Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto (net)
Isu menarik pagi ini, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membantah terlibat kasus dugaan korupsi terkait tata kelola program MBG yang saat ini diusut Kejagung. Fitroh menegaskan sama sekali tidak mengenal Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN yang menjadi tersangka dan disebut mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama. Bantahan serupa disampaikan Wamendagri Bima Arya dan Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini. Yahya membantah terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan, Presiden Prabowo Subianto tidak akan melindungi nama-nama besar yang disebut Sony Sonjaya ada di balik dugaan korupsi MBG. Berikut isu selengkapnya.
1. Bola salju kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG yang menumbangkan tiga Pimpinan BGN terus menggelinding. Yang menarik, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membantah terlibat kasus dugaan korupsi terkait tata kelola program MBG yang saat ini diusut Kejagung. Fitroh menegaskan sama sekali tidak mengenal Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN yang menjadi tersangka dan disebut mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama. “Saya tidak kenal secara personal dengan Sony dan saya tidak pernah komunikasi untuk minta titik dapur, apalagi membeli titik karena saya tidak bisnis dapur,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (10/6).
Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya mencermati isu yang sedang berkembang. Kata dia, setidaknya ada dua informasi yang beredar di berbagai media sosial. Informasi pertama menyebut sejumlah pihak dikaitkan dengan perkara MBG, satu di antaranya ialah pimpinan KPK. Informasi kedua disebut relatif lebih lengkap, karena menyebut sumber serta dugaan peran para pihak dalam perkara MBG. Namun pada informasi yang kedua ini tidak ada unsur pimpinan ataupun insan KPK dalam daftar nama yang beredar. “Kami mengimbau masyarakat selalu mencermati dengan baik dan proporsional setiap informasi yang beredar di media sosial, yang belum teruji kebenarannya,” kata Budi melalui keterangan tertulis.
Budi menyampaikan Fitroh tidak mempunyai hubungan dengan Sony Sonjaya. Sementara untuk yayasan yang dikaitkan dengan program MBG, itu sudah dibentuk jauh-jauh hari sebelumnya. “Pak Fitroh Rochcayanto tidak mengenal saudara Sony Sonjaya,” ucap Budi. “Kemudian terkait yayasannya sudah dibentuk jauh sebelum adanya program MBG. Yayasan ini fokus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” lanjut Budi seraya menegaskan Fitroh juga tidak pernah menerima ataupun mendapatkan manfaat materiil dari aktivitas yayasan tersebut.
Wamendagri Bima Arya juga membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Nama Bima sebelumnya beredar dalam daftar lebih dari 20 nama di media sosial. Ia diklaim ikut terlibat dalam kasus korupsi MBG dari pihak Sony Sonjaya. Bima menjelaskan berdasar Keppres No.28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, diatur beberapa tugas dari Kemendagri. Salah satunya adalah memfasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan MBG bersama pemerintah daerah dan BGN.
Bima mengaku berkoordinasi dengan pimpinan BGN dan para Kepala Daerah untuk menyelesaikan persoalan lapangan. “Termasuk masalah di titik terpencil yang juga jadi tugas kemendagri. Ada juga laporan dari teman-teman Kadin terkait pelaksanaan MBG di daerah yang perlu ditindaklanjuti,” kata Bima saat dihubungi, Rabu (10/6). Bima mengatakan koordinasi dengan pimpinan BGN sebelumnya tak terkait kepentingan pribadi, apalagi sampai memiliki dapur MBG. “Tidak ada kepentingan pribadi, apalagi sampai memiliki dapur. Saya hanya bertemu dan berkoordinasi dengan pimpinan BGN di rapat koordinasi resmi,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini membantah terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG. Yahya juga membantah anggota Komisi IX lainnya terlibat dalam dugaan korupsi. “Tidak benar, semua anggota Komisi IX tidak terlibat korupsi di BGN. Itu infonya hoaks,” kata Yahya saat dihubungi, Rabu (10/6). Selain Yahya, nama lain yang tersebar di media sosial adalah anggota Komisi IX Irma Chaniago. Irma juga membantah informasi keterlibatan itu.
Partai Demokrat mengeluarkan klarifikasi terkait pengaitan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam unggahan yang beredar di media sosial di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG. Demokrat menegaskan AHY tidak memiliki hubungan dengan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang belakangan mengaku telah menyebut lebih dari 20 nama kepada penyidik. Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya unggahan yang mencantumkan frasa ‘2 orang kolonel usulan AHY’ dalam daftar nama yang dikaitkan dengan kasus tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan AHY tidak mengenal sosok Sony Sonjaya. AHY juga tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan yang bersangkutan. “Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, kemarin. “AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata imbuhnya.
2. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan, Presiden Prabowo Subianto tidak akan melindungi nama-nama besar yang disebut Sony Sonjaya ada di balik dugaan korupsi MBG. “Jadi, tidak ada pengecualian seperti kata Bapak Presiden mau eksekutif, mau legislatif, mau yudikatif kali ini ya sama saja dalam proses hukum,” kata Qodari di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/6). Qodari mengatakan hal itu menanggapi pengajuan justice collaborator (JC) eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan melaporkan lebih dari 20 nama dalam korupsi tersebut.
Menurut Qodari, keputusan terkait permohonan justice collaborator yang diajukan mantan Wakil Kepala BGN itu sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan Kejagung, terdapat dua kelompok persoalan dalam kasus tersebut. Pertama, dugaan pengadaan barang dengan harga yang tidak sesuai. Kedua, dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG. “Nah kemudian apakah nama-nama yang diajukan itu masuk kelompok pertama atau kelompok kedua kan tentu harus diklasifikasi dan semuanya kan adanya di Kejaksaan Agung,” ucap dia.
Qodari menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG harus diproses sesuai hukum yang berlaku. “Ya diproses saja secara hukum. Tidak peduli dari eksekutif atau dari legislatif atau dari yudikatif. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya tentunya harus diproses sebagaimana mestinya,” kata Qodari di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/6). Menurut dia, tidak ada perlakuan khusus bagi pihak tertentu dalam penegakan hukum. Semua pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Banyak Sosok Belum Tersentuh, Peluang Sony Sonjaya Jadi ”Justice Collaborator” Artikel Kompas.id “Seperti kata Bapak Presiden. Mau eksekutif, mau legislatif, mau yudikatif kali ini ya sama saja dalam proses hukum,” tegas dia.
3. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya telah menyetorkan 26 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Menurut pengacara Sony, Krisna Murti, puluhan nama-nama besar itu telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Jampidsus Kejagung. “Sudah kita sampaikan ke penyidik, sudah ada di BAP,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/6).
Namun, Krisna belum membeberkan lebih jauh ihwal siapa saja sosok yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi MBG itu. Ia hanya mengatakan, ke-26 nama tersebut berasal dari beragam lembaga di tingkat eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Krisna menyebut 26 nama yang disampaikan kepada penyidik tersebut baru sebagian. Karena itu, tidak menutup kemungkinan daftar nama itu masih akan bertambah pada pemeriksaan lanjutan. “Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja,” tuturnya.
Dikatakan, semua bukti komunikasi juga tercatat dengan jelas dalam ponsel milik Sony yang saat ini sudah disita penyidik. Krisna mendorong bukti percakapan tersebut dibuka ke publik. “Jadi semua bukti-bukti itu ada di dalam, semua bukti chat itu ada di dalam HP yang saat ini disita oleh penyidik. Misalkan nama A berkomunikasinya dengan klien saya, si B juga, semua. Jadi semua bukti itu ada di dalam HP klien saya dan itu harus dibuka,” tuturnya.
Penyidik Kejagung mengaku telah menerima surat permohonan pengajuan JC yang diajukan Sony dan tengah mempelajarinya. “Sudah diterima suratnya dan sedang dipelajari,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi kepada wartawan, Rabu (10/6). Syarief mengatakan pihaknya masih belum memutuskan apakah akan menerima atau tidak permohonan JC yang diajukan Sony. Ia juga mengatakan tidak ada batasan waktu bagi penyidik dalam proses penelaahan pengajuan JC. Syarief hanya mengatakan pihaknya juga akan mempertimbangkan barang bukti yang telah didapat sebelum memutuskan status JC Sony.
4. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum dapat memastikan penggantian dana talangan yang telah dikeluarkan sejumlah investor untuk pembangunan SPPG. “Oh belum tentu (dananya diganti), ya saya enggak mengatakan uangnya akan diganti. Karena kan ini akan ditata ulang ya, tentunya juga pasti ada langkah-langkah konkret lah dari BGN,” kata Dudung dalam konferensi pers di KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).
Pernyataan itu disampaikan Dudung menanggapi keluhan sejumlah investor yang mengaku telah mengeluarkan dana talangan untuk membangun titik-titik SPPG berdasarkan SK yang diterbitkan pejabat lama BGN, dalam hal ini eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan eks Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya. Menurut Dudung, persoalan tersebut banyak terjadi pada proyek SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia mengatakan sejumlah titik sebelumnya ditetapkan melalui SK yang kemudian dijadikan dasar oleh investor untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan. Dudung menjelaskan para investor meyakini proyek tersebut akan berjalan karena lokasi SPPG telah ditentukan. Dengan dasar itu, mereka mengajukan pinjaman ke bank dan mulai membangun fasilitas dapur MBG.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim, SPPG yang dimiliki Polri memiliki kualitas yang sangat baik dalam mengawal program MBG. “Alhamdulillah terkait dengan isu MBG yang menimbulkan pro dan kontra, di satu sisi karena ini dianggap pemborosan, Polri bisa hadir untuk kemudian tampil menjadi SPPG yang bisa menunjukkan SPPG dengan kualitas yang baik,” kata Sigit dalam sambutannya di Rakorwas Kompolnas, Ancol, Jakarta, Rabu (10/6). Sigit menyebut kualitas yang dimiliki SPPG Polri juga menuai pujian dari Presiden Prabowo Subianto. “Pada saat yang lain keracunan, Polri menunjukkan yang baik dan mendapatkan apresiasi dari Bapak Presiden,” ujarnya. Tidak hanya itu, Kapolri menambahkan, kualitas pengelolaan gizi oleh instansinya juga menarik perhatian organisasi internasional.
5. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta para mahasiswa untuk selalu tertib dalam menjalankan aksi unjuk rasa. Hal ini disampaikan Sigit saat merespons seruan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk menggelar Reformasi Jilid II bila pemerintah tidak memenuhi tuntutan untuk mengatasi pelemahan rupiah. “Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib,” kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6). Kapolrimemastikan akan menjaga penyampaian aspirasi masyarakat tetap berlangsung dengan kondusif. “Kami Polri tentunya akan terus menjaga agar apapun bentuk kegiatan penyampaian aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang tertib dan itu menjadi tujuan kita bersama dengan situasi yang ada,” ujarnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi juga merespons BEM Seluruh Indonesia (SI) yang mengultimatum pemerintah agar memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia dalam waktu 18 hari. Prasetyo menyampaikan, Istana menerima aspirasi dari mahasiswa tersebut. “Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah,” ujar Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6) lalu. Prasetyo mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, publik melihat pemerintah betul-betul bekerja sama dan bekerja keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian. Hanya saja, Prasetyo mengakui, mengatasi masalah ekonomi tidak mudah, mengingat dipengaruhi oleh banyak faktor.
Sebelumnya sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendorong pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa juga mempertimbangkan menggelar demonstrasi besar-besaran bertajuk Reformasi Jilid II bila tuntutan tidak dipenuhi.
Aliansi BEM SI wilayah Jawa Tengah memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki nilai tukar rupiah yang melemah hingga kisaran Rp18 ribu per dolar AS. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mahasiswa mengancam menggelar aksi bertajuk Reformasi Jilid 2. Ultimatum tersebut disampaikan BEM SI regional Jawa Tengah melalui unggahan Instagram akun @bem_si dan @storyrakyat_ pada Minggu, 7 Juni 2026 lalu.
Dalam unggahan itu, BEM SI se-Jawa Tengah memberi waktu 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki nilai tukar rupiah. Tuntutan serupa juga disampaikan saat aksi di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah di Semarang pada Jumat, 5 Juni 2026. Mahasiswa menyoroti pelemahan rupiah yang telah jatuh ke kisaran Rp18 ribu per dolar AS. Selain nilai tukar, mereka juga membahas pembengkakan fiskal, pengangguran, dan kenaikan harga kebutuhan hidup.
6. KPK tangkap lima orang ASN BPK yang diduga menerima suap dalam kasus Bupati Muara Enim pada Selasa (9/6) lalu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penangkapan tersebut merupakan lanjutan dari kasus dugaan suap Bupati Muara Enim Edison yang terjaring OTT, Senin (8/6) lalu. “KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di BPK,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (10/6).
Budi mengatakan, kasus ini berawal dari temuan BPK terkait dengan pengadaan barang, salah satunya Smart TV di Pemkab Muara Enim. Dia mengatakan, materi tersebut sedang didalami KPK dari 6 orang yang ditangkap dalam OTT Bupati Edison, dan 5 ASN BPK yang ditangkap pada Selasa kemarin. Sampai saat ini, 11 orang yang diamankan masih diperiksa secara intensif dan status hukumnya akan diputuskan pimpinan KPK hari ini. “Selanjutnya penyidik akan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada oknum-oknum di Badan Pemeriksa Keuangan,” tegas Budi.
KPK menyebut, Bupati Muara Enim nonaktif, Edison diduga memberikan suap kepada pihak-pihak di BPK melalui perantara. “Bukan (diberikan langsung Edison), tapi melalui pihak perantara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (10/6). Budi menjelaskan, ada dua perkara terkait Bupati Edison, yaitu pertama, kasus dugaan penerimaan suap dalam proyek pengadaan barang di Pemkab Muara Enim. Kedua, pemberian suap atas temuan BPK terkait pengadaan barang di Pemkab Muara Enim. “Sehingga ini pada intinya dua perkara yang berkaitan namun memang berbeda. Yang satu suap terkait dengan pengadaan, yang satu suap terkait dengan temuan BPK di Pemkab Muara Enim,” ujarnya.
7. Mantan Presiden SBY menyambut baik kondisi nilai tukar rupiah dan IHSG yang menguat secara signifikan dalam dua hari terakhir, 9-10 Juni. Nilai tukar rupiah Rp18.141 per dolar AS pada Selasa (9/6) pagi. Kemudian kembali menguat di level Rp17.912 per dolar AS pada perdagangan Rabu (10/6) pagi. Sementara itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 82,58 poin atau naik 1,44 persen ke level 5.829 pada awal perdagangan pagi kemarin. “Selamat dan terima kasih untuk negara dan pemerintah. Semoga ini merupakan awal dan pertanda baik ~ “a good beginning”,” kata SBY lewat akun resmi Twitter-nya, @SBYudhoyono, Rabu (10/6).
SBY mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki sumber daya politik dan ekonomi untuk mengatasi tekanan ekonomi yang terjadi saat ini. Menurutnya, masih tersedia opsi dan solusi dari otoritas moneter dan fiskal sehingga pemerintah berhasil menghentikan proses pelemahan Rupiah dan IHSG yang terjadi secara berturut-turut dalam jumlah yang besar. “Itulah sebabnya kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia, tentunya bersinergi dengan pemerintah, menjadi salah satu faktor positif dalam menghentikan rontoknya Rupiah dan IHSG,” ujarnya.
8. Presiden Prabowo Subianto memprediksi Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045, tapi ada syaratnya. “Algoritmanya sudah ada, hitungannya sudah ada. Kalau kita pandai dan kita cerdas, 2045 kita ekonomi keempat terbesar di dunia saudara-saudara,” ucap Prabowo di Munas XVIII HIPMI di Lampung, Rabu (10/6). Menurutnya, Indonesia bisa menjadi negara ekonomi terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat, dan India.
“Ya yang muncul nanti nomor satu Tiongkok, nomor dua Amerika Serikat, nomor tiga India, nomor empat Republik Indonesia,” kata Prabowo lagi. Di hadapan para anggota HIPMI, Prabowo mengatakan dirinya akan terus memantau situasi tahun 2045, jika masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. “Pada saat itu 2045 adalah 19 tahun lagi kan? 20 tahun lagi ya. Ya 20 tahun lagi saudara-saudara berada di puncak kariermu. Saya nanti di Hambalang monitor kalian di bawah. Kalau belum dipanggil Yang Maha Kuasa,” ucap Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus punya mobil buatan dalam negeri. “Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri,” tegas Prabowo lagi. Menurutnya, Indonesia sudah mulai merintis mobil buatan anak bangsa. Bahkan, kini TNI sudah memakai mobil produk dalam negeri. “Presidenmu, presidenmu, saya, sekarang pakai mobil buatan rakyat Indonesia sendiri,” ujarnya. Prabowo mengungkap alasan menggunakan mobil Maung buatan dalam negeri. Sebagai Presiden RI, Prabowo harus menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Suka tidak suka karena saya Presiden saya harus kasih contoh, saya harus pakai mobil buatan anak-anak Indonesia,” kata Kepala Negara.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, undangan dari Donald Trump, Vladimir Putin, hingga Xi Jinping harus sama-sama dipenuhi sebagai konsekuensi dari politik luar negeri Indonesia yang tidak punya musuh. “Saya tanya kepada saudara ya karena ada, ada yang sok lebih pintar dari segala-galanya ya sudah. Bayangkan saya sebagai Presiden Indonesia, saya dipilih oleh rakyat untuk menjaga rakyat Indonesia,” kata Prabowo di Munas XVIII HIPMI di Lampung, Rabu (10/6).
Prabowo bercerita, negara besar kerap mengundang Presiden RI untuk datang ke negaranya, seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, hingga China. Sebagai Kepala Negara, tentu Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif harus menghormatinya. “Sekarang kalau ada negara super power ya katakanlah Presiden Trump mengundang saya ke Amerika, berani saya enggak datang? Hah? Kalau Presiden Amerika Serikat ngundang Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia enggak hadir, ah coba aja,” lanjut dia.
Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan tanggapan publik yang mempersoalkan banyaknya kunjungan luar negeri yang ia lakoni sebagai presiden. Pasalnya, Prabowo menyebutkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi juga sering disalahkan oleh publik karena jarang mengadakan kunjungan luar negeri selama menjabat. “Jadi, ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan ya kan ‘Jokowi enggak pernah ke luar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri’,” kata Prabowo di Munas XVIII Hipmi di Bandar Lampung, Rabu (10/6).
“Saya sering ke luar negeri, (dibilang) ‘Prabowo sering ke luar negeri’. Aneh. Sebenarnya tidak ada masalah gitu, bener enggak,” lanjutnya. Menurut Prabowo, situasi geopolitik saat ini telah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketika Prabowo Bela Diri soal Kunjungan Luar Negeri Artikel Kompas.id “Situasi mungkin berubah, sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung,” ujarnya.
9. Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan perkembangan Sekolah Rakyat kepada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman di Gedung KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6). Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menyampaikan beberapa poin penting terkait program Sekolah Rakyat, termasuk perkembangan pembelajaran yang telah berlangsung selama hampir 11 bulan. “Saya hari ini melaporkan perkembangan pembelajaran Sekolah Rakyat yang sudah berlangsung lebih dari 10 bulan atau bahkan hampir 11 bulan,” kata Gus Ipul usai bertemu Dudung. Ia juga melaporkan adanya peningkatan jumlah siswa Sekolah Rakyat tahun ini. “Tahun lalu kita mengalokasikan 15.000 lebih siswa Sekolah Rakyat. Tahun ini lebih dari 32.000 yang akan diterima sebagai bagian dari siswa Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan seluruh keluarga siswa Sekolah Rakyat mendapatkan paket bantuan sosial hingga bedah rumah, untuk membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan. “Seluruh keluarga siswa mendapatkan paket bansos lengkap, PKH, sembako, PBI JK (BPJS -red), dan juga ada 10.000 rumah tidak layak huni orang tua siswa diperbaiki, dan tentu ini bekerja sama dengan Pak Maruarar, Menteri PKP,” ujar Saifullah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (10/6). Selain bantuan sosial dan perbaikan rumah, kata Saifullah, pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi bagi orangtua siswa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Seluruh keluarganya mendapatkan bantuan modal pemberdayaan dan menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
10. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat untuk menghindari judi bola selama gelaran Piala Dunia 2026 berlangsung. “Tentunya itu aturannya sudah jelas bahwa (judi bola) itu melanggar. Jadi itu tentunya harus dihindari,” kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6). Ia menuturkan, pertandingan Piala Dunia mestinya disaksikan dengan suasana yang penuh sportivitas. “Jangan sampai nanti dikotori oleh hal-hal yang kemudian justru malah merusak dari semangat sportivitas itu,” ujarnya. Sigit mengungkapkan, Polri akan menggelar nonton bareng Piala Dunia di tingkat Polda hingga Polsek yang dapat diikuti oleh masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi hiburan masyarakat, sekaligus juga membantu menggerakkan ekonomi di daerah.
11. Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta memvonis 1,5 hingga 3 tahun penjara terhadap empat anggota BAIS TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Dari empat pelaku, 2 orang divonis pecat dari kesatuan. Empat anggota BAIS TNI yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Sami Lakka. “Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidier, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu,” jelas Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (10/6).
Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun kepada Edi Sudarko. Masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain pidana pokok, Edi juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. “Terdakwa Budhi Hariyanto pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer,” jelas Fredy. Sementara Nandala Dwi Prasetya divonis dua tahun penjara. Adapun Sami Lakka dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara. Masa penahanan yang telah dijalani keduanya juga dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah menghormati vonis terhadap empat prajurit TNI yang terlibat kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. “Pemerintah menghormati penuh putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Putusan tersebut merupakan wujud independensi peradilan dalam menegakkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tanpa intervensi dari pihak manapun,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/6).
Yusril berpendapat, pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa menunjukkan adanya penilaian yang cermat terhadap tingkat keterlibatan dan kesalahan masing-masing terdakwa. Ia juga menyoroti putusan terhadap salah satu terdakwa yang bersifat ultra petita atau melebihi tuntutan, yakni menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara. “Hal ini penting agar menjadi pelajaran bagi prajurit TNI yang lain untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa,” ujar Yusril.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai vonis yang diberikan kepada empat prajurit TNI penyiram air keras kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus melecehkan keadilan. “Putusan pengadilan Mahkamah Militer II-08 di hari ini itu adalah satu bentuk pelecehan terhadap keadilan korban,” ujar Usman dalam konferensi pers di Resonansi ICW, Kalibata, Jakarta Pusat, Rabu (10/6). Usman lantas menyinggung soal salah satu bagian amar putusan yang memerintahkan pemusnahan terhadap barang bukti kasus penyiraman air keras, salah satunya tumbler. Ia menyebut hal itu merupakan bentuk obstruction of justice atau tindakan yang dengan sengaja menghalangi, merintangi, atau mengintervensi proses penegakan hukum. Sebab, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan proses investigasi kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus harus dilanjutkan.
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menilai vonis terhadap empat prajurit TNI pelaku penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus tidak berpihak kepada korban. “Kami menilai ini vonis yang tidak berpihak terhadap korban dan disusun dengan pertimbangan hukum yang tidak logis,” ujar anggota TAUD Nabil Hafizurrahman dalam konferensi pers di Resonansi ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (10/6). Menurut dia, vonis maksimal tiga tahun yang diberikan kepada salah satu pelaku sangat singkat. Pasalnya berdasarkan keterangan dokter, mata kanan Andrie Yunus yang terkena air keras berpotensi cacat permanen. Selain itu, fungsi-fungsi mata lainnya tidak berjalan secara optimal.
12. Daftar harga BBM terbaru per 10 Juni 2026 mengalami perubahan setelah Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) kini menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter. Sementara harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik menjadi Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter. Pertamina menegaskan, selain Pertamax dan Pertamax Green, harga BBM lainnya tidak mengalami perubahan. Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku mulai 10 Juni 2026: Pertalite: Rp 10.000 per liter, Biosolar: Rp 6.800 per liter, Pertamax: Rp 16.250 per liter, Pertamax Green 95: Rp 17.000 per liter, Pertamax Turbo: Rp 20.750 per liter, Dexlite: Rp 23.000 per liter, dan Pertamina Dex: Rp 24.800 per liter. (Harjono PS)
