Lodewijk Freidrich Paulus (net)
Isu menarik pagi ini adalah sinyal Wakil DPR Lodewijk Freidrich Paulus soal Laksamana Yudo Margono yang akan jadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Pernyataan Lodewijk itu merespons pertemuan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dengan Yudo di Gedung Utama Sekretariat Negara, Senin (21/11) lalu. Lodewijk tak menampik pertemuan keduanya menjadi sinyal penunjukan Yudo. “Ya bisa itu dikatakan suatu sinyal,” kata Lodewijk. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Rudianto Tjen berharap, posisi Panglima TNI setelah Jenderal Andika Perkasa diisi dari matra Angkatan Laut (AL). Ia menilai sosok Laksamana Yudo Margono layak menduduki posisi tersebut. Namun Wapres Ma’ruf Amin mengungkapkan, jabatan Panglima TNI pengganti Jendral Andika Perkasa akan diambil dari salah satu staf angkatan. “Saya kira kriterianya jelas, bahwa diambil dari kepala staf angkatan, itu sudah jelas. Siapanya itu hak prerogatif Presiden,” kata Ma’ruf.
Isu kedua, soal terancam pecahnya koalisi Gerindra dengan PKB menyusul isu penjodohan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Komposisi duet ini menempatkan Prabowo sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapres. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak yakin dengan kekuatan politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Oleh karenanya, meski Gerindra sudah meresmikan koalisi bersama PKB, hingga kini Prabowo masih mencari sosok cawapres yang akan menjadi pendampingnya pada Pilpres 2024, termasuk, melirik Ganjar Pranowo. Namun, Waketum PKB Jazilul Fawaid menegaskan, partainya tidak punya pikiran atau bayangan bercerai dengan Gerindra.
Isu ketiga, Demokrat dan PKS tolak revisi UU IKN. Pemerintah ingin merevisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang baru berlaku sekitar 10 bulan. Keinginan itu disambut DPR dengan memasukkannya ke dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2023 mendatang. Dalam raker dengan Baleg DPR, Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan perubahan UU IKN ditujukan untuk mempercepat proses pemindahan ibu kota negara. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyetujui usulan pemerintah agar UU IKN masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. Ia menyatakan ada enam fraksi yang setuju revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023 yaitu Fraksi PDI Perjuangan/PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.
Sementara Partai Demokrat dan PKS menolak revisi UU IKN yang diajukan pemerintah, sedangkan Fraksi NasDem belum mengambil keputusan alias abstain.
Isu keempat, Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung tim khusus penyelidikan kasus dugaan suap tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai langkah itu diperlukan lantaran dalam kasus itu terduganya adalah Pati Polri bintang tiga sehingga yang tepat memimpin timsus itu adalah Kapolri. Ia menilai, Kapolri masih belum konsisten ‘memotong’ anggota Polri yang terbukti terlibat masalah. Hal itu tercermin dari cara Listyo yang cenderung melindungi atau lamban menindak perwira tinggi Polri yang diduga terlibat dalam suatu perkara.
Isu kelima, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya uang triliunan rupiah yang masuk ke Indonesia tanpa tercatat. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, termuan itu terus ditelusuri guna mendalami banyaknya uang tunai yang ditemukan ketika lembaga penegak hukum melakukan operasi tangkap tangan (OTT). “Kalau penangkapan OTT (operasi tangkap tangan) selalu ada uang tunainya di situ, lalu PPATK cari, ini asalnya dari mana gitu?” ujar Ivan dalam acara “Diseminasi Regulasi Mengenai Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia” secara virtual, Rabu (23/11). Ivan mengungkapkan, pusat perbelanjaan di Singapura yang digunakan orang Indonesia untuk menukarkan uang rupiah. Hal itu diketahui setelah tim PPATK menelusuri banyaknya uang tunai yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus kasih sinyal Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono akan jadi Panglima TNI baru pengganti Jenderal Andika Perkasa. Pernyataan Lodewijk itu merespons pertemuan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dengan Yudo di Gedung Utama Sekretariat Negara, Senin (21/11) lalu. Lodewijk tak menampik pertemuan keduanya menjadi sinyal penunjukan Yudo. “Ya bisa itu dikatakan suatu sinyal,” kata Lodewijk di Jakarta, kemarin.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Rudianto Tjen berharap, posisi Panglima TNI setelah Jenderal Andika Perkasa diisi dari matra Angkatan Laut (AL). Ia menilai sosok Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono paling layak menduduki posisi tersebut. “Saya pikir beliau (Yudo) sangat mumpuni untuk menjadi Panglima TNI,” kata Rudianto ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11). Politisi PDI-P itu kemudian mengungkapkan alasannya menyebut Yudo Margono layak menjadi Panglima TNI. Menurutnya, meskipun terlihat santai, Yudo Margono memiliki ketegasan dalam bersikap. “Beliau kan kalem, tegas, sistematis kerjanya dan saya pikir beliau paling layak lah,” ujar Rudianto. Untuk itu, ia meyakini posisi Panglima TNI setelah Andika Perkasa akan diisi oleh Yudo Margono. Apalagi, jika dilihat pola atau sistem pergantian Panglima TNI, maka akan sesuai dengan giliran setiap matra.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, jabatan Panglima TNI pengganti Jendral Andika Perkasa akan diambil dari salah satu staf angkatan. “Saya kira kriterianya jelas, bahwa diambil dari kepala staf angkatan, itu sudah jelas. Siapanya itu hak prerogatif Presiden,” kata Ma’ruf saat kunjungan kerja ke Solo berdasarkan rekaman resmi dari Setwapres, Senin (21/11). TNI memiliki tiga staf angkatan dari matra darat laut dan udara saat ini. Mereka di antaranya KSAL Laksamana Yudo Margono, KSAD Jendral Dudung Abdurachman dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.
Sekjen DPR Indra Iskandar mengklarifikasi bahwa pihaknya sudah menerima Surat Presiden (Surpres) soal calon Panglima TNI baru pengganti Jenderal Andika Perkasa, Rabu hari ini (23/11). Namun, DPR belum mengumumkan secara resmi sebab masih menunggu kepulangan Ketua DPR Puan Maharani dari kunjungan ke Kamboja. Penyerahan secara resmi, kata Indra, baru akan diumumkan pada Senin (28/11) oleh Puan dengan Mensesneg Pratikno. “Iya tertanggal hari ini. Tanggal 28 itu hanya teknis penyerahan resminya saja,” kata Indra, Rabu (23/11).
2. Koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terancam pecah menyusul isu penjodohan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Komposisi duet ini menempatkan Prabowo sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapres. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak yakin dengan kekuatan politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Oleh karenanya, meski Gerindra sudah meresmikan koalisi bersama PKB, hingga kini Prabowo masih mencari sosok cawapres yang akan menjadi pendampingnya pada Pilpres 2024, termasuk, melirik Ganjar Pranowo. “Tampaknya Prabowo sendiri merasa tidak yakin dengan kekuatan politik Cak Imin untuk membantunya memenangkan Pilpres 2024. Karena itu Prabowo bermain dua kaki,” kata Umam, Rabu (23/11). Menurut Umam, Prabowo bakal pragmatis dalam mengambil keputusan soal koalisi Pilpres 2024. Jika Gerindra dihadapkan dengan dua pilihan, berkoalisi dengan PKB atau PDI-P, Prabowo diprediksi akan memilih partai banteng, karena struktur kepartaian PDI-P dinilai lebih kuat.
Waketum PKB Jazilul Fawaid menegaskan, partainya tidak akan berpisah dengan Partai Gerindra dalam koalisi untuk Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya terkait isu penjodohan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Isu tersebut mengganggu hubungan koalisi PKB-Gerindra. “Jadi, ketika PKB bergandeng dengan Gerindra membangun koalisi, PKB tidak punya bayangan untuk bercerai,” kata Jazilul di gedung DPR, Rabu (23/11). Wakil Ketua MPR itu mengatakan, PKB ingin membangun koalisi dengan Gerindra sampai memenangkan Pemilu 2024. Kendati demikian, ia tidak mempersoalkan jika memang ada otak-atik tokoh tertentu guna dipasangkan untuk Pilpres 2024. “(Otak-atik) Pak Prabowo-Ganjar atau apa, buat kami masih dalam prinsip itu. Kita membangun koalisi yang serius, tidak mikir bercerai,” ujar Jazilul.
3. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi mengatakan, Presiden Jokowi mempunyai peran penting sebagai penengah cairnya hubungan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Jokowi menyadari dirinya bisa menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden tidak lepas dari peran besar Megawati dan partai,” ujar Ari, Rabu (23/11). Kata dia, Jokowi tak mau hubungan buruk antara Puan dan Ganjar terkait pencalonan presiden terus berlanjut. Karena akan merugikan soliditas PDI-P dan persiapan jelang Pemilu 2024. “Dirinya pun tidak ingin keretakan yang terjadi di partainya membawa dampak buruk bagi keberlangsungan kemenangan PDI-P,” tuturnya. Dalam pandangan Ari, Jokowi pun punya kepentingan untuk memuluskan jalan Ganjar menghadapi kontestasi perebutan kursi RI-1.
4. Demokrat dan PKS tolak revisi UU IKN. Pemerintah ingin merevisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang baru berlaku sekitar 10 bulan. Keinginan itu disambut DPR dengan memasukkannya ke dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2023 mendatang. Dalam raker dengan Baleg DPR, Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan perubahan UU IKN ditujukan untuk mempercepat proses pemindahan ibu kota negara. “Pemerintah mengusulkan tambahan dua RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023 karena adanya dinamika perkembangan dan arahan Presiden yaitu rencana perubahan UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik,” kata Yasonna di DPR, Rabu (23/11).
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyetujui usulan pemerintah agar UU IKN masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. Ia menyatakan ada enam fraksi yang setuju revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023 yaitu Fraksi PDI Perjuangan/PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.
Sementara Partai Demokrat dan PKS menolak revisi UU IKN yang diajukan pemerintah, sedangkan Fraksi NasDem belum mengambil keputusan alias abstain.
5. Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung tim khusus penyelidikan kasus dugaan suap tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai langkah itu diperlukan lantaran dalam kasus itu Agus merupakan seorang Perwira Tinggi (Pati) Polri bintang tiga. Karenanya, kata dia, paling tepat Tim Khusus harus dipimpin oleh Jenderal bintang empat atau kapolri. “Tim khusus diketuai oleh Kapolri adalah paling tepat,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (23/11).
Indonesia Police Watch (IPW) menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih belum konsisten ‘memotong’ anggota Polri yang terbukti terlibat masalah. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai hal itu terlihat dari cara Listyo yang cenderung melindungi atau lamban menindak perwira tinggi Polri yang diduga terlibat dalam suatu perkara. “IPW mencatat bahwa ada kelambanan Polri dalam memproses dan menindak anggota Polri dengan pangkat Pati, dan ada kesan saling melindungi,” ujarnya, Rabu (23/11).
6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya uang triliunan rupiah yang masuk ke Indonesia tanpa tercatat. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, termuan itu terus ditelusuri guna mendalami banyaknya uang tunai yang ditemukan ketika lembaga penegak hukum melakukan operasi tangkap tangan (OTT). “Kalau penangkapan OTT (operasi tangkap tangan) selalu ada uang tunainya di situ, lalu PPATK cari, ini asalnya dari mana gitu?” ujar Ivan dalam acara “Diseminasi Regulasi Mengenai Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia” secara virtual, Rabu (23/11).
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, pusat perbelanjaan di Singapura yang digunakan orang Indonesia untuk menukarkan uang rupiah. Hal itu diketahui setelah tim PPATK menelusuri banyaknya uang tunai yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. “Saya kirim orang ke sana, ternyata di Singapura ada satu mal yang khusus buat supermarket uang asing,” katanya. Ivan juga mengungkapkan, banyak orang Indonesia yang pergi ke Singapura membawa koper kosong. Koper tersebut diisidengan uang yang telah ditukarkan melalui supermarket yang ada di dalam Mal tersebut. “Jadi orang Indonesia yang datang ke sana dia cuma bawa koper, tuker di sini nih (supermarket), lalu dibawa ke Indonesia, digotong,” ujar Ivan. “Ada foto terkait dengan digotong dengan taksi dan segala macem. Ini (di supermarket) orang Indonesia semua” ucapnya.
7. KPK menduga, perwira Polri AKBP Bambang Kayun Bagus PS menerima suap miliaran rupiah dan gratifikasi mobil mewah terkait pemalsuan surat perkara perebutan hak waris PT Aria Citra Mulia (ACM) sehingga ditetapkan sebagai tersangka. “Diduga tersangka (Bambang Kayun) terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (23/11). Namun Ali belum membeberkan lebih lanjut jumlah suap yang diterima para tersangka dalam perkara ini.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah AKBP Bambang Kayun agar tidak pergi ke luar negeri. Bambang Kayun merupakan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dan gratifikasi pemalsuan surat hak waris PT Aria Citra Mulia di Mabes Polri. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pencegahan dilakukan karena alasan kebutuhan proses penyidikan. “Cegah ini dilakukan agar pihak dimaksud tidak bepergian keluar negeri,” kata Ali Fikri dalam pesan tertulisnya, Rabu (23/11). Pencegahan, kata Ali, berlaku selama enam bulan kedepan terhitung sejak 3 November 2022.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan kasus suap dan gratifikasi AKBP Bambang Kayun kini sedang dalam proses pelimpahan ke KPK. Dedi mengatakan kasus tersebut sebelumnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. “(Direktorat) Tipidkor juga sedang tangani kasusnya. Perkembangan akhir antara Tipidkor dan KPK sedang kordinasi hingga saat ini dalam rangka pelimpahan penanganannya,” ujar Dedi, Rabu (23/11). Dedi mengatakan pelimpahan itu dilakukan dalam rangka transparansi di dalam proses penyidikan. Ia menekankan, proses pelimpahan tersebut terus dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara intens oleh penyidik Dittipidkor dan KPK. “Yang menjadi pertimbangannya adalah dalam rangka transparansi di dalam penyidikan perkara dengan objek yang sama,” ucapnya.
8. Perum Bulog Sulselbar melakukan penyelidikan internal, termasuk bekerja sama dengan kepolisian soal dugaan beras 500 kg hilang dari gudang di Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Akibat dugaan penyelewengan beras sebanyak 500 ton yang raib dari gudang Bulog itu, Kepala Cabang Bulog Pinrang inisial MI dicopot dari jabatannya. Selain itu, Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang inisial RWPS turut dimutasi ke tempat lainnya. “Sudah kita ambil tindakan. Kita sudah ganti, termasuk kepala Bulog-nya,” kata Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Bakhtiar, kemarin.
Tim gabungan internal Bulog Sulawesi Selatan bersama Bulog Pusat diterjunkan ke Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang untuk menyelidiki kasus dugaan penyelewengan yang menyebabkan sekitar 500 ton beras hilang. “Kita sudah tindak lanjuti dengan menurunkan tim internal dari kantor wilayah sendiri dan dari pusat sudah turun melakukan investigasi. Saat ini, sedang berproses,” kata Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Bakhtiar, Rabu (23/11). Bakhtiar mengaku pihaknya sementara ini masih menunggu laporan hasil investigasi yang dilakukan tim gabungan di Gudang Bulog di Pinrang.
9. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengerahkan tenaga medis tambahan dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokes) Polri ke lokasi terdampak gempa Cianjur. Listyo mengatakan penambahan tenaga medis tersebut ditujukan untuk membantu pelayanan dan penanganan terhadap korban-korban gempa Cianjur. “Kita akan mengirim dokter tambahan dari Mabes untuk bisa membantu korban-korban yang rata-rata patah tulang, supaya bisa diatasi di sini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/11).
Sementara itu, BPBD Kabupaten Sukabumi menyatakan, jumlah rumah yang rusak di Kabupaten Sukabumi, Jabar mencapai 956 unit akibat gempa berpusat di Cianjur. “Data kerusakan ini bersifat sementara dan akan terus berkembang karena pendataan masih dilakukan oleh tim di lapangan,” kata Sub Koordinator Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi Medi Abdul Hakim, Rabu (23/11).
10. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna mangkir dari panggilan Jaksa KPK. Sebagaimana diketahui, Jaksa KPK memanggil Agus untuk diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101. Kasus ini menjerat Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai terdakwa tunggal. “Untuk Agus Supriatna tidak ada konfirmasi apapun mengenai kehadirannya atau tidak hari ini, belum ada,” kata Jaksa KPK kepada Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/11).
KPK meminta bantuan TNI AU untuk menghadirkan mantan Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 pada Senin (21/11). “Terkait hal tersebut KPK juga telah meminta bantuan pihak TNI AU,” kata jubir KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya, Rabu (23/11). Namun, kata Ali, Agus mangkir dari panggilan Jaksa Penuntut Umum KPK. Padahal, Jaksa telah melayangkan surat ke alamat Agus di Cibubur. Karena Agus mangkir, Jaksa KPK kembali memanggil purnawirawan itu. Surat akan dikirimkan ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. “Dan KPK kembali meminta bantuan melalui pihak TNI AU,” ujar Ali.
11. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Edy Halim mengatakan, respons pemerintah lambat dalam menangani kasus ginjal akut pada anak. “Dugaan-dugaan pengawasan tidak maksimal, kecolongan masuknya bahan baku, respons yang kurang cepat, ada konflik antara institusi, entitas sehingga respon penanganan protokolnya lama,” ujarnya, Rabu (23/11). Rizal mengeluhkan minimnya aduan keluarga korban gagal ginjal akut. Padahal, posko pengaduan BPKN telah dibuka sejak 4 November 2022. “Kami di posko yang mengadu 8 (orang) ya, jadi enggak banyak, tapi kami coba jemput bola ada 12-13 orang,” ujar Rizal. Ia lantas memaparkan, penyebab minimnya pengaduan masyarakat itu, di antaranya tidak semua keluarga korban bersedia memberikan pengaduan karena suasana duka. “Mereka masih berkabung, dan juga kita wawancara keluarga dalam suasana berkabung, (harus memakai pendekatan) kekerabatan. Kita enggak bisa tanya secara teknis, agak susah,” kata Rizal.
12. Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, Presiden Jokowi tidak cukup hanya mengimbau capres-cawapres menghindari narasi politik identitas. PKS berpandangan Presidedn Jokowi perlu menindaklanjuti pernyataannya dengan langkah nyata. “Bagi kami, kuncinya adalah ketegasan dan sikap adil. Hal ini penting sebagai wujud political will dari beliau sebagai pemimpin negara,” kata Nabil, Rabu (23/11). Nabil mengatakan, jika hanya sebatas seruan, tentu pernyataan Jokowi tidak akan bermakna.
Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai, warning Presiden Jokowi soal capres dan cawapres 2024 menghindari politik identitas, tidak ditujukan kepada Anies Baswedan. Sebab, dirinya tidak temukan letak politik identitas melekat pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. “Di mana politik identitasnya Pak Anies? Di mana rekam jejak politik identitasnya Pak Anies? Saya harus sampaikan supaya enggak salah paham,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11). Jazilul berpandangan, Anies Baswedan tidak pernah menggunakan politik identitas di setiap karir politiknya. Termasuk, sebelum menjadi pejabat negara. “Lihat saja ketika dia jadi gubernur, atau aktivis, enggak ada itu semua,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam sambutannya pada Munas HIPMI di Solo, Presiden Jokowi meminta para capres-cawapres yang akan maju pada pilpres 2024 tidak melakukan politisasi agama. Presiden meminta agar perdebatan para capres dan cawapres nantinya berupa ide dan gagasan yang membangun bangsa. “Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem,” ujar Jokowi
13. Presiden Jokowi akan menerima vaksin Covid-19 dosis keempat di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (24/11) hari ini. Tindakan ini diambil setelah Kemenkes mengizinkan vaksinasi dosis keempat untuk lansia. “Iya (Jokowi disuntik vaksin dosis keempat hari ini), sesuai anjuran Menkes,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Seperti diketahui, Kemenkes memberikan izin bagi warga lanjut usia (lansia) atau warga berusia di atas 60 tahun untuk menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis keempat atau booster kedua. Ketetapan itu tertuang dalam Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.02/C/5565/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster ke-2 Bagi Kelompok Lanjut Usia yang diteken Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu pada 22 November 2022. (HPS)
