HOT ISU PAGI INI, CAK IMIN USULKAN KEMENTAN DIGABUNG KE KEMENDES PDTT

oleh
oleh

Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (net)

Isu menarik pagi ini adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Kementan dilebur menjadi satu dengan Kemendes PDTT yang kini dipimpin Abdul Halim Iskandar. Isu menarik lainnya, KPK buka peluang panggil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak usai penggeledahan di ruang kerja keduanya. Lembaga Survei Charta Politika menyebut, mayoritas pemilih PDI-P, Golkar, hingga PPP memilih Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai capres jika Pilpres diselenggarakan hari ini. Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 10,9 triliun terkait kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Wapres Ma’ruf Amin menegaskan, aksi terorisme bukanlah ajaran agama Islam karena membunuh (orang) tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Kementan dilebur menjadi satu dengan Kemendes PDTT yang saat ini dipimpin kakaknya, Abdul Halim Iskandar. Usulan itu disampaikannya dalam kunjungan ke Relawan Bagus Muhaimin Jawa Barat di Kabupaten Purwakarta, kemarin malam. Mulanya, Cak Imin menyinggung kiprah dan peran penting Kemendes selama ini. Menurut dia, Kemendes punya peran sentral dan tepat karena menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia dari bawah. “Uang negara tidak harus habis di atas, tapi harus habis di tingkat bawah, di pendidikan dan desa,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (22/12). “Tahu enggak ketika krisis ekonomi, di atas gelempangan tidak mampu, justru yang di bawah yang bisa bertahan. Kemarin saat pandemi semua sektor rontok, hanya pertanian yang punya daya tahan, dan itu desa,” ujar Cak Imin.

Atas dasar itu, ia lalu mengusulkan Kementan dilebur dengan Kemendes. Menurut dia, dua kementerian ini punya peran hampir sama sehingga apabila disatukan, bukan tidak mungkin akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan desa. “Kalau ide Kementerian Desa harus bertahan itu terlalu sederhana, bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian Kementerian Desa,” ucap Muhaimin. “Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan desa tertangani secara sistematis sesuai kebutuhan desa,” katanya lagi.

2. KPK buka peluang panggil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak usai penggeledahan di ruang kerja keduanya. “Siapapun pasti akan dipanggil sebagai saksi sepanjang diduga mengetahui dugaan perbuatan para tersangka sehingga menjadi makin terang dan jelas,” kata jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (22/12). Pemeriksaan saksi itu, kata Ali, akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan. “Pemeriksaan saksi-saksi tentu sesuai kebutuhan penyidikan. Kami akan informasikan perkembangannya,” ujarnya. Ali Fikri menjelaskan, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen penyusunan APBD dan barang bukti elektronik usai menggeledah beberapa ruangan di kompleks kantor Gubernur Jatim. “Dari kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara,” katanya. Lebih lanjut Ali menyebut KPK amankan sejumlah barang bukti dan uang Rp1 miliar dari penggeledahan di sejumlah ruangan Gedung DPRD Jatim, pada Senin dan Selasa lalu. “Bukti yang turut ditemukan dan diamankan di antaranya benar berupa uang tunai dengan jumlah lebih dari Rp1 Miliar,” kata Ali Fikri.

Di sisi lain, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan ada sejumlah berkas dan dokumen yang dibawa tim penyidik KPK saat menggeledah sejumlah ruang di lingkungan kantor Pemprov Jatim pada Rabu (21/12). Ia mengatakan tak ada berkas dan dokumen dari ruang kerjanya maupun ruang Wagub Emil Elestianto Dardak yang juga dimasuki tim KPK. Namun dari ruang kerja  Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, ada diska lepas (flashdisk) yang dibawa tim KPK. “Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang wagub tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Sekda ada flashdisk yang dibawa, posisinya seperti itu,” kata Khofifah di sela menghadiri Apel Gelar Pasukan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (22/12) pagi.

 

3. Lembaga Survei Charta Politika menyebut, mayoritas pemilih PDI-P, Golkar, hingga PPP memilih Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai capres jika Pilpres diselenggarakan hari ini. Pemilih PDI-P yang mendukung Ganjar mencapai 68,3 persen, pemilih Golkar sebanyak 37,3 persen, dan pemilih PPP sebanyak 27,8 persen. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, pemilih PDI-P semakin bulat mendukung Ganjar. “PDI-P makin bulat suaranya 68,3 persen dari seluruh pemilih PDI-P menyatakan memilih Ganjar Pranowo,” ujar Yunarto dalam jumpa pers virtual, Kamis (22/12). Dalam pemaparannya, Yunarto mengungkapkan, 13,6 persen pemilih PDI-P memilih Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres. Kemudian, hanya 4,9 persen pemilih PDI-P yang memilih Ketua DPR Puan Maharani. “Ini jadi PR (pekerjaan rumah) besar bagi Puan yang hanya dapat 4,9 persen dari seluruh pemilih PDI-P,” katanya.

Survei Charta Politika Indonesia mencatat elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres mencapai 42,8 persen. Ganjar meninggalkan dua pesaing ketatnya, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. “Mas Ganjar naik di angka 42,8 persen jauh meninggalkan Anies di angka 28,1 dan Pak Prabowo di angka 23,9 persen,” kata Yunarto Wijaya. Ia juga menyebut, elektabilitas Ridwan Kamil (RK) tertinggi dibanding tokoh lainnya seperti Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Erick Thohir hingga Andika Perkasa sebagai cawapres. “Untuk wakil presiden hampir mirip dengan data kemarin kita menempatkan Ridwan Kamil di peringkat pertama,” kata Yunarto. RK berada di peringkat pertama dengan elektabilitas 21,4 persen, disusul Sandiaga Uno 17,6 persen, AHY 10,3 persen, Erick Thohir 8,4 persen, dan Khofifah Indar Parawansa 6,1 persen.

 

Hasil survei Charta Politika Indonesia mencatat institusi Polri dan DPR menjadi lembaga negara yang paling tidak dipercaya publik. Dalam survei yang dirilis Kamis (22/12), tingkat kurang percaya publik kepada Polri mencapai 31,1 persen. Sementara itu tingkat kurang percaya kepada DPR mencapai 32,6 persen. Kedua lembaga itu juga mencatat angka tertinggi sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya sama sekali. Sementara tingkat ketidakpercayaan paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara adalah Kejagung, MPR, dan MA yang belakangan tengah tersandung kasus korupsi di KPK.

 

Hasil survei Charta Politika menunjukkan, 47,5 persen responden menganggap pemerintahan Presiden Jokowi lebih baik dibandingkan Presiden SBY. “Kalau kita lihat 47,5 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Jokowi dan 40,4 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Pak SBY,” kata Yunarto Wijaya. Sementara itu, ada 12,2 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab saat disodorkan pertanyaan mengenai pemerintahan mana yang memiliki kinerja ekonomi lebih baik. Yunarto mengakui, pertanyaan tersebut memang terkesan tidak seimbang karena pemerintahan Jokowi masih berjalan, sementara pemerintahan SBY sudah berakhir. Akan tetapi, ia memandang pemerintahan Jokowi dan SBY sama-sama mengalami tantangan ekonomi.

 

4. Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 10.980.601.063037 atau Rp 10,9 triliun terkait kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dikenal juga dengan kasus minyak goreng. Sebagaimana diketahui, perkara ini menyeret eks Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu), Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana. Mereka didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama. Adapun tuntutan membayar Rp 10,9 triliun tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/12). “(Menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor) menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Dr. Master Parulian Tumanggor untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 10.980.601.063037,” kata jaksa membacakan amar putusannya. Jaksa mengatakan, Master diberikan waktu maksimal satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti tersebut.

 

JPU Kejagung menuntut mantan Dirjen Daglu Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana dihukum 7 tahun penjara. Selain itu, Jaksa juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. “Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1 miliar,” kata Jaksa. Jaksa menilai, perbuatan Indra Sari dan para terdakwa lainnya telah memenuhi unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. “(Perbuatan Indra Sari) telah memperkaya korporasi,” kata Jaksa. Sementara Tim Asistensi Kemenko Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei dituntut hukuman 8 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei berupa pidana penjara selama 8 tahun,” kata JPU Kejagung.

Sedangkan General Manager PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang dituntut hukuman 11 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) alias minyak sawit mentah. Togar merupakan satu dari empat terdakwa dalam kasus ekspor minyak sawit yang dinilai mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. “(Menuntut Majelis Hakim Tipikor) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pierre Togar Sitanggang berupa pidana penjara selama 11 tahun,” kata jaksa. Jaksa meminta hukuman itu dikurangi masa hukuman yang telah dijalani dengan perintah Togar tetap ditahan di dalam rumah tahanan (Rutan).

5. Wapres Ma’ruf Amin menegaskan, aksi terorisme bukanlah ajaran agama Islam karena membunuh (orang) tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Hal ini disampaikan Ma’ruf Amin merespons penangkapan 11 orang terduga teroris di Sumatera Utara yang diduga bagian dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI). “Teroris itu bukan Islam sudah jelas. Teroris itu melanggar nilai-nilai keislaman, membunuh apa itu, itu semua, itu bukan Islam,” kata Ma’ruf Amin di Bali, Kamis (22/12). Menurut Ma’ruf Amin, tantangan saat ini adalah meluruskan kembali pemahaman umat Islam agar kembali pada ajaran yang benar bahwa terorisme melanggar nilai-nilai Islam. Ia juga menegaskan, pihak-pihak yang terlibat terorisme harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap total 26 terduga teroris sepanjang bulan Desember 2022. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, 26 terduga teroris itu dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiyah (JI). “Pada Desember 2022 sebanyak 26 orang yang dilakukan penegakan hukum di lima provinsi di dua kelompok baik jaringan JI dan JAD,” ujar Ramadhan kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, para terduga teroris itu ditangkap di lima wilayah berbeda.

 

6. Eks Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) merupakan metode yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, OTT sekaligus bentuk kampanye dalam upaya pemberantasan korupsi. “Metode OTT menurut saya masih sangat efektif. Karena ketika OTT atau koruptor tertangkap, itu sebenarnya adalah suatu kampanye yang paling efektif dalam usaha memberantas korupsi,” kata Yudi dalam keterangan yang diunggah di akun Youtube pribadinya yang dikutip Kamis (22/12).

Transparency International Indonesia (TII) mengkritik pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) KPK membuat citra negara jelek. Program Manager TII Alvin Nicola mengatakan pernyataan Luhut tidak relevan dan kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi. “KPK dalam kerjanya independen dari pengaruh kekuasaan manapun, sehingga pernyataan Menteri Luhut tak relevan dan justru kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi Presiden,” ujar Alvin, Kamis (22/12).

 

7. Ketua umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein alias ‘Wanita Emas’ melaporkan Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan tersebut sudah diterima DKPP dengan nomor 01-22/SET-02/XII/2022 pada Kamis (22/12). “Oleh karena itu pada 22 Desember [2022], tepatnya pada sore ini, membuat satu laporan tentang asusila dan etik, tepat di DKPP sebagai satu badan yang punya tugas untuk menyidangkan pelanggaran etika yang ada, bagi penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu,” kata Kuasa Hukum Hasnaeni, Farhat Abbas, di Kantor DKPP, Kamis (22/12). Farhat Abbas melampirkan sejumlah bukti pelanggaran etik dan dugaan tindak kesusilaan Ketua KPU Hasyim Asy’ari terhadap kliennya Hasnaeni Moein alias Wanita Emas. “Bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni, kemudian dalam bentuk rekaman video, kemudian bukti-bukti komunikasi WA, dan foto-foto pembelian sebuah tiket Jogja, kemudian foto-foto kebersamaan dan sebagainya,” kata Farhat Abbas.

 

8. Lemhannas akan menggelar kajian khusus untuk memecahkan persoalan kekerasan di Papua mulai 2023. Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto mengatakan, kajian terhadap persoalan kekerasan di Papua itu atas permintaan pemerintah. “Fenomena eskalasi kekerasan di Papua juga akan menjadi kajian khusus kami,” kata Andi Widjajanto dalam konferensi pers pernyataan akhir tahun 2022 di kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, kemarin. Andi mengatakan, Lemhannas akan memulai kajiannya dari penyebab kekerasan di Papua. Setelah itu, mendalami akar masalah kekerasan di Papua buat menentukan apakah karena faktor sejarah, identitas, atau distribusi kesejahteraan.

Andi Widjajanto menilai wacana penundaan pemilu 2024 yang kembali mencuat beberapa waktu belakangan tidak didukung modalitas politik. “Sampai hari ini kami di Lemhannas tidak melihat ada modalitas politik yang bergerak untuk mendukung diskursus tersebut,” kata Andi. Modalitas politik yang dimaksud di antaranya tidak ada langkah signifikan dari MPR untuk mengamendemen UUD 1945 yang memungkinkan terjadinya penundaan pemilu. Selain itu, di tingkat DPR lewat upaya perubahan UU Pemilu yang signifikan. “Atau misalnya modalitas politik di tingkat undang-undang. Kita sudah melaksanakan tahapan pemilu 2024, kami juga tidak melihat misalnya di DPR ada upaya mengubah UU pemilu sehingga dimungkinkan terjadinya penundaan tersebut,” kata Andi.

 

9. Partai Demokrat merespons pidato Presiden Jokowi yang mengeluh kerap dikambinghitamkan dalam urusan dinamika partai politik jelang Pemilu 2024. Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar mengatakan, Istana tak perlu takut disalahkan jika ada masalah yang dihadapi partai politik. Kecuali, kalau Istana memang ikut campur untuk menjegal koalisi atau capres cawapres tertentu.  Menurut Renanda, tuduhan terhadap Istana wajar lantaran presiden yang mestinya netral malah kerap melontarkan pernyataan dukungan kepada sosok tertentu. “Tuduhan ini pun muncul bisa jadi karena Presiden Jokowi yang seharusnya netral dan steril dalam urusan Pemilu malah sibuk memberikan endorsement kepada sejumlah tokoh yang diketahui akan maju sebagai capres,” kata Renanda dalam keterangannya, Kamis (22/12).

 

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, istana tidak pernah ikut campur dalam persoalan politik. “Sejauh yang saya tahu, persoalan-persoalan politik itu yang telah dikelola oleh KPU. Kita tidak pernah sama sekali ikut campur ya. enggak ada,” ujar Moeldoko dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/12). “Enggak ada cerita kita mau melakukan politik praktis. Enggak. Apalagi KSP, sama sekali (tidak). Kita fokus pada program pemerintah. Jadi enggak berpikir bagaimana politik praktis untuk 2024,” tegasnya. Moeldoko meminta pihak tertentu sebaiknya jangan terburu-buru berpikir negatif soal campur tangan istana. Sebab istana hanya mengikuti soal pemilu dalam konteks teknis sebagaimana yang telah disusun oleh KPU. “Saya pikir itu jangan buru-buru berpikir negatif seperti itu lah ya. Menurut saya enggak. Enggak ada yang melakukan itu ya. Wong kita semuanya sibuk berpikir tentang program,” tutur Moeldoko.

 

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga menuding, strategi mengambinghitamkan Presiden Jokowi atau Istana soal kegagalan pembentukan koalisi kerap dipakai oleh parpol oposisi. Ia menilai Jokowi tak pernah berupaya melakukan intervensi pada kebijakan internal parpol. “Mengambinghitamkan pihak Istana atau Presiden adalah jalan mudah atas kegagalan rencana politik yang dilakukan oleh kelompok yang berada di luar pemerintahan,” ujar Yoga, Kamis (22/12). Hal itu dilakukan untuk mendapatkan simpati publik, dan menjadi strategi untuk memengaruhi sikap konstituen. “Bahkan hal ini menjadi cara efektif untuk mendulang simpati, dan rasa iba masyarakat untuk mendapatkan efek elektoral mereka,” paparnya. Viva menuturkan, koalisi parpol di luar pemerintah kerap bersikap naif bahwa kegagalan penjajakan kerja sama disebabkan oleh faktor internal. Sebaliknya, mereka justru menuding pihak di luar parpol melakukan upaya penjegalan.

 

10. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mencabut izin edar 15 obat sirup dari dua perusahaan farmasi, PT Ciubros Farma dan PT Samco Farma. Pencabutan izin edar itu dilakukan karena produk obat sirup dua perusahaan farmasi itu mengandung cemaran zat kimia berbahaya penyebab gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Pencabutan izin edar obat sirup ini dilakukan setelah BPOM memberikan sanksi administratif kepada dua industri farmasi tersebut berupa pencabutan sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB). “Selanjutnya, BPOM juga telah mencabut izin edar 6 produk PT CF (Ciubros Farma) dan 9 produk PT SF (Samco Farma),” tulis BPOM dalam siaran pers, Kamis (22/12).

 

11. Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus kembali menyebut ada keributan di PDIP. Lodewijk mengatakan keributan itu terjadi usai hasil survei menyebutkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungguli Ketua DPR Puan Maharani. Hal ini disampaikan Lodewijk saat memberikan sambutan pada Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Golkar Sumut di Medan. Awalnya Lodewijk menyampaikan soal komitmen Golkar untuk menang. “Jangan komitmen itu ada hanya di ruangan ini. Komitmen itu harus terjabarkan di lapangan dengan langkah-langkah nyata,” ucap Lodewijk, Jumat (23/12). Lodewijk kemudian mengatakan ada dua langkah yang harus dilakukan Golkar agar menjadi pemenang. Langkah pertama adalah melakukan ‘serangan udara’. Serangan udara yang dimaksud adalah sosialisasi menggunakan spanduk, baliho, media sosial, hingga lembaga survei. Setelah itu baru dilakukan serangan darat yakni gerakan yang dilakukan langsung oleh kader.

 

12. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut terjadi peningkatan kasus perusakan lingkungan dan perampasan lahan ruang hidup warga di sejumlah wilayah Indonesia yang terjadi sepanjang 2022. Ketua YLBHI Muhammad Isnur menambahkan pihaknya juga mendampingi langsung setidaknya 10 kasus terkait penggusuran lahan warga. Di antaranya terjadi di Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi. Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, hingga Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara. “YLBHI mencatat, di 2022 ini perampasan lahan ruang hidup dan perusakan lingkungan itu semakin mengerikan, semakin meningkat, dan pada tingkat yang berbahaya bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Isnur dalam acara daring yang diinisiasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Civic Space, Kamis (22/12). (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id