HOT ISU PAGI INI, IRMA SURYANI DARI NASDEM MINTA DJAROT PDIP JANGAN ASBUN

oleh
oleh

Irma Suyani Chaniago (net)

Isu menarik pagi ini adalah protes Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago terhadap  pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta kinerja dua menteri Nasdem yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar untuk dievaluasi. Srikandi Nasdem itu meminta Djarot tidak asal bicara atau jangan asal bunyi (asbun). Iso menarik lainnya, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengkritik kinerja Ketua MA Syarifuddin. Kata dia, banyaknya   hakim agung yang jadi tersangka suap itu menunjukkan fungsi pembinaan dari organisasi enggak ada atau tidak berfungsi. Itu berarti ketuanya enggak kerja. Menhan Prabowo Subianto bagikan motor kepada Babinsa. Ketum Partai Gerindra itu menilai, Babinsa itu ujung tombak pertahanan negara. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga, wacana memasangkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa sebagai cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 tak akan didukung Partai Demokrat dan PKS. Kalau wacana itu dipaksakan, koalisi perubahan bisa bubar. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyambut baik jika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mau bergabung dengan Golkar. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago memprotes pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta kinerja dua kadernya, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, untuk dievaluasi. Irma meminta agar Djarot tidak asal bicara di tengah isu Presiden Jokowi berencana merombak kabinetnya lagi sebelum pemilu 2024. “Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi,” kata Irma, Sabtu (24/12). Menurut Irma, Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Kehutanan dengan segudang prestasi. Irma mengklaim di era kepemimpinan Siti, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia dapat ditekan dan udara jadi lebih bebas dari kabut asap. Penanaman mangrove pun masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi. “Coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas,” tegasnya.

Bagi Irma, Siti Nurbaya telah melakukan kinerja yang sangat baik di mana ia mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas untuk pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan. Menurutnya, jutaan hektare hutan yang selama ini lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu dapat dikelola dengan baik di tangan Siti Nurbaya. “Jadi, Saiful Djarot sebaiknya tidak asal bunyi,” tegasnya. Irma juga menegaskan bahwa kinerja Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan juga sangat baik. “Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian,” imbuh Irma. Irma meminta Djarot untuk melihat data mengenai impor beras. Hal ini dikarenakan selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor, karena stok beras di petani sudah cukup. “Baca juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian yang berkinerja baik,” katanya. Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perlu dievaluasi. Djarot mengatakan hal itu merespons pernyataan Presiden Jokowi yang memberi sinyal akan ada reshuffle kabinet sebelum 2024. “Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di Jakarta, Jumat (23/12) lalu. Djarot beralasan dua menteri itu tak mendukung janji Jokowi. Salah satunya mengenai ketahanan pangan.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri asal Partai Nasdem, lebih kental tendensi politiknya ketimbang penilaian kinerja dua menteri tersebut. Ia menyebutkan jika permintaan Djarot itu dilandaskan pada kinerja menteri, maka bukan hanya menteri asal Nasdem yang perlu dievaluasi. “Kenapa PDIP hanya me-mention menteri Nasdem, itu yang kita sebut bahwa tendensi politiknya jauh lebih kentara ketimbang tendensi kinerja,” kata Adi, Sabtu (24/12). Adi menuturkan, sikap PDI-P tersebut adalah bagian dari konsekuensi setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Pasalnya, selama ini Anies dianggap sebagai simbol oposisi pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, ketika Nasdem berkongsi dengan simbol oposisi maka pilihannya adalah mengundurkan diri atau dikeluarkan dari koalisi. “Kalau nunggu Nasdem mengundurkan diri dari koalisi enggak mungkin, pasti yang disampaikan oleh Pak Djarot itu adalah penegasan bahwa Nasdem harus dikeluarkan efek dari mendukung Anies,” ujar Adi. Kendati demikian, ia mengingatkan, keputusan Jokowi mengeluarkan Nasdem dari kabinet justru dapat berdampak positif bagi partai yang dipimpin Surya Paloh itu. Sebab, publik akan menilai Nasdem dikeluarkan dari kabinet bukan karena kinerja menteri-menterinya, tetapi karena kepentingan politik.

 

2. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mempertanyakan kinerja Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin lantaran ada dua hakim agung yang kini berstatus tersangka suap. Fickar mengatakan, adanya dua hakim agung yang berstatus tersangka merupakan bukti pembinaan di lingkungan MA tidak berjalan. “Banyaknya hakim agung yang ditangkap itu menunjukkan fungsi pembinaan dari organisasi enggak ada, tidak berfungsi gitu. Artinya apa, ketuanya jadi enggak kerja,” kata Fickar di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (24/12). Fickar berpendapat, kasus dua hakim agung ini juga membuktikan bahwa praktik korupsi di peradilan tidak hanya terjadi di tingkat bawah saja, tapi sampai tingkat MA.

Menurut dia, maraknya praktik korupsi ini disebabkan oleh kesalahan sistemik yang terjadi di lembaga MA sehingga orang-orang yang bersih pun bisa terpengaruh oleh praktik buruk. “Itu menurut saya merusak nama baik pengadilan secara keseluruhan, itu yang harusnya menjadi perhatian Ketua Mahkamah Agung juga. Ketua Mahkamah Agung itu gede gajinya, tapi jangan duduk terus,” kata Fickar. Untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa, Fickar mendorong agar MA menciptakan lingkungan yang antikorupsi. Salah satu caranya adalah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi siapapun di lingkungan MA yang melakukan kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu. “Umpamanya turun tangkat atau apalah gitu, supaya takut gitu lho, nah kalau perlu umpamanya pecat untuk pelajaran bagi pegawai yang lain,” kata Abdul Fichar.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku miris terhadap sejumlah hakim agung yang tersandung kasus dugaan suap. Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan dua Hakim Agung sebagai tersangka suap. Mereka adalah Sudrajad Dimyati yang mengadili perkara kasasi perdata dan Gazalba Saleh yang mengadili kasasi pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. “Rasanya kok miris banget ketika ada hakim agung kena masalah hukum,” kata Alex saat ditemui awak media di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12) lalu. Pria yang akrab disapa Alex itu mengaku tidak mengetahui apa yang masih dicari oleh seorang hakim agung sehingga mau menerima suap. Menurut dia, negara telah memberikan hak yang memadai kepada ‘wakil Tuhan’ tersebut. Alex menuturkan, hakim agung juga menerima tunjangan tambahan dari setiap perkara yang ditangani.

 

3. Menhan Prabowo Subianto bagikan motor kepada Babinsa. Ketum Partai Gerindra itu menilai, Babinsa itu ujung tombak pertahanan negara. Prabowo menyatakan, bantuan itu sebagai bentuk perhatian negara untuk memperbaiki kondisi seluruh aparat TNI, mulai dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Rayon Militer (Koramil), Komponen Cadangan (Komcad) sampai Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata). “Sekarang ini kita memperbaiki kondisi dari seluruh aparat, mulai dari Kogabwilhan, Kodam, Korem, Kodim, Koramil sampai ke bawah Komcad, Hankamrata,” ujar Prabowo melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/12).

“Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi kalian. Kalian adalah ujung tombak dari pertahanan negara dan bangsa kita,” tegas Menhan. Prabowo mengatakan, pertahanan Indonesia adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). “Kita adalah satu bangsa dan seluruh rakyat bertanggung jawab atas pertahanan negara dan bangsa,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga berpesan agar kerja sama yang baik terus dijalin antara TNI, Polri hingga pemerintah daerah. Hal itu, diperlukan untuk menjaga kerukunan dan bersatu menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dan negara. “TNI, Polisi dan pemerintah daerah harus bahu membahu menjaga dan membangun bangsa,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

 

4. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga, wacana memasangkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa sebagai cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 tak akan didukung Partai Demokrat dan PKS. Bahkan, menurut dia, jika Nasdem tetap nekat memasangkan keduanya (memasangkan Andika dengan Anies, red) maka rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS terancam bubar. “Jika tidak ada kesepahaman terutama di Demokrat, maka Koalisi Perubahan hanya akan tinggal sejarah karena faktor kecukupan suara untuk mengajukan pasangan capres cawapres gagal,” kata Ari lagi. Koalisi Perubahan sebenarnya sudah lama digagas oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun, kerja sama ketiganya tak kunjung diresmikan karena belum ada kesepakatan soal cawapres. Ari menilai, sulit untuk memasangkan Andika Perkasa menjadi cawapresnya Anies Baswedan pada Pemilu 2024. Andika boleh saja digadang-gadang Partai Nasdem untuk jadi pendamping Anies. Namun, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentu tak akan rela. “Secara matematis koalisi, pasangan ‘pengantin’ Anies-Andika sulit terwujud karena ketidakrelaan Demokrat dan PKS,” kata Ari lagi.

Menurut dia, sebenarnya memasangkan Anies dengan Andika sedianya bisa menjadi solusi kebuntuan rencana koalisi. Kecemburuan Demokrat dan PKS bisa ditekan karena figur calon RI-2 bukan berasal dari kader salah satu partai. Ari menduga, restu Demokrat bakal jadi ganjalan terbesar wacana duet Anies-Andika. Partai bintang mercy itu terlihat sangat ingin menyertakan ketua umum mereka, AHY di panggung pemilihan. Tak heran, upaya Demokrat ini sekaligus untuk mendongkrak elektabilitas partai dan putra sulung SBY itu. “Faktor terbesar ketidaksetujuan lebih terletak kepada Demokrat yg menjadi last battle SBY untuk mendongkrak AHY,” ujarnya.

Ia mengatakan, sebenarnya Anies Baswedan-Andika Perkasa punya kans menang jika berpasangan sebagai capres dan cawapres 2024. Ia menyebut, keduanya berpotensi mengalahkan Prabowo Subianto jika Ketua Umum Partai Gerindra itu berduet dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. “Jika bicara aspek potensi menang, maka pasangan Anies-Andika saya ramalkan akan menjadi kuda hitam yang bisa mengungguli Prabowo-Muhaimin andai Gerindra jadi berkoalisi dengan PKB,” ujarnya. Sosok Andika dinilai ideal menjadi pelengkap kekurangan Anies yang oleh sebagian publik dianggap sebagai penyokong politik identitas dan antitesa Presiden Jokowi yang citranya nasionalis. Latar belakang sebagai tokoh militer yang pernah menjabat Panglima TNI dianggap menjadi nilai tambah sendiri buat Andika. Hanya saja, Ari menduga, wacana menduetkan Anies dengan Andika bakal terganjal restu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

5. Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih mumpuni untuk bersanding dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurut dia, AHY memenuhi aspek realistis dan rasional. “Realistis, bahwa koalisi ini dibangun oleh partai-partai yang masing-masing punya kader utama, yang jika diusung akan semakin menyolidkan kerja-kerja pemenangan karena yang diusung adalah pemimpin di partainya,” ujar Herzaky menanggapi isu Jenderal Andika Perkasa bakal diusung jadi cawapresnya Anies Baswedan. Menurut dia, AHY pilihan rasional karena hasil dari simulasi berbagai survei menunjukkan pasangan calon (paslon) Anies-AHY lebih unggul ketimbang yang lain. Herzaky menyampaikan, aspek elektabilitas tak bisa dipungkiri dalam memasangkan figur capres-cawapres. Apalagi, besar harapan para kader Demokrat agar AHY mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. “Selaras pula dengan keinginan kader, dan konstituen kami, nama Anies AHY yang paling sering disebut-sebut,” ujarnya.

 

Partai Demokrat masih menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai (MTP) untuk mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, berdasarkan AD/ART, penentuan capres dan cawapres merupakan wewenang MTP. “Untuk deklarasi capres dan cawapres, kita tunggu keputusan Majelis Tinggi Partai (MTP). Karena sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, keputusan untuk koalisi di Pilpres dan penentuan capres-cawapres berada di tangan MTP,” kata Herzaky, Sabtu (24/12). Herzaky menjelaskan, saat ini ada dua arus besar keinginan di internal Partai Demokrat.Di antaranya, para kader Demokrat di pusat dan daerah ingin Ketua Umumnya, AHY maju Pilpres 2024, baik sebagai capres ataupun cawapres. Herzaky sebut, di sisi lain ada masukan dari konstituen yang ingin Demokrat mengusung Anies Baswedan-AHY sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Herzaky mengeklaim, pasangan tersebut dirasa paling mampu memperjuangkan perubahan dan perbaikan, serta memiliki elektabilitas tinggi di sejumlah hasil survei.

 

6. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyambut baik jika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mau bergabung dengan Golkar. Ia mengatakan Ridwan Kamil atau Emil bisa berjuang bersama Golkar. “Kalau dia mau aktif di Golkar pasti saya menyambut dengan baik, berjuang bersama-sama dengan Golkar,” kata Akbar Tandjung di Bintaro, Tangsel, Minggu (25/12). Akbar lalu menyinggung soal Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, bergabungnya Emil ke Golkar bisa jadi sesuatu yang baik. Akbar merasa sangat bersyukur jika banyak orang semakin aktif dan ingin bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu. “Makin banyak orang yang mau aktif di Golkar, makin banyak orang di Golkar, insya Allah berhasil, pemenang dalam pemilu,” tuturnya. Seperti diketahui, Ridwan Kamil memang santer diisukan akan bergabung ke partai politik. Dia juga sudah mengungkapkan kehendaknya untuk menjadi kader partai. Namun, Emil memang belum pernah menyampaikan partai politik yang akan menjadi tempatnya bernaung. Dia pun kini tengah menjadi rebutan sejumlah parpol.

7. Anggtoa Tim Perumus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pemerintah Yenti Garnasih mengaku heran banyak pihak mengkritik ketentuan pidana mati dalam KUHP terbaru. Menurut Yenti, masyarakat semestinya memikirkan para korban yang meninggal akibat perbuatan pelaku kejahatan, bukan malah memikirkan pelakunya. “Kalau berbicara begitu, kita kadang-kadang khawatir ya, khawatir lebih banyak pespektif melihat ‘pelaku jangan diini-inikan, pelaku jangan diini-inikan’, tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan korban, bagaimana penderitaan korban itu,” kata Yenti dalam diskusi yang digelar Partai Perindo di Jakarta, Sabtu (24/12). Yenti mengaku tak sependapat dengan anggapan yang menyebut hanya Tuhan yang bisa mencabut nyawa manusia, dalam hal ini dengan menjatuhkan hukuman mati. Sebab, menurut Yenti, para pelaku kejahatan pun sebetulnya tidak boleh membunuh orang lain. “Tadi disampaikan, yang boleh mencabut nyawa manusia hanya Tuhan, ketika dia melajukan pembunuhan dengan sangat keji, memang dia Tuhan boleh membunuh warga negara kita dengan sangat keji?” kata Yenti. Ia mengatakan, pidana mati juga diperlukan untuk mencegah berulangnya kejahatan yang dilakukan seseorang.

 

8. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menegaskan, jasa pembuatan surat sakit secara online tidak dapat dibenarkan karena tidak melalui prosedur yang seharusnya. Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) PB IDI Beni Satria mengingatkan, surat keterangan sakit baru bisa dikeluarkan setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan. “Hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Apalagi dilakukan secara online tanpa melalui rangkaian pemeriksaan sebagaimana disebut dalam pasal 35 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,” kata Beni saat dihubungi, Sabtu (24/12). Hal ini menanggapi adanya aplikasi telemedicine yang mengiklankan jasa untuk mendapat surat sakit secara online.  Praktik jasa pembuatan surat keterangan sakit secara online ini menjadi perbincangan usai diiklankan di KRL Commuter Line lalu menjadi viral di media sosial. Beni mengatakan, dokter yang terlibat praktik tersebut dapat dikenakan sanksi etik, disiplin, dan pidana. Ia menuturkan, dokter yang mengeluarkan surat keterangan sakit tanpa melakukan pemeriksaan terhadap pasien secara langsung dapat dituduh membuat surat keterangan palsu.

 

9. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terrbitkan empat surat telegram rahasia (STR) terkait rotasi jabatan di lingkungan korps Bhayangkara. Adapun empat STR tersebut adalah Nomor ST/2774/XII/KEP./2022 yang isinya soal rotasi 21 personel, Nomor ST/2775/XII/KEP./2022 soal rotasi 162 personel, Nomor ST/2776/XII/KEP./2022 soal rotasi 374 personel, dan Nomor ST/2777/XII/KEP./2022 soal rotasi 147 personel. Dari empat STR tersebut, 146 di antaranya merupakan posisi pimpinan polisi pada markas tingkat kabupaten/kota yang diemban oleh kapolres maupun kapolresta. Berdasarkan penelusuran terhadap empat STR tersebut, dari 704 personil yang dirotasi tersebut, 146 di antaranya adalah Kapolres yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai Aceh hingga Papua.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan terbitnya empat surat telegram Kapolri tertanggal 23 Desember 2022 tersebut, yang berisi mutasi personel baik dalam rangka promosi, demosi maupun pensiun. “Benar informasi dari SDM,” kata Dedi, Minggu (25/12). Ajudan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kombes Sabilul Alif diangkat menjadi Wakil Kepala Kepolsiian Daerah (Wakapolda) Banten. Sementara bawahan buah Menko Polhukam Mahfud MD Irjen Armed Wijaya diangkat jadi Kapolda Bengkulu.

 

10. Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin mengucapkan selamat kepada seluruh Umat Kristiani yang merayakan Hari Raya Natal 2022. Ucapan selamat Jokowi disampaikan melalui Instagram pribadinya, Minggu (215/12). Jokowi mendoakan agar semua masyarakat senantiasa dinaungi kedamaian, kebahagiaan, dan cinta kasih. “Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan cinta kasih senantiasa memayungi langkah kita semua,” kata Jokowi. Sementara Ma’ruf Amin menyebut, Hari Raya Natal merupakan momentum umat Kristiani di seluruh dunia untuk menebar cinta kasih. “Bagi umat Kristiani di tanah air, saya ucapkan selamat merayakan Natal. Kiranya perayaan Natal menjadi wujud syukur Saudara kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya bagi umat manusia,” kata Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Minggu (25/12). Ma’ruf meminta, umat Kristiani terus menyebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama warga negara, menjaga kesatuan bangsa, serta memperkuat kerukunan.

 

11. Ketua KPU Hasyim Asy’ari buka suara walaupun secuil terkait kasus dugaan asusila terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni yang dijuluki Wanita Emas itu. Namun Hasyim tak bicara banyak mengenai kasus yang diduga menyeret dirinya. Hasyim cuma memastikan dirinya mengikuti proses pelaporan kasus tersebut yang sudah diterima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Saya mengikuti proses pengaduan di DKPP tersebut,” kata Hasyim singkat saat dihubungi, Minggu (25/12). (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id