Menhan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, Menhan Prabowo Subianto mengakui, dalam hal memimpin negara dirinya harus belajar dari Jokowi. Ketum Partai Gerindra itu juga mengungkap alasan presiden kerap mengajak dirinya kunker ke daerah, Prabowo menduga Jokowi ingin mendidiknya urus negara. Isu lainnya, Elit PKB bilang, ancaman Ketum PKB Muhaimin Iskandar soal koalisi PKB dan Gerindra bakal bubar jika Prabowo duet dengan Ganjar Pranowo itu serius, bukan main-main. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengusulkan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dipisah dari Kementerian Keuangan. KPK temukan 15 pucuk senjata api dalam operasi penggeledahan di rumah pengusaha Mahendra Dito S atau Dito Mahendra. Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Driyarkara, Franz Magnis Suseno mengkritik parpol yang lebih sibuk mengurus koalisi dan pencalonan presiden tanpa mengemukakan gagasan berarti menjelang Pemilu 2024. Anies Baswedan menyebut pemilu bukan untuk meneruskan pemerintahan sebelumnya, tetapi untuk menengok lagi tujuan awal didirikannya sebuah negara. Berikut isu selengkapnya.
1. Ada hal menarik saat Menhan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Jokowi lakukan kunker ke Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (17/3). Dalam sambutannya, Prabowo mengaku bangga dapat bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi meskipun dalam dua kali pilpres (2014 dan 2019, red), Jokowi menjadi rivalnya. Secara terus terang Prabowo mengaku, tidak ada yang salah dalam keputusannya bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Dia bahkan sangat bersyukur dan bangga terhadap Jokowi. “Saya sebagaimana kalian ketahui, saya dulu kan rivalnya Pak Jokowi. Tapi itulah, itulah, di situ bangsa lain, negara lain bingung lihat bangsa Indonesia, bingung. Bagaimana bisa, dua rival, dua tokoh kok begitu selesai pertandingan kok jadi satu, di negara lain sulit-sulit,” kata Prabowo yang disambut tepuk tangan riuh.
Prabowo lantas menceritakan kondisi di Amerika Serikat (AS) yang selama ini disebut-sebut sebagai sesepuh sistem demokrasi. Di negara itu, dua partai besar, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik, saat ini tak bisa akur bersama. “Sekarang dua partai besar ituy kalau masuk ruangan katanya lihat-lihatan. Tidak mau duduk bersama. Kita ingin memberi contoh sekarang, karena banyak negara lihat ke kita. Kalau sudah untuk kepentingan rakyat, kalau sudah untuk kepentingan bangsa dan negara, kita akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” tutur Prabowo. “Saya jadi saksi, saya melihat komitmen Pak Jokowi untuk rakyat luar biasa, beliau berpikirnya selalu untuk rakyat kecil. Saya tuh akhirnya harus mengakui dalam hal memimpin negara saya harus belajar dari Pak Jokowi,” kata Prabowo lagi.
Menhan Prabowo Subianto mengungkapkan alasan mengapa Presiden Jokowi sering mengajaknya terjun ke lapangan lakukan kunjungan kerja maupun mengikuti kegiatan lain. Prabowo menduga, mungkin Presiden Jokowi ingin mendidiknya mengurus negara. Hal itu disampaikannya saat berpidato pada acara Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalsel Jumat (17/3). “Saya dulu tentara, prajurit. Saya mengerti bertempur, saya mengerti perang. Tapi kalau urusan negara, saya sekarang banyak belajar dari Pak Jokowi,” ujar Prabowo. “Karena itu mungkin beliau bawa saya ke mana-mana. Mungkin beliau mau didik saya, saya tidak tahu, tapi kira-kira itu,” lanjutnya yang disambut tepuk tangan para peserta istigasah.
Menhan Prabowo Subianto terkejut dipeluk emak-emak pedagang saat mendampingi Presiden Jokowi cek harga pangan di Pasar Rakyat Tabalong, Kalsel, Jumat (17/3) kemarin. Pelukan itu terjadi saat Prabowo baru tiba di pasar tersebut. Seorang emak-emak bernama Siti menyambut dan memeluk erat Ketua Umum Gerindra itu. Siti mengakui sangat kagum dengan sosok Prabowo hingga merasa senang sekali bisa bertemu secara langsung dengan Prabowo, bersalaman dan mendapatkan kesempatan memeluk Prabowo. “Sangat sangat senang sekali, itu idola saya. Waktu Pak Prabowo mencalonkan presiden, saya sampe enggak jualan,” ujar Siti. “Pokoknya saya mendukung Pak Prabowo dengan senang hati meskipun ga dapat uang saya tetap mendukung Pak Prabowo,” lanjut dia. Pelukan secara tiba-tiba yang dilakukan Siti disambut Prabowo dengan senang hati. Siti mengakui, Prabowo memeluk erat dirinya. “Dia meluk saya erat sekali tadi, saya dipeluk erat dengan pak prabowo tadi, pokoknya saya biarpun ga jualan saya sudah sangat sangat senang sekali saya,” kata Siti lagi.
3. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengingatkan, pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal koalisi PKB dan Gerindra bakal bubar jika Prabowo Subianto duet dengan Ganjar Pranowo itu serius. “Ya sangat (serius) dong karena dalam koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), baik Gerindra maupun PKB, sampai saat ini tidak ada calon lain selain Cak Imin dan Pak Prabowo,” katanya kepada wartawan, Jumat (17/3). Daniel menegaskan PKB berpegang pada hasil Muktamar yang mengamanatkan Cak Imin maju Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menyebut PKB dan Gerindra yang akan menentukan capres dan cawapres, dengan Cak Imin sebagai salah satu kandidatnya. “Karena sudah menjadi koalisi yang pertama kali dideklarasikan, posisi PKB dan Gerindra akan saling menguatkan. PKB akan pegang teguh amanat muktamar. Iya sesuai keputusan deklarasi akan ditentukan kedua ketua umum, dari PKB hanya ada satu calon tunggal, Cak Imin,” ucapnya.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga menyatakan tidak ada pembicaraan soal duet Prabowo dan Ganjar di koalisi Gerindra dan PKB. Dia mengaku bingung dari mana wacana itu muncul. “Ya koalisi PKB-Gerindra masih solid dan tidak ada pembicaraan soal duet Prabowo-Ganjar. Hemat saya, munculnya duet ini juga tidak jelas asal usul dan juntrungannya. Ngapain repot,” ujar Jazilul. Anggota Komisi III DPR ini juga menyatakan PKB tetap mendorong Cak Imin maju Pilpres 2024. “Ya, sampai detik ini Cak Imin masih capres sesuai hasil muktamar Bali, jangan dianggap ancaman, itu dinamika rasional saja. Bisa terjadi, bila tidak ada titik temu. Kami tidak mau spekulasi,” ujar Jazilul.
4. Dalam Bahasa yang lebih halus, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq menyatakan, partainya akan bertanya baik-baik kepada Gerindra terkait wacana menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Langkah itu sebagai kelanjutan dari pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengancam Koalisi PKB-Gerindra bubar apabila Prabowo Subianto memilih Ganjar Pranowo sebagai pendamping pada Pilpres 2024. “Kalau itu terjadi, ternyata ada wacana lain seperti yang dikatakan oleh Hashim Djojohadikusumo (Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra), maka kita tentu akan bertanya baik-baik pada Gerindra,” kata Maman di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (17/3).
Maman menegaskan, PKB akan mencari jalan yang terbaik untuk tetap menjadikan Muhaimin berkontestasi dalam Pilpres 2024. Ia mengaku, PKB tidak pernah membelot atau tidak mematuhi kesepatan koalisi terkait pembicaraan pasangan calon (paslon). “Ketika kita komitmen dengan Gerindra, maka kita terus akan membicarakan itu dengan Gerindra. Kita tidak pernah melakukan pertemuan apapun, apalagi mengambil kesepakatan kecuali kita membicarakannya dengan Gerindra,” jelas Maman.
5. Merespons ancaman Cak Imin, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan saat ini koalisi PKB-Gerindra masih sangat solid. “Ya, insyaallah ini koalisi yang paling solid ya,” kata Habiburokhman di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (17/3). Pria yang akrab disapa Habib itu mengatakan rencana duet Prabowo-Ganjar menjadi domain dari Prabowo Subianto selaku Ketum Gerindra dan Cak Imin. Dia menyebut hanya akan mengikuti arahan dari para Ketum. “Soal penentuan, itu tentu merupakan domain Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar, beliau berdualah yang akan menentukan dan akan mengumumkan. Kalau kami ini sekedar akan mengikuti saja, samina wa athona, berbagai masukan informasi tentu beliau berdua paham dan mengelaborasi, kita tunggu saja,” kata Habiburokhman.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai PKB bisa hengkang dari Gerindra dan bergabung ke PDI-P. Menurut dia, hal itu bisa terjadi karena dua alasan. Di antaranya, Gerindra tak kunjung memberikan kepastian untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. “Kalau dia (Gerindra) masih ngotot seperti sekarang posisinya, dia akan kehilangan PKB,” ujar Firman, Jumat (17/3). Firman mengatakan, PKB sangat mungkin tertarik untuk memberi dukungan dan bergabung dengan koalisi pengusung Ganjar. Sebab, selama ini PKB punya hubungan dengan PDI-P. “Hubungannya kan tidak ada masalah sebetulnya di antara PKB dengan Ganjar. Tidak ada problem. Koalisi dengan PDI-P sudah biasa,” ucap Firman seraya menyatakan keyakinannya PKB akan lakukan manuver politik di masa akhir.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 menjadi pukulan telak bagi Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Karenanya wajar bila Cak Imin mengancam membubarkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Gerindra dan PKB. “Wacana koalisi besar Prabowo-Ganjar yang dimunculkan oleh Jokowi dalam acara panen raya di Kebumen pekan lalu, menjadi pukulan telak bagi Ketum PKB Muhaimin Iskandar,” kata Umam dalam siaran pers, Jumat (17/3).
6. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengusulkan agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai buntut persoalan yang menimpa sejumlah oknum pegawai pajak terkait harta kekayaan beberapa waktu belakangan. Ia mempersilakan usulannya itu menjadi bahan perbincangan di masyarakat dan tidak mutlak harus diwujudkan. “Tidak mutlak harus dilaksanakan. Tapi, bisa menjadi pertimbangan,” kata Fadel dalam konferensi pers di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3). “Pertanyaan yang muncul. Pak Fadel, apakah mungkin ada negara lain yang pernah melaksanakannya?” kata dia. Fadel lalu membeberkan, pemisahan urusan dari Kemenkeu sudah dilakukan sejumlah negara-negara di dunia. Sebagai contoh, Fadel menyebut, Amerika Serikat yang memiliki lembaga pajak sendiri bernama Internal Revenue Service (IRS). “IRS merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu AS,” ujarnya. Meski demikian, IRS tak sepenuhnya otonom karena masih berkoordinasi dengan Kemenkeu AS. Akan tetapi, dalam hal kewenangan untuk menentukan kebijakan, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM), mereka otonom.
7. KPK temukan 15 pucuk senjata api dalam operasi penggeledahan di rumah wirausaha, Mahendra Dito S atau Dito Mahendra. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan dilakukan di rumah Dito yang terletak di Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (13/3) lalu. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. “Dalam geledah tersebut benar tim menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis,” kata Ali saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Jumat (17/3). Selama 6 Jam Adapun 15 pucuk senjata api itu terdiri dari lima pistol berjenis Glock, satu pistol S & W, satu pistol Kimber Micro, serta delapan senjata api laras panjang. Ali mengatakan, penyidik akan mendalami lebih lanjut apakah kepemilikan senjata tersebut terkait dugaan TPPU.
Inspektorat KPK akan mengklarifikasi Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK Brigjen Endar Priantoro terkait video viral di media sosial mengenai sosok yang diduga istrinya memamerkan gaya hidup mewah. Jubir KPK, Ali Fikri tidak menjelaskan kapan klarifikasi tersebut akan dilaksanakan, ia cuma menyebut Endar akan segera diklarifikasi. Inspektorat KPK akan mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Endar. “Kami dari KPK melalui Inspektorat akan segera melakukan klarifikasi atas LHKPN dari yang bersangkutan,” kata Ali di gedung Merah Putih KPK, Jumat (17/3). Ali juga mengatakan, KPK akan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) guna menelaah ada tidaknya dugaan pelanggaran etik terkait aktivitas istri Endar di media sosial.
8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya dana Rp 45 triliun yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebagian dana tersebut disinyalir mengalir ke sejumlah politisi. Diduga, dana itu digunakan untuk membiayai pemenangan para politisi pada Pemilu 2019 lalu dan Pemilu 2024. “Dari total indikasi tindak pidana pencucian uang di kejahatan green financial itu ada Rp 45 triliun. Di mana di antaranya mengalir kepada politisi. (Digunakan) pada periode sebelumnya, Pemilu 2019. Itu diduga juga untuk persiapan pemilu selanjutnya,” kata Kepala Humas PPATK, M Natsir Kongah dalam diskusi, Jumat (17/3). Natsir mengatakan, dana Rp 45 triliun tersebut berasal dari green financial crime atau kejahatan finansial di bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta perikanan dan kelautan. Menurut penelitian PPATK, setiap periode pemilu akan muncul gejala kejahatan serupa yang polanya hampir sama.
9. Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Driyarkara, Franz Magnis Suseno, mengkritik parpol yang lebih sibuk mengurus koalisi dan pencalonan presiden tanpa mengemukakan gagasan berarti menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI bertajuk “Menyongsong Kontestasi Demokrasi; Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurani dan Berparadigma Etis” di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (17/3). “Terus terang saja sampai sekarang yang kita lihat, terutama dalam pembicaraan berbagai kombinasi capres dan cawapres, dapat membuat kita ragu-ragu,” kata Romo Magnis Suseno. “Yang terus dibicarakan hanya siapa (capres), cawapresnya siapa, dapat dukungan dari partai mana, dan sebagainya,” lanjutnya. Padahal, esensi dalam kontestasi pemilu adalah persaingan gagasan. Romo Magnis mengkritik, sebagai peserta pemilu semestinya partai peka terhadap berbagai isu yang menjadi masalah kebangsaan. Misalnya, angka kemiskinan di Indonesia yang hingga kini belum teratasi, soal kedaulatan pangan, pendidikan, dan masalah korupsi yang tak kunjung beres. Seharusnya ini menjadi fokus pembicaraan partai-partai menjelang pemilu.
10. Wapres Ma’ruf Amin berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa lebih baik dan adil sesuai harapan masyarakat setelah Anwar Usman kembali terpilih memimpin lembaga tersebut. Ma’ruf juga mengingatkan, ke depan MK harus membangun kepercayaan publik serta integritasnya. “Harapannya ke depan tentu kita semua lebih baik ya, lebih adil, lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers saat berkunjung ke Lombok, Jumat (17/3). Di sisi lain, Ma’ruf menyatakan, pemerintah tidak ikut campur dalam proses pemilihan Ketua MK. Sebab, secara aturan, pemilihan Ketua MK hanya diikuti oleh internal lembaga tersebut. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih oleh hakim MK.
11. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyebut Anies Baswedan cuma menuduh seorang menko di pemerintahan bermanuver akan mengubah konstitusi tanpa menyebut orangnya. Kalau berani, sebutkan saja sosok menko yang dimaksud. Ketahuilah, ujarnya, wacana amendemen UUD sudah tak ada lagi di MPR saat ini. Pintu untuk mengamandemen UUD di MPR sudah tertutup. ‘’Amandemen undang-undang dasar udah enggak ada lagi, pintunya sudah ditutup di MPR periode ini, maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekedar tuduhan aja,” kata Jazilul, Jumat (18/3).
Menurut Jazilul, perubahan konstitusi hanya bisa melalui MPR. Sayangnya, pintu untuk amendemen UUD 1945 sudah digembok. “Saya pikir itu hanya sekedar isu saja. Karena mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya menko. Itu wilayahnya MPR, dan sampai hari ini tidak ada, di amandemen sudah ditutup,” katanya.
12. Anies Baswedan menyebut pemilu bukan untuk meneruskan pemerintahan sebelumnya, tetapi untuk menengok lagi tujuan awal didirikannya sebuah negara. Hal dikatakan Anies saat pidato kebangsaan di depan ribuan relawan dan partai koalisinya di forum Simfoni Kebangsaan, di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jumat (17/3). Anies mengatakan tahun depan, Indonesia memasuki fase baru melalui pemilu untuk menentukan arah berikutnya. Pemilu, kata Anies, bukanlah soal menerus atau tidak meneruskan kerja pemerintahan sebelumnya. Menurutnya ajang lima tahunan ini adalah kesempatan untuk kembali ke titik awal. “Kalau melihat pemilu, pemilu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya, pemilu adalah kesempatan kita melihat kembali titik awal, perjalanan sebagai negara,” ujar dia. Anies menyebut, jika bangsa Indonesia berbicara soal meneruskan pemerintahan sebelumnya terus, itu sama saja NKRI terhenti tiap lima tahun. (HPS)
