Menhub Budi Karya Sumadi (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pemecatan dirinya sebagai anggota Polri. Isu menarik lainnya, rencana Menhub Budi Karya Sumadi menaikkan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) bagi penumpang kaya menuai kritik. Ketua KPU Hasyim Asyari memberi sinyal, kemungkinan pemungutan suara pada Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai, bukan milih caleg. Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan narkoba menjadi ancaman maritim yang paling berbahaya, pola penyelundupan narkoba sudah berubah, tidak lewat darat tapi lewat laut. Presiden Jokowi menyaksikan langsung laga Indonesia melawan Thaliand di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Kamis (29/12). Jokowi memuji perjuangan timnas Indonesia dalam laga tersebut walau pertandingan itu berakhir dengan skor 1-1. Presiden berharap tim asuhan Shin Tae-Yong itu bisa melaju ke babak semifinal dan final Piala AFF 2022. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pemecatan dirinya sebagai anggota Polri. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Sambo mengajukan gugatan pada Kamis (29/12). Permohonan gugatan telah teregister dengan nomor perkara: 476/G/2022/PTUN.JKT. “Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,” demikian bunyi petitum permohonan tersebut, dikutip Kamis (29/12).
Dalam petitumnya, Sambo ingin PTUN Jakarta membatalkan atau menyatakan Keputusan Jokowi (tergugat I) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri tanggal 26 September 2022 tidak sah. PTUN Jakarta juga diminta memerintahkan Listyo (tergugat II) untuk memulihkan kembali semua hak-hak Sambo sebagai anggota Polri. “Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,” ucap Sambo dalam permohonannya. Seperti diketahui, Sambo dipecat dari Polri sebagai imbas kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Saat ini Sambo tengah diadili atas kasus tersebut dan dugaan perintangan penyidikan di PN Jakarta Selatan.
Kejagung tengah menyiapkan tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) bagi Presiden Jokowi guna menghadapi gugatan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo di PTUN Jakarta. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu surat kuasa yang diberikan Presiden Jokowi untuk menghadapi gugatan tersebut. “Kita menunggu saja, intinya untuk kepentingan negara dan pemerintah kami selalu siap menyiapkan JPN,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (29/12). “Kalau kita sebagai turut sebagai tergugat sudah pasti kami menyiapkan JPN, kalau tidak turut sebagai tergugat. Kami tinggal menunggu Surat Kuasa Khusus dari Presiden untuk mewakili di luar maupun dalam pengadilan,” sambungnya.
2. Rencana Menhub Budi Karya Sumadi membedakan tarif perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) 2023 dicurigai sebagai tahap awal untuk menaikkan tarif KRL secara umum di kemudian hari. Dalam penjelasan Menhub mengenai rencana itu disebutkan, orang kaya yang naik KRL harus membayar tarif lebih mahal. “Yang berdasi, yang kemampuan finansialnya tinggi mesti bayarnya lain. Jadi kalau average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik ya,” kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers akhir tahun 2022 di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12) lalu. Terkait kenaikan tarif KRL untuk kelompok masyarakat kelas atas itu, Budi mengatakan akan ada kartu khusus untuk bedakan tarif KRL. Namun pada kesempatan tersebut, Budi tak menjelaskan secara detail penggunaan kartu tersebut. “Tapi nanti pakai kartu, saya yakin nanti teman-teman semua pakai kartu nanti,” ujarnya.
Dalam jumpa pers tersebut, Budi menjelaskan, saat ini tarif KRL masih mendapatkan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) sehingga tarif menjadi sekitar Rp 3.000-4.000. “Saya memberikan ilustrasi di semua sektor kalau semua subsidi itu didapat kepada masyarakat. Contoh, bayangkan, di Jakarta kita semua menggunakan KRL itu hanya berapa Rp.3.000-Rp 4.000,” kata Budi. Budi mengatakan, jika tarif KRL tidak mendapatkan subsidi, tarif normal akan menjadi Rp 10.000-15.000. “Itu cost-nya mungkin bisa Rp 10.000, bisa Rp 15.000,” ujarnya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, rencana Menhub Budi Karya Sumadi membedakan tarif kereta rel listrik (KRL) bagi orang kaya adalah ide yang baik. Sebab, orang kaya yang membayar tarif lebih mahal secara tidak langsung memberi subsidi silang bagi pengguna yang tidak tergolong kaya. “Kalau idenya kan memang baik supaya yang kuat itu menolong yang lemah dan memang pembebanan itu supaya juga disesuaikan dengan daya pikulnya, istilahnya cross subsidy,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/12). Kendati demikian, Ma’ruf menegaskan rencana tersebut harus diuji coba terlebih dahulu supaya kekurangan-kekurangannya dapat diantisipasi dan sudah matang saat diimplementasikan kelak. “Sebab satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu implementasinya perlu dicoba, dipaskan, ditepatkan sehingga nanti bagaimana hal-hal yang perlu diperbaiki,” kata Wapres.
3. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Menhub Budi Karya Sumadi memperjelas wacana perbedaan tarif Kereta Rel Listrik (KRL). “Saya pikir memang kita perlu perjelas, yang disampaikan Menhub itu kan baru sekilas saja. Jadi kita perlu perjelas kriterianya,” kata Dasco di gedung DPR, Kamis (29/12). Menurut Dasco, pemerintah harus menetapkan standar yang jelas sebelum mengambil kebijakan perbedaan harga. Ia lantas mempertanyakan apakah perbedaan harga bakal berpengaruh pada perbedaan fasilitas atau tidak. “Karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda, ya tentu tarifnya akan berbeda,” ucapnya. Setelah masa reses anggota DPR berakhir 9 Januari 2023, komisi terkait bakal memanggil Budi untuk menjelaskan wacana perbedaan tarif KRL tersebut. “Komisi teknis akan coba tanyakan kepada Menhub pada saat kita selesai reses,” imbuhnya.
Pengamat Transportasi Djoko Serijowarno mengatakan gagasan mengenai tarif KRL tersebut sudah direncanakan sejak lama. Langkah tersebut dilakukan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi tepat sasaran. Dalam catatan, Kemenhub mengalokasikan anggaran Rp 3,2 triliun untuk public service obligation (PSO) bagi kereta api termasuk KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta. “Subsidi ini kan sebenarnya buat orang yang bekerja menggunakan KRL, prinsipnya itu. Sehingga usulannya adalah salah satunya bagaimana akhir pekan itu enggak usah disubsidi tarif KRL atau dikurangi,” kata Djoko, kemarin. Ia mengatakan pengalihan subsidi ini dilakukan dengan menaikan tarif KRL bagi pengguna yang mampu, namun tidak sepenuhnya menghapus subsidi di dalam tarif KRL tersebut. Ia mengatakan hal ini perlu dilakukan agar para pengguna KRL tersebut tidak beralih menggunakan kendaraan pribadi. “(Kalangan) menengah ke atas pun yang masih menggunakan kereta dapat subsidi tetap, tapi harganya enggak sama, ini sebagai rasa penghargaan buat mereka mau menggunakan angkutan umum ya tetapi tidak besar (subsidinya),” ujarnya. Djoko menilai mekanisme tarif KRL untuk orang kaya harus jelas. Kemenhub harus melakukan pendataan agar penerapan tarif KRL bagi masyarakat kelas atas tidak salah sasaran.
4. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan ada kemungkinan pemungutan suara pada Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai bukan milih caleg. Hasyim mengatakan sistem tersebut sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, ada kemungkinan MK menetapkan sistem tertutup jika melihat rekam jejak putusan selama ini.
“Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,” kata Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).
Hasyim mengimbau kepada pihak yang hendak mencalonkan diri sebagai caleg agar tidak terburu-buru. Dia menyarankan semua pihak menunggu putusan tersebut. Hasyim menjelaskan nama caleg tak akan dicantumkan dalam surat suara jika sistem proporsional daftar calon tertutup diberlakukan kembali. Jika itu diterapkan, surat suara hanya akan berisi nama, nomor urut, dan logo partai jika sistem itu dipakai. Dengan demikian, akan percuma bagi caleg mensosialisasikan diri dengan spanduk atau baliho. “Siapa tahu sistemnya kembali tertutup? Sudah lumayan belanja pasang baliho, pasang iklan, namanya enggak muncul di surat suara,” ucap Hasyim.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengkritik Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang menyebut kemungkinan pemungutan suara pada Pemilu 2024 memakai sistem proporsional tertutup atau memilih partai, bukan milih caleg. “Pernyataan Ketua KPU terkait hal tersebut offside, tidak sepatutnya,” kata Plate dalam keterangan tertulis, Jumat (30/12). Plate menegaskan pihaknya menolak gagasan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Sistem pemilihan ini merupakan aturan lama yang dipakai sebelum Pemilu 2004. “DPP Partai Nasdem dengan sangat tegas menolak gagasan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif,” ujarnya. Plate meminta KPU fokus dan taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Ia mengingatkan agar KPU tak tergoda kepentingan politik dari parpol tertentu. “Hal tersebut hanya akan membuat Pemilu 2024 berbau amis. Fokus saja pada tugas dan mandat yang saat ini diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu agar pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengkritik Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang berbicara soal peluang pemilihan legislatif (pileg) akan dilakukan secara proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Doli menilai KPU telah berbicara topik yang di luar kewenangannya. Padahal, kemungkinan sistem pemilu itu hanya bisa dilakukan setelah diatur lewat UU atau Perppu yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Sedangkan dalam kasus ini, kata Doli, KPU hanya lembaga yang melaksanakan undang-undang. “Itu Saudara Hasyim [Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU] dalam kapasitas apa mengeluarkan pernyataan seperti itu,” kata Doli, Kamis (29/12) kemarin.
Doli berharap Mahkamah Konstitusi (MK) netral dalam menguji materi Pasal 168 Ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Sebab, putusan MK nanti sangat mempengaruhi skema pemungutan suara pada Pemilu 2024 terkait pilihan mencoblos caleg atau mencoblos lambang partai politik. “Saya juga berharap MK juga dapat mengambil posisi yang netral, objektif, dan memahami posisi UU Pemilu yang sangat kompleks,” kata Doli lewat keterangan tertulis. Doli menekankan, pasal dalam UU Pemilu saling berkaitan satu sama lain. Itu telah dipikirkan secara matang dalam proses pembuatan UU tersebut. Apabila ada perubahan satu atau dua pasal saja berdasarkan putusan MK, maka akan terjadi kerumitan karena tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. “Dan bisa memunculkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Doli.
5. Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan narkoba menjadi ancaman maritim yang paling berbahaya. Menurutnya, telah terjadi perubahan pola penyelundupan narkoba saat ini. “Narkoba merupakan ancaman maritim paling berbahaya karena dampak buruk yang ditimbulkan dalam jangka panjang terhadap generasi muda,” kata Aan dalam konferensi pers memperingati HUT ke-17 Bakamla di Jakarta, Kamis (29/12). Ia juga menyebut pencurian ikan dan penyelundupan jadi ancaman paling serius keamanan laut Indonesia. Kata dia, dari hasil analisis, penyelundupan narkoba ke Pulau Jawa sudah tak lagi lewat jalur darat tetapi melalui jalur laut. Para penyelundup berlayar dari pesisir pantai barat Sumatera dan mendarat di pesisir Jawa Barat. “Sumber utama masuk ke Indonesia adalah dari jalur Asia Tenggara (golden triangle), namun juga terbuka jalur masuk dari timur tengah (golden crescent) melalui laut,” katanya.
Aan memprediksi, eskalasi konflik di Laut China Selatan (LCS) berpotensi mengalami kenaikan. “Potensi isu keamanan maritim tahun 2023, antara lain konflik LCS berpotensi mengalami peningkatan eskalasi,” ujarnya. Aan mengatakan, penyelundupan narkoba jaringan internasional juga diprediksi masih tinggi pada tahun depan, hal itu karena adanya kebijakan legalisasi ganja di Thailand. “Perdagangan ganja Aceh-Thailand terkait dilegalkannya ganja di negara tersebut (Thailand),” kata Aan. Lebih jauh, Aan menuturkan, indeks keamanan laut Indonesia nilainya saat ini 53 dari maksimal 100. “Jadi masih kategori cukup. Enggak dikurangi, enggak dilebihkan,” kata dia.
Bareskrim Polri menyebut para bandar narkoba yang bermukim di Kampung Ambon kerap mengoordinir warga setempat untuk melawan petugas. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar menyebut hal itu juga terjadi pada saat penangkapan buronan kasus narkoba Simon Tupessy pada Rabu (28/12) kemarin. “Ada warga setempat yang sudah digalang oleh bandar untuk menghalang-halangi petugas jika ada pengedar atau penyalahgunaan yang ditangkap,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (29/12).
6. Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menganggap pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal tragedi Kanjuruhan terlalu prematur. Huda menilai Mahfud terlalu cepat menyatakan tragedi itu sebagai pelanggaran HAM biasa. “Menurut saya, enggak perlu disampaikan dalam tempo yang sangat dekat ini,” kata Huda di gedung DPR, Kamis (29/12). Menurutnya, sebuah peristiwa perlu diselidiki lebih lama untuk menentukan apakah merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak. Huda menilai, terlalu singkat untuk menyatakan status peristiwa tersebut. Huda menganggap pernyataan Mahfud tak tepat disampaikan saat ini karena para korban merasa belum puas dengan penanganan kasus yang dilakukan pemerintah. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada unsur pelanggaran HAM berat dalam kasus kerusuhan Kanjuruhan. “Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, kasus kerusuhan Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat,” katanya di Ponpes Miftahussunnah Surabaya, Selasa (27/12). Menurut dia, kasus tersebut pelanggaran HAM biasa, namun dia belum dapat memastikan karena proses penyelidikannya masih berjalan. “Mungkin pelanggaran HAM biasa, sekarang proses penyelidikannnya sedang berjalan,” ujarnya.
7. Tim pengacara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi membawa 35 barang bukti di sidang kasus pembunuhan Brigadir J, salah satunya adalah foto Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J saat berada di tempat hiburan malam. Foto tersebut ditampilkan di muka persidangan guna melengkapi profil Brigadir J yang sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa saksi. Pengacara Sambo dan Putri, Febri Diansyah mengungkapkan alasan pihaknya menyerahkan barang bukti tersebut. “Di rangkaian persidangan sebelumnya, kami membaca hasil pemeriksaan psikologi forensik tentang profil para tersangka dan profil korban juga profil para saksi,” kata Febri di gedung PN Jaksel, Kamis (29/12). “Itu sudah kami konfirmasi dengan beberapa saksi-saksi, dan tentu saja selain bukti keterangan saksi, dibutuhkan bukti foto salah satu, agar lebih melengkapi kebenaran yang diungkap diproses persidangan ini,” sambung bekas Jubir KPK ini.
Sesro Provos Div Propam Polri Sugeng Putu Wicaksono menyebut mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo berulang kali mengatakan, peristiwa pelecehan seksual yang dialami istrinya, Putri Candrawathi di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli lalu hanya sebuah ilusi. Sugeng mengatakan hal itu lewat keterangan tertulis dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (29/12). Sugeng mengatakan, hal itu disampaikan Sambo usai Biro Provos melakukan pemeriksaan terhadap Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma’ruf. Dalam pemeriksaan itu didapatkan informasi bahwa penembakan terhadap Brigadir J dilatarbelakangi oleh peristiwa pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Candrawathi saat berada di Magelang. “Setelah beberapa hari, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdy Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, ‘itu hanya ilusi’,” ujar jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sugeng.
8. Terdakwa kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), Pierre Togar Sitanggang membantah pihaknya mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE) dengan cara yang tidak benar. Pernyataan ini disampaikan Pierre saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat, kemarin. Pierre mengatakan, perusahaannya mendapatkan PE karena telah mendistribusikan sebagian minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Hal itu sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2022 dan Perdirjendaglu Nomor 2/2022. Pierre membela diri dan menyatakan dirinya tidak menghalang-halangi pemerintah dalam mengendalikan persediaan kebutuhan pokok. “Dengan demikian, menjadi jelas dan terang bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan ekspor yang dilanggar dalam permohonan dan penerbitan PE untuk Musim Mas Group,” kata Pierre. Seperti diketahui, Pierre merupakan mantan General Manager Bagian General Affair PT Musim Mas, salah satu perusahaan yang mendapatkan fasilitas ekspor saat terjadi kelangkaan minyak goreng dalam negeri.
9. Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya tetap berkomitmen mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menampik isu deklarasi koalisi bakal dilakukan sendiri tanpa dua partai politik (parpol) calon mitra koalisi. “Sampai saat ini kita berencana deklarasi bersama. Kita pastikan deklarasi koalisi, dengan paket capres dan cawapres,” ujar Herzaky di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/12). Herzaky mengatakan, Demokrat masih terus membahas siapa pasangan capres-cawapres dari Koalisi Perubahan. Ia kembali menegaskan, kriteria paslon yang bakal diusung harus merepresentasikan perubahan dan perbaikan. “Enggak mungkin juga kita perjuangkan perubahan, dan perbaikan lalu memasang capres dan cawapres dari yang identik dengan status quo. Tentu capres dan cawapres kita adalah tokoh-tokoh yang identik dengan perubahan,” ujar Herzaky.
10. Presiden Jokowi menyaksikan langsung laga Indonesia melawan Thaliand di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Kamis (29/12). Jokowi memuji perjuangan timnas Indonesia dalam laga tersebut walau pertandingan itu berakhir dengan skor 1-1. Presiden berharap tim asuhan Shin Tae-Yong itu bisa melaju ke babak semifinal dan final Piala AFF 2022. “Ya, bagus, bagus, bagus. Seluruh pemain timnas kita sudah mati-matian dan hasilnya sudah kita lihat, 1-1. Saya kira yang paling penting bisa masuk semifinal, masuk final, itu yang kita harapkan,” kata Jokowi yang dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.
Jokowi optimistis Indonesia akan keluar menjadi juara Piala AFF 2022 karena permainan tim Garuda sudah sangat baik. “Optimistis dong, mainnya bagus banget kayak begitu,” ujar Jokowi. Dalam laga tersebut, Indonesia unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak Marc Klok dari titik putih pada menit ke-50. Sayangnya, keunggulan itu tidak dapat dipertahankan karena pemain Thailand, Sarach Yooyen, berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-80. Dengan hasil imbang ini, Indonesia dan Thailand sama-sama telah mengemas tujuh poin meski Thailand unggul secara selisih gol.
Sementara itu Wapres Ma’ruf Amin yang nonton bareng bersama isteri dan anggota Paspampres di kediaman pribadinya, Tanara, Banten mengapresiasi permainan Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan yang berhasil menahan imbang Thailand dengan skor 1-1. “Ini juga sudah menjadi suatu modal yang kuat untuk kita melangkah ke depan, biasanya kan kita kalah oleh Thailand, tapi kali ini tidak,” kata Ma’ruf Amin. Bahkan, menurut Ma’ruf, Indonesia semestinya bisa menaklukkan tim berjuluk Gajah Putih itu andai saja mampu memanfaatkan peluang dan tidak teledor sehingga Thailand berhasil menyamakan skor.
11. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengusulkan dibentuknya tim baru untuk mengawal tindak lanjut dari rekomendasi atau laporan kerja Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM). Seperti diketahui, Tim PPHAM telah rampung membuat rekomendasi dan menyerahkannya ke Menko Polhukam Mahfud MD untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi. “Saya menyarankan perlu ada tim lagi, yang independen, ad hoc, yang lebih independen untuk mengawal ini semua,” kata Moeldoko usai rapat di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Kamis (29/12). Menurutnya, usulan itu juga disampaikan dalam rapat bersama Mahfud, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Tim PPHAM. Moeldoko mengatakan, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 telah mengamanatkan dibentuknya Tim PPHAM. Tim itu juga telah menjalankan tugas sesuai aturan dan menghasilkan sejumlah rekomendasi.
12. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memilih memberi kebebasan Sandiaga Uno untuk menentukan langkah politiknya, ketimbang mempertahankannya. Gerindra tak bisa mengakomodasi keinginan Sandi jika ingin berkontestasi dalam Pilpres 2024. Bagi Gerindra, perjuangannya adalah mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. “Di Gerindra sudah pasti, slotnya cuma satu, yakni Pak Prabowo,” ujar Dasco. Ia juga mengatakan, jika ada kader Gerindra yang ingin mendapatkan posisi capres atau cawapres maka pilihan yang logis adalah mencari partai politik (parpol) lain. Dasco pun mengaku tak mempersoalkan pilihan politik Sandiaga. “Saya pikir begini, bahwa hak seseorang itu kemudian untuk mencalonkan dan dicalonkan. Bahwa kemudian yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres itu silakan saja, namanya juga ada keinginan,” papar Dasco ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12). Ditanya soal reaksi Prabowo Subianto terkait kabar bergabungnya Sandiaga Uno ke PPP, Dasco mengatakan, Prabowo tak menunjukkan kekecewaan ketika mendapatkan informasi tersebut. “Kemarin saya ketemu Pak Prabowo. Saat diceritakan soal berita itu, tidak ada komentar apa-apa, kecuali senyum-senyum saja,” kata Dasco. Ia mengaku tak memahami maksud dari ekspresi yang ditunjukan Prabowo, sebab dalam pertemuan itu, soal kepindahan Sandiaga tidak dibahas lebih lanjut. “Saya enggak tahu arti senyum-senyumnya apa, saya kan enggak tanya,” ujar Dasco. (HPS)
