Menteri BUMN Erick Thohir (net)
Isu menarik pagi ini, Menteri BUMN Erick Thohir laporkan satu kasus baru ke Kejagung sebagai upaya ‘bersih-bersih’ perusahaan pelat merah. Isu menarik lainnya, dua menteri Jokowi, dalam hal ini Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir tidak sejalan soal rencana pemindahan Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Luhut bilang, tak perlu dipindah, sedangkan Erick Thohir dan PT Pertamina sudah sepakat untuk memindahkan Depo Plumpang ke lahan milik PT Pelindo. Majelis Hakim PN Jakpus yang mengadili gugatan Partai Rakyat Adil Makmur dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) oleh Perludem. PDIP ragu terhadap janji Anies Baswedan akan lanjutkan program Jokowi bila menang Pilpres 2024. Demokrat tak setuju Sandiaga Uno dipilih jadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Pasalnya, Menparekraf itu dinilai bukan tokoh perubahan, tetapi tokoh kolaborator. KPK tidak pusing konsultan pajak yang jadi nominee Rafael Alun Trisambodo kabur ke luar negeri, yang penting transaksi perbankannya masih tersimpan di PPATK. Berikut isu selengkapnya.
1. Menteri BUMN Erick Thohir membawa satu kasus baru ke Kejaksaan Agung RI sebagai upaya ‘bersih-bersih’ perusahaan pelat merah. “Tadi di dalam pembicaraan kami yang pertama adalah ada satu case. Satu kasus yang rencananya akan diserahkan kepada kami dan kasus ini memang cukup menarik,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di gedung Kejagung, akarta Selatan, Senin (6/3). Namun Burhanuddin mengaku belum bisa mengungkapkan kasus baru yang dimaksud. Ia menuturkan Kejaksaan Agung perlu mendalami terlebih dahulu ihwal kasus tersebut. Di sisi lain, Erick Thohir membenarkan penyerahan temuan baru untuk ditindaklanjuti Kejaksaan Agung. Namun ia sepakat dengan Jaksa Agung untuk tidak bicara perihal kasus tersebut. “Karena harus ada pendalaman dulu baru kita bicara. Mungkin kasih waktu 1-2 minggu, mungkin Pak Jampidsus, mungkin Pak Wamen Tiko menyampaikan kalau sudah dapat laporan tertulis dan detailnya,” kata Erick Thohir.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan nilai aset Jiwasraya yang sudah diserahkan sebesar Rp 3,1 dalam bentuk surat berharga atau saham. Tahun ini masih ada Rp 1,4 triliun yang masih dalam proses penyerahan. “Ini yang perlu kita sinkronisasikan supaya jangan penyelesaian dari Jiwasraya tertunda karena penyelesaian aset dari administrasi saja,” kata Erick. Ia mengatakan masih ada kasus Jiwarsaya yang mesti diselesaikan, termasuk pengembalian aset-aset yang telah disita oleh Kejaksaan Agung. Enam bulan ke depan, ujar Erick, adalah momen terpenting penyelesaian Jiwasraya. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana mengatakan saat ini baru aset sitaan senilai Rp 3,1 triliun dari kasus Jiwasraya yang diserahkan ke Kementerian BUMN. Aset ini dalam bentuk surat berharga atau saham. “Bentuknya saham. Kalau dalam bentuk tanah belum karena belum ada yang dijual ya,” kata Ketut. Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis nihil terhadap Benny Tjokrosaputro selaku terdakwa perkara dugaan korupsi Asabri serta pencucian uang. Vonis nihil diberikan karena Benny sudah mendapat hukuman maksimal dalam kasus korupsi Jiwasraya.
2. Dua menteri Jokowi, dalam hal ini Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir beda sikap soal rencana pemindahan Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Luhut dengan tegas menyatakan, Depo Pertamina di Plumpang sudah sepatutnya tidak diusik dan tetap berada di posisinya sekarang. Sementara Erick Thohir dan Pertamina sudah sepakat untuk memindahkan Terminal BBM (TBBM) Pertamina di Plumpang ke lokasi yang baru. “Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan ini (depo) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” ujar Luhut di Pushidrosal TNI AL, Jakarta Utara, Senin (6/3).
Menurut Luhut masyarakat yang seharusnya sadar dengan posisinya. Pemerintah sendiri, kata dia, tidak mau lepas tangan begitu saja dan kini sedang dikaji untuk memberikan kompensasi bagi warga yang direlokasi. “Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu. Karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,” tegas Luhut. Ia menambahkan, orang yang memberikan izin kepada warga agar tinggal di kawasan depo itu tidak benar. “Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang,” kata Luhut.
3. Menteri BUMN Erick Thohir dan PT Pertamina (Persero) sudah sepakat untuk memindahkan lokasi Tangki Bahan Bakar Minyak (TBBM) Depo Plumpang, Koja, Jakarta Utara ke lahan milik PT Pelindo (Persero). Belum diketahui jelas, lahan milik Pelindo di daerah mana yang akan dipakai oleh Pertamina untuk memindahkan Depo Plumpang tersebut. “Kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke Tanah Pelindo. Kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun di akhir 2024. Pembangunan memerlukan waktu 2-2,5 tahun, artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun,” kata Erick Thohir, Senin (6/3). Terkait hal itu, pihaknya meminta dukungan Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat karena pemindahan Depo BBM Plumpang ini menjadi bagian dari perlindungan masyarakat. “Pak Presiden dan kami meyakini hal ini penting, maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina,” ujar Erick. Buffer Zone, kata Erick, tidak hanya untuk kilang atau TBBM Plumpang, melainkan juga untuk Kilang Balongan, Semarang. Namun, khususnya untuk Plumpang, ajan diberikan jarak seluas 50 meter dari tutup pagar. “Tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Keamanan jadi prioritas kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan,” tandas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan dua opsi solusi bagi permasalahan kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Hal itu diungkapkan Presiden saat berkunjungan ke Posko Pengungsian di Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA) Plumpang, Jakarta Utara, Minggu, (5/3). Adapun dua opsi solusi yang disebut Jokowi adalah merelokasi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang atau memindahkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang. “Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser, direlokasi,” katanya saat itu.
Jokowi menegaskan Depo Pertamina merupakan zona berbahaya yang harus jauh dari pemukiman penduduk. Karena itu, seharusnya tidak boleh ada pemukiman warga di dekat depo bahan bakar. Bila warga yang direlokasi, maka kata Jokowi, wilayah yang ditinggali sekarang akan menjadi buffer zone Depo Pertamina. Presiden meminta jajarannya untuk membuat keputusan cepat apakah warga yang direlokasi atau Depo Pertamina yang dipindahkan. “Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina & Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas. Tetapi memang zona ini harusnya zona air,” tambahnya. Jokowi menilai, harus ada fasilitas yang melindungi dari objek vital itu, Pasalnya, barang-barang yang disimpan di situ sangat berbahaya ketika berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menyebutkan, pembangunan depo BBM di Plumpang berjarak lima kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok. Sejatinya, pembangunan itu sudah sesuai Rencana Induk Djakarta 1965-1985 yang kala itu di sekitar depo masih tanah kosong dan rawa, serta tidak ada permukiman. “Dalam Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 1985-2005 pun keberadaan Depo Plumpang masih dipertahankan dan dilindungi sebagai fasilitas penting nasional,” tutur Nirwono, Senin (6/3). Menurut Nirwono, keberadaan depo berskala besar tentu memancing kedatangan para pekerja dan pendukung kebutuhan pekerja. Nirwono berujar kemunculan pendukung kebutuhan pekerja seperti warung makan, tempat tinggal sementara atau kos-kosan, kios atau pasar secara perlahan membentuk permukiman, baik itu ilegal maupun legal yang memadati ke arah depo dan sekitarnya, terutama pada periode 1985-1998 dan 2000-sekarang. “Pelanggaran mulai terjadi ketika pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di sekitar depo terus dibiarkan Pemerintah DKI Jakarta,” kata Nirwono.
Pihak Kepolisian telah meminta keterangan terhadap sembilan saksi terkait penyebab kebakaran di depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3) lalu. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut, pemeriksaan itu dilakukan di Polda Metro Jaya. “Sampai saat ini Tim Gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya masih terus bekerja dalam melakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti dan petunjuk serta telah dimintai keterangan terhadap 14 orang,” kata Ramadhan di kantornya, Senin (6/3). Ramadhan mengatakan, sebanyak 14 orang yang diperiksa itu adalah petugas dari Pertamina yang terdiri dari operator, security, supervisor teknisi, serta ada juga masyarakat sekitar. Namun demikian, ia belum memberikan informasi lanjutan soal hasil pemeriksaan itu. “14 orang ini terdiri dari operator, security, supervisor teknisi dari Pertamina dan dari masyarakat jadi jumlahnya sebanyak 14 orang yang telah dimintai keterangan,” ujarnya.
4. Tiga orang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap KPU dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) oleh Themis Indonesia Law Firm dan Perludem, Senin (6/3). Ketiganya adalah Hakim T Oyong, H Bakri, dan Dominggus Silaban. “Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut diduga melakukan pelanggaran, karena mengabulkan sebuah perkara yang bukan kewenangan absolutnya,” ujar perwakilan Perludem, Ihsan Maulana, Senin (6/3). Ihsan berpandangan, tindakan majelis hakim bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. “Oleh karena itu, dapat diduga majelis hakim yang memeriksa perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst melanggar prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim bersikap profesional,” ujar Ihsan.
Ketua Komisi Yudisial Mukti (MK) Fajar Nur Dewata bersama Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito menerima langsung pengaduan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih itu. “Siang ini KY telah menerima tim Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap putusan PN Jakpus yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan Pemilu di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata,” kata Mukti Fajar di Gedung KY, Jakarta, Senin (6/3). Mukti menegaskan, KY akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim berdasarkan tugas pokok dan fungsi KY sebagai lembaga pengawas hakim.
Sementara Joko Sasmito mengatakan, pihaknya akan lakukan pemeriksaan terhadap Ketua PN Jakpus terkait putusan yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang berimbas penundaan pemilu 2024. “Bahwa yang dilaporkan adalah hakim PN Jakarta Pusat itu sudah memenuhi syarat baru diregister, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan. Tetapi, di luar para majelis hakim, bisa saja panitera atau mungkin hakim lain yang tahu tentang masalah ini, atau juga ke Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Joko di Gedung KY, Jakarta, Senin (6/3). Joko mengatakan, pemanggilan Ketua PN Jakarta Pusat atau para hakim dan panitera dilakukan untuk mendalami laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan majelis hakim PN Jakpus.
Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) tengah menelaah putusan PN Jakpus yang kabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap KPU terkait tahapan Pemilu. Dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin T Oyong dengan anggota H Bakri dan Dominggus Silaban memenangkan gugatan Prima. Majelis hakim PN Jakarta Pusat kemudian menghukum KPU sebagai pihak tergugat untuk menunda tahapan pemilu yang telah berjalan. “Sementara ini, Bawas masih menelaah putusan,” ujar Jubir MA Suharto, Senin (6/3). Suharto yang juga Hakim Agung MA ini mengatakan, Bawas juga sedang Lakukan investigasi terkait putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat tersebut. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan dalam putusan yang dijatuhkan.
5. KPU sedang menyusun memori banding terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) nomor 757/Pdt.G/2022 yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024. “Sedang disiapkan,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Mochamad Afifuddin, Senin (6/3). Pria yang akrab disapa Afif itu mengonfirmasi, KPU sudah menerima salinan putusan secara resmi dari PN Jakpus pada Kamis (2/3) malam. “Sudah dapat (salinan putusan),” tegasnya. Afif belum menjelaskan kapan tanggal pasti memori banding bakal disampaikan ke pengadilan. Sementara itu Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menegaskan, pihaknya akan mengawal proses hukum lanjutan atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). Seperti diketahui, putusan Majelis Hakim PN Jakpus yang diketuai Hakim T Oyong dengan anggota H Bakri dan Dominggus Silaban itu, pada pokoknya menghukum KPU sebagai pihak tergugat untuk menunda tahapan pemilu yang telah berjalan. “Bahwa KY tidak berwenang untuk memeriksa putusannya, tetapi KY terus mengawasi proses upaya hukum baik banding maupun kasasi,” tegas Mukti di Gedung KY, Jakarta.
Jubir PN Jakpus Zulkifli Atjo mengatakan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap hakim telah diatur dalam Undang-undang dan Surat Edaran (SE) antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Hal itu disampaikan Zulkifli menanggapi rencana KY memanggil hakim, panitera, dan Ketua PN Jakarta Pusat terkait putusan mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan Pemilu. Pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami laporan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih soal dugaan majelis hakim PN Jakpus lakukan pelanggaran etik dalam mengadili perkara perdata yang diajukan Prima. “Pemanggilan dan pemeriksaan hakim oleh KY sudah diatur oleh Undang-undang dan surat edaran bersama antara KY dengan MA,” kata Zulkifli, Senin (6/3).
Presiden Jokowi berharap, tahapan Pemilu 2024 tetap bisa berjalan dengan baik. Presiden tegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun depan. “Sudah saya sampaikan bolak-balik, komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan di Jawa Barat pada Senin (6/3) sebagaimana dilansir dari siaran pers resmi. “Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan,” kata Jokowi. Kepala Negara juga menilai, putusan PN Jakpus yang dibacakan pada 2 Maret 2023 itu kontroversial. Akibatnya, terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Jokowi menyatakan mendukung KPU mengajukan banding atas putusan PN Jakpus. “Memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra. Tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” kata Jokowi lagi.
6. Bacapres Anies Baswedan berjanji akan lanjutkan program Presiden Jokowi apabila menang dalam Pilpres 2024. Komitmen Anies terhadap program Jokowi salah satunya terkait kelanjutkan program perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Akan tetapi, janji tersebut diragukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kata dia, program Jokowi ternyata tak diteruskan Anies saat menjabat gubernur DKI Jakarta. “Kita lihat obyektif aja, apakah di Jakarta, apakah program Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot itu dilanjutkan dengan baik oleh Pak Anies? kan rakyat bisa menilai,” kata Hasto Kristiyanto.
Namun, menurut Anies, komitmen untuk lanjutkan pembangunan IKN karena diperintah oleh UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, siapa pun presiden berikutnya, dia harus menjalankan aturan tersebut. “Kalau ini undang-undang, maka siapa pun harus melaksanakan undang-undang,” kata Anies lagi. “IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apa pun, itu sumpahnya melaksanakan undang-undang,” kata Anies seraya menambahkan, tidak akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan proyek tersebut.
7. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief tak sepakat jika Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dipilih menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Ia menyatakan, Demokrat ingin cawapres untuk Anies merupakan figur yang merepresentasikan perubahan. “Bagi Partai Demokrat, sebetulnya siapa saja yang pro perubahan berpeluang untuk menjadi cawapres,” sebut Andi, Senin (6/3). Namun, lanjut Andi, Sandi dianggap tidak memiliki semangat perubahan tersebut. Ia menilai, Sandi merupakan figur yang lebih banyak bekerja sama dengan pemerintah saat ini. Apalagi, ia merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju. “Kalau Pak Sandiaga Uno kan bukan tokoh perubahan, tapi tokoh kolaborator kan,” ucapnya.
Wacana menduetkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno sebagai capres dan cawapres 2024 dinilai mustahil karena akan terganjal restu Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi, Senin (6/3). “Saya rasa sulit menarik Sandiaga (sebagai cawapres Anies) mengingat Gerindra, partai Sandi bernaung, tidak akan memberikan restu,” kata Ari lagi. Ari mengatakan, hingga kini Sandi masih menjadi kader Gerindra dan sejak lama partai berlambang garuda itu menyatakan bakal mencapreskan sang ketua umum. Sementara, rencana pencapresan Anies didukung oleh Nasdem serta dua partai oposisi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiganya menggagas Koalisi Perubahan. Anies pun digadang-gadang menjadi saingan terberat Prabowo menuju panggung pemilu presiden mendatang.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tak mempersoalkan sikap Partai Demokrat yang menolak usulan partainya agar Sandiaga Uno menjadi pendamping Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Menurutnya, semua parpol pengusung Anies punya hak yang sama untuk menyampaikan usulan terkait pengusungan capres-cawapres. “Selama musyawarah belum diputuskan, semua bisa berwacana,” kata Mardani, Senin (6/3). Ia mengklaim, usulan untuk memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres bukan opsi utama yang diambil PKS. Sebab, bagi PKS, pilihan pertama adalah menduetkan Anies dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher. “(Prioritas utama cawapres) Kang Aher. Kan kader (PKS),” ujar Mardani. Di sisi lain, Mardani tak menampik bahwa Sandiaga merupakan figur yang dinilai dapat membawa kemenangan dalam kontestasi elektoral mendatang. Ia berpandangan, Sandi dapat mempengaruhi konstituen di wilayah Indonesia tengah dan timur.
8. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy yang pernah masuk bui mengatakan, PDI-P mengajak PPP untuk berkoalisi pada Pilpres 2024 mendatang. Ajakan itu terjadi saat dirinya bertemu Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Rabu (1/3) lalu. Romahurmuziy mengaku, pertemuan itu membicarakan banyak hal, salah satunya soal koalisi Pilpres 2024. “Tentu tidak terhindarkan kita juga membahas kemungkinan-kemungkinan koalisi karena pilpres juga sudah dekat. Ajakan koalisi kepada PPP oleh Mas Hasto sebenarnya sudah lama, sejak Plt Ketum Pak Harso (Soeharso Monoarfa),” ujar Romahurmuziy, Senin (6/3). Romahurmuziy menjelaskan, PDI-P mengajak PPP berkoalisi karena selalu mengingat amanat dari tokoh NU Maimoen Zubair kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, di mana PDI-P harus ikut menjaga PPP. Selain itu, PDI-P dan PPP juga memiliki sejarah dalam hal pencalonan. Misalnya, ketika Megawati menjadi presiden, Hamzah Haz jadi wapresnya. Begitu juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Taj Yasin dari PPP. Jadi alasannya, cukup sederhana.
9. KPK tidak pusing konsultan pajak yang diduga menjadi nominee eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo melarikan diri ke luar negeri. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, silahkan kabur, kan transaksi perbankan konsultan pajak itu masih tersimpan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Tenang, yang penting transaksi perbankannya kan masih ada di PPATK. Ini yang mau kita dalami,” kata Pahala, Senin (6/3). Pahala mengatakan, pihaknya baru mendengar kabar dugaan konsultan pajak Rafael kabur ke luar negeri. Meski demikian, pihaknya akan mencari cara untuk melakukan pemeriksaan asal usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. “Itu kan yang penting datanya ada, kalau sudah dibekukan kan itu ada rekeningnya,” ujar Pahala. Saat ini, kata Pahala, proses hukum belum berjalan. KPK masih dalam tahap pemeriksaan harta kekayaan Rafael yang terindikasi terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Oleh karena itu, pemeriksaan dengan menghadirkan pihak terkait secara langsung belum menjadi fokus KPK. “Jadi, kita bilang fisik kita belum fokus apa dia dipanggil mau apa enggak, atau dia pergi ke luar negeri, saya pikir itu,” kata Pahala.
KPK akan umumkan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pegawai pajak yang janggal pada Selasa (7/3). “Besok kita umumkan satu lagi pegawai Ditjen Pajak yang akan kita periksa LHKPN-nya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Senin (6/3). Dijelaskan, pegawai pajak tersebut masih berkaitan dengan harta jumbo Rafael Alun Trisambodo. Pengungkapan sosok itu akan dilakukan usai KPK memeriksa mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Pahala telah kantongi data dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi konsultan pajak terkait harta jumbo Rafael Alun Trisambodo.”Sudah [kantongi data]. Yang kita dapat dua,” ujarnya. Pahala mengatakan data tersebut didapat KPK usai berkoordinasi dengan PPATK. “Tadi pagi saya komunikasi dengan PPATK, jadi kita sudah tahu namanya siapa, konsultannya juga apa, kita sudah tukeran data, apa yang kita dapat dan apa yang PPATK dapat,” kata Pahala.
10. KPK mengaku kasihan, cleaning service yang namanya tercatat sebagai pemilik Rubicon yang dipakai Mario Dandy Satrio bisa dikejar-kejar orang pajak. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, hal itu bisa terjadi lantaran Ahmad Saefudin tercatat memiliki mobil seharga miliaran rupiah. “Kayak Pak Ahmad Saefudin mungkin, begitu namanya ada Rubicon sekarang dikejar orang pajak, ‘anda bayar pajak’,” kata Pahala saat ditemui di gedung ACLC KPK, Senin (6/3). Belakangan, nama Ahmad Saefudin disebut-sebut dicatut sebagai pemilik mobil Rubicon yang dikendarai anak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio. Pahala lantas mengingatkan masyarakat agar tidak meminjamkan atau memberikan namanya sebagai nominee.
11. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar pemeriksaan terhadap hakim konstitusi Saldi Isra, Senin (6/3). “Hakim konstitusi yang terakhir diperiksa hari ini adalah Prof Saldi,” kata Ketua Majelis Kehormatan MK I Dewa Gede Palguna di Gedung MK, Jakarta Pusat. Dia menjelaskan Saldi diperiksa dalam kapasitas sebagai hakim yang membacakan putusan 103/PUU-XX/2022. Palguna mengatakan pemeriksaan Saldi sama seperti hakim konstitusi lainnya, karena putusan itu mengikat untuk semua. Demikian pula hakim konstitusi yang memberikan dissenting opinion atau berbeda pendapat. “Kami perlu mendengarkan keterangan apakah mereka menyadari adanya perubahan itu,” ujar Palguna yang juga eks Hakim Konstitusi itu. (HPS)
