HOT ISU HARI INI, PAN USUNG GANJAR-ERICK SEBAGAI CAPRES-CAWAPRES 2024

oleh
oleh

Ganjar Pranowo-Erick Thohir (net)

Isu menarik hari ini, Ketum PAN Zulkifli Hasan mengusung Ganjar Pranowo – Erick Thohir sebagai capres dan cawapres 2024. Namun, ia menyerahkan keputusan pencalonan itu kepada Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan capres yang akan diusung partainya berasal dari kader internal.  Isu menarik lainnya, bakal capres Anies Baswedan mengajari cara berpolitik santun, ia meminta para pendukungnya tidak menyebarkan hoaks serta memaki pihak yang menyerangnya. Sebanyak 38 DPW PKS se-Indonesia meneken surat komitmen untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lakukan mutasi terhadap 92 Pati dan Pamen di Korps Bhayangkara. Bharada Richard Eliezer dipenjara di Lapas Salemba, Jakarta selama 18 bulan mulai hari ini, Senin (27/2). Rafael Alun Trisambodo resmi mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) sejak Jumat (24/2) lalu, namun Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, LHKPN Rafael harus tetap diselidiki. Pernyataan Gubernur Lemhannas Andi Widjojanto yang mengusulkan pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dipercepat sebelum masa kampanye Pemilu 2024 dinilai melampaui kewenangan dan sangat politis. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengusung Ganjar Pranowo – Erick Thohir sebagai capres dan cawapres 2024 lewat pantun. “Jalan jalan ke Simpang Lima. Jangan lupa membeli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama. Insya Allah Indonesia tambah Jaya,” kata Zulhas di hadapan Presiden Jokowi dan 2.400 peserta kader PAN yang menghadiri Workshop dan Rakornas Pemenangan Pemilu PAN, di Hotel Padma Semarang, Minggu (26/2).  Namun, Zulhas menyerahkan keputusannya kepada Jokowi yang disebut sebagai panglima tertinggi. “Tapi itu kata Panglima Perang, keputusan ada di panglima tertinggi,” katanya. Zulhas mengaku membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PPP untuk lanjutkan ide dan gagasan Jokowi.

Dalam pidatonya, Zulhas juga mengibaratkan PAN seperti sosok dalam kisah pewayangan, Werkudoro yang menjadi palima perang melawan kejahatan. Werkudoro dinilai memiliki karakter yang jujur, ulet, tegas, adil, dan tidak pernah putus asa dan menghindari tantangan pertarunagn. “Oleh karena itu menghadapi pemilu 2024, PAN ingin seperti Werkudoro yang bekerja keras, ulet, tanpa lelah terus berjuang agar pemiku nanti PAN sukses menambah suaran dan kursi kita di DPR Insyallloh,” ungkap Zulhas.

Dalam pidatonya, Zulhas juga menyebut rambut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kian memutih. Menurutnya, rambut putih Ganjar itu karena dirinya terus bekerja keras untuk rakyat. “Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, keliatan rambutnya tambah putih. Itu alami sebagaimana tanda-tanda dari Presiden. Karena beliau kerja keras siang malam karena beliau bekerja keras memajukan masyarakatnya,” kata Zulkifli disambut tepuk tangan kader. Zulhas juga mengucapkan selamat atas kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyebut Erick sudah seperti saudara sendiri dan dianggap kader PAN. “Selamat datang Menteri BUMN Erick Erick Thohir yang baru terpilih sebagai Ketum PSSI, karena saudaraku Erick Thohir sudah anggap sebagai kader partai,” jelas dia.

 

2. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan capres yang akan diusung partainya pada Pilpres 2024 berasal dari kader internal. “Kalau PDI Perjuangan, calonnya dari internal. Kalau partai lain yang sudah mencalonkan, dari kader luar partai, maka kita ada perbedaan dan perbedaan itu hal yang biasa dalam demokrasi. Tak perlu dipertentangkan,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (26/2) tanpa mengungkapkan siapa kader internal PDIP yang bakal menjadi capres 2024. Ia hanya menjelaskan kader partai penting diusung jadi capres lantaran partai memiliki tujuan dalam berorganisasi. “Karena tujuan kita berpartai untuk mendorong kader kader partai ditempatkan pada jabatan penting dan strategis setelah dipersiapkan di sekolah partai dan penugasan kader kader partai,” ujarnya. Dari penjelasan Hasto tersebut, banyak yang menganalisa PDIP akan calonkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden periode 2024-2029.

 

3. Presiden Jokowi menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) tengah berupaya mendekati Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Jokowi menyampaikan itu di hadapan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas, Ganjar Pranowo, serta ribuan kader PAN yang menjadi peserta Rakornas PAN, di Semarang, Minggu (26/2). Mulanya Jokowi menjelaskan soal nihilnya kursi PAN di DPR dari Jawa Tengah pada Pemilu 2019 lalu. Ia menyebut ini merupakan penurunan, lantaran pada pemilu-pemilu sebelumnya, PAN selalu berhasil mendapatkan kursi. Jokowi pun berkelakar dan mempertanyakan alasan Zulhas Cs memilih Semarang sebagai arena Rakornas partainya. Ia menduga, hal ini dilaksanakan sebagai strategi PAN mendekati Ganjar.

“Tadi malam saya bertanya-tanya, ini kenapa ya, Rakornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah. Jawabannya saya udah punya sekarang, strateginya, oh ini strategi udah, mendekati Pak Ganjar,” ujar Jokowi. Ucapan Jokowi ini membuat gelak tawa para peserta Rakornas. Menurut Jokowi, guna mengamankan suara partai pada Pemilu 2024, PAN juga berupaya mendekati bupati dan wali kota dengan menghadirkan mereka di Rakornas. “Mendekati bupati, wali kota, dihadirkan. Sudah betul. Selain basisnya tadi sebut Pak Ketua PWM, Ketua PWM Jateng. Ya, bener,” ujar Jokowi.

 

Jokowi mengapresiasi langkah PAN yang menggandeng kelompok milenial berusia di bawah 40 tahun menjadi kadernya. Pujian itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan pada Workshop Nasional PAN yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2). Menurut Kepala Negara, langkah PAN menggandeng selebritis Verrel Bramasta dan pegiat media sosial asal Jawa Timur, Tom Lee, sebagai kader merupakan langkah yang tepat.  Pada Pemilu 2024 mendatang, pemilih akan didominasi oleh kalangan milenial berusia di bawah 40 tahun. “Milih milih seperti ini PAN sangat, sangat jeli, saya melihat,” pujinya.

 

4. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir balik Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani yang menyebut PDIP menerapkan gaya politik feodal karena menutup pintu Kerjasama dengan Koalisi Perubahan. Menurut Hasto, gaya politik feodal adalah ketika sebuah partai politik hanya percaya pada keluarga dan mengedepankan keluarga di atas segalanya. Dengan gaya itu, mereka biasanya melupakan mekanisme demokratis dengan mengabaikan proses kaderisasi partai. “Feodal itu kalau hanya percaya pada keluarga dan mengedepankan keluarga di atas segalanya. Struktur elite Partai yang mengedepankan kekerabatan dan menafikan sistem demokratis di internal partai itulah yang disebut feodal. Jadi menepuk air di dulang, kepercik muka sendiri,” ucap Hasto, Sabtu (25/2).

Hasto menyebut, kerja sama dengan partai dalam urusan capres dan cawapres tak bisa dipaksakan. Menurut dia, PDIP menghormati keputusan Partai NasDem, Demokrat, dan PKS yang mendukung pencapresan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. “Kerja sama politik itu dalam rangka capres dan cawapres itu tidak bisa dipaksakan. Ketika Nasdem, Demokrat dan PKS sudah menetapkan Anies Baswedan sebagai capres, PDI Perjuangan menghormati itu, mengingat kami mengusung calon dari internal Partai,” katanya.

Sebelumnya, Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai gaya politik PDIP yang eksklusif tersebut hanya cocok pada sistem feodal. Kamhar menyebut  tak berlebihan menilai Hasto sebagai politisi feodal. “Gaya politik eksklusif yang berkarakter arogan seperti ini hanya relevan pada sistem politik feodal. Tidak berlebihan jika disematkan predikat Hasto politisi feodal,” kata Kamhar, Sabtu (25/2). Pada era politik modern, kata dia, gaya politik yang eksklusif dan arogan tidak relevan, apalagi dalam konteks bernegara dengan tingkat kompleksitas masalah yang tinggi. Menurut Kamhar, kolaborasi dan kerja sama mestinya diutamakan. Karena itu sulit dimengerti jika saat ini masih ada politisi yang berpandangan sempit.

 

5. Bacapres Anies Baswedan mengajari cara berpolitik santun kepada pendukungnya. Ia meminta semua pendukungnya tidak menyebarkan kabar bohong atau hoaks serta memaki pihak lain yang menyerangnya. Permintaan itu disampaikannya dalam pidato di depan ribuan kader PKS dalam Apel Siaga Pemenangan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (26/2). “Saya sampaikan lagi, yang mendukung dalam perjuangan ini, kerja ke depan kita tak perlu bikin hoaks, kita tak perlu memaki mereka yang menyerang, tak perlu mengarang-mengarang dan melebih-lebihkan capaian,” kata Anies.

Anies meyakinkan pendukungnya percaya diri dengan rekam jejak dan rekam gagasan yang telah diberikan kepada rakyat selama ini. Ia juga meminta agar pendukungnya merangkul dan santun ketika berjuang memenangkan Pemilu 2024. “Orang yang percaya diri tak akan terprovokasi dan goyah bila direndahkan pihak lain. Itulah kita. Sanggup?” tanya Anies yang langsung dijawab sanggup oleh para kader PKS.

 

Bacapres Anies Baswedan mengenang terpilihnya SBY pada Pilpres 2004 dalam Apel Siaga Pemenangan PKS di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (26/2). Ia mengklaim kemenangan SBY membawa perubahan dan perbaikan di Indonesia. PKS, kata dia, turut andil dalam memenangkan SBY pada Pilpres 2004 lantaran menjadi partai pertama yang bergabung koalisi SBY-Jusuf Kalla. “Di tahun itu, tahun 2004, PKS adalah partai yang pertama kali bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden RI 2004, dan apa hasilnya? Kemenangan. Apa yang terjadi sesudah kemenangan itu? Perbaikan dan perubahan,” kata Anies. Mantan Gubernur DKI ini mengaku senang bisa menghadiri Apel Pemenangan PKS.

Anies menilai semangat para kader PKS mengingatkan pada suasana pada Pilpres 2004 di mana SBY menjadi pemenangnya. “Ribuan kader PKS yang membara semangatnya begitu terasa menghangatkan suasana pagi ini, semangat ini mengingatkan kita semua pada suasana hampir 20 tahun yang lalu menjelang Pilpres 2004,” ujarnya. “Perjalanan yang dipupuk melalui perjuangan hingga mengakar dalam dan bertumbuh tinggi. Perjuangan kita saat itu seakan seperti yang kecil melawan raksasa,” kata Anies.

 

Sebanyak 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia meneken surat komitmen untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Penandatangan surat komitmen tersebut dilakukan dalam Rakernas PKS hari kedua di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/2). “Sebelum komitmen ini saya tandatangani, saya minta kesediaan saudara-saudara sekalian. Apakah saudara sekalian bersedia untuk membantu target DPP?” ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang langsung dijawab kompak para pimpinan DPW yang hadir di rakernas tersebut dengan menyerukan, “Bersedia!”

Syaikhu menyatakan, sebagai Presiden PKS dirinya mendapat target agar partainya mendapat minimal 15 persen suara DPR pada Pemilu 2024. Target itu sesuai mandat Musyawarah Nasional (Munas) PKS kelima. Teranyar, hasil Musyawarah Majelis Syura PKS ke-8 dirinya mendapat mandat untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024. “Kemudian ditambah lagi kemarin Musyawarah Majelis Syura yang ke-8, memberikan amanah kepada DPP untuk memenangkan bacapres Anies Rasyid Baswedan dalam Pilpres 2024,” kata Syaikhu.

 

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menegaskan partainya menolak praktik politik uang dalam Pemilu 2024. Hal ini ditegaskan Salim dalam Apel Siaga Pemenangan PKS yang digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (26/2) yang dihadiri Anies Baswedan. “Untuk itu, pada Apel Siaga Pemenangan pemikiran kita tegaskan PKS menolak politik uang dan menggantinya jadi politik pelayanan, politik pemberdayaan,” kata Salim. Ia juga menolak kriminalisasi kepada pihak tertentu dengan alasan politis. Baginya, penegakan hukum harus sama kedudukannya untuk beri keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Seluruh warga sama kedudukannya di hadapan hukum, baik presiden atau tukang tambal ban, baik pengemudi ojol atau konglomerat, baik jenderal, kopral atau bharada, semua harus tunduk,” ujarnya.

 

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan, partainya berkomitmen untuk melanjutkan program pemerintah Jokowi. Janji itu disampaikannya dalam pidato politik pada acara Rakernas PKS, Sabtu (25/2). Syaikhu menyatakan PKS akan mengusung prinsip perubahan dan keberlanjutan jika dipercaya memimpin dan menang dalam pemilu mendatang. “Insyallah kita akan membangun Indonesia dengan prinsip perubahan dan keberlanjutan,” kata Syaikhu. “Pemerintah boleh berganti namun kesinambungan dalam pembangunan tidak boleh terhenti,” tambahnya.

Menurut Syaikhu, capaian pembangunan pemerintah dari periode ke periode harus dilanjutkan dan ditingkatkan. Capaian pembangunan itu harus dilengkapi dengan inovasi pada aspek lain yang belum optimal. Syaikhu menambahkan bangsa yang besar tak pernah melupakan sejarah para pendiri dan pendahulunya. Ia mengatakan sejak era Presiden pertama RI Sukarno hingga Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, semuanya memiliki capaian dan prestasi.

 

6. Mantan Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH Said Aqil Siraj menegaskan, bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan adalah seorang pribadi yang nasionalis dan agamis. Hal itu bisa dilihat dari latar belakang keluarga Anies yang berpendidikan. “Saya mengenal secara dekat. Anies itu nasionalis dan agamis. Tak perlu diragukan. Kakeknya kan Pahlawan Nasional,” katanya saat menerima Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Aktivis Nahdliyin Nusantara (PeranNU) di kediamannya, Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (26/2). Kiai Said Aqil Siradj menjelaskan, pendapat tersebut tidak ada hubungannya dengan dukung mendukung Capres 2024. “Ini hanya pendapat pribadi saja, tidak berkaitan dengan politik apapun,” ujarnya lagi.

Silaturrahim itu dihadiri Dewan Penasehat PeranNU Ukies M Urip, Ketua Dewan Pengarah PeranNU Effendy Choirie yang juga politisi NasDem, Ketua Umum DPP PeranNU Andi Jamaro Dulung yang mantan Ketua PBNU era KH Hasyim Muzadi, Sekjen PeranNU Mulyadin Permana, dan pengurus DPP PeranNU lainnya, diantaranya Syamsudin Pay, Bambang Sunaryo, Ustad Munawar, Maruf Asli. Adapun PeranNU adalah relawan pendukung Anies sebagai capres 2024.

 

Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan partainya tak mempersoalkan bila cawapres yang mendampingi Anies Baswedan adalah tokoh di luar partai koalisi. Ia hanya mensyaratkan, sosok cawapres tersebut harus memiliki dukungan elektoral yang baik untuk membantu Anies. “Selama capresnya setuju dan merupakan dukungan elektoral yang bagus, why not?” kata Aboe di kawasan Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (26/2). Aboe juga tak mempersoalkan bila cawapres Anies bukan berasal dari kader PKS. Ia mengaku bakal menyambut siapapun nantinya sosok cawapres Anies tersebut. Baginya, persoalan cawapres akan diserahkan kepada Anies untuk memilihnya sendiri. “Kita sudah tidak hambatan berhubungan dengan Anies dan wakilnya. Wakilnya tergantung Pak Anies, siap untuk menerima, jalan barang ini” kata Aboe.

 

Partai Demokrat akan deklarasi paket komplit Anies setelah ada cawapresnya. ‘’Pernyataan sikap resmi Partai Demokrat yang mendukung Mas Anies Baswedan sebagai capres telah diambil sebelumnya dan disampaikan ke publik pada tanggal 26 Januari yang lalu. Selanjutnya untuk deklarasi paripurna atau paket komplit akan dilakukan setelah Mas Anies menetapkan bacawapresnya. Jadi deklarasinya sudah satu paket sekaligus bacapres dan bacawapresnya,” kata Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Minggu (26/2). “Terkait cawapres, Partai Demokrat sebelumnya telah menyampaikan pandangan yang disampaikan langsung oleh Mas Ketum AHY bahwa perkara ini diserahkan sepenuhnya ke bacapres Mas Anies Baswedan. Kita akan senantiasa menghormati itu,” kata Kamhar.

 

Waketum Partai NasDem Ahmad Ali sepakat dengan Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi yang tak masalah bakal cawapres Anies bukan dari kader parpol. “Akan lebih bagus kalau kemudian itu berasal dari luar partai. Karena kenapa? Nah tentunya kita bicara koalisi perubahan ini kan semangatnya koalisi setara, koalisi setara itu artinya tidak ada pimpinan koalisi, tidak ada ketua kelas,” kata Ali, Minggu (26/2). Ali mengatakan semua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam Koalisi Perubahan. NasDem, tambah Ahmad Ali, juga tidak merasa lebih besar karena partai yang lebih awal mendeklarasikan Anies sebagai bacapres. “Semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam koalisi ini, tidak ada yang merasa lebih besar atau NasDem lebih awal mengusung Anies terus kemudian merasa lebih dari yang lain, tidak, jadi kita memiliki kedudukan setara,” jelasnya.

 

7. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lakukan mutasi terhadap 92 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di Korps Bhayangkara. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/498/II/KEP/2023 tanggal 26 Februari 2023 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Dalam telegram itu, Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri dimutasi ke posisi barunya sebagai Irwasum Polri Posisi Irwasum yang sebelumnya dijabat Komjen Pol Agung Budi Martoyo yang kini menjadi Pati Itwasum Polri dalam rangka pensiun.

Sementara Kabaintelkam yang baru diisi oleh Irjen Pol Wahyu Widada yang sebelumnya mengisi jabatan As SDM Kapolri. Kapolri juga menunjuk Irjen Pol Dedi yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Humas Polri mengisi posisi As SDM Kapolri. Sedangkan posisi Kadiv Humas yang ditinggalkan Dedi akan diisi oleh Brigjen Pol Sandi Nugroho yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Jianstra SSDM Polri.

 

8. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Hutabarat, Bharada Richard Eliezer dieksekusi di Lapas Salemba, Jakarta selama 18 bulan mulai hari ini, Senin (27/2). “Menurut info dari Kejari Selatan besok ya, ke Salemba,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana ketika dikonfirmasi, Minggu (26/2). Dalam perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada Bharada E pidana kurungan 1 tahun dan enam bulan penjara. Seperti diketahui, Richard Eliezer (Bharada E) juga diberikan hukuman administratif berupa mutasi dan demosi selama satu tahun oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

 

9. Rafael Alun Trisambodo resmi mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) sejak Jumat (24/2) lalu. Pengunduran diri itu dilakukan usai Menkeu Sri Mulyani mencopot dirinya dari jabatan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. “Benar (mengundurkan diri dari ASN),” ujar Rafael. Dalam surat bermeterai yang dia kirimkan, Rafael menyadari, penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tidak benar dan merugikan banyak pihak. Untuk itu, dia meminta maaf kepada seluruh keluarga D dan berharap korban bisa segera pulih serta sehat kembali. Rafael pun mengundurkan diri sebagai ASN di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan anaknya. “Bersama ini, saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak mulai Jumat, 24 Februari 2023. Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tulis Rafael.

 

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, LHKPN Rafael Alun Trisambodo harus tetap diselidiki meskipun yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari ASN. “Meski bapaknya sebagai pejabat Kemenkeu sudah diberhentikan, kemudian minta pengunduran diri, menurut saya, itu tidak menghilangkan proses hukum bila mengundurkan diri,” kata Mahfud, dilansir dari Kompas TV, Sabtu (25/2). Menurut Mahfud, kasus anaknya itu telah berproses hukum pidana. Begitu pula untuk proses administrasi terhadap Rafael usai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jika memang ada kasus hukum yang dilakukan seperti penghimpunan dana yang tidak sah, pencucian uang, pengelapan pajak orang, kemudian dinikmati juga, menurut Mahfud, itu harus diteruskan. “Bila itu terjadi, kalau benar, sekali lagi kalau benar LHKPN, itu tidak masuk akal, supaya diselidiki. Kalau ada tindak pidana, jangan pandang bulu karena kalau sudah mundur, itu ditutup tidak bisa,” ujar Mahfud.

 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, saat ini KPK sedang mengumpulkan keterangan mengenai sumber kekayaan Rafael. “Pengunduran diri Rafael diduga untuk menghindari proses di KPK,” kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2). Ia mengingatkan, jangan sampai pemeriksaan asal usul kekayaan Rafael urung dilaksanakan karena pengunduran diri tersebut. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri dan mendapatkan persetujuan presiden sesaat sebelum menjalani sidang etik di Dewan Pengawas (Dewas). “Sehingga Dewan Pengawas KPK kehilangan objek pemeriksaan,” tutur Boyamin. Ia meminta Menkeu Sri Mulyani menolak pengunduran diri Rafael sebagai ASN pada DJP. Rafel harus tetap menjadi ASN di DJP meskipun tidak menyandang jabatan apapun di Kementerian Keuangan maupun kementerian lainnya.

 

10. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih mendorong pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dengan memasukkan delik tentang kekayaan yang tidak wajar (illicit enrichment) dan memperdagangkan pengaruh (trading in influence), sebagai perbuatan yang masuk dalam kategori pidana. Menurut Yenti, jika unsur kekayaan yang tidak wajar masuk ke dalam beleid itu, maka kasus penyelenggara negara dengan harta fantastis seperti pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo bisa langsung diselidiki. “Kita dorong Indonesia, pemerintah dan DPR, segera merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Segera masukkan illicit enrichment dan trading in influence untuk menjadi bagian dari undang-undang,” kata Yenti, Sabtu (26/2). Menurut Yenti, Indonesia sudah harus memasukkan kekayaan yang tidak wajar dan memperdagangkan pengaruh sebagai bagian dari tindak pidana korupsi karena sudah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC). Selain itu, kata Yenti, jika delik kekayaan yang tidak wajar dimasukkan ke dalam UU Pemberantasan Tipikor maka akan memudahkan penyidik mengusut harta tak wajar para pejabat.

Yenti Garnasih sarankan KPK bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang mencurigakan. Yenti menyampaikan hal itu terkait kasus transaksi mencurigakan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya disebut sudah melaporkan transaksi janggal Rafael ke KPK pada 2012. Bahkan di dalam LHKPN disebutkan Rafael yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Umum dengan golongan eselon III mempunyai harta mencapai Rp 56,1 miliar. “KPK kalau enggak sanggup konfirmasi ya minta bantuan atau limpahkan ke polisi. Bareskrim. Kan bisa. Kalau sudah menemukan kejanggalan seperti itu gerakan harus cepat. Apalagi ini berkaitan dengan dugaan kejahatan keuangan ya. Penegakan hukum enggak kenal Sabtu-Minggu,” kata Yenti. Menurut Yenti, kerja sama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna menangani kasus-kasus semacam ini. Apalagi laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi dari 11 tahun lalu tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

 

11. Pernyataan Gubernur Lemhannas Andi Widjojanto yang mengusulkan pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dipercepat sebelum masa kampanye Pemilu 2024 dinilai melampaui kewenangan dan sangat politis. “Lemhannas itu lembaga pendidikan, janganlah masuk politik. Enggak usah seperti jadi politikus,” kata pengamat intelijen Soleman B. Ponto, Minggu (26/2). Menurut mantan kepala Badan Intelijen strategis (BAIS) TNI itu, Undang-Undang TNI sudah jelas mengatur tentang batas usia pensiun dan mekanisme pergantian panglima. Soleman mengatakan, mekanisme pergantian panglima sudah diatur sedemikian rupa bahkan dengan anjuran terjadi rotasi di antara ketiga matra supaya membentuk TNI yang profesional dan tidak terlibat dalam politik. “(Panglima) TNI itu mau siapa saja itu sudah ada aturannya. Undang-undangnya sudah bilang begitu. TNI sudah bekerja dengan baik, profesional, enggak usahlah diseret-seret ke politik,” ujar Soleman lagi. Sebelumnya, Andi menyampaikan waktu ideal pergantian Panglima TNI adalah 3 bulan sebelum masa kampanye Pemilu 2024. Alasan Andi adalah hal itu berkaitan dengan operasi pengamanan tahapan kampanye yang dimulai pada 28 November 2023. “Tidak ideal karena kedua pejabat bintang empat itu pensiun pada saat kampanye Pemilu sudah terjadi, sudah dilakukan,” ujar Andi dalam acara forum komunikasi di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (22/2).

 

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai dalih kampanye Pemilu 2024 tidak bisa menjadi alasan untuk mempercepat pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. “Pensiun itu ukurannya undang-undang. Jika undang-undang bilang pensiun ya harus pensiun. Tidak dapat tahun Pemilu dijadikan alasan,” kata Feri, Minggu (26/2). Menurut Feri, pengamanan menjelang Pemilu 2024 justru dilakukan oleh Polri sehingga tugas TNI tetap menjadi militer professional, yakni menangkal ancaman dari luar. “Urusan keamanan Pemilu ya dibantu kepolisian. Sementara jika pun wilayah pertahanan teritorial negara terancam menjelang atau dalam pelaksanaan pemilu tidak berarti masa jabatan panglima harus diperpanjang,” ujar Feri.

 

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mestinya tidak mengganggu stabilitas politik jelang Pemilu 2024. Menurut dia, kondisi saat ini berbeda dengan situasi Orde Baru di mana militer punya andil dalam pemenangan pemilu. “Kita harus move on dari kondisi masa Orde Baru, di mana militer saat itu selain berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator, juga punya andil signifikan dalam pemenangan Golkar di pemilu (saat itu),” ujar Khairul, Sabtu (25/2). Dia melanjutkan, saat ini Indonesia sudah 25 tahun berada di masa reformasi. Sehingga narasi-narasi yang mengundang persepsi maupun bertendensi pada upaya menarik-narik TNI untuk cawe-cawe pada agenda politik praktis dan bukan politik negara adalah narasi usang. “Dan mestinya tak lagi cukup relevan,” tutur Khairul. Oleh karenanya dia menyarankan agar kelak pengisian jabatan Panglima TNI dan KASAd dilakukan dengan lebih bijaksana dan berwawasan jauh ke depan.

 

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menilai masa pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman tak perlu diundur hanya karena terlalu mepet dengan kampanye Pemilu 2024. “Usia pensiun kan tergantung lahirnya. Jadi itu obyektif saja. Tidak perlu mengundurkan masa pensiun apalagi mengundur pemilu,” ujar Sukamta, Sabtu (25/2). Sukamta menjelaskan, selama ini, TNI menjadi organisasi yang paling mapan sistem regenerasinya di Indonesia. Menurut dia, siapapun yang memimpin TNI, kapanpun dilakukan pergantian pemimpin, tidak akan menjadi masalah. “Organisasi maupun prajurit akan terus berjalan dengan baik,” ujarnya.

 

12. Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menyatakan rekomendasi Kemenag tidak lagi menjadi syarat mengurus paspor untuk umrah. Pencabutan rekomendasi Kemenag tersebut tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal Pelayanan Penerbitan Paspor RI Bagi Jemaah Haji dan Umrah Nomor IMI-GR.01.01-0070 tanggal 22 Februari 2023. Kemenag menyampaikan, syarat penggunaan rekomendasi pengurusan paspor umrah dari Kemenag yang dicabut merupakan kewenangan imigrasi. “Pihak Imigrasi memang yang mempersyaratkan itu. Jadi kalau itu dicabut kembali, sudah sesuai kewenangannya. Semoga bisa memudahkan jemaah,” ujar Jubir Kemenag Anna Hasbie, Minggu (26/2).

 

13. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Senin (27/2) pukul 13.00 WIB. Perkara Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 ini diadukan Muhammad Fauzan Irvan. Fauzan mendalilkan, Hasyim bersikap tidak mandiri karena mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan berkaitan dengan kemungkinan pemilihan legislatif (pileg) kembali ke sistem proporsional tertutup. Pernyataan yang dilontarkan Hasyim dalam pidatonya pada Catatan Akhir Tahun 2022 tersebut dinilai “menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi pemilih”. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkap Sekretaris DKPP, Yudia Ramli, dalam keterangan tertulis, Minggu (26/2). Ketua dan anggota DKPP akan memimpin sidang, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan. Fauzan Irvan, Direktur Eksekutif Nasional Prodewa, sebelumnya melaporkan Hasyim ke DKPP pada awal Januari 2023. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id