JAKARTA,REPORTER.ID – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK), Tim Perumus dan Tim Singkronisasi Komisi XI DPR RI dan pemerintah telah sepakat merubah nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dengan perubahan nama ini, Bank Perekonomian Rakyat nantinya tidak hanya dimaknai sebagai badan yang memberi kredit saja kepada rakyat, melainkan ikut memerangi rentenir yang makin lama makin merajalela dan mengancam kehidupan masyarakat.
“Dengan menjadi Bank Perekonomian Rakyat ini, maka Bank Perekonomian Rakyat ini dalam operasionalnya sama dengan perbankan yang lain. Pimpinannya sama-sama tersertifikasi dan keuangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itulah kita ingin membedah Bank Perekonomian Rakyat ini agar lebih bermanfaat bagi rakyat di bawah,” tegas anggota Panja Komisi XI DPR RI F-PDIP Musthofa di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (7/12/2022).
Mantan Bupati Kudus Jawa Tengah ini optimis perubahan nama BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat ini tidak akan lama, menyadari di era digitalisasi saat ini tidak perlu administrasi seperti dulu, maka akan cepat selesai. “Jadi, BPR ini kini naik kelas, lebih baik dan sasaran operasionalnya untuk rakyat di bawah, serta untuk kepentingan nasional berada di garis depan karena langsung bersentuhan dengan rakyat kecil,” ujarnya.
Apalagi nama itu kata Musthofa sebagai sebuah branded, merek, dan karena bergerak di sektor keuangan, maka Bank Perekonomian Rakyat ini dari, oleh dan untuk rakyat. “Berbeda dengan koperasi dengan sistem gotong rooyong, kebersamaan dari, oleh dan untuk anggota. “Karena itu, Bank Perkreditan Rakyat ini tetap dalam pengawasan OJK dan sistem pembayarannya diawasi oleh Bank Indonesia, jaminan depositonya dijamin,” jelas Musthofa.
Kenapa dinamai Bank Perekonomian Rakyat ini menurut Musthofa, karena yang disasar adalah pertama ekonomi mikro, kedua kewilayahan, maka dalam membangun ekonomi kerakyatan ini harus mendapat tempat tersendiri. “Jadi, kesepakatan antara Timus, Timsin dan pemerintah hari ini menjadi tolok ukur sejarah kita untuk menghargai perjuangan para tokoh yang melahirkan BPR dulu,” ungkapnya.
Ketika ditanya; apakah Bank Perekonomian Rakyat ini dalam operasionalnya tidak bersaing dengan BRI, Musthofa menegaskan jika masing-masing punya pasar dan sasaran sendiri. Sebab, ketika bicara perbankan ini harus kompetitif dan profesional.
“Jaringannya dan bunga depositonya berbeda. Artinya kita membangun Bank Perekonomian Rakyat ini benar-benar akan bisa dilaksanakan untuk kepentingan rakyat dengan baik, dan justru Bank Perekonomian Rakyat inilah yang akan menjadi kaki tangannya perekonomian rakyat yang belum tergarap oleh bank-bank umumnya,” pungkasnya.