Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qodari (net)
Salah satu isu menarik pagi ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qodari gas pol. Ia mengatakan Bakom akan lebih agresif dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah. Janji tersebut disampaikannya saat acara serah terima jabatan dengan Angga Raka Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/4). “Ke depan saya berharap Bakom dapat lebih proaktif. Kalau bahasa hariannya, agresif dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah,” kata dia. Qodari menganalogikan, ibarat mobil, dirinya mobil tipe gas, bukan tipe rem.
Isu lainnya, Polda Metro Jaya mencatat jumlah korban tewas dalam kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4) malam mencapai 15 orang. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan, seluruh korban dalam kecelakaan kereta tersebut semuanya perempuan. Berikut isu selengkapnya.
1. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qodari gas pol. Ia mengatakan Bakom akan lebih agresif dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah. Janji tersebut disampaikannya saat acara serah terima jabatan dengan Angga Raka Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/4). “Ke depan saya berharap Bakom dapat lebih proaktif. Kalau bahasa hariannya, agresif dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah,” kata dia.
Qodari menyebut langkah itu mutlak dilakukan mengingat banyak program pemerintah yang baru, sehingga membutuhkan paradigma baru pula. Qodari menyinggung pengamat di sosial media yang menganalisis penunjukannya sebagai Kepala Bakom serta penunjukan Hasan Nasbi menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi sebagai posisi siap ‘perang’.
“Ini katanya [pengamat] duanya ini tipe penyerang begitu. Wah ini ngajak ribut gitu. Ya saya langsung komentar begini, emang maunya situ nyerang-nyerang terus, enggak ada yang jawab gitu ya? Gitu. Enak aje, sorry ye,” ujarnya. Qodari menyampaikan, lanskap informasi di dunia modern ini berbeda dengan dua dekade lalu. Ia mengatakan hari ini sumber informasi tak terbatas di media massa belaka, tapi juga di media sosial. “Yang namanya berita dan informasi itu hanya sejarak jempol saja,” katanya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk dirinya menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang baru. Ia menduga Prabowo ingin meningkatkan peran dan tugas Bakom ke depan. “Kalau saya mendengar dan melihat, ya menganalisa, kemungkinan peran dan tugas Bakom ini ingin ditingkatkan volume dan intensitasnya,” kata Qodari dalam Inside Story with Diana Valencia, Selasa (28/4) malam.
Qodari menganalogikan, jika dirinya merupakan mobil, maka ia mobil yang ‘ngegas’. “Kalau ibarat mobil, saya ini kan tipenya tipe gas, bukan tipe rem,” ucapnya. Qodari menyebut ada sejumlah pengamat di medsos yang menganggap pemerintah dalam posisi siap ‘perang’ bersamaan dengan penunjukan dirinya sebagai Kepala Bakom dan Hasan Nasbi sebagai penasihat khusus presiden.
2. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman akan membuka posko aduan bagi masyarakat. “Nanti berupa posko. Nanti akan saya buat di sini, termasuk ya nomor telepon yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat,” kata Dudung usai serah terima jabatan dengan M Qodari di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/4). Ia menyebut posko itu akan membuka seluas-luasnya informasi dan aspirasi dari masyarakat. Posko tersebut akan dibuka pekan ini.
Dudung menjelaskan salah satu tugas pokok KSP adalah berperan menjadi penyambung antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian, termasuk pemerintah daerah. Ia menyebut, ada program-program di tingkat pusat dan daerah yang tumpang tindih. “Nah, ini yang perlu kita selaraskan, sehingga kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat, ini secara langsung pasti bisa kita tangani atau kita salurkan nanti ke kementerian yang terkait,” ucap dia.
3. Polda Metro Jaya mencatat jumlah korban tewas dalam kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4) malam mencapai 15 orang. “Iya, ada 15 (korban) meninggal dunia,” kata Kabid Dokkes Polda Metro Jaya, Kombes Pol dr. Martinus Ginting di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (28/4). Martinus mengatakan, 10 dari 15 jenazah masih dalam proses identifikasi di RS Polri Kramat Jati oleh tim gabungan Dokkes Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Bekasi Kota. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol dr. Prima Heru mengatakan, pihaknya telah menerima tujuh data antemortem dari keluarga korban. “Keluarga yang sudah melaporkan ke posko antemortem sampai saat ini sebanyak tujuh keluarga,” kata Prima di RS Polri Kramat Jati.
Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan, seluruh korban dalam kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin (27/4) semuanya perempuan. “Seratus persen yang kami evakuasi, (adalah) perempuan,” tutur Mohammad Syafii di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4). Ia menegaskan tidak ada korban anak-anak dalam peristiwa kecelakaan kereta tersebut.
Mohammad Syafii memastikan operasi evakuasi telah berakhir. “Bahwa operasi SAR bisa kami laksanakan sesuai dengan yang kami harapkan dan tadi pagi pukul 08.00 sudah selesai, seluruh tim SAR kami nyatakan kami kembalikan ke homebase masing-masing,” kata Mohammad Syafii seraya menjelaskan, seluruh korban telah berhasil ditemukan.
Namun, apabila dalam proses pembersihan bangkai kereta ditemukan potongan tubuh, pihaknya akan melakukan evakuasi sesuai prosedur. “Saya sampaikan bahwa, saya pastikan sudah tidak ada korban yang kami temukan. Namun, dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur,” ujarnya.
4. KAI Commuter memastikan, insiden KRL yang menabrak taksi di perlintasan Tambun, Bekasi, berbeda dengan peristiwa tabrakan KRL dengan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam. Kedua kejadian itu terjadi dalam waktu berdekatan di lintasan yang sama, namun melibatkan rangkaian kereta yang berbeda. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan terdapat dua peristiwa berbeda di lintasan KRL Cikarang tersebut.
“Jadi ada dua peristiwa yang berbeda. Ada kondisi KRL kami yang menemper (menabrak) taksi ya, menemper (menabrak) kendaraan roda empat di pelintasan (kereta),” ujar Karina, Selasa (28/4). “Dan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur ini adalah insiden operasional antara KRL yang berbeda dengan kereta jarak jauh,” katanya. Namun, kedua kejadian tersebut berada pada lintasan yang sama, yakni Blue Line dengan tujuan Cikarang.
Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae meminta rencana Presiden Prabowo Subianto membenahi pelintasan sebidang kereta api segera dieksekusi oleh kementerian/lembaga terkait. Ridwan menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur seperti flyover atau underpass di titik dengan lalu lintas tinggi, penting dilakukan untuk meningkatkan keselamatan. “Pembangunan flyover atau underpass di wilayah dengan lalu lintas tinggi perlu dipercepat untuk meminimalkan potensi kecelakaan,” ujar Ridwan di DPR, Selasa (28/4).
Selain itu, rencana pembangunan pos penjagaan dan penempatan petugas resmi di pelintasan sebidang juga terjamin pelaksanaannya. Menurut dia, keberadaan petugas resmi akan membuat sistem pengamanan di setiap pelintasan sebidang bisa lebih terintegrasi. “Praktik penggunaan palang manual yang dioperasikan masyarakat masih berisiko tinggi, sehingga perlu dibenahi dan ditingkatkan melalui sistem yang lebih modern,” kata Ridwan.
5. Pengamat transportasi dari ITB, Sony Sulaksono menilai, jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan awal, yakni taksi listrik, menjadi faktor krusial terganggunya sistem persinyalan. Menurut Sony, komponen elektrik pada kendaraan tersebut memengaruhi parameter sinyal di rel yang terbuat dari besi. Hal ini menyebabkan sistem tidak mengeluarkan peringatan (warning) bagi kereta yang melintas di belakangnya, meskipun jalur sedang terhalang. “Taksi itu kan mogok di tengah rel yang dari besi, jadi ada kemungkinan memengaruhi sinyal. Harusnya kalau kejadian tabrakan seperti itu ada warning buat kereta api sebelumnya,” ujar Sony, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, jika kendaraan yang mogok adalah mobil konvensional, risiko gangguan terhadap parameter elektrikal persinyalan cenderung lebih kecil. Ia menekankan, mitigasi khusus terhadap kecelakaan yang melibatkan kendaraan listrik di jalur kereta api kini menjadi sangat mendesak. Sony menilai sistem persinyalan kereta api di wilayah Jabodetabek sudah cukup bagus. Hanya saja, untuk kasus yang terjadi di Bekasi Timur diduga kuat karena sistem persinyalannya terganggu akibat taksi mogok.
Pemprov Jabar memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan korban kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4) malam. Pemprov Jabar juga menyiapkan santunan bagi korban meninggal dunia sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap dampak insiden tersebut.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, kebijakan ini diambil untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan maksimal tanpa terbebani biaya. “Pemerintah Provinsi Jawa Barat, satu, menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit pada semua korban yang dirawat. Yang kedua, akan memberikan santunan kepada yang meninggal masing-masing 50 juta rupiah,” ujar Dedi seraya menyebut, langkah ini diharapkan dapat meringankan beban korban dan keluarga yang terdampak langsung oleh kecelakaan tersebut.
6. Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejati Lampung resmi menahan mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi di Rutan Way Hui, Selasa (28/4) malam. Arinal ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi komisi migas senilai USD 17,2 juta atau Rp271 miliar. Uang tersebut merupakan komisi atau dana parcipating interest (PI) sebesar 10 persen di PT Lampung Energi Berjaya (LEB) dari Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) tahun 2019-2022.
Penegakan hukum ini menjadi babak baru dalam pengusutan aliran dana komisi migas di Bumi Ruwa Jurai. Arinal sempat mangkir dua kali dari panggilan penyidik, namun akhirnya ia penuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati Lampung pada Selasa (28/4) siang.
Arinal diperiksa berkaitan dengan keterangan tiga terdakwa yakni Heri Wardoyo (Komisaris PT LEB), M Hermawan Eriadi (Direktur Utama PT LEB) dan Budi Kurniawan (Direktur Operasional PT LEB) dalam persidangan yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang. Heri Wardoyo Cs memberikan keterangan soal keterlibatan mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dalam kasus dugaan korupsi komisi migas tersebut.
7. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kuat untuk membereskan persoalan sampah di Indonesia dalam 2-3 tahun. Presiden Prabowo bahkan mengecek langsung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4) siang. Selama meninjau lokasi TPST Banyumas, Prabowo diperlihatkan sejumlah hasil olahan atau daur ulang beruupa genteng plastik, paving blok, hingga biji plastik.
“Ini produk plastik kita, plastik yang low value, yang tidak laku dijual, dijadikan paving, dijadikan genteng, jika dilempar genteng ini tidak pecah Bapak,harganya sekitar 7.000, 8.000. Kalau yang paving ini 2.500,” kata petugas TPST Banyumas kepada Prabowo yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (28/4).
Menurut Presiden Prabowo, TPST BLE di Banyumas ini merupakan suatu terobosan yang sangat baik dan bisa menjadi contoh untuk daerah lainnya. “Jadi ini saya kira sangat efektif ya menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” kata Prabowo yang didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri LH Jumhur Hidayat, Seskab Teddy Indra Wijaya, hingga Wakil Menko Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq.
Presiden Prabowo Subianto menilai, genteng hasil olahan dari sampah plastik yang dibuat TPST BLE Banyumas dapat dimanfaatkan untuk program gentengisasi. Prabowo mengatakan, genteng daur ulang tersebut lebih efektif dan biayanya lebih terjangkau dan cocok digunakan untuk perbaikan rumah. “Gentengnya lumayan efektif. Gentengnya cukup murah dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah,” kata Prabowo usai meninjau TPST BLE di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4). “Anggaran perbaikan rumah sekarang, 1 rumah 20 juta (rupiah). Jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4 sampai 5 juta (rupiah) untuk gentengnya,” ujar Kepala Negara seraya menekankan pentingnya penggunaan material yang lebih sehat dan estetis serta pengurangan penggunaan seng.
8. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai Undang-Undang Peradilan Militer memang harus direvisi. Hal itu disampaikannya saat merespons pertanyaan terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus yang dilakukan anggota TNI yang sekarang diproses di peradilan militer. “Ya, saya sih melihat bahwa sebenarnya memang undang-undang itu harus diubah. Sebenarnya sejak tahun 2004 pun sudah harus diubah dengan berlakunya undang-undang prajurit TNI. Cuma sampai sekarang belum diubah juga,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Yusril menceritakan, pada 2004 lalu, dirinya terlibat dalam penyusunan UU TNI yang juga mengatur soal tindak pidana dan peradilan bagi anggota TNI. Yusril menyebut, peradilan dapat ditentukan berdasar jenis tindak pidananya. Jika anggota TNI melakukan tindak pidana umum, maka diadili di peradilan umum. Sebaliknya, jika melakukan tindak pidana dalam konteks militer, maka akan diadili dalam peradilan militer.
Sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 260/PUU-XXIII/2025, Selasa (28/4). Dalam persidangan, saksi pemohon sekaligus Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra menyampaikan kesaksiannya terkait praktik peradilan militer yang dinilai berkontribusi pada impunitas pelanggaran HAM. “Selama militer yang melakukan kejahatan diadili di pengadilannya sendiri atau forum internum, maka impunitas akan terus berulang,” kata Dimas di persidangan.
Dimas menjelaskan peran KontraS sebagai lembaga yang berdiri sejak 1998 untuk merespons praktik kekerasan negara. Ia menegaskan, kerja organisasi mencakup dokumentasi pelanggaran HAM, pendampingan korban, advokasi kebijakan, hingga pendidikan publik. Menurut dia, KontraS berpegang pada prinsip keberpihakan terhadap korban serta penolakan terhadap impunitas. “Demokrasi hanya dapat ditegakkan apabila Hak Asasi Manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara,” ujarnya.
9. Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto mengungkapkan, tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Jeki Murib merupakan biang kerok dari aksi OPM di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. “Jeki Murib adalah DPO dan dia ini biang keladi di wilayah Ilaga, termasuk di wilayah Freeport,” kata Lucky dalam keterangan video yang dikutip Selasa (28/4). “Dialah yang menembak mati karyawan Freeport di Grasberg, kemudian menyerang aparat keamanan di Mile 50 Freeport, membakar rumah, gereja, sekolah, mengintimidasi masyarakat, anak kecil, mama-mama,” ujar Lucky.
Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto mengungkapkan, operasi pengejaran ini berlangsung setelah Jeki Murib menembak secara membabi buta pasukan TNI. “Kita melaksanakan kegiatan taktis di lapangan. Pasukan kami ditembak secara brutal dan membabi buta. Dan di situ kami melakukan pengajaran,” kata Lucky melalui keterangan video yang dikutip Selasa (28/4). “Dan setelah melakukan pengajaran, ternyata kami berhasil menembak mati tokoh sentral OPM di wilayah Ilaga, yaitu Komandan Operasi Kepala Air Kodap 18 Ilaga, Jeki Murib,” imbuhnya. Lucky menuturkan, Jeki Murib merupakan buron sekaligus biang keladi di wilayah Ilaga dan PT Freeport.
Kepala Penerangan Komando Operasi (Koops) TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna menyatakan, aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) menimbulkan ketakutan warga dan menghambat roda perekonomian masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya usai Koops TNI Habema mengumumkan telah melumpuhkan Jeki Murib, Komando Daerah Pertahanan (Kodap) 18 Ilaga, tokoh OPM di balik aksi kekerasan di terhadap warga sipil.
“Aksi OPM tersebut menimbulkan ketakutan dan mengganggu kehidupan masyarakat, termasuk menghambat roda perekonomian dan aktivitas masyarakat,” kata Wirya dalam siaran pers, Selasa (28/4). Wirya mengajak anggota OPM yang masih berada di hutan” untuk menghentikan kekerasan dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. “Tinggalkan jalan separatisme, dan bersama-sama membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” jelasnya.
10. Polda NTT menahan dua anggota Polri berinisial IPTU HPD dan AIPDA DGL terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar. Keduanya diduga terlibat dalam kasus penyelundupan BBM solar sebanyak 2.955 liter yang ditemukan di Jalan Trans Flores pada Kamis (16/4) lalu. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, kedua anggota Polri tersebut telah ditahan sejak Minggu (25/4). “Penahanan terhadap keduanya telah dilaksanakan untuk jangka waktu selama 20 hari ke depan guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut,” kata Henry, Selasa (28/4). Henry mengatakan, penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak dalam kasus tersebut. Selain itu, berkas perkara juga tengah dilengkapi untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur.
11. KPK berjanji akan mengusut uang senilai 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang telah disita terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menjerat eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. KPK menjelaskan, uang tersebut diduga disiapkan Yaqut untuk Pansus Haji DPR. “Tentu pasca dilakukan penyitaan, penyidik juga membutuhkan konfirmasi, membutuhkan pihak-pihak yang bisa menerangkan secara lengkap terkait dengan uang satu juta dolar AS tersebut ya,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (28/4). Budi mengatakan, KPK akan periksa pihak pemberi dan penerima uang. “Keduanya tentu terbuka kemungkinan untuk kemudian dilakukan pemanggilan pemeriksaan,” ujarnya.
12. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri meminta Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan agenda reformasi Polri. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI Arif Maulana mempertanyakan sikap Prabowo yang tak kunjung bertemu dengan Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) karena ada agenda lain, seperti kunjungan ke luar negeri.
“Presiden Prabowo Subianto yang seharusnya berfokus pada komitmen membenahi Polri, justru tidak kunjung bertemu dengan KPRP karena alasan sibuk mengikuti Board of Peace bentukan Donald Trump, kunjungan luar negeri, dan masih harus menunggu tanggal pasti pertemuan yang diatur oleh Mensesneg dan Sekretaris Kabinet. Padahal, KPRP telah selesai merampungkan rekomendasi per 2 Februari 2026,” kata Arif di kantor Resonansi ICW, Jakarta, kemarin.
Indonesia Police Watch (IPW) mendukung aspirasi Koalisi Masyarakat Sipil agar Presiden Prabowo menuntaskan agenda reformasi Polri karena langkah itu sudah mendesak. “Karena itu menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat institusi Polri kemudian meningkatkan kinerja pelayanan Polri kepada masyarakat,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Selasa (28/4). Sugeng ingin komitmen reformasi Polri diwujudkan dalam kenyataan. Apalagi, kelompok untuk menjalankan agenda tersebut telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. “Presiden yang meminta dibentuk,” kata Sugeng.
13. Majelis hakim memperingatkan Eks Konsultan Teknologi Ibrahim Arief alias Ibam untuk tidak menggiring opini publik menjelang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ibrahim diingatkan untuk tidak menggiring opini menggunakan metode di luar persidangan. “Jadi kami harapkan tidak membuat pernyataan-pernyataan ataupun opini-opini di luar persidangan, ya,” ujar Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (28/4). Hakim mengingatkan Ibrahim agar menyampaikan pembelaan melalui sidang. “Gunakan hak-hak saudara untuk membela diri melalui mekanisme yang tepat, yaitu di persidangan ini, ya,” imbuh Hakim Purwanto.
14. Iran tengah kebanjiran stok minyak yang tak terserap pasar akibat blokade laut Amerika Serikat yang menghambat ekspor. Blokade yang dilakukan Amerika Serikat sejak 13 April, menurut laporan The Wall Street Journal, Senin (27/4) membuat ekspor minyak Iran merosot tajam. Data Kpler menunjukkan, pengapalan minyak mentah dan kondensat Iran turun dari rata-rata 2,1 juta barrel per hari menjadi hanya 567.000 barrel per hari pada 14–23 April. Sebelum konflik, Iran mampu ekspor minyak sekitar 2 juta barrel per hari. Kini, dengan akses terbatas ke kapal tanker, minyak yang tak bisa dikirim keluar negeri terus menumpuk di dalam negeri. Tangki tua hingga container jadi tempat penyimpanan. Untuk menghindari krisis infrastruktur, Iran mulai menghidupkan kembali fasilitas penyimpanan lama yang sudah lama terbengkalai, yang disebut sebagai “junk storage”. (Harjono PS)
