akan digelar pada 15 Juni 2022. Ternyata, pada tanggal 15 Juni 2022 ada perombakan kabinet. Ketum PAN Zulkifli Hasan dilantik jadi Mendag dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
3. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk melayani laporan masyarakat dengan benar, termasuk ketika warga ingin menanyakan tindak lanjut dari laporan yang telah masuk. “Ditelpon, di-reject. Ditelepon, diangkat, kita marah-marah. Kesan pelapor terhadap kita menjadi semakin negatif. Jadi kalau bahasa gaulnya itu jangan ghosting,” ujar Listyo melalui akun instagramnya @listyosigitprabowo, Jumat (28/10). Listyo menilai langkah tersebut penting untuk dilakukan sehingga penanganan kasus dapat berjalan secara transparan. Selain itu hal itu juga dapat menjadi bukti kesungguhan Polri dalam menangani laporan dari masyarakat.
4. Para terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan (obstruction of justice) pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) mulai berupaya melepaskan diri dari perkara yang membelit mereka di persidangan. Saat ini tercatat ada 6 mantan anak buah eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang menjalani proses persidangan dalam perkara itu. Sambo juga menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rachman Arifin, Chuck Putranto, Irfan Widyanto, dan Baiquni Wibowo. Dari keenam terdakwa itu, tinggal Hendra dan Arif yang belum menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Lainnya diputuskan dipecat dari keanggotaan Polri karena terbukti melanggar etik dan bertindak tidak profesional terkait kasus Yosua. Dalih yang dikemukakan keenam terdakwa itu dalam persidangan juga mirip-mirip.
Guru Besar Universitasa Bhayangkara Hermawan Sulistyo mengatakan, Polri bukanlah lembaga militer sehingga tidak terdapat komando. Hermawan menuturkan, komandan di kepolisian bukanlah atasan, melainkan hukum yang berlaku. “Polisi ini bukan militer, tidak ada komando. Komandan di polisi itu hukum, bukan atasannya,” kata Hermawan, Rabu (26/10) malam lalu. Menurut Hermawan, atas dasar konsepsi tersebut ketika seorang atasan memberikan perintah yang melanggar hukum, maka bawahannya berhak menolak.
Adik kandung Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Mahareza Rizky Hutabarat mengungkapkan, ada seorang anggota kepolisian yang menghentikan dokter forensik menjelaskan hasil otopsi terhadap jenazah kakaknya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Juli 2022 dini hari di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramatjati, Jakarta Timur setelah Brigadir J tewas pada 8 Juli 2022 sore akibat luka tembak. Saat itu Reza datang ke RS Polri setelah mendapatkan informasi kematian kakaknya dari mantan Karo Provost Brigjen Benny Ali di Propam Mabes Polri pada malam hari setelah Brigadir J tewas. “Itu pas sampai di (RS Polri) Kramatjati kurang lebih hampir tengah malam, sampai sana cuma nunggu saja,” ucap Reza, Kamis (27/10) malam. “Nunggu sampai sekitaran itu 03.20 dokter forensik keluar dari ruang otopsi 2 orang cewek,” ujarnya.
5. AKBP Doddy Prawiranegara melengkapi berkas pengajuan sebagai justice collaborator (JC) ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengacara Doddy, Adriel Purba mengatakan dua ada tersangka lainnya yang juga turut mengajukan diri sebagai JC. Yakni, Linda Pujiastuti dan Samsul Maarif alias Arif. Seperti diketahui, Doddy merupakan salah satu tersangka kasus peredaran gelap narkoba yang diduga melibatkan Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa.
6. Ribuan orang yang tergabung dari berbagai organisasi relawan pendukung Ganjar Pranowo Capres 2024 tumpah ruah di Tugu Proklamasi, Jakpus, Jumat (28/10) untuk menggelar acara bertajuk ‘’Sumpah Relawan Dukung Total Ganjar Pranowo sekaligus merayakan HUR ke-54 Gubernur Jateng itu. Mereka berdatangan dengan menggunakan bus, mobil, angkutan kota hingga kendaraan motor dengan mengenakan seragam atribut organisasi relawan masing-masing. Beberapa bendera dari Seknas Ganjar, Ganjarist, KSBP, Relawan Ganjar Pranowo (RGP 2024), GP Center, Gantari hingga Teman Ganjar terpasang di sekitar panggung yang mereka didirikan di sana. “Selamat ulang tahun Pak Ganjar,” teriak para relawan.
DPW PPP Papua Barat resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Ketua DPW PPP Papua Barat Yasman Yasir mengatakan deklarasi digelar setelah 11 dari 13 DPC kabupaten/kota sepakat memilih Ganjar. Para pengurus DPC sendiri mengusulkan nama berdasarkan penjaringan aspirasi yang mereka lakukan di tingkat akar rumput. “Kami sudah komitmen, keputusan dari suara terbanyak ini yang dideklarasikan dan disampaikan ke pusat,” kata Yasman, Jumat (28/10).
7. Wapres Ma’ruf Amin menyerukan agar politik identitas tidak lagi dimainkan dalam Pemilu 2024. “Kita sudah sepakat tidak menggunakan politik identitas di dalam Pemilu nanti 2024,” kata Ma’ruf di Serang, Jumat (28/10). Ma’ruf mengatakan, perlu ada kesadaran dari semua pihak, termasuk elite-elite partai politik untuk tidak menggunakan politik identitas. Ma’ruf juga meminta BNPT mengambil langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi Pemilu 2024. “Jangan sampai kelompok-kelompok radikal kemudian menggunakan dengan misalnya mendorong adanya politik identitas,” katanya lagi. Ma’ruf Amin juga mengingatkan masyarakat agar jangan sampai saling bermusuhan meskipun berbeda-beda pilihan partai politik serta calon presiden dan calon wakil presiden jelang Pemilu 2024. “Saya bilang berbeda partai jangan konflik, berbeda capres jangan konflik, jangan bermusuhan,” kata Ma’ruf.
8. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan Bupati Bangkalan, Madura, Abdul Latif Imron sebagai tersangka, KPK telah mencekal Abdul Latif bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. “Ya pasti (status tersangka), kalau sudah penyidikan pasti ada tersangkanya kan,” kata Alex di gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/10). Alexander Marwata menyebut kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Abdul Latif Imron bukan hanya lelang jabatan. Alex mengatakan, kasus tersebut bisa saja bermula dari laporan jual beli jabatan. Namun, setelah didalami penyidik bisa saja menemukan kasus lain. “Oh, sebetulnya enggak hanya lelang jabatan,” kata Alex saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/10). Menurut Alex, penyidik bisa saja menemukan kasus lain seperti pengadaan barang dan jasa (PBJ). Kasus lain yang mungkin bisa ditemukan adalah dugaan korupsi terkait penerbitan perizinan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron kepada KPK. Sebelumnya KPK telah tetapkan Abdul Latif sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana suap terkait lelang jabatan. “Serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan,” kata Khofifah di Surabaya, Jumat (28/10) malam.
9. Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan menyebut telah memecat empat pegawai MA yang terlibat kasus suap penanganan perkara di MA yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Hakim Yustisial, Elly Tri Pangestu, termasuk empat pegawai yang dipecat MA. “Betul ada SK pemecatan terhadap empat pegawai, kemudian pemecatan terhadap Elly, dan pemecatan terhadap sementara ya terhadap hakim agung Sudrajad Dimyati. (Sudrajad Dimyati dipecat) sementara oleh Presiden. Kalau Presiden (pecat) Sudrajad Dimyati, kalau Elly (dipecat) oleh MA, kalau empat pegawai itu saya yang mecat,” kata Hasbi Hasan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/10).
10. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai turunnya elektabilitas Prabowo Subianto menunjukan kejenuhan publik. Ia mengatakan publik tak lagi menjadikan Prabowo sebagai pilihan karena sudah berulang kali mengikuti pilpres. “Figur-figur lama seperti Prabowo tidak menawarkan lagi pilihan-pilihan baru,” ujar Ari, Jumat (28/10). “Publik sudah jenuh, apalagi dengan rekam jejak Prabowo yang berkali-kali nyapres, bahkan pernah jadi cawapres gagal. Ini menjadi memori kolektif dari publik,” tuturnya. Berdasarkan survei Litbang Kompas Oktober 2022 elektabilitas Prabowo berada di angka 17,6 persen, padahal pada survei Juni 2022, ia memiliki tingkat elektoral sebesar 25,3 persen.
11. Mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan, dua kandidat cawapres pendamping Anies Baswedan yakni mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketum Partai Demokrat AHY punya kapasitas yang sama. “Semua mungkin, semua baik. Nanti (urusan) koalisi dan Anies,” ujar Kalla saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (28/10). Kalla mengaku tak mau ikut campur dalam proses penentuan pasangan Anies menghadapi Pilpres 2024. Menurutnya hal itu menjadi urusan Anies dan partai politik (politik) pengusungnya. Namun dalam pandangannya, kriteria cawapres yang penting adalah bisa menunjukan kesanggupannya bekerja untuk publik.
Jusuf Kalla menampik dirinya memberi dukungan khusus pada Anies Baswedan jadi capres. Ia mengatakan, dirinya juga menjalin hubungan baik dengan figur capres yang lain. “Saya kenal baik sebetulnya sama Anies, bersahabat dengan Prabowo, bersahabat dengan Bu Puan, semua baik,” ujar Kalla. Dalam pandangannya, pemilihan capres bukan terkait figur tertentu, tapi lebih mementingkan kriteria. “Kita memilih pemimpin yang dapat memajukan negeri ini dengan adil,” katanya. Menurut Kalla, ada empat kriteria capres. Pertama jiwa kepemimpinan karena tanpa jiwa kepemimpinan, presiden tak akan mampu mengatur bangsa yang besar ini. Kedua, punya pengetahuan yang baik. Ketiga, punya pengalaman. Keempat, punya track record yang baik.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan duduk bareng dengan Capres Partai Nasdem Anies Baswedan dalam HUT ke-70 Kalla Group di Grand Indonesia Kempinski Ballroom, Jumat (28/10). Mantan Wapres Jusuf Kalla duduk di meja paling depan. Selain Luhut dan Anies, acara itu juga dihadiri Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Menteri/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mantan menteri ESDM Sudirman Said, politisi Golkar Aburizal Bakrie, dan eks menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Namun Luhut tidak cukup lama menghadiri acara ini, ia tampak meninggal lokasi setelah bertegur sapa dengan para pejabat tersebut.
12. Kepastian tanggal deklarasi Koalisi Perubahan tak kunjung disepakati Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS. NasDem ingin deklarasi Koalisi Perubahan tanggal 10 November 2022, namun PKS belum sepakat. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menargetkan deklarasi koalisi bersama Partai Demokrat dan PKS pada 10 November 2022. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengungkapkan alasan pihaknya memilih tanggal tersebut. “Alasannya ya mungkin aja karena itu 10 November itu Hari Pahlawan, cari hari baik,” kata Gus Choi, kemarin.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai PKS belum sepakat koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Demokar tanggal 10 Nopember 2022 karena soal Cawapres pendamping Anies Baswedan. “Pasti urusan cawapres yang belum clear. Bukan soal hal normatif seperti platform dan sejenisnya itu. PKS sepertinya mulai sadar bahwa sulit mendapat insentif elektoral jika tak bisa bargaining soal posisi cawapres,” kata Adi kepada wartawan, Jumat (28/10).
13. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengkritik, jangan mengaku jadi pendukung setia Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin kalau menggandeng partai pengkritik. “PDI Perjuangan sebagai partai pelopor harus memiliki disiplin berdemokrasi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak,” kata Hasto dalam perayaan Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Jumat (28/10). “Jangan ikrar terhadap disiplin, mengaku mendukung pemerintah Pak Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Ma’ruf Amin sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi,” sambungnya.
PKS pun tersinggung. PKS mengingatkan Hasto jangan mencampuri urusan rumah tangga partai lain di koalisi Jokowi. “Saya kira itu sikap yang kurang bijak ya. Karena setiap partai politik punya hak otonomi dalam menentukan sikap politik partainya. Tidak boleh ada intervensi dan intimidasi kepada setiap partai politik dalam menentukan gerak langkahnya,” kata juru bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Jumat (28/10). PKS membela diri soal pengkritik pemerintah, sebab PKS memandang kritik bagus untuk negara demokrasi. Sehingga jalannya negara tak mengarah ke otoritarian. (HPS)