Siswono Yudo Husodo (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Nasdem Siswono Yudo Husodo mengundurkan diri dari Nasdem. Pengunduran diri tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Isu hangat lainnya, Presiden Jokowi hanya tersenyum saat ditanya soal usulan elit PDIP agar dua menteri Nasdem dievaluasi. Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke KPK karena diduga menyelewengkan bantuan asing untuk para korban gempa bumi. Para Kiai di Jatim mendoakan agar cita-cita Menhan Prabowo Subianto menjadi presiden bisa terwujud pada Pilpres 2024 mendatang. Doa itu disampaikan saat Ketum Partai Gerindra itu berkunjung ke pesatren dan temu para kiai di Surabaya, kemarin. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai Ganjar Pranowo sebagai ‘barang bagus’ karena memiliki elektabilitas tinggi. Menurut dia, jika PDI-P memutuskan tidak mencalonkan Ganjar sebagai capres, poros politik lain bakal tertarik mengusung Ganjar. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkit kabar soal Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Nasdem Siswono Yudo Husodo yang mengundurkan diri dari Nasdem. Akan tetapi, Siswono belum menyampaikan pengunduran dirinya secara resmi kepada Nasdem. “Kalau baca di media sih seperti itu (mundur). Sampai hari ini sih belum menyampaikan seperti itu,” ujar Ahmad Ali, Senin (26/12). Ali menuturkan, berpartai itu sifatnya kesukarelaan. Karena itu, keluar masuknya seseorang dalam sebuah partai merupakan hak pribadi tiap orang. Maka dari itu, Nasdem menghargai keputusan Siswono yang mundur tersebut. “Jadi kita menghargai itu,” ujarnya. Akan tetapi, kata Ali, Nasdem sangat menyayangkan kepergian Siswono. Nasdem merasa sangat kehilangan sosok kader senior yang sudah malang melintang di dunia politik nasional. “Dan karena beliau mengundurkan diri, pasti kita kehilangan. Tapi apapun itu kita hargai,” kata Ahmad Ali lagi.
2. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat ditanya soal desakan PDIP yang meminta dua menteri asal Partai NasDem dievaluasi. Jokowi tak mengucap satu patah kata pun saat ditanya soal itu. Jokowi justru bercanda saat ditanya soal ciri-ciri menteri yang akan kena reshuffle. “Clue-nya,” kata Jokowi untuk menarik perhatian awak media di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12). Saat wartawan mendengarkan dengan serius, Jokowi justru meninggalkan lokasi. Tawa para pejabat dan awak media massa pun pecah mendengar cabdaan Jokowi tersebut. Jokowi tak menyampaikan pernyataan lainnya mengenai reshuffle. Ia masih menyembunyikan jadwal kocok ulang kabinet.
3. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan melihat, Jokowi sepertinya kurang senang dengan langkah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Selain itu, mungkin juga Nasdem berkoalisi dengan partai oposisi pemerintah, PKS dan Demokrat. Sementara itu, PDI Perjuangan sempat menyatakan tidak bisa bersatu dengan PKS dan Demokrat. “Saya kira ada pada peluang itu (reshuffle),” kata Djayadi, Senin (26/12). Meski demikian, kata dia, Jokowi sulit mencari alasan yang bisa diterima publik untuk mengeluarkan menteri-menteri Nasdem dari kabinet. Djayadi menuturkan, untuk mendepak Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju, Jokowi harus memiliki alasan yang obyektif. Menurutnya, jika alasannya kinerja menteri dari Nasdem buruk, maka pengganti kedua menteri itu juga harus berasal dari partai yang sama. Djayadi lantas mempertanyakan kesalahan langkah politik yang dipilih Nasdem sehingga mereka berpotensi didepak. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan keputusan Nasdem mencalonkan Anies sebagai presiden.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebutkan, deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem bukan tanpa risiko. Menurut dia, manuver Nasdem itu berimbas pada terancamnya kursi menteri partai besutan Surya Paloh tersebut di jajaran Kabinet Indonesia Maju. “Ketika Nasdem mencalonkan capres yang itu tidak disukai oleh Istana ya pasti punya risiko tersendiri dalam konteks politik,” kata Ujang, Senin (26/12). Nasdem, ujar dia, sedianya menyatakan masih dan bakal terus mendukung jalannya pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir, sekalipun telah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Namun, Anies sendiri merupakan sosok yang kontra dengan pemerintah, bahkan lekat dengan citra antitesa Jokowi.
4. Petinggi Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat tidak mempertontonkan sikap arogan di hadapan publik. Permintaan itu disampaikan Kamhar merespons pernyataan Djarot yang mengusulkan Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya perlu dievaluasi. Menurut Kamhar, dinamika politik di internal koalisi parpol pendukung pemerintah seharusnya diselesaikan secara bijak dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden. “Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silahkan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktek arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden,” kata Kamhar saat dihubungi, Senin (26/12).
Menurut Kamhar, penyusunan dan perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden yang dijamin konstitusi dan tak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun demi menjaga marwah presiden dan lembaga kepresidenan. Kata dia, mestinya Djarot mengetahui hal tersebut dan menunjukkan perilaku politik kenegarawanan yang taat asas. “Tak elok mempertontonkan ke publik praktik arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai,” tutur Kamhar lagi.
Ketua Departemen Politik PKS Nabil Fauzi mengatakan, partainya tak ingin ikut campur soal wacana kocok ulang atau reshuffle terhadap dua menteri NasDem yang diusulkan PDIP. Nabil menyebut, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya jika ada pihak yang mengusulkan untuk mengevaluasi menteri tertentu, hal itu sah-sah saja. “Jadi soal siapa yang menyuarakan atau menyarankan soal reshuffle itu sah-sah saja. Termasuk soal menteri mana yang perlu dievaluasi,” kata Nabi, Senin (26/12). Namun begitu, dia menilai evaluasi mestinya dilakukan presiden terhadap semua menterinya. Sebab kinerja menteri sepenuhnya merupakan tanggung jawab presiden. Sehingga, kegagalan kinerja seorang menteri secara tak langsung juga wajah kegagalan presiden. “Jika ada menteri yang dinilai berkinerja buruk atau dicap gagal, maka secara tidak langsung itu kegagalan presiden. Presiden yang memegang tombol kendali penuh pemerintahan,” kata Nabil. Ia mengingatkan masa pemerintahan Presiden Jokowi masih tersisa kurang dua tahun. Dengan sisa waktu itu, Presiden mestinya fokus menuntaskan seluruh janji kampanye, alih-alih melakukan kegaduhan politik. “Jangan justru rakyat dipaksa menikmati kagaduhan-kegaduhan yang tidak perlu,” katanya.
5. Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke KPK karena diduga menyelewengkan bantuan asing untuk gempa bumi. Pengaduan tersebut secara resmi sudah diterima KPK pada Jumat (16/12) lalu. “Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB, serta me-repacking bantuan menjadi berbeda,” kata perwakilan dari Acsena Humanis Respon Foundation dalam rilisnya, Senin (26/12). Seperti diketahui, bantuan tersebut diberikan oleh organisasi Emirates Red Crescent berupa 2 ribu lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan dan 500 lampu bertenaga solar serta battery charger untuk di tenda. Perwakilan Acsena Humanis Respon Foundation Pia menegaskan sumbangan dari lembaga internasional diduga diubah menjadi kemasan berbeda ke partai dan dijual ke pasar. “Artinya Bupati menggunakan wewenang untuk memangkas distribusi bantuan, serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar,” kata dia.
6. Para Kiai di Jatim mendoakan agar cita-cita Menhan Prabowo Subianto menjadi presiden bisa terwujud pada Pilpres 2024 mendatang. Doa itu disampaikan saat Ketum Partai Gerindra itu berkunjung ke pondok pesantren dan bertemu para kiai di Surabaya, Jatim, Senin (26/12). Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dalam pertemuan tersebut, para kiai berpesan agar Partai Gerindra dan PKB tetap solid dan menguatkan kerja sama politik. “Para kiai-kiai berharap agar koalisi yang dibangun antar Gerindra dan PKB dapat terus dilanjutkan dalam pencalonan ke depan. Harapan para kiai agar apa yang dicita-citakan bersama pada Pilpres 2024 bisa terwujud,” ujar Muzani dalam keterangannya, Senin (26/12).
Dijelaskan, sejumlah pimpinan ponpes yang bertemu Prabowo antara lain, KH Nurul Huda Jazuli dan Gus Abdurrahman Kautsar dari Ponpes Ploso Kediri, KH Anwar Mansur dari Ponpes Lirboyo, KH Ubaidilah Faqih dari Ponpes Langitan Tuban, KH Fuad Nurhasan dari Ponpes Sidogiri Pasuruan, KH Ali Masyhuri Sidoarjo, KH Marzuki Mustamar NU dari Malang, KH Abdul Matin Tuban, KH Ahmad Faiz Abdul Haq dari Ponpes Nurul Jadid Probolinggo. Gus Fahim Ruyani dari Ponpes Ploso Kediri, KH Cholil Nawawi Jalil dari Ponpes Sidogiri Pasuruan, Gus Adibus Soleh Anwar dari Ponpes Lirboyo Kediri, Lora Karrol Schal ponpes Syaikhona Kholil Bangkalan, Gus Aliki dari Banyuwangi, dan Gus Alawi Ubaidilah Faqih ponpes Langitan Tuban. Yang menarik, dalam pertemuan itu nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencuat. “Ditanyakan soal potensi Khofifah jadi cawapres Prabowo,” kata Muzani.
7. Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan dirinya tak main-main saat maju sebagai capres 2024. Dia mengaku sudah belasan kali menyatakan siap maju capres. Menurut Sandi, maju dalam pencalonan presiden harus dipersiapkan secara matang dan dia tidak mau setengah-setengah. “Berjuang untuk membangun Indonesia itu nggak boleh setengah-setengah. Kita harus memberikan kontribusi kita secara all out,” tegas Sandi dalam program The Political Show di televise, Senin (26/12) malam. Sandi mengaku tidak menutup mata bahwa niatnya maju di Pilpres menuai penolakan di internal Partai Gerindra. Dia juga mengetahui hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partainya telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon tunggal capres dari Gerindra. Soal itu, dia mengaku akan menghormati dan tegak lurus terhadap keputusan partai. Namun, ia menegaskan, keputusan final soal pencalonan hanya jika telah dibawa ke KPU.
8. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai ‘barang bagus’ karena memiliki elektabilitas tinggi. Menurut dia, jika PDI-P memutuskan tidak mencalonkan Ganjar sebagai capres, poros politik lain bakal tertarik mengusung Ganjar. “Andai Ganjar tak dicalonkan PDI-P, sangat mungkin Ganjar bisa diusung poros lain seperti KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Ganjar ini barang bagus karena elektabilitasnya tinggi,” ujar Adi, Senin (26/12). Adi menjelaskan, semua poros politik tertarik untuk menggaet Ganjar apabila kader PDI-P itu tidak dicalonkan oleh partainya. Yang jadi persoalan adalah apakah Ganjar mau maju sebagai capres jika tidak diusung PDI-P. “Problemnya, apakah Ganjar bersedia maju dari partai lain? Hanya Ganjar yang bisa putuskan,” kata Adi Prayitno. Ia mengatakan Ganjar bisa saja berduet dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut dia, duet Ganjar-Prabowo bisa terjadi apabila elite dari PDI-P dan Gerindra sama-sama setuju.
9. Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie alias Gus Choi santai saja saat menanggapi aksi penolakan yang dilakukan sekelompok warga terhadap kedatangan Capres Partai Nasdem Anies Baswedan di Solo. Sambil tertawa lebar, Gus Choi menyebut penolakan itu merupakan rekayasa sehingga tak perlu ditanggapi serius, nanti akan capek sendiri. “Nggak ada masalah, itu rekayasa. Aksi-aksi seperti itu akan ditertawakan ayam, mereka akan capek dan malu sendiri. Nggak apa-apa, Mas Anies makin dizalimi makin bagus, Anies akan jadi pemimpin gemblengan, bukan pemimpin kaleng-kaleng,” ujar GHus Choi kepada wartawan, Senin (26/12). Gus Choi menilai kesabaran Anies sebagai pemimpin makin teruji. Aksi-aksi penolakan seperti itu akan semakin mematangkan dia sebagai pemimpin. Anies tiap hari dihujat, dicaci maki, tapi dia tegar saja. Tetap tersenyum. Itu tanda-tanda pemimpin hebat. Doa dia akan dikabulkan. “Kesabarannya makin tebal, makin dicintai Allah. Selanjutnya Allah akan mengabulkan doanya,” tutur dia.
10. Guru Besar Filsafat Moral Romo Franz Magnis Suseno mengungkap sejumlah faktor yang dapat meringankan hukuman Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Salah satu faktornya adalah kedudukan tinggi yang memberikan perintah untuk menembak. Hal itu disampaikan Romo Magnis saat menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Bharada E dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (26/12). Menurut Romo Magnis, faktor yang paling meringankan hukuman Bharada E adalah kedudukan tinggi seseorang yang memberi perintah untuk menembak Brigadir J. Dalam kasus ini, Bharada E mengaku diperintah oleh Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.
Romo Magnis mengatakan budaya ‘laksanakan’ di kepolisian menjadi unsur paling kuat yang mendorong Bharada E tidak menolak perintah tersebut. “Tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberikan perintah. Itu kedudukan tinggi yang jelas memberi perintah yang di dalam kepolisian tentu akan ditaati. Tidak mungkin katanya Eliezer 24 umurnya jadi masih muda itu budaya laksanakan itu adalah unsur yang paling kuat,” katanya. Romo Magnis menyebut faktor kedua yang meringankan hukuman Bharada E adalah keterbatasan situasi saat peristiwa penembakan 8 Juli lalu. Menurutnya, dalam situasi itu Bharada E tak memiliki waktu untuk mempertimbangkan perintah menembak Brigadir J.
11. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta KPU menggelar forum adu gagasan bagi 17 parpol peserta Pemilu 2024. Menurutnya, forum tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan waktu sembilan bulan usai penetapan peserta Pemilu 2024 hingga waktu masa kampanye. “Peserta Pemilu 2024 sudah ditetapkan, sementara kampanye baru mulai bulan November 2023, waktunya hanya 72 hari. Dari sekarang sampai waktu kampanye itu, sembilan bulan. Ada waktu kosong sembilan bulan, kita mau ngapain? Kenapa waktu itu tidak dimanfaatkan untuk forum 17 parpol adu gagasan,” kata Fahri dalam keterangannya, Senin (26/12). Seperti diketahui, KPU telah tetapkan parpol peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 lalu, sementara di sisi lain KPU menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 baru digelar pada 28 November 2023.
12. Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan meminta Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono menjelaskan alasan pengurangan sanksi demosi Kombes Rizal Irawan yang diduga terlibat kasus pemerasan terhadap pengusaha Tony Sutrisno. Ia berkata, penjelasan itu diperlukan mengingat kinerja Polri tengah disorot publik karena masalah terkait integritas anggotanya. “Ada problem besar dalam internal Polri, dan itu berkaitan dengan integritas personelnya,” kata Hinca, Senin (26/12). Sebelumnya dib eritakan, Rizal dijatuhi sanksi demosi selama lima tahun. Namun, hukuman disiplin itu dipangkas menjadi satu tahun setelah pelanggar mengajukan banding.
Hinca berharap gaduh di internal Polri segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Politisi Partai Demokrat itu menilai, pemotongan sanksi demosi Rizal tidak adil dan bertentangan dengan etika kepolisian. Atas dasar itu, Hinca mendesak Gatot segera memberikan klarifikasi mengingat kasus ini telah menjadi perhatian publik. “Sekalipun ada mekanisme banding kepada Wakapolri, karena persoalan integritas ini menyangkut bukan satu orang dua orang, tentu ini tidak adil dan melanggar etika itu sendiri,” kata Hinca.
13. Komisi Yudisial (KY) telah melakukan pemeriksaan etik terhadap sembilan orang terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) dan kawan-kawan. “KY sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap lebih kurang sembilan orang dari hari ini berkaitan dengan kasus SD, delapan orang sebelumnya merupakan terdiri dari pemberi suap dan juga pengacara kemudian pegawai MA dan hari ini, kami memeriksa hakim yang nerima suap tersebut,” kata Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ di Gedung Merah Putih KPK, Senin (26/12). Kemarin KPK memfasilitasi KY untuk memeriksa etik terhadap tersangka Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP). KY membutuhkan waktu terkait pemeriksaan etik tersebut guna mengungkap secara menyeluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh para tersangka. ‘’Kenapa kami butuh waktu untuk pemeriksaan? Karena kami harus melihat secara menyeluruh perbuatan-perbuatan atau perjalanan pemberian uang tersebut sehingga dapat memastikan bahwa para hakim itu melanggar kode etik dan pedoman hakim,” ujar Taufiq.
Komisi Yudisial (KY) akan sangat berhati-hati dalam menelusuri rekam jejak calon hakim agung setelah sejumlah pemegang palu di Mahkamah Agung (MA) jadi tersangka kasus suap jual beli perkara di MA. Anggota KY Binziad Kadafi mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan seleksi hakim agung. Ia menyatakan, KY akan mencari tahu seluk beluk dan integritas para calon hakim agung tersebut. “Ada tahap penyusunan rekam jejak di sana, kami akan hati-hati betul untuk kemudian mencari tahu, termasuk mengklarifikasi integritas rekam-rekam jejak dari para calon hakim agung,” kata Kadafi saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Senin (26/12). Kadafi mengatakan, setelah melalui seleksi di Komisi Yudisial, para calon hakim agung tersebut akan diserahkan ke DPR RI untuk menjalani fit and proper test.
14. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menilai, pihaknya sudah bekerja sebaik-baiknya dalam kasus gagal ginjal akut (acute kidney injury atau AKI). Bantahan itu menanggapi delapan temuan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang salah satunya menyatakan adanya kelalaian otoritas dalam pengawasan bahan baku obat dan peredaran obat. Adapun kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak dipicu oleh kandungan zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam obat sirup anak-anak. Padahal, zat murni tersebut mutlak tidak boleh digunakan sebagai bahan baku obat. “BPOM sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang berlaku,” kata Penny dalam konferensi pers di Gedung BPOM, Jakarta Pusat, Senin (26/12).
Penny mengatakan pihaknya menemukan 2.477 tautan di platform belanja online (e-commerce) yang menjual produk pangan olahan tanpa izin edar (TIE). Temuan ini merupakan hasil pengawasan terhadap e-commerce atau penjualan online melalui patroli siber pada Desember 2022. Atas temuan tersebut, BPOM meminta Kemenkominfo dan Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) untuk melakukan takedown atau penurunan konten. “Hasil pengawasan terhadap e-commerce melalui patroli siber bulan Desember 2022 berhasil mengidentifikasi sebanyak 2.477 tautan yang menjual produk pangan olahan TIE,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (26/12). BPOM juga temukan 66.113 produk makanan dan minuman (pangan) yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), yaitu produk kedaluwarsa, tanpa izin edar (TIE), dan produk pangan rusak. Adapun produk yang ditemukan itu mencapai 3.955 item (jenis) dengan nilai ekonomi sekitar Rp 666,9 juta. Produk-produk ini ditemukan di tingkat ritel, distributor, maupun gudang importir. “Dari seluruh sarana tersebut, BPOM menemukan 66.113 pieces (3.955 item) produk TMK dengan nilai ekonomi sekitar Rp 666,9 juta,” kata Penny. (HPS)
