Johnny G Plate dan Anies Baswedan (net)
Isu menarik pagi ini adalah penyataan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate juga menegaskan, mundurnya Siswono Yudo Husodo dan Engartiasto Lukita dari jabatan di Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Nasdem, tak terkait pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. Isu menarik lainnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendengar kabar Sandiaga Uno akan menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta anak buahnya tak takut dan gentar terhadap serangan balik koruptor. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Albert Aries, menilai Richard Eliezer (Bharada E) tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum karena hanya diperalat oleh Ferdy Sambo untuk menghabisi Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. KSAL Laksamana Muhammad Ali menyatakan, penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan terus ditingkatkan, karena ada potensi kerawanan, antara lain penyelundupan barang ilegal. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan, mundurnya Siswono Yudo Husodo dan Engartiasto Lukita dari jabatan di Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Nasdem, tak terkait pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. “Tidak terkait capres dan pilpres,” ujar Johnny saat dimintai konfirmasi, Rabu (28/12). Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali turut menepis anggapan bahwa dua politikus senior itu mundur Wantim karena pencapresan Anies. “Ya enggak benarlah itu,” ujarnya.
Johnny G Plate mengatakan partainya segera mengisi kekosongan posisi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Nasdem. “Ketua dan Wakil Ketua Wantim yang lowong akan segera diisi dengan kader senior yang juga mumpuni,” ujar Plate. Ia mengklaim, Nasdem memiliki banyak kader untuk mengisi posisi strategis tersebut. Menurutnya, ada banyak calon yang bisa menggantikan Siswono dan Enggartiasto. “Banyak calonnya dan itu akan didiskusikan dengan Ketum Nasdem (Surya Paloh) saat setelah liburan Tahun Baru 2023,” tuturnya.
Johnny G Plate mengungkapkan Enggartiasto Lukita non aktif dari jabatan Wakil Ketua Wantim Partai Nasdem karena sibuk mengembangkan bisnis baru. “Pak Enggar saat ini memang non aktif sebagai Wantim Nasdem karena kesibukannya terkait dengan pengembangan bisnis baru,” ujar Plate. Ia menjelaskan, komunikasi Partai Nasdem dengan Enggartiasto berjalan seperti biasanya, bahkan dirinya masih sering berhubungan dengan Enggar.
2. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendengar kabar bahwa koleganya Sandiaga Uno akan menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebentar lagi. Dasco mengaku mendengar kabar tersebut dari Fraksi PPP DPR. “Saya sudah mendengar kabar dari teman-teman Fraksi PPP bahwa Pak Sandi sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota PPP,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12). Dasco menjelaskan, jika Sandiaga Uno sudah menjadi anggota PPP, maka yang berwenang mencalonkan Sandi (sebagai presiden atau wapres, red) adalah PPP. Pasalnya, Sandiaga Uno telah berulang kali menyatakan dirinya siap maju ke Pilpres 2024. Padahal, Gerindra telah mendeklarasikan akan mengusung ketua umum mereka, Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. “Kalau sudah memang resmi di PPP kan ya jangan ditanya ke Gerindra dong,” ucapnya. Walau begitu, kata Dasco, Gerindra belum menerima surat pengunduran diri Sandiaga Uno dari Gerindra.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek merespons informasi yang disampaikan Dasco soal Sandiaga Uno. Menurut Awiek, PPP bersyukur apabila informasi yang dikatakan Dasco tersebut benar. “Ya kalau informasi itu benar, ya alhamdulillah,” ujar Awiek, Rabu (28/12). Awiek mengakui, hubungan PPP dengan Sandiaga Uno sejauh ini baik-baik saja. Bahkan, Sandiaga kerap datang ke acara PPP sebagai narasumber, dalam hal ini sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Diundang oleh pengurus PPP beliau responsif karena diundang atas nama pejabat negara yakni sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” kata Awiek.
3. Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta anak buahnya tak takut dan gentar terhadap serangan balik koruptor. Menurutnya, para koruptor akan terus berupaya melawan dan mendelegitimasi upaya pemberantasan korupsi. Burhanuddin mencontohkan salah satu bentuk perlawanan koruptor seperti tindakan yang dilakukan pengusaha Semarang Agus Hartono terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. “Saya selaku pimpinan kejaksaan kembali mengingatkan agar jangan takut dan jangan gentar terhadap serangan tersebut selama saudara sekalian bekerja dengan baik, profesional, dan berintegritas,” ujarnya dalam keterangan tertulis Rabu (28/12).
4. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Albert Aries, menilai Richard Eliezer (Bharada E) tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum karena hanya diperalat oleh Ferdy Sambo untuk menghabisi Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Hal itu disampaikan Albert saat dihadirkan sebagai ahli yang meringankan dari kubu Richard pada sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (28/12). Menurut Albert, seseorang yang berada di bawah perintah untuk melakukan tindak pidana tidak lebih dari sekadar alat untuk menjalankan tujuan sang pemberi perintah. Kondisi itulah yang dialami oleh Richard yang diperintah oleh atasannya yang juga mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, untuk menembak Yosua. “Orang yang disuruh melakukan tadi tidak bisa pertanggung jawabkan karena hanya merupakan alat,” ujar Albert lagi.
Albert Aries yang jubir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) itu ungkapkan alasannya mau menjadi ahli meringankan untuk terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E secara sukarela. Sebagai praktisi hukum, ia mengaku, kemanusiaannya tergerak melihat Bharada E mengakui kesalahannya selama persidangan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. “(Alasannya) untuk kemanusiaan, ketika seseorang bersedia untuk jujur, mengakui kesalahan dia, maka saya sebagai akademisi dan praktisi hukum juga tergerak,” kata Albert usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (28/12). “Karena siapa yang mengakui pelanggaran dan meninggalkannya akan disayangi,” tutur pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu.
5. Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) akan menggelar pertemuan untuk membahas reformasi penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers akhir tahun 2022 di Jakarta, Rabu (28/12). Mukti mengatakan, tidak hanya dengan Mahkamah Agung, pighaknya juga mengundang lembaga penegak hukum lainnya dalam tujuan yang sama. “Dalam waktu dekat, ada pertemuan antara KY dengan MA serta lembaga penegak hukum lainnya untuk mendesain reformasi penegakan hukum di lembaga peradilan guna membangun dan menguatkan kepercayaan publik,” kata Mukti.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito mengungkapkan alasan pihaknya kesulitan menyadap hakim bermasalah karena terkait kode etik. Padahal, KY memiliki kewenangan penyadapan melalui Pasal 20 Undang-Undang 22 Tahun 2004 tentang KY. “Memang kalau dilihat di Pasal 20 Undang-Undang KY, kita diberi kewenangan untuk lakukan penyadapan,” ujar Joko . “Tapi (untuk menyadap) harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain. Dikatakan di sana (Undang-Undang) bahwa kalau KY meminta, maka penegak hukum lain harus memenuhi,” sambungnya.
Djoko Sasmito menuturkan, KY akan mengusulkan ke DPR agar diberi wewenang menyadap secara mandiri dalam rangka memperkuat wewenang yang sudah ada. Usulan itu akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY. Penyadapan mandiri penting dimiliki oleh KY untuk mengawasi hakim yang terindikasi bermasalah.
6. Presiden Jokowi melantik Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) menggantikan Laksamana Yudo Margono yang kini menjadi Panglima TNI. Jokowi memilih Mohammad Ali sebagai KSAL karena memiliki rekam jejak yang baik. “Selalu, selalu saya melihat rekam jejak,” kata Jokowi seusai melantik Ali di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/12). Jokowi menuturkan, Ali pernah menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut, Panglima Komando Armada I, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I. Selain itu, Jokowi juga menilai lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1989 itu merupakan sosok yang mempunyai kepemimpinan yang baik. “Pengalaman, rekam jejak, itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik,” ujar Jokowi.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyatakan, penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan harus terus ditingkatkan. “Tidak hanya di Laut China Selatan, pokoknya di seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan baik penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum,” kata Ali di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/12). Ia menilai situasi wilayah perairan Indonesia sudah relatif aman. Namun, ia mengakui ada potensi kerawanan di sektor kelautan, yakni cuaca buruk serta penyelundupan barang ilegal. “Bapak Presiden juga menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut lainnya,” ujar Ali. Selaku KSAL, Ali akan melanjutkan dan menyelesaikan program-program yang telah dimulai pendahulunya, Laksamana Yudo Margono.
7. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membela Bupati Cianjur Herman Suherman yang dilaporkan ke KPK karena diduga menyelewengkan bantuan asing untuk korban gempa Cianjur. “Saya sudah konfirmasi, media juga hati-hati ya. Berikan porsi berita yang adil. Kasihan teman saya Bupati Cianjur,” kata dia, Rabu, 28 Desember 2022. Ridwan Kamil mengatakan, pengemasan ulang bantuan dibutuhkan agar pendistribusian lebih merata. “Bentuknya kan barang. Barangnya diatur, kenapa? karena membangun Cianjur dua pilihan. Mau langsung silakan, atau lewat pemerintah. Kalau lewat pemerintah pasti diatur. Karena mungkin barangnya sedikit, yang butuh banyak. Maka barang yang datang di-repackingsupaya yang mendapatkan lebih merata,” kata dia. Mantan Wali Kota Bandung ini meyakini bupati Cianjur tidak melakukan penyelewengan seperti yang dituduhkan. “Saya sendiri tidak meyakini ada dugaan negatif itu. Media berikan klarifikasi seluas-luasnya ke bupati Cianjur. Menurut saya sedang dapat musibah, ditambahi seperti itu, saya kira ujiannya luar biasa,” kata Kamil lagi.
8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, risiko sumber dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia masih didominasi kasus korupsi dan narkotika. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, temuan tersebut mengacu pada asesmen risiko nasional atau national risk assessment (NRA). “Risiko terbesar sumber dana terkait TPPU itu masih diduduki oleh tindak pidana korupsi (Tipikor) dan narkotika,” kata Ivan dalam konferensi pers akhir tahun di kantor PPATK, Rabu (28/12). Ivan mengatakan, sepanjang 2022, PPATK telah menerbitkan 225 laporan hasil analisis (LHA) dan 7 hasil pemeriksaan (HPL) terkait dugaan tindak pidana korupsi. Hasil analisa dan pemeriksaan itu menyangkut 275 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) dengan nilai total Rp 81.313.833.664.754 atau Rp 81,3 triliun. Menurut Ivan, para koruptor menggunakan rekening atas nama keluarga atau politically exposed person.
9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) temukan lebih dari 600 situs/akun yang bermuatan unsur radikal sepanjang tahun 2022. Dari jumlah itu, setidaknya terdapat 900 konten yang mengarah pada propaganda. “Terhitung sejak Januari hingga Desember 2022, BNPT mencatat lebih dari 600 situs/akun di berbagai platform media sosial yang berpotensi radikal, menyebarkan lebih dari 900 konten propaganda: antiNKRI, anti dengan negara kita, menebarkan konten-konten intoleran, dan bahkan ada yang diistilahkan dengan paham takfiri, menjadikan narasi kafir menjadi semangat permusuhan di antara anak bangsa,” ujar Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (28/12).
10. Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor — yang menjadi terdakwa dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) — membantah pihaknya telah mengakibatkan minyak goreng langka di pasaran. Bantahan tersebut disampaikan Master dalam pleidoi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Menurut dia, penyebab minyak goreng langka di pasaran karena diterbitkannya kebijakan kontrol harga (price control) melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menilai Jaksa Penuntut Umum tidak jernih dan egois sehingga tidak melihat sumber kelangkaan itu. “Fakta penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng adalah kebijakan kontrol, price control policy yang tidak didukung dengan ekosistem yang baik, itulah yang menyebabkan kelangkaan,” kata Master. Sebagaimana diketahui, kebijakan HET minyak goreng diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. (HPS)
