HOT ISU PAGI INI, MA’RUF AMIN : MENTERI YANG BERKINERJA BURUK PASTI DIGANTI

oleh
oleh

Wapres Amin Ma’ruf (net)

Isu hangat yang menarik perhatian publik pagi ini masih soal reshuffle kabinet. Wapres Ma’ruf Amin memastikan, menteri-menteri yang berkinerja buruk akan diganti. Terkait hal itu ia meminta publik menunggu keputusan Presiden. Isu menarik lainnya, KPK bidik dana haji. Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan, dari hasil kajian KPK terungkap 3 titik rawan korupsi dana penyelenggaraan haji, yakni terkait akomodasi, konsumsi, dan pengawasan. Menpora Zainudin Amali bermimpi bisa menyaksikan pertandingan sepak bola di Indonesia secara tertib dan tenang layaknya menonton film di bioskop. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah, Ketua Majelis Hakim kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Wahyu Iman Santoso membocorkan vonis Ferdy Sambo. KPK akan memeriksa sejumlah aset Gubernur Papua Lukas Enembe yang diduga didapat dari hasil tindak pidana korupsi. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja dengan baik agar tidak dicopot atau terkena reshuffle oleh Presiden Jokowi. “Presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle kalau dilihat misalnya ada pembantunya, menterinya yang tidak perform, yang tidak bekerja dengan baik,” kata Ma’ruf di kawasan Matraman, Jakarta, Jumat (6/1). Ma’ruf  mengungkapkan, menteri-menteri yang berkinerja buruk pasti akan diganti, tetapi keputusan itu adalah hak prerogatif presiden. Oleh sebab itu, ia meminta publik untuk menunggu keputusan Presiden. “Kalau Presiden melihat bahwa ini kurang baik, itu kurang baik ya pasti kena reshuffle. Tapi, apakah itu nanti Presiden punya pandangan seperti itu kita tunggu saja,” kata Ma’ruf. Lebih lanjut, ia tidak mau berkomentar saat ditanya soal pandangannya mengenai kinerja para menteri sejauh ini karena hal itu merupakan hak presiden untuk menilai kinerja para pembantunya. “Informasi-informasi menteri ini kayak gini, menteri ini kayak begini, itu nanti di tangan Presiden, tunggu saja. Saya kira kalau Presiden mau, pasti ada reshuffle,” ujar Ma’ruf. Sinyal akan terjadinya reshuffle dalam waktu dekat semakin kuat setelah Presiden Jokowi menyatakan, reshuffle dapat dilakukan besok, meski ia tidak menyebut hari dan tanggal yang dimaksud.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpesan kepada umat Islam agar tidak menciptakan permusuhan pada masa menjelang Pemilu 2024. Ia menegaskan, umat Islam justru harus mendorong masyarakat untuk tetap rukun dan tidak terbelah meski memiliki perbedaan pilihan calon presiden dan partai politik. “Ini mau pemilu kita ini ya, hati-hati ini supaya jangan mengompori orang supaya pada berantem, tapi bagaimana mengompori orang supaya tidak berantem, supaya rukun, tidak terbelah,” katanya lagi. Ma’ruf menuturkan, Al Quran telah memerintahkan agar umat Islam lakukan kebaikan dan mendamaikan, bukan malah menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, dalam konteks Pemilu 2024, Wapres berpesan agar umat Islam dapat saling menghormati perbedaan pilihan politik. “Bagimu partaimu, bagiku partaiku, bagimu capresmu, bagiku capresku. Sama saja, lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak ada persengketaan,” ujat Ma’ruf.

 

2. KPK bidik dana haji. Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan, dari hasil kajian KPK terungkap 3 titik rawan korupsi dana penyelenggaraan haji, yakni terkait akomodasi, konsumsi, dan pengawasan. Hasil kajian Direktorat Monitoring KPK bertajuk “Pengelolaan Keuangan Haji” tahun 2019 itu disampaikan Firli dalam audiensi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Merah Putih, Jakarta, kemarin. “Faktanya menunjukkan ada perbedaan harga mulai dari biaya inap, itu cukup tinggi, termasuk biaya makan dan biaya pengawasan haji. Timbul kerugian negara Rp 160 miliar waktu itu,” kata Firli Bahuri dalam keterangannya, Jumat (6/1). Firli mengatakan, kajian yang dilakukan KPK juga menemukan permasalahan dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang tidak sesuai ketentuan dan berpotensi menggerus dana pokok setoran jemaah.

Dia mencontohkan, pada 2022, BPIH untuk satu orang jemaah sebesar Rp 39.000.000 dari biaya yang seharusnya sebesar Rp 98.000.000. BPIH diperoleh dari setoran jemaah dan nilai manfaat yang diperoleh dari dana kelolaan haji setiap tahun. Pada pelaksanaannya, dana tersebut dibedakan menjadi dua yaitu direct cost (biaya langsung) dan indirect cost (biaya tidak langsung). Menurut Firli pemerintah harus segera mencari solusi agar subsidi terhadap biaya langsung yang terus membengkak tidak menjadi bom waktu. Firli ingatkan, jika subsidi terhadap biaya langsung melalui biaya tak langsung yang berasal dari dana manfaat terus terjadi, maka dana itu akan cepat habis sehingga berpotensi merugikan jemaah yang nunggu giliran keberangkatan.

 

KPK menemukan potensi konflik kepentingan dan rawan korupsi dalam penunjukkan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) serta pengelolaan dana jemaah. KPK meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) segera mengambil langkah perbaikan terkait simpul permasalahan pengelolaan haji. “Dari seluruh pihak pengelola dana publik adalah masalah etik dan conflict of interest. Kredibilitas ini dilihat publik bagaimana (BPKH) menjalankan baik yang kelihatan maupun yang secara terukur telah dijelaskan,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Jumat (6/1). Temuan soal celah yang rawan korupsi itu didapat dari hasil kajian Direktorat Monitoring KPK bertajuk “Pengelolaan Keuangan Haji” tahun 2019 yang dipaparkan,kemarin.

 

3. Menpora Zainudin Amali bermimpi bisa menyaksikan pertandingan sepak bola di Indonesia secara tertib dan tenang layaknya menonton film di bioskop. Namun, ia mengakui masih banyak hal yang harus diperbaiki dari penyelenggaraan pertandingan dan peraturan bagi penonton sepak bola di Tanah Air. “Suatu saat saya bermimpi orang nonton bola seperti orang nonton bioskop. Enak, nyaman, pulangnya juga tenang. Saya punya keyakinan suatu saat kita pasti bisa,” ujar Zainudin usai menyaksikan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia dengan Timnas Vietnam yang berakhir draw 0-0 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (6/1). Menteri asal Golkar ini mengatakan, pemerintah mulai menertibkan perilaku suporter dan penonton yang menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung. Misalnya, penonton dan supporter tidak diperbolehkan menyanyikan yel-yel yang bernada mengejek apalagi mengandung ujaran kebencian. “Tidak boleh lagi menyampaikan hal-hal yang mengejek kebencian dan lain sebagainya. Itu sangat ketat. Saya kira pelaksanaan Piala AFF ini menjadi awal yang baik dan kita memang harus belajar betul masih banyak hal yang harus kita perbaiki,” ujarnya.

 

4. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah narasi yang menyebutkan Ketua Majelis Hakim kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Wahyu Iman Santoso membocorkan vonis Ferdy Sambo. Adapun narasi itu timbul dari video viral soal curhat seorang pria yang diduga Hakim Wahyu Iman Santoso kepada seorang wanita di media sosial. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto menilai, narasi perihal vonis terhadap mantan Kadiv Propam Polri yang telah siapkan Majelis Hakim itu merupakan framing untuk kepentingan tertentu. “Di sana kan ada framing itu, ada framing, ada narasi bahwa ada pembocoran. Itu tidak benar, masih pemeriksaan kok. Putusan belum, tuntutan juga belum, apanya yang mau dibocorkan? Jadi di sana pernyataan beliau di dalam potongan,” tegas Djuyamto di PN Jakarta Selatan, Jumat (6/1). Menurut Djuyamto, pernyataan pria yang diduga Hakim Wahyu Iman Santoso itu hanya penjelasan hukuman secara normatif berdasarkan pasal yang disangkakan. “Normatif bahwa yang namanya perkara 340 (pembunuhan berencana) itu bisa saja pidana mati, bisa hukuman seumur hidup, bisa saja 20 tahun, kan sesuai dengan ketetapan undang-undang. Apa yang disampaikan beliau itu tidak ada dalam konteks untuk membocorkan, apanya yang dibocorkan? Putusan saja belum, tuntutan juga belum kok,” tegas Djuyamto yang Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat itu.

Menko Polhukam Mahfud MD menduga bahwa video yang berisi pembocoran vonis terhadap Ferdy Sambo yang viral di media sosial merupakan bagian dari upaya untuk meneror Majelis Hakim PN Jaksel agar tidak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Dugaan itu Mahfud tulis dalam akun instagramnya, Jumat (6/1). “Sementara ini saya menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat,” kata Mahfud. “Logikanya, biar hakim ragu memvonis Sambo, karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Saya dulu sering mengalami hal yang sama,” imbuh Mahfud.

Mahfud kemudian mengambil contoh saat dirinya menjabat sebagai Ketua MK, yakni saat mengadili perkara Pilkada Provinsi Maluku Utara. Mahfud mengatakan, dirinya juga diteror saat itu. “Tiga hari sebelum vonis, beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Saya tahu itu teror agar saya tak berani mengalahkan Gafur. Tetapi saya tak peduli, Gafur tetap kalah di MK. Wong saya tak pernah bicara perkara apa pun dengan Presiden SBY, kok dituding saya bersekongkol dengan SBY,” ujar Mahfud. Namun demikian, Mahfud minta agar video viral itu diselidiki. “Pertama, itu harus diselidiki. Bisa jadi pelanggaran etik kalau benar itu terjadi. Kedua, mungkin saja video itu dipotong-potong, dari rangkaian pembicaraan sehingga timbul kesan tertentu,” kata Mahfud lagi.

 

5. Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri untuk membahasa berbagai isu pemberantasan korupsi di antaranya hasil studi KPK soal tren meningkatnya korupsi menjelang pemilu di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin. “Kami diskusi tentang hasil studi KPK bahwa ada tren konsisten korupsi selalu meningkat tajam setiap mendekati pemilu,” kata Mahfud saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (6/1). Mahfud mengatakan, pihaknya dan Firli Bahuri sepakat bahwa KPK akan tetap tegak lurus pada hukum.

“Pemberantasan korupsi tak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik dan opini publik. Siapa pun yang diduga terlibat korupsi harus diproses dan ditindak dengan tegas. Kalau ada dua alat bukti yang cukup bisa langsung disidik,” tegas pria asal Madur ini. Mahfud MD menekankan, operasi tangkap tangan (OTT) terus dilanjutkan, apalagi memauki tahun politik.  “OTT tak boleh surut apalagi menjelang tahun politik, tapi pemerintah juga mengembangkan digitalisasi pemerintahan agar korupsi dan OTT berkurang,” kata Mahfud lagi.

 

6. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tak puas terhadap proses hukum penanganan kasus tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ketidakpuasan itu diungkapkan Mahfud saat menerima kedatangan keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang didampingi Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (6/1). “Jadi banyak juga segi-segi yang belum terungkap, karena itu saya juga belum puas, sangat tidak puas dengan hasil yang sekarang, itu yang terus kita kawal. Jadi kita tidak diam,” ujar Mahfud dalam siaran pers yang disiarkan Youtube Kemenko Polhukam. Mahfud mengaku sering mengontak Edwin untuk mengikuti perkembangan penanganan tragedi Kanjuruhan. “Saya ikutin terus, kalau ada sesuatu yang spesifik. Tapi kalau sesuatu sedang berjalan ya kita ikuti saja. Dengan catatan saudara semua dan kita paham bahwa masalahnya memang tidak mudah. Tentu kita enggak bisa bersembunyi dari fakta-fakta. Oleh sebab itu, awasi saja dan beritahu kalau ada hal-hal yang belum kami garap,” ujar Mahfud.

 

7. KPK akan memeriksa sejumlah aset Gubernur Papua Lukas Enembe yang diduga didapat dari hasil tindak pidana korupsi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan, timnya telah bergerak ke beberapa tempat. “Saat ini tim bergerak ke beberapa tempat untuk mengecek aset dari saudara LE, tentu yang berkaitan dengan tipikor yang dilakukannya,” ujar Asep dalam konferensi pers, kemarin malam. KPK juga telah memeriksa beberapa saksi untuk mendalami aset Lukas Enembe. Saksi-saksi yang diperiksa antara lain Winda Subastian selaku Property Manager The Capital Residence dan Ratih Desyani selaku Human Resource Manager The Capital Residence.

Keduanya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, pada 15 Desember 2022. Penyidik juga telah memeriksa 10 saksi lain yang terdiri dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua maupun swasta. Mereka antara lain pemilik PT Bangun Papua (TBP) sekaligus Direktur Tabi Maju Makmur bernama Bonny Pirono. Kemudian, Bendahara PT TBP Meike, Pegawai PT TBP Willicius, Kelompok Kerja (Pokja) Proyek Entrop Hamadi bernama Okto Prasetyo, Gangsar Cahyono, Arni parire, Paskalina, dan Yenni Pigome. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Entrop Hamadi, Girius One Yoman, dan Direktur PT Papua Sinar Anugerah KSO PT Tabi Bangun Papua, Sumantri.

 

Isu soal Gubernur Papua Lukas Enembe meresmikan Kantor Gubernur Papua baru-baru ini menjadi perhatian serius KPK. Pasalnya, selama ini Lukas yang berstatus tersangka gratifikasi itu mengaku sakit dan ingin berobat ke Singapura, tetapi bisa lakukan aktivitas layaknya orang sehat meresmikan kantor pemerintahan. “Betul, dari pemberitaan yang bersangkutan meresmikan gedung kantor gubernur. Artinya yang bersangkutan bisa jalan, bisa menyampaikan sambutan dan lain sebagainya atau dengan kata lain bisa berpikir, tidak terganggu komunikasinya. Tentu menjadi perhatian kami,” kata Wakil Keua KPK Alexander Marwata, kemarin. Alexander menuturkan, Lukas Enembe boleh saja berobat ke Singapura, asalkan berstatus tahanan KPK. “Yang bersangkutan bisa berobat di Singapura dengan didampingi petugas KPK dan yang bersangkutan statusnya harus menjadi tahanan KPK dulu, baru bisa berobat ke Singapura,” ujar Alexander.

 

KPK akan periksa vendor di luar negeri untuk mendalami kasus pengadaan liquefied natural gas (LNG) PT Pertamina tahun 2011-2021. “(Kasus) LNG itu masih berjalan, kami perlu memeriksa vendor yang ada di luar negeri, di Amerika (Serikat). Ada, inisialnya CC kemudian BS,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, kemarin malam. Asep menambahkan, tim penyidik KPK terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perkara tersebut. “Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak BPK, karena ini memerlukan perhitungan kerugian keuangan negara,” ujar Asep. Sebelumnya diberitakan, KPK tengah mendalami prosedur hingga pembayaran pengadaan LNG PT Pertamina tahun 2011-2021. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pendalaman tersebut dilakukan terhadap Nanang Untung selaku SVP Gas PT Pertamina periode 2011-2012. “Didalami lebih lanjut mengenai prosedur hingga pengeluaran biaya untuk pengadaan LNG dimaksud,” kata Ali dalam pesan tertulisnya, pada 6 Oktober 2022 lalu.

 

8. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta pemerintah untuk mewaspadai ancaman resesi tahun ini. Ia mengingatkan, laju inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak buruk untuk perekonomian Indonesia. “Saat ini dunia belum sepenuhnya baik-baik saja. Banyak negara yang kolaps, mengalami resesi karena nggak kuat menahan laju inflasi yang tinggi, barang-barang pada naik, sampai-sampai masyarakat nggak mampu beli. Dan ini harus dikendalikan, Indonesia perlu mengantisipasi,” ujar Cak Imin di Jakarta, Jumat (6/1). Cak Imin mengatakan, inflasi dapat dipengaruhi oleh banyak factor sehingga antisipasinya tidak hanya fokus pada kebijakan fisikal maupun moneter. Menurutnya ada empat cara yang dapat dilakukan pemerintah agar selamat dari ancaman resesi.

Pertama, hasil produksi harus bertambah. Menurut Cak Imin, Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang bisa meringankan para pengusaha, hal ini dilakukan dengan harapan para pengusaha bisa memproduksi lebih banyak. Kedua yaitu stabilisasi pendapatan masyarakat. Cak Imin menyebut pemerintah perlu menjaga pendapatan masyarakat terutama kaum pekerja untuk menekan laju pertumbuhan inflasi. Ketiga, pengawasan distribusi barang, sebab menurutnya distribusi barang yang terhambat menjadi salah satu faktor naiknya harga di suatu wilayah. Ia menilai terhambatnya proses distribusi barang lantaran permintaan yang besar tidak diimbangi dengan jumlah barang. Keempat, terkait memberdayakan desa. Menurut dia, desa yang berdaya terbukti telah membawa dampak positif bagi Indonesia secara umum. “Ketika pandemi kemarin, desa menjadi penyelamat kita, di sana ada pertanian yang menopang ekonomi bangsa. Saya optimis kalau desa lebih diberdayakan, Indonesia selamat dari ancaman resesi,” pungkasnya.

 

9. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S Damanhuri menuding kehadiran Perppu Ciptaker menjadi salah satu bukti kontrol oligarki ekonomi ke politik Indonesia. Didin menilai kontrol oligarki ekonomi akan semakin menjadi-jadi, terutama pada tahun politik seperti saat ini. Ia menyinggung soal koalisi “super gemuk” yang tercermin di pemerintahan dan parlemen saat ini. Menurutnya, hal tersebut berdampak luas bagi peran DPR. Didin menegaskan bekerjanya sistem oligarki mematikan mekanisme check and balance dan membuat kontrol DPR mendekati nol. “Buktinya banyak UU disahkan di luar prosedur, UU Minerba, UU KPK, UU Ciptaker yang sebelumnya, UU MK, UU IKN, KUHP, dan terakhir ini adalah Perppu Ciptaker. Menurut saya, lahirnya berbagai regulasi ini sebagai bukti bekerjanya fenomena oligarki,” jelasnya dalam Catatan Awal Ekonomi 2023 INDEF, kemarin. Didin menilai proses legislasi yang terjadi di Indonesia saat ini mengabaikan peran lembaga-lembaga hukum dan partisipasi publik yang sejatinya diamanatkan oleh undang-undang. Ia menilai semakin ofensif oligarki ekonomi akan menjauhkan proses transisi demokrasi politik menuju demokrasi substanstif.

Ekonom Senior INDEF lainnya, Faisal Basri membantah dalih Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk memudahkan berinvestasi. Ia juga menyoal pernyataan Airlangga yang menyatakan target realisasi investasi BKPM tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun sebagai alasan penerbitan Perppu. “Kata Menko ini yang membuat dibikin Perppu. Investasi sebetulnya di RI sudah tinggi,” kata Faisal dalam Catatan Awal Ekonomi 2023 INDEF, kemarin. Meskipun investasi tinggi, Faisal menyebut tipikal investasi Indonesia sama seperti Buthan dan Myanmar. Mayoritas investasinya mengandalkan otot, bukan otak. “Investasinya otot, investasinya fisik saja. Lebih dari 80 persen investasi di Indonesia adalah investasi fisik berupa building and construction. Jadi yang dibangun bukan otak, tapi wujud mati,” sambungnya.

Faisal mengutip Data Asia Productivity Organization tahun 2022 yang melaporkan urutan investasi pertama di Indonesia diduduki oleh bangunan dan konstruksi, yakni 83 persen. Kemudian non teknologi informasi 10 persen, disusul IT sebesar 4 persen, lalu peralatan transportasi sebesar 3 persen. Faisal menyimpulkan data-data tersebut menunjukkan investasi yang tinggi di Indonesia tidak berjalan lurus dengan tingkat kualitasnya. “Investasi yang didengungkan itu sekadar bikin ibu kota (ibu kota negara), LRT, MRT, kereta cepat. Oke, kami nggak menolak, tapi harus diiringi oleh suntikan otak dalam bentuk IT capital, other non-IT capital, dan R&D (research and development), ungkapnya.

 

Di sisi lain, para penggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengaku khawatir terhadap risiko konflik kepentingan (conflict of interest) Ketua MK Anwar Usman yang adik ipar Presiden  Jokowi. Para pemohon uji formil Perppu Ciptaker menaruh perhatian besar pertalian itu akan mempengaruhi putusan MK atas gugatan mereka. “Kami meminta agar dalam penanganan Perppu ini, Ketua MK tidak ikut mengadili karena ia adik ipar Presiden,” kata Kuasa Hukum Pemohon Uji Formil Perppu Ciptaker Viktor Santoso Tandiasa dalam keterangannya, Jumat (6/1).

 

10. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta semua pihak menghormati masjid sebagai tempat ibadah sehingga tidak digunakan untuk kegiatan partai politik. Permintaan itu disampaikan Gus Yahya merespons insiden pembentangan bendera Partai Ummat di Masjid Attaqwa Kota Cirebon, Jawa Barat. “Tolonglah hormati masjid. Masjid itu untuk semua umat. Tidak ada masjid untuk partai politik,” kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (6/1). Gus Yahya berharap penindakan hukum terhadap insiden semacam ini harus diatur secara jelas. Ia berharap ada penindakan bila ada pihak yang melakukan kampanye di rumah ibadah ke depannya. “Kalau ada yang melakukan ya harus ada sanksi yang jelas, ada enforcement lah. Jangan cuma tinggal jadi catatan aja,” kata dia.

Sebelumnya heboh kader Partai Ummat membentangkan bendera berlogo Partai Ummat di dalam Masjid Raya At-taqwa Cirebon, Jawa Barat pada 1 Januari 2023 lalu. Ketua DPD Partai Ummat Kota Cirebon Herlina Kasdukhi menjelaskan, awalnya kader-kader menggelar sujud syukur atas lolosnya Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024 di masjid tersebut. Usai prosesi sujud syukur, kader Partai Ummat lantas berfoto bersama. Saat sesi berfoto itu ada kader yang spontan membentangkan bendera Partai Ummat. Herlina mengatakan sesi foto bersama itu untuk internal partai. Sementara, Ketua Harian Pengurus Masjid Raya Attaqwa Cirebon Ahmad Yani mengaku telah memberikan surat peringatan bagi Partai Ummat lantaran sengaja membentangkan atribut bendera partai politik di masjid tersebut. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id