Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, dan Gibran (net)
Isu menarik hari ini, semua pihak tunggu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri umumkan Capres 2024 dalam peringatan HUT ke-50 PDIP yang digelar di JIE Kemayoran, Jakarta Pusat, hari ini. Tanda-tanda pengumuman capres cukup kuat, setidaknya diungkapkan tiga tokoh sentral PDIP yakni, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani, dan kader potensial PDIP yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya menyebut akan ada kejutan soal Capres pada HUT setengah abad PDIP. Puan mengaku tak khawatir, sebab semua hal atau takdir manusia, termasuk soal capres sudah ada garis tangannya. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan, akan terjadi ‘gempa’ politik andai benar PDI-P mendeklarasikan capres yang ditunggu-tunggu publik. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Adi Prayitno menilai, jika PDIP capreskan Ganjar Pranowo, parpol koalisi pendukung pemerintah akan dukung dia. Kompolnas angkat bicara terkait kasus anggota Polres Pamekasan yang diduga menjual istrinya ke perwira polisi. Kompolnas memandang kasus ini memalukan, biadab, sadis, dan bertentangan dengan akal sehat. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut-sebut akan mengumumkan Capres 2024 dalam peringatan HUT ke-50 PDIP yang digelar di Jie-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1) hari ini. Tanda-tandanya cukup kuat, setidaknya diungkapkan tiga tokoh sentral PDIP yakni, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani, dan kader potensial PDIP yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dalam kesempatan yang berbeda. Ketiganya menyebut akan ada kejutan soal Capres pada HUT setengah abad PDIP.
Hasto mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan kejutan dalam acara puncak peringatan HUT ke-50 PDIP di Jakarta International Expo (JIE) Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1). Hasto mengatakan kejutannya terkait Pilpres 2024. “Setiap HUT memang kita merancang dengan baik ada elemen of surprise yang selalu ditampilkan. Apalagi Bu Mega sering menampilkan berbagai kejutan di dalam peringatan HUT partai, Rakernas, dan lainnya,” ujarnya. Hasto mencontohkan saat Megawati mengumumkan Jokowi sebagai capres pada Pilpres sebelumnya. “Saat itu secara tiba-tiba ibu (Megawati) membicarakan itu (capres) karena beliaulah yang mempunyai kewenangan siapa yang menjadi capres dan cawapres dari PDIP,” ujarnya. Kendati demikian, Hasto menegaskan terkait capres dan cawapres 2024 yang diusung PDIP akan diumumkan pada momentum yang tepat.
Hasto mengatakan, tak ada seorang pun di PDI-P yang mengetahui nama sosok calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, kecuali Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Hasto ketika ditanya soal kans Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjadi capres PDI-P untuk Pemilu 2024. “Ya nanti tunggu dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Siapa pun yang akan diumumkan Ibu Mega, ya tunggu momentumnya,” kata Hasto. Ia mengatakan, hingga menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P, Megawati belum sedikit pun memberikan bocoran kepada kader partai terkait nama capres. “Sampai sekarang belum ada bocoran, belum ada bocoran terkait dengan siapa yang akan diumumkan oleh Bu Mega. Bocorannya hanya pada tahun 2023,” jelasnya.
Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Ibu Megawati telah berbicara dengan Presiden Jokowi terkait pengusungan capres untuk Pemilu 2024. Hasto mengatakan, Megawati melakukan hal itu dalam rangka keberlanjutan kepemimpinan bangsa setelah Jokowi purna tugas pada 2024. “Ya tentu saja (bicara dengan Presiden Jokowi). Apalagi kami berbicara tentang sustainability of the leaders and policy,” kata Hasto. Ia menambahkan, keberlanjutan ini perlu dilakukan sejak dari kepemimpinan Presiden Pertama RI Soekarno, Presiden Kelima RI Megawati dan Presiden Jokowi, serta kepada presiden berikutnya. “Sehingga antara Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan calon presiden yang akan datang itu merupakan satu kesatuan yang terus membawa kemajuan bagi Indonesia Raya kita,” tambahnya. Hasto meyakinkan, Megawati sudah mengantongi calon presiden yang akan diusung PDI-P, hal ini senada dengan pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.
Puan Maharani yang Ketua DPR itu menyatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri suka atau kerap memberi kejutan saat peringatan HUT PDIP. Menurut dia, bisa saja pada puncak acara HUT ke-50 PDIP pada Selasa (10/1), Megawati mengumumkan nama calon presiden atau calon wakil presiden 2024. “Kalau kemudian besok tiba-tiba ada surprise, siapa nama bakal calon capres atau cawapres PDIP yang akan disampaikan, kemungkinan bisa saja,” tegas Puan lagi. Namun, kata Puan, hal tersebut hanya Ketum PDIP sendiri yang tahu. Bisa saja surprise tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya yang tanpa teks. ’’Selain dari teks yang sudah disiapkan, Ibu Mega kerap menyampaikan hal-hal lain yang beliau pikirkan atau rasakan. Kan setiap ulang tahun ada surprise, tapi namanya surprise ya nggak tahu. Cuma Ibu Ketua Umum yang tahu, surprise yang akan disampaikan, lihat saja, kita tunggu besok, ” ujar Puan.
Gibran juga mengaku telah mengetahui kejutan yang dimaksud, tetapi dia enggan untuk membeberkannya. “Aku ada (informasi soal kejutan yang dimaksud), tapi tunggu besok saja. Jangan mendahului Bu Ketua Umum. Ditunggu besok saja, ada kejutan-kejutan, pengumuman, dan pengarahan dari Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” ujar putra sulung Presiden Jokowi ini.
2. Ketua DPP PDI-P Bidang Politik, Puan Maharani menanggapi santai soal teka-teki sosok yang akan diusung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) 2024. Puan mengaku tak khawatir, sebab semua hal atau takdir manusia sudah digariskan, termasuk soal capres. “Santai, Mbak Puan kok enggak deg-degan? Kenapa deg-degan, urusan calon presiden itu ada di garis tangan,” kata Puan dalam pidatonya di acara Bimtek Anggota DPRD Kabupaten Kota Fraksi PDI-P se-Indonesia di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (9/1). Puan kemudian menyoroti kebesaran partainya sebagai pemenang Pemilu 2014 dan 2019. Hal tersebut, menurut Puan, menjadikan PDI-P memiliki suara yang cukup untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.
“Kemudian siapa calonnya, belum, segini banyak kader-kader PD-P. Artinya, PDI-P sudah punya calon iya kan. Apalagi, iya wis (sudah), lilahi ta’ala, garis tangan. Tinggal tunggu siapa yang nanti akan disebutkan oleh ibu ketua umum. Tenang, santai,” kata dia. Ketua DPR ini mengingatkan semua kader untuk mengikuti instruksi Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia membocorkan salah satu instruksi tersebut yaitu seluruh kader wajib memenangkan siapa pun capres-cawapres yang diumumkan Megawati. Menurut dia, jika seluruh kader solid, PDI-P mampu memenangkan kembali pemilu. “Jadi, enggak usah bingung, pusing, kayaknya ini, kayaknya itu. Si ini ya, si itu ya. Sudah, lurus saja kerja kerja kerja di lapangan. Pada waktunya tunggu tanggal mainnya,” tutur Puan.
3. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu soal kejutan Capres yang akan diumumkan pada HUT ke-50 PDI-P di JIE Kemayoran, Jakarta Pusat. Kata dia, itu urusannya DPP PDIP, Ibu Ketua Umum, dan Sekjen PDIP. “Kejutannya apa, ya ndak tahu. Namanya saja kejutan, besok belum tahu kejutannya apa. Kalau soal itu, itu urusannya DPP, Bu Mega dan Pak Sekjen. Intinya kalau saya, besok itu waktunya refleksi bagi PDI-P selama 50 tahun berkiprah itu seperti apa,” ujarnya di sela-sela kunker ke Brebes, Jateng, Senin (9/1). Ganjar memandang, acara yang akan digelar Selasa (10/1/2023) itu akan diisi pidato politik. “Mungkin besok akan ada pidato politik yang kita semua punya cita-cita PDIP menang hattrick tiga kali,” ucapnya.
4. Sejumlah parpol pendukung pemerintah tunggu kejutan PDIP. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi tak memungkiri, partainya menunggu keputusan PDI-P mengumumkan capresnya. Hal ini karena PDI-P adalah partai terbesar di Indonesia. “Tentu langkah-langkah PDI Perjuangan menjadi perhatian dari partai koalisi,” kata Baidowi, Senin (9/1). Pria yang akrab disapa Awiek itu menuturkan, PDI-P bahkan bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden sendirian tanpa berkoalisi. Oleh karena itu, PPP menunggu kejutan apapun yang akan disampaikan Megawati Soekarnoputri. Kejutan tersebut, kata dia, akan memengaruhi peta koalisi Pemilu 2024. “Tentu kejutan-kejutan dari PDI itu haknya PDI yang saya kira setiap langkah PDI akan diperhitungkan dengan partai politik lainnya sebagai lawan tanding pada Pemilu 2024 mendatang,” ujar Sekretaris FPPP DPR itu.
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali memprediksi, tidak ada yang spesial dari kejutan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P. Kalaupun Megawati mengumumkan nama capres PDI-P, Ali menduga nama yang diumumkan antara Ketua DPR Puan Maharani atau Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. “Ya kan enggak ada yang spesial. Kalau toh (Megawati) mengumumkan calon presiden ya paling yang diumumkan Ganjar atau Puan,” ujar Ali, Senin (9/1). Orang dekat Sirya Paloh ini mengatakan, pada prinsipnya, Nasdem menghargai apa pun keputusan PDI-P. Sebab, PDI-P adalah partai politik pemenang Pemilu 2019 yang pasti memiliki pengaruh. Ali menegaskan, Nasdem tidak pernah memilih lawan untuk Pilpres 2024. Saat ini, mereka mencalonkan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024. “Kita kan terus berjuang untuk memenangkan hati rakyat saja kan,” kata Ali.
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya menunggu kejutan yang akan disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam HUT ke-50 PDI-P. Yoga menduga, kejutan yang akan disampaikan oleh Megawati terkait pencapresan. “Kalau Mas Hasto bilang ada kejutan, maka bisa jadi PDI-P akan mengumumkan capresnya,” kata Yoga, Senin (9/1). Juru Bicara PAN ini mengatakan, apabila kejutan tersebut adalah pengumuman capres-cawapres PDI-P, maka akan menjadi bagian penting dari peta kompetisi di pilpres. Dirinya tak memungkiri, keputusan Megawati akan memengaruhi semua parpol. “Bukan hanya PAN. Sikap politik PDI Perjuangan adalah kunci yang menentukan konfigurasi politik di pilpres 2024,” jelasnya.
Ketua DPP PKB Daniel Johan ragu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan capres yang akan diusungnya, Selasa (10/1). “Banyak media yang menyampaikan seperti itu (PDI-P umumkan capres besok). Tapi kalau melihat pengalaman-pengalaman yang ada, rasanya belum ya,” ujar Daniel, Senin (9/1). Namun, Daniel mengatakan, apabila benar Megawati menyampaikan kejutan besok, maka itu akan menjadi kejutan yang besar. Daniel menyebut PKB menanti kejutan yang akan diberikan PDI-P. “Itu menjadi kejutan besar yang benar-benar suprise. Tapi apa iya akan umumkan capres? Kita tunggu saja apa pun kejutannya bila memang ada,” ucapnya.
4. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, pengumuman capres PDI-P banyak ditunggu oleh parpol lain. Alasannya, PDI-P merupakan parpol pemenang Pemilu 2019 yang memiliki daya tarik paling tinggi saat ini. “Jadi memang akan terjadi ‘gempa’ politik andai benar PDI-P mendeklarasikan capres yang ditunggu-tunggu publik,” sebut Ari, Senin (9/1). Menurut Ari, pengumuman capres PDI-P sangat mungkin mengubah koalisi parpol yang sudah terbentuk saat ini. “Memungkinkan koalisi baru akan terbentuk lagi andai capres yang diumumkan PDI-P benar-benar sesuai harapan publik. Mengingat tujuan koalisi adalah meraih kemenangan, maka siapa sosok yang diumumkan PDI-P menjadi penting,” ujarnya. Dalam pandangannya, figur capres yang mesti dipilih Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri harus memenuhi sejumlah standar. Di antaranya, memiliki rekam jejak kerakyatan yang teruji. “Parameter elektabilitas juga menjadi poin penting karena mendengar cuplikan aspirasi calon pemilih,” ungkapnya.
5. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Adi Prayitno menilai, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan didukung oleh parpol koalisi pemerintah bila diusung oleh partainya pada Pilpres 2024. Menurutnya, baik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun Koalisi Gerindra-PKB akan mendukung bila Ganjar diberi mandat oleh Megawati Soekarnoputri sebagai capres. “Saya kira sangat mungkin, karena KIB selalu dikaitkan sebagai sekocinya Ganjar Pranowo,” kata Adi Prayitno, Senin (9/1). “Kan narasi politik yang berkembang andai Ganjar tak bisa maju (lewat PDI-P), sangat mungkin maju lewat KIB,” ungkapnya. Meski begitu, jadi atau tidaknya Koalisi Perubahan dibentuk juga akan turut mempengaruhi pencalonan Ganjar.
Adi menyebut, jika Koalisi Perubahan gagal terbentuk, maka sangat mungkin Pilpres 2024 hanya diikuti oleh orang kepercayaan Presiden Jokowi. ‘’Beda ceritanya kalau poros perubahan yang digagas Nasdem, PKS, Demokrat terbentuk. Sangat mungkin partai-partai koalisi pemerintah ini solid bersatu, karena ada poros perubahan yang harus dilawan bersama,” kata Adi. Dengan tidak terbentuknya Koalisi Perubahan, kans mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai capres kian kecil. Sehingga, menurut Adi, PDI-P akan berkoalisi dengan KIB untuk mengusung Ganjar, dan Gerindra-PKB mencalonkan Prabowo Subianto. “Tapi Prabowo atau Ganjar jika head to head ini kan semua orangnya Jokowi. Bagi Jokowi tidak persoalan karena tidak terlampau rumit membayangkan bahwa legacy politiknya pasti dilanjutkan untuk 2024 ke depan,” imbuhnya.
Sebaliknya, Adi Prayitno mengatakan, kesempatan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menjadi capres terbuka lebar jika Anies Baswedan gagal maju Pilpres 2024. PDI-P pun tak punya keraguan mengusung Puan jika Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat gagal terbentuk. Karena, tak ada poros oposisi pemerintah yang mesti dilawan. “Kalau Anies tidak dapat tiket, PDI-P sangat confident untuk mengusung Puan Maharani, karena PDI-P berhitung, siapapun yang dilawan adalah teman-teman koalisinya juga,” ujarnya. Dalam pandangannya, Puan sangat mungkin dipilih Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang juga ibunya sendiri, untuk mengikuti kontestasi perebutan kursi RI-1. Alasannya, Puan merupakan cucu Soekarno dan mesti melanjutkan trah politik founding father tersebut. “Saya termasuk yang meyakini bahwa Puan mendapatkan proporsi yang mayoritas, dan penting di internal PDI-P untuk bisa diusung maju capres,” tandasnya. “Apapun judulnya, Puan itu adalah putri mahkota, apapun judulnya Puan putri Megawati, dan yang paling penting trah politik Soekarno. Kalau itu tidak diselamatkan ya trah politik Soekarno ke depan agak rumit,” papar dia.
6. Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati memprediksi, tak ada pengumuman nama calon presiden (capres) dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan hari ini. Sebab, umumnya PDI-P mendeklarasikan ihwal pencapresan menjelang detik-detik terakhir pendaftaran. Sementara, pendaftaran capres dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 baru dibuka pada Oktober mendatang. “Saya belum melihat ke arah sana (pengumuman capres). Karena memang kultur PDI-P yang tidak mau tergesa-gesa soal hal ini,” kata Wasisto, Senin (9/1). Wasisto menduga, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum mengambil keputusan terkait pencapresan. Capres partai banteng disinyalir masih berkutat pada dua nama, antara Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Keduanya disebut-sebut sebagai figur yang mampu mewakili PDI-P. Sebagai putri Megawati, Puan mewarisi darah Soekarno. Sementara, Ganjar Pranowo mewakili kuatnya narasi ideologi nasionalisme PDI-P di samping tingginya elektabilitas. Menurut Wasisto, peluang Puan dan Ganjar menjadi calon RI-1 dari PDI-P untuk Pemilu 2024 masih sama besar. “Jadi memang keduanya sama-sama mewakili darah biologis dan ideologis dari PDI-P sendiri. Saya pikir untuk saat ini masih berimbang,” ujarnya.
7. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menyiapkan kader terbaiknya jika diminta Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan menteri. Dia mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan memberikan kader terbaik sesuai kriteria yang diminta presiden. “Tetapi kita juga melihat bahwa reshuffle harus dilakukan dengan kalkulasi yang cermat dan harus betul-betul membawa perubahan di dalam peningkatan kinerja pemerintah,” tegas Hasto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (9/1). Dia mengucapkan syukur ketika ditanya soal kemungkinan kadernya akan ditarik masuk ke kabinet. Kendati demikian, Hasto menuturkan, partainya tak berhak mencampuri urusan reshuffle. Sebab, terkait reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. “Tapi semua adalah keputusan dari presiden,” ujarnya lagi.
8. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat kembali tembak Nasdem. Ia mengatakan, Partai Nasdem sudah tak sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi. Djarot mengatakan, pengusungan Anies Baswedan yang disebutnya sebagai antitesis Jokowi adalah bentuk dari ketidaksejalanan Nasdem dengan pemerintah. “Kita melihat Partai Nasdem ini kelihatannya sudah tidak lagi nyaman dan sejalan dengan visi-misi Pak Jokowi dengan mengusung calon yang disebut oleh kader Nasdem sebagai antitesis Pak Jokowi,” kata Djarot di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (9/1). Padahal, PDI-P menginginkan program-program Jokowi yang belum tuntas agar dilanjutkan presiden berikutnya. “Keberlanjutan pembangunan ini menjadi satu bagian sangat penting. Dan tentunya ini juga menjadi bahan pertimbangan presiden bahwa normal kalau Pak Jokowi menginginkan penggantinya itu mampu melanjutkan program-program yang belum tuntas selama kepemimpinan Pak Jokowi,” jelasnya. Di sisi lain, Djarot mengakui, memang tidak semua program Jokowi berjalan baik, namun hal itu bisa diperbaiki.
9. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal polemik sistem pemilu proporsional tertutup. Menurut JK, sistem pemilu saat ini yang menerapkan proporsional terbuka sudah benar, tapi memang harus dihindari soal negatifnya. Namun, JK tidak menjelaskan sisi negatif yang dimaksud, ia hanya mengibaratkan ‘jeruk makan jeruk’. “Tapi kemudian timbul negatifnya yang terbuka itu, ‘jeruk makan jeruk’,” katanya, Senin (9/1). JK mengklaim dirinya yang mengusulkan sistem Pemilu proporsional terbuka. “Dulu kan tertutup ya. Pertama kali yang mengusulkan terbuka saya. Supaya orang mengetahui orang yang dia pilih,” kata JK lagi. Dengan sistem proporsional terbuka, calon anggota legislatif berkampanye sendiri. “Kalau tertutup, itu cenderung calon tidak perlu berkampanye. Partainya yang berkampanye, jadi segala macam kegiatan dan ongkos oleh partai,” tutur JK. Seperti diberitakan sebelumnya, delapan Parpol menyatakan sikap menolak Pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Kedelapan Parpol itu adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat PKS, PAN dan PPP. Namun, dalam pertemuan itu hanya dihadiri tujuh partai politik, sementara Partai Gerindra berhalangan hadir.
Partai Demokrat (PD) yang tergabung dalam delapan partai politik di parlemen menilai penolakan pemilu sistem proporsional tertutup didasari oleh kekhawatiran mundurnya demokrasi hingga pengkhianatan reformasi. Demokrat tak ingin ada perubahan cara main pemilu yang sudah berjalan sejak 2009. “Pernyataan politik bersama ini menjadi penting untuk menegaskan pentingnya menjaga sistem pemilu terbuka proporsional tetap dipertahankan, tak ada akrobatik konstitusi yang mengutak-atik mekanisme pemilu yang sudah berjalan sebelumnya,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Senin (9/1). Kamhar yakin Mahkamah Konstitusi atau MK mampu menyerap aspirasi Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau coblos nama calon anggota legislatif (caleg). Demokrat mewanti-wanti MK menjaga amanah reformasi. “Kami menghormati sepenuhnya proses yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi. Kami percaya MK akan mencermati dengan seksama aspirasi yang berkembang. “Sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi dan merupakan anak kandung reformasi tentu memiliki imperatif moral menjaga amanah reformasi serta membangun dan menjaga kualitas demokrasi,” ujarnya.
10. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku tidak diundang ke acara peresmian kantor Bappilu Gerindra, Sabtu (7/1) lalu. Walau begitu, Sandiaga enggan memperpanjang polemik. “Ya saya tidak ingin memperpanjang polemik tapi jangankan diundang di Jakarta, di Yogyakarta aja saya datang apalagi kalau di Jakarta pasti saya datang,” kata Sandiaga, kemarin. Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, untuk pengurus inti partai, biasanya memang tidak mesti datang karena ada undangan resmi. “Jadi di Gerindra itu kan tidak sama dengan partai-partai lain, terutama untuk pengurus inti partai. Bahwa kegiatan-kegiatan itu kan kita informasikan tidak berbentuk undangan resmi,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Senin (9/1). Dasco menjelaskan, semua pengurus inti Partai Gerindra hadir, meski tidak diundang dengan undangan resmi. Namun, khusus Fadli Zon, memang tidak bisa hadir lantaran sedang menjalankan tugas di luar negeri. “Tapi kan ini ya lihat saja kemarin. Semua hadir di acara itu, kecuali Pak Fadli Zon, memang sedang tugas negara ke luar negeri dalam rangka diplomasi parlemen,” tuturnya. “Kalau yang ngomong ketua DPC atau PAC, ‘oh saya enggak diundang’, ya itu wajar,” imbuh Dasco.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, sindiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal kader yang keluar jalur merupakan kode bagi Sandiaga Uno agar tidak bermain ‘dua kaki’. Pasalnya, Sandiaga Uno yang melakukan manuver di belakang Prabowo berpotensi membelah suara Gerindra. Hal tersebut tentu dapat mengganggu konsentrasi Gerindra yang ingin memenangkan Prabowo sebagai Presiden di tahun 2024. “Ini menjadi kode kepada Sandi atau kader Gerindra lainnya agar tak bermain dua kaki atau bermanuver di belakang dirinya jelang Pilpres 2024,” ujar Agung, Senin (9/1). “Karena bisa membelah suara partai sekaligus mengganggu konsentrasi atau rencana memenangkan Prabowo sebagai Presiden dan Gerindra di pileg,” sambung dia. Agung menekankan, sindiran yang Prabowo sampaikan secara terang-terangan itu jelas mengarah ke Sandiaga.
11. Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tidak mempertentangkan hukum nasional dengan hukum Islam. Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan kuliah umum untuk santri-santri dari Universitas Ibrahimy di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Senin (9/1). Mahfud menyampaikan, orang sering membenturkan hukum nasional dengan hukum Islam. Padahal, hukum-hukum nasional salah satunya bersumber dari hukum Islam dan semua prinsip-prinsip hukum nasional sudah lama ada di dalam hukum Islam. “Kadang orang alergi dan membenturkan, padahal asas-asas hukum nasional salah satu sumbernya dari hukum Islam,” ujar Mahfud dalam siaran pers Kemenko Polhukam, kemarin. Ia mencontohkan, hukum pidana dan hukum perdata, dulu awalnya adalah code penal dan code civil yang dibuat pada zaman kaisar Napoleon Bonaparte.
12. Kompolnas angkat bicara terkait kasus anggota Polres Pamekasan yang diduga menjual istrinya ke perwira polisi. Kompolnas memandang kasus ini memalukan. “Jika benar, tindakan anggota selaku suami yang menjual istri secara seksual itu sungguh mengagetkan, memalukan, dan jelas-jelas mencoreng nama baik institusi. Tindakan pelaku selaku suami sungguh biadab, sadis, bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Selasa (10/1). Poengky menyebut sang pelaku patut dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Dia berharap oknum tersebut langsung dipecat dari institusi Polri. Bahkan, perwira yang turut terlibat diminta untuk bertanggung jawab.
“Oleh karena itu pelaku layak diproses pidana dengan dijerat pasal-pasal & UU berlapis, termasuk UU KDRT, UU TPKS, dan KUHP, agar pelaku nantinya dapat dijatuhi hukuman maksimal oleh majelis hakim,” katanya. “Selain pidana, pelaku juga harus diproses kode etik dan dikenai sanksi pemecatan. Selain pelaku, pemeriksaan baik pidana maupun kode etik, harus menjerat pula kawan-kawan pelaku yang tega membeli kepuasan seksual yang dijual pelaku yang tega mengorbankan istrinya,” tambahnya. Lebih lanjut, Kompolnas memandang oknum-oknum tersebut tidak pantas menjadi anggota Polri. Dia berharap Polda Jatim mengusut kasus ini secara transparan dan profesional. “Orang-orang seperti itu tidak layak menjadi anggota Polri. Kami berharap Polda Jatim memproses kasus ini secara profesional dengan dukungan scientific crime investigation, transparan, dan mandiri. Perlindungan kepada korban dan anak korban perlu dilakukan oleh pimpinan, agar tak ada ancaman dari para pelaku kepada mereka,” ujarnya. (HPS)
