Anies Baswedan-Gibran Rakabuming Raka (net)
Salah satu isu menarik hari ini adalah soal pertemuan Anies Baswedan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo, Selasa (15/11). Namun sayangnya, pertemuan itu malah jadi ajang perdebatan para elit politik. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku geram melihat Anies Baswedan yang mengunjungi Wali Kota Solo yang juga kader PDI-P, Gibran Rakabuming Raka. Ia menduga kunjungan itu sebagai upaya untuk memecah belah internal PDI-P. Kontan saja tudingan itu disanggah politisi muda Partai Demokrat Syahrial Nasution. Ia menyebut, tudingan Said Abdullah sebagai argumen yang sangat dangkal. “Saya kira kok dangkal sekali argumennya. Apa ada yang percaya PDIP bisa dipecah belah oleh Anies?” ujar Syahrial.
Isu kedua, Menlu Rusia Sergei Lavrov meninggalkan Bali menjelang deklarasi terakhir KTT G20. Lavrov menyerahkan wewenang kepada Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov untuk mewakili negaranya. “Seperti yang diharapkan, Mr Lavrov meninggalkan Bali pada akhir hari pertama KTT G20,” kata kantor berita negara Rusia RIA Novosti, Selasa malam, seperti dilansir AFP, Rabu (16/11). “Deklarasi terakhir akan disetujui besok (hari ini, red) setelah pertemuan tentang digitalisasi,” sambungnya. Di sisi lain, Jubir Kemlu RI Teuku Faizasyah membenarkan soal Menlu Rusia Sergei Lavrov yang meninggalkan Bali sebelum KTT G20 selesai. “Benar kalau Menteri Luar Negeri Rusia telah kembali kemarin,” kata Faizasyah, di Bali, Rabu (16/11). Namun, ia tidak bisa mengonfirmasi soal alasan kepulangan Menlu Lavrov.
Isu ketiga, Presiden Jokowi mengatakan, organisasi kesehatan dunia (WHO) perlu lebih kuat dan berpengaruh. Hal tersebut diperlukan agar arsitektur kesehatan global menjadi lebih kuat. “Kita perlu WHO yang lebih kuat dan bertaring. Solidaritas dan keadilan harus jadi roh arsitektur kesehatan global,” ujar Jokowi dalam pidato sambutannya saat membuka sesi kedua pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di The Apurva Kempinksi, Bali, Selasa (15/11). Kondisi tersebut, menurut Jokowi, berguna untuk mengantisipasi kondisi darurat kesehatan secara internasional bisa kembali terjadi kapan saja. Oleh karena itu, negara-negara di dunia harus lebih siap menghadapi potensi tersebut. “Dunia kita semakin pulih dari pandemi Covid-19. Namun, kita tidak boleh lengah, darurat kesehatan berikutnya dapat muncul kapan saja. Kali ini dunia harus lebih siap. Kesiapsiagaan akan menyelamatkan nyawa dan perekonomian kita,” tegas Jokowi.
Isu keempat, langkah Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ajukan Judicial Review pasal 29 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 — yang mengatur batas minimal calon pimpinan KPK saat dipilih — ke MK menuai kritik pedas. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari menilai tindakan Nurul Ghufron tersebut hanya menunjukkan kepentingan pribadinya belaka. Menurut Feri, memang ada sejumlah pasal dalam UU KPK yang dinilai mengganggu kinerja dan integritas KPK. Namun, Ghufron tidak menggugat pasal-pasal tersebut. “NG (Nurul Ghufron) cuma memperhatikan kepentingan personalnya dibandingkan menguji pasal-pasal bermasalah,” kata Feri. Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku, pengajuan uji materi tersebut bukan agenda KPK. Dijelaskan, uji materi tersebut dilakukan atas nama dirinya pribadi, bukan dilakukan institusi KPK. Ia menekankan, sebagai warga negara, dirinya berhak mengajukan uji materi itu ke MK. Namun dia telah memberi tahu pimpinan KPK lainnya sebelum mengajukan uji materi UU KPK Tahun 2019 ke MK.
Isu kelima, MA menganulir putusan kasasi yang diketok Hakim Agung Sudrajad Dimyati, sehingga pailit KSP Intidana batal. MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana terkait putusan pailit yang telah diketuk MA di tingkat kasasi. PK diajukan KSP Intidana melawan kasasi yang dikabulkan MA terhadap permohonan Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Srijati Sulaeman, Tonni Suprianto, Edwin Listyo Suprianto, Redjoso Muljono, Lanna Widjaya, Cristine Kusuma Dewi, Julia Wijaya, Sri Djajati dan Heryanto Tanaka. Permohonan kasasi itu dikabulkan Majelis Hakim Syamsul Maarif dengan anggota Sudrajad Dimyati dan Ibrahim. Belakangan diketahui, Sudrajat terjerat dugaan korupsi oleh KPK terkait penanganan perkara di MA. “Mengadili sendiri, menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana kembali dalam kedaan semula dan tidak dalam keadaan pailit,” demikian putusan PK tersebut dikutip dari laman resmi MA. Berikut isu selengkapnya.
1. Pertemuan Anies Baswedan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo, Selasa (15/11) jadi ajang perdebatan para elit politik. Ketua DPP PDIP Said Abdullah geram melihat Anies Baswedan yang mengunjungi Wali Kota Solo yang juga kader PDI-P Gibran Rakabuming Raka. Ia menduga kunjungan itu sebagai upaya untuk memecah belah internal PDI-P. Said mengatakan, perpecahan di tubuh PDI-P akan terjadi bila Anies mendorong Gibran menjadi DKI 1 atau Gubernur DKI Jakarta. “Anies kan enggak punya partai. Gibran kader PDI Perjuangan. Kalau Anies yang mau majukan Gibran, wah itu tricky politik Anies untuk mecah belah PDI Perjuangan,” kata Said di gedung DPR, kemarin. Said lantas mengatakan, Anies Baswedan tidak berhak menjadi king maker Gibran. Sebab, Anies tidak tergabung dalam partai politik. Sedangkan Gibran adalah kader PDI-P. “Ya dong, orang Gibran kader kita. Tiba tiba dia masuk ke situ?” ujar Said. Di sisi lain Said curiga, kunjungan Anies Baswedan tersebut bertujuan untuk memperkuat suaranya pada Pilpres mendatang. “Dalam rangka Anies memperbesar suaranya,” kata Said Abdullah.
Politisi muda Partai Demokrat Syahrial Nasution menilai, tudingan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang menyebut Anies Baswedan bisa memecah belah PDIP terkait pertemuannya dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai argumen yang sangat dangkal. “Saya kira kok dangkal sekali argumennya. Apa ada yang percaya PDIP bisa dipecah belah oleh Anies?” ujar Syahrial, Selasa (15/11). Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat ini mengatakan Indonesia akan semakin baik jika pemimpinnya menunjukkan suasana rukun di hadapan publik.
Menurutnya, keberhasilan Anies memimpin DKI Jakarta bisa menjadi masukan bagi Gibran yang saat ini menjabat Wali Kota Solo. Syahrial tak yakin Anies memecah belah PDIP dari pertemuannya dengan Gibran. “Belum sehebat itulah saya kira daya kreasi politik yang akan dimainkan Anies. Lagipula, keberhasilan Anies memimpin DKI Jakarta cukup layak juga dijadikan bahan untuk saling mengisi dengan Gibran yang saat ini menjabat Wali Kota Solo,” katanya.
Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menilai, tak ada yang salah dalam pertemuan Anies Baswedan dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, politik di Tanah Air begitu cair sehingga pertemuan dua tokoh yang didukung dua parpol berbeda itu bisa saja terjadi. “Enggak masalah menurut saya, karena politik Indonesia cair banget, dan itu jadi bagian, dari khas politik Indonesia,” tutur Huda di Gedung DPR, Senayan, Selasa (15/11). Apalagi, pendaftaran pasangan calon (paslon) presiden dan wapres dibuka tahun depan. Huda melihat pertemuan kedua tokoh itu juga dapat meredam keterbelahan masyarakat.
Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming Raka menujukan silaturahmi politik yang baik. Ia mengatakan Anies menjadi contoh bahwa elite politik mesti membuka komunikasi dengan siapapun. Bahkan dengan pihak yang memiliki perbedaan pandangan pun sebagai hal biasa. “Bangsa kita ini delapan tahun terakhir terlalu dijejali pandangan kalau beda pendapat harus dimusuhi, beda posisi, harus diganyang. Padahal perbedaan pandangan itu hal biasa, malah anugrah bagi negeri ini,” ujarnya.
2. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan justru memuji kinerja Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mampu menjangkau semua kalangan. Gibran bisa menyulap Solo menjadi kota yang rapi dan bersih. Pujian itu disampaikan Anies saat dimintai tanggapan apakah Gibran pantas maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang. “Saya senang di bawah kepemimpinan Mas Gibran. Solo makin maju dan berkembang. Beliaunya sendiri saya suka karena Mas Gibran menjangkau semua. Semua disapa, silaturahmi pada semuanya, kalau kita bilang beliau andhap asor atau rendah hati,” kata Anies usai sarapan bersama Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (15/11). Menurut Anies, sifat Gibran tersebut bisa menjadi contoh. “Itulah yang saya rasa salah satu sifat baik yang bisa menjadi contoh,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
3. Menlu Rusia Sergei Lavrov meninggalkan Bali menjelang deklarasi terakhir KTT G20. Lavrov menyerahkan wewenang kepada Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov untuk mewakili negaranya. “Seperti yang diharapkan, Mr Lavrov meninggalkan Bali pada akhir hari pertama KTT G20,” kata kantor berita negara Rusia RIA Novosti, Selasa malam, seperti dilansir AFP, Rabu (16/11). “Deklarasi terakhir akan disetujui besok (hari ini, red) setelah pertemuan tentang digitalisasi,” sambungnya.
Di sisi lain, Kemlu RI membenarkan soal Menlu Rusia Sergei Lavrov yang meninggalkan Bali sebelum KTT G20 selesai. “Benar kalau Menteri Luar Negeri Rusia telah kembali kemarin,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, di Media Center KTT G20, Bali, Rabu (16/11). Namun, Faizasyah tak bisa mengonfirmasi mengenai alasan kepulangan Menlu Lavrov. Dia berbicara faktor keamanan terkait keamanan dalam kedatangan dan kepulangan delegasi. “Memang masalah kedatangan dan kepulangan banyak menyangkut aspek keamanan ya. Saya tidak bisa mengonfirmasi,” ujar Faizasyah.
4. Presiden Jokowi mengatakan, organisasi kesehatan dunia (WHO) perlu lebih kuat dan berpengaruh. Hal tersebut diperlukan agar arsitektur kesehatan global menjadi lebih kuat. “Kita perlu WHO yang lebih kuat dan bertaring. Solidaritas dan keadilan harus jadi roh arsitektur kesehatan global,” ujar Jokowi dalam pidato sambutannya saat membuka sesi kedua pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di The Apurva Kempinksi, Bali, Selasa (15/11). Kondisi tersebut, menurut Jokowi, berguna untuk mengantisipasi kondisi darurat kesehatan secara internasional bisa kembali terjadi kapan saja. Oleh karena itu, negara-negara di dunia harus lebih siap menghadapi potensi tersebut.
“Dunia kita semakin pulih dari pandemi Covid-19. Namun, kita tidak boleh lengah, darurat kesehatan berikutnya dapat muncul kapan saja. Kali ini dunia harus lebih siap. Kesiapsiagaan akan menyelamatkan nyawa dan perekonomian kita,” tegas Jokowi. Ia mengatakan, dunia tidak boleh lagi mengulang kesalahan saat pandemi Covid-19. “Dunia tidak boleh mengulang kesalahan saat pandemi Covid-19. Ini adalah pelajaran berharga untuk menyiapkan dunia dari darurat kesehatan global,” ujarnya. “Never again (jangan pernah lagi terjadi) harus menjadi mantra kita bersama. Saya menantikan pandangan dan kontribusi Yang Mulia bagi penguatan arsitektur kesehatan dunia,” kata Presiden Jokowi.
5. Presiden AS Joe Biden mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin dunia yang mengikuti KTT G20 di Bali. Dilansir CNN, Rabu (16/11), kabar pertemuan darurat itu disampaikan oleh situs Gedung Putih. Namun, belum ada penjelasan pertemuan darurat itu diikuti pemimpin negara mana saja. Pembicaraan itu terjadi setelah ledakan di Polandia yang menewaskan dua orang. Polandia mengatakan sebuah rudal buatan Rusia jatuh di sebuah desa dekat perbatasan Ukraina pada hari Selasa (15/11). Biden disebut telah berbicara dengan Presiden Polandia dan Sekretaris Jenderal NATO.
Presiden AS Joe Biden menjadi kepala negara G20 yang datang paling akhir di Hotel The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali untuk mengikuti pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Selasa (15/11) pagi. Mulanya, Biden berjalan santai di atas karpet merah setelah tiba di Apurva. Sembari berjalan menuju ruang pertemuan, ia sempat melihat susana di sekitar Apurva. Namun ketika sudah nampak Presiden Jokowi yang menunggunya, ia pun segera memberi salam hormat dan berlari kecil menaiki tangga menghampiri kepala negara Presidensi G20 tersebut. Jokowi segera menyambut Biden dengan senyuman ramah dan jabat tangan. Biden juga menyambut jabat tangan Jokowi. Kedua kepala negara itu pun lalu berbincang kecil. Tak lama, sesudah itu Jokowi segera mengarahkan Biden untuk masuk ke ruangan pertemuan bersama-sama.
Presiden AS Joe Biden bertemu Presiden China Xi Jinping di Bali menjelang KTT G20. Pertemuan itu ternyata diwarnai adu mulut Biden dan Xi soal Taiwan. Biden dan Xi bertemu di Bali pada Senin (14/11) lLU. Ini merupakan pertemuan tatap muka pertama Biden dengan Xi sejak dirinya menjabat sebagai Presiden AS pada 2020. Biden dan Xi tampak bersalaman sebelum melakukan pembicaraan. Keduanya terlihat tersenyum. Usai pertemuan dengan Xi, Biden menyatakan dirinya tak melihat ada tanda-tanda China aka n menyerang Taiwan. Dia juga meyakini tak akan ada perang dingin baru yang terjadi. “Saya benar-benar percaya tidak akan ada Perang Dingin baru. Saya tidak berpikir ada upaya segera dari pihak China untuk menyerang Taiwan,” kata Biden menjawab pertanyaan wartawan seperti dilansir BBC.
6. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menilai, Presiden Jokowi masih menimbang apakah akan berikan dukungan ke Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Menurut dia, dua figur itu paling memiliki kedekatan dengan Jokowi. “Kalau hari ini misal yang berkembang ada nama Ganjar, Pak Prabowo, kayaknya Pak Jokowi masih nimbang-nimbang dua figur ini,” ujar Huda di gedung DPR, Selasa (15/11). Menurut dia, dukungan Jokowi pada figure capres tertentu pasti berdampak pada perolehan suara. Namun, sampai saat ini Jokowi belum memberikan keputusan mengenai siapa yang akan didukung. Di samping itu, hingga kini belum ada figur capres yang dipastikan maju dalam Pilpres 2024. “Tentu Pak Presiden juga melihat konfigurasi yang belum final, siapa yang jadi maju dalam kompetisi ini,” ujar dia.
Politisi PDI-P Said Abdullah meyakini, Presiden Jokowi turut andil dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden dari PDI-P. Ia mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif akan mengajak serta Jokowi duduk bersama membahas capres yang bakal diusung. “Kalau capres PDI-P, Insya Allah presiden kita akan diajak bicara oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, untuk duduk bersama,” kata Said di gedung DPR, Selasa (15/11). Said mengungkapkan, Jokowi akan diajak menentukan karena dinilai penting dalam proses pembahasan capres-cawapres di PDI-P. Selain sebagai kader, Jokowi juga dinilai berpengalaman sebagai presiden dua periode. “Karena 10 tahun memimpin, Pak Jokowi tentu punya berbagai pengalaman walaupun pada saat yang sama, Ibu Mega juga pernah memimpin RI,” ujar Said. Atas dasar itu, Said meyakini, kedua tokoh tersebut akan duduk bersama membahas pengusungan capres-cawapres dari PDI-P. “Dua-duanya sharing pengalaman, akhirnya keluar keputusan,” kata Ketua Banggar DPR itu.
Said Abdullah menegaskan, partainya tidak mempersoalkan banyaknya relawan yang mendeklarasikan dukungan kepada tokoh-tokoh yang digadang jadi bakal capres, misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Said mengingatkan, PDI-P memiliki struktur dan mekanisme sendiri untuk mengusung atau menetapkan capres maupun calon wakil presiden (cawapres). “Tidak bisa PDI-P dalam konteks kelembagaan, tiba-tiba akan tunduk pada keinginan relawan-relawan,” kata politisi berkepala plontos di di gedung DPR, Selasa (15/11). Oleh karena itu, Said mengatakan, banyaknya deklarasi hanya keinginan relawan agar partai politik segera meminang tokoh yang didukungnya.
7. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara soal “burung hantu” yang hendak gagalkan pencapresan Anies Baswedan. Hasto mengatakan, deklarasi koalisi perubahan yang tak kunjung dilakukan oleh Nasdem, Demokrat dan PKS bisa menjadi penyebab kegagalan Anies nyapres 2024. Tokoh-tokoh di partai Koalisi Perubahan, kata Hasto, belum mengambil keputusan hingga saat ini. “Itu (potensi Anies gagal nyapres) karena di antara tokoh-tokoh partai tersebut belum mengambil kesepatan,” kata Hasto.
8. Langkah Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ajukan Judicial Review pasal 29 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal calon pimpinan KPK saat dipilih ke MK menuai kritik pedas. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari menilai tindakan Nurul Ghufron tersebut hanya menunjukkan kepentingan pribadinya belaka. Menurut Feri, memang ada sejumlah pasal dalam UU KPK yang dinilai mengganggu kinerja dan integritas KPK. Namun, Ghufron tidak menggugat pasal-pasal tersebut. “NG (Nurul Ghufron) cuma memperhatikan kepentingan personalnya dibandingkan menguji pasal-pasal bermasalah,” kata Feri, Selasa (15/11). Menurut Feri, pengajuan uji materi terhadap Pasal 29 huruf e memberi kesan, Gufron akan mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK tahun depan. Seperti diketahui, pasal 29 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 menyebutkan, calon pimpinan KPK berusia paling rendah 50 tahun dan palin g tinggi 65 tahun saat proses pemilihan.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku telah memberi tahu pimpinan KPK lainnya sebelum mengajukan uji materi Undang-Undang KPK Tahun 2019 ke MK. Menurut Ghufron, pengajuan uji materi tersebut merupakan kehendak pribadinya dan bukan agenda KPK. Dijelaskan, uji materi tersebut dilakukan atas nama dirinya pribadi, bukan dalam kapasitas sebagai Pimpinan KPK. Ia menekankan, sebagai warga negara, dirinya berhak mengajukan uji materi itu ke MK. “Jadi, kasus itu adalah hak setiap warga negara, jadi saya pribadi bukan sebagai pimpinan KPK,” kata Ghufron di gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/11).
9. MA menganulir putusan kasasi yang diketok Hakim Agung Sudrajad Dimyati, sehingga pailit KSP Intidana batal. MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana terkait putusan pailit yang telah diketuk MA di tingkat kasasi. PK diajukan KSP Intidana melawan kasasi yang dikabulkan MA terhadap permohonan Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Srijati Sulaeman, Tonni Suprianto, Edwin Listyo Suprianto, Redjoso Muljono, Lanna Widjaya, Cristine Kusuma Dewi, Julia Wijaya, Sri Djajati dan Heryanto Tanaka. Permohonan kasasi itu dikabulkan Majelis Hakim Syamsul Maarif dengan anggota Sudrajad Dimyati dan Ibrahim. Belakangan diketahui, Sudrajat terjerat dugaan korupsi oleh KPK terkait penanganan perkara di MA. “Mengadili sendiri, menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana kembali dalam kedaan semula dan tidak dalam keadaan pailit,” demikian putusan PK tersebut dikutip dari laman resmi MA.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyinggung tidak ada institusi yang benar-benar bersih, saat menanggapi soal dua hakim agung di Mahkamah Agung (MA) yang menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Pasalnya, institusi penegak hukum seperti Polri dan MA memiliki oknum di dalamnya. “Saya pikir, di setiap institusi sama bahwa tidak ada yang sempurna. Karena ini isinya orang, bukan mesin,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Selasa (15/11). “Nah, oleh karena itu, baik Polri, MA ini berusaha keras untuk melakukan perbaikan-perbaikan internal, dan itu harus kita hargai dan harus kita dukung,” katanya lagi.
Keputusan MA menggandeng personel TNI sebagai tenaga pengamanan dinilai sebagai kebijakan yang kacau. “Pengamanan Mahkamah Agung dengan melibatkan prajurit TNI tanpa urgensi yang jelas merupakan kebijakan yang kacau,” kata pengacara publik LBH Jakarta, Teo Reffelsen, Selasa (15/11). Teo mengatakan, dengan meminta bantuan personel militer sebagai satuan pengamanan maka MA tidak memahami bila hal itu bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi TNI yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Menurut Teo, kebijakan MA tersebut sudah sepatutnya dihentikan karena justru memicu perdebatan.
10. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengungkapkan, Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah menyalahgunakan dana bantuan dari Boeing Community Investment Fund (BCIF) untuk keluarga korban kecelakaan Pesawat Lion Air Boeing 737 Max 8 nomor penerbangan JT 610 senilai Rp 117 miliar. Hal itu diungkap jaksa saat membacakan surat dakwaan pendiri Yayasan ACT, Ahyudin yang dibacakan dalam sidang di PN Jaksel, Selasa (15/11). Dalam kasus ini, Ahyudin didakwa melakukan penggelapan dana bersama Presiden ACT periode 2019-2022 Ibnu Khajar dan eks Senior Vice President Operational ACT Hariyana Hermain. “Dana BCIF tersebut digunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan implementasi Boeing dan malah digunakan bukan untuk kepentingan pembangunan fasilitas sosial sebagaimana yang ditentukan dalam protokol BCIF,” ujar JPU.
Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) disebut aktif mengontak para ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 untuk mendapatkan dana bantuan filantropi dari Boeing. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan pendiri Yayasan ACT, Ahyudin, yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11). Di dalam dakwaan itu disebutkan, salah satu program ACT adalah mengurus donasi CSR (Corporate Social Responsibilty) atau pertanggungjawaban sosial korporasi. Yakni donasi yang dikumpulkan dari hasil kerja sama dengan perusahaan yang memiliki kewajiban CSR untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Para ahli waris korban disebutkan masing-masing menerima USD 144.320 atau senilai Rp 2 miliar (kurs Rp 14.000) sebagai dana BFAF. Dana santunan itu diberikan langsung kepada para ahli waris.
11. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan sejumlah sosok dari tiga klaster yang berpotensi menjadi bakal cawapres 2024. Klaster pertama ketua umum dan pengurus parpol. Hal ini tak terlepas aturan pemilu, yakni hanya partai politik yang dapat mencalonkan capres-cawapres. “Di sana ada Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Salim Segaf Al Jufri, mungkin juga Puan Maharani,” kata Saidiman dalam diskusi politik Inilah Sarita yang ditayangkan lewat YouTube, Selasa (15/11).
Klaster kedua tokoh dengan akseptabilitas yang tinggi. Dalam surveinya, SMRC mencatat beberapa tokoh yang bukan kader partai, tapi memiliki tingkat penerimaan yang tinggi. Yakni, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menparekraf Sandiaga Uno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengungkap alasan partainya menyebut Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Capres pilihannya. Dia mengatakan, sosok Erick Thohir seringkali bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sehingga menjadi orang yang paling dikenal di kalangan pengurus PAN. “Jadi saya kira karena intensitas kedekatannya, intensitas pertemuannya tinggi sekali, sangat wajar kalau Pak Erick itu nama yang sangat diingat oleh Pak Zul dan mungkin juga diingat oleh pengurus-pengurus PAN lainnya,” ujar Eddy di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (15/11). Namun Eddy mengatakan, nama Erick Thohir masih belum final sebagai keputusan partai. Dia menyebut ada sembilan nama yang direkomendasikan dari hasil program “PAN Memilih” yang dilaksanakan hingga ke akar rumput pengurusan PAN.
12. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengungkapkan fakta adanya praktik transaksional dalam proses pengisian jabatan di Bawaslu daerah. Hal tersebut disampaikan Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan penyelenggara Pemilu di gedung DPR, Selasa (15/11). Awalnya, politisi PDIP ini menyebut adanya Panwaslu yang terpilih karena KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). “Praktek di lapangan pak, yang terpilih Panwaslu itu banyak dasarnya itu KKN, yang dasarnya tidak paham pak. Ini praktek kok, di lapangan banyak itu pak. Tolong itu dikoreksi pak ketua dan teman-teman komisioner,” kata Junimart. Ia mengatakan bahwa fakta di lapangan, banyak petinggi Bawaslu daerah yang tidak tunduk pada Bawaslu Pusat. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena adanya praktik transaksional dalam pengisian jabatan Bawaslu daerah. (HPS)
