Presiden Jokowi dan Para Ketum Parpol Pendukung Pemerintah (net)
Isu menarik hari ini adalah pertemuan para ketua umum parpol pendukung pemerintah dengan Presiden Jokowi dalam acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar di kantor DPP PAN, kawasan Pancoran, Jaksel, Minggu (2/4). Salah satu isu penting yang dibahas antara lain soal rencana bergabungnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun, dalam pertemuan itu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir. PKB tak masakah KKIR bergabung dengan KIB, asal penentuan capres dan cawapres tetap di tangan Prabowo dan Cak Imin. Isu lainnya adalah KPK periksa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi hari ini, Senin (3/4). KPK menyatakan, penahanan Rafael hanya tunggu waktu saja. Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat memaklumi gagalnya Indonesia menjadi host Piala Dunia U-20. Presiden Jokowi kabarnya akan melantik Menpora dan Kepala BNPT hari ini. Berikut isu selengkapnya.
1. Para ketua umum parpol pendukung pemerintah bertemu Presiden Jokowi pada acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar di kantor DPP PAN, kawasan Pancoran, Jaksel, Minggu (2/4). Hanya empat ketum parpol yang hadir dalam pertemuan itu yakni, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tak hadir dalam pertemuan itu, keduanya ditinggal lari Zulkifli Hasan.
Salah satu isu penting yang dibahas antara lain rencana bergabungnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Penggabungan dua koalisi ini menguat saat Presiden Jokowi menyatakan, cocok seandainya KIB dan KKIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024. “Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi. Namun, Jokowi menegaskan, dirinya tidak akan ikut campur terkait penggabungan koalisi. “Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja,” kata Jokowi.
2. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan, pembicaraan para pimpinan parpol dengan Presiden Jokowi tak jauh dari urusan Pemilu 2024. Prabowo mengatakan, KKIR yang diinisiasi Gerindra bersama PKB memiliki kesamaan dengan KIB yang didirikan Golkar, PAN, dan PPP. “Tadi sebetulnya sudah disampaikan Pak Presiden kan sudah sangat jelas. Kita tadi banyak membahas ke arahnya adalah komitmen kebangsaan dan bagaimana menjamin kelangsungan pembangunan. Jadi itu yang kita bicarakan sebetulnya,” kata Prabowo di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4).
Prabowo menyebut ada frekuensi yang sama antara partainya, PKB, Golkar, PPP, dan PAN. Prabowo menekankan kelima parpol ini sudah masuk ‘tim Jokowi’. “Ada. Ternyata ada (kesamaan visi dan misi). Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi, sebetulnya sekarang, ya kan,” kata dia. Prabowo lantas membuka kemungkinan dua koalisi ini untuk melebur. “Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang terpenting komunikasi akan tambah intens. Kita belum bicara soal ke arah itu (capres-cawapres),” ujar Prabowo.
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga bicara soal koalisi besar usai pertemuan Jokowi dengan 5 partai politik pendukung pemerintah di kantor DPP PAN, kemarin. Menurut Airlangga, koalisi besar itu penting bagi sistem politik di Indonesia. “Tadi dalam pertemuan dengan bapak presiden keberlanjutan pembangunan dan juga koalisi besar itu penting, karena Indonesia itu adalah negara besar dan tantangan ke depan juga tantangan yang beragam, baik itu climate change, kemudian juga geopolitik itu juga, kemudian politisasi identitas masih ada,” katanya.
Airlangga menyebut seluruh partai pro pemerintah saat ini memiliki ideologi yang sama. Sehingga koalisi ini dapat menjadi gerbong untuk melanjutkan program-program yang ada dengan lebih cepat. “Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan, baik Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, Pak Mardiono, Cak Imin itu kan DPR semua dan berada dalam gerbongnya pemerintah. Oleh karena itu,gerbong inilah yang siap untuk melanjutkan program secara lebih cepat,” ujarnya.
3. PKB tak masalah KKIR bergabung dengan KIB, asal penentuan capres dan cawapres tetap di tangan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. “Iya cocok dong, dan benar apa yang disampaikan pak presiden bahwa keputusan ada di tangan para ketua umum, kita happy dan terbuka bila ada partai atau koalisi lain yang ingin bergabung,” kata Ketua DPP PKB Daniel Johan, Minggu (2/4).
Menurut Daniel, jika koalisi besar ini terjadi, partai lain tetap boleh memberikan masukan untuk dimusyawarahkan. “Tapi penentuan capres-cawapres tetap ditentukan oleh Cak Imin dan Pak Prabowo, partai lain tentu boleh memberi masukan dan hal-hal lain bisa dimusyawarahkan bersama, intinya selama untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita terbuka,” ujarnya.
4. Sekitar 80 purnawirawan TNI-Polri menyambangi kediaman mantan Presiden SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/4) untuk menyampaikan dukungan terhadap duet Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pilpres 2024. “Kami sepakat, pasangan Anies, dan AHY merupakan yang terbaik. Kami ingin maju bersama-sama dengan Anies, dan AHY untuk mewujudkan perubahan,” ujar mantan Sespri SBY, Ediwan Prabowo. Ia mengatakan Anies-AHY merupakan pasangan yang merepresentasikan perubahan. Dalam kesempatan yang sama, Marsdya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus menuturkan, keduanya merupakan pasangan yang serasi. “Kombinasi yang cocok antara sipil, dan militer,” sebutnya.
Ketum Partai Demokrat, AHY menerima dukungan tersebut. Ia mengatakan, dukungan para purnawirawan TNI-Polri itu merupakan tambahan kekuatan bagi semangat perubahan. “Kami juga menangkap kegelisahan para senior semua yang hadir hari ini, mudah-mudahan bisa kita ubah pada saatnya nanti di 2024,” ujar AHY dalam keterangannya, Minggu (2/4). AHY mengatakan dukungan tersebut amat berarti untuk memenangkan kontestasi elektoral 2024. Ia salut para purnawirawan siap berjuang untuk membantu perjuangan Demokrat bersama Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP). “Bersama-sama saya, di belakang saya, ada patriot-patriot, ada senior-senior yang siap mendukung, bukan hanya restu, tapi juga bertempur bersama pada saatnya nanti,” paparnya.
5. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengeklaim, silaturahmi Ramadan bersama Presiden Jokowi yang digelar partainya merupakan bentuk konsolidasi kebangsaan. Menurut Zulhas, acara silahturahmi yang dihadiri para ketum parpol di pemerintahan ini untuk menjaga komitmen kebangsaan dalam mengatasi berbagai tantangan negara. “Tidak hanya sekadar kita seremonial, tapi menguatkan spiritual, mengkonsolidasi batin kita, konsolidasi komitmen kita, komitmen kebangsaan kita, untuk mengatasi tantangan, hal-hal mendasar tentu yang belum sempurna di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Zulhas, Minggu (2/4).
Presiden Jokowi meminta dirinya tidak dilibatkan dalam urusan pencapresan atau koalisi untuk Pemilu 2024. Jokowi menyebut, Pilpres itu urusan partai atau gabungan partai. “Jadi yang namanya pilpres itu urusannya partai, atau gabungan partai, presiden jangan diikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit (bilang) sudah direstui presiden,” ujar Jokowi dalam sambutannya pada acara silaturahmi yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4). “Saya kadang-kadang (bertanya), apa hubungannya? Enggak ada hubungannya, apalagi kalau datang ke saya, dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui presiden. Urusannya apa?” kata Jokowi. Namun, ia tidak menampik, apabila ada orang partai menemui dirinya untuk memberi masukan.
6. Ketum PAN Zulkifli Hasan menyindir, elektabilitas Ketum Gerindra Prabowo Subianto naik berkat Presiden Jokowi. Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada acara silaturahmi Ramadhan antara para ketua umum parpol bersama Presiden Jokowi di kantor DPP PAN, Pancoran, Jaksel, Minggu (2/4). Ia menyebut, naiknya elektabilitas Prabowo Subianto usai Menhan mendampingi Jokowi lakukan panen raya di Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. “Kalau Pak Prabowo sama Pak Jokowi panen padi, survei naik Pak. Jadi kalau ikut (Pak Jokowi) yang auranya lagi naik, kita kebawa pak,” katanya. Zulhas lalu mengungkapkan pengalamannya melakukan bisnis dengan rekan-rekannya yang beretnis Tionghoa. Berdasarkan pengalamannya, ia mengatakan jika bisnis mau berjalan baik, harus mengikuti rekan bisnis yang namanya sedang harum atau wangi. “Jadi kita lihat kolega kita yang lagi harum. Harum itu artinya pegang apa saja jadi. Memasarkan apa saja laku, bikin apa saja disukain orang. Jadi kalau kita ikut, kita ikut wangi,” timpal Zulhas.
Presiden Jokowi langsung menangkis pernyataan Zulhas dalam pidatonya. Jokowi menyebutkan, elektabilitas Prabowo Subianto naik bukan karena dirinya. “Ini tadi disinggung mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir, naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, tidak, ya karena beliau sendiri dan Gerindra,” tegas Jokowi. Di sisi lain, etum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengakui elektabilitasnya naik karena dirinya merupakan bagian dari pemerintah. “Saya ini, kami ini, bagian dari pemerintah. Kalau pemerintah berhasil, kami ikut naik. Kalau pemerintah tidak berhasil, kami ikut turun. Saya kira sederhana sekali,” ujar Prabowo. Ia menyebut Presiden Jokowi terlalu rendah hati, ia setuju ungkapan Zulhas. “Pak Jokowi terlalu rendah hati,” kata Prabowo.
7. KPK menjadwalkan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dilakukan hari ini, Senin (3/4). “Informasi yang kami peroleh, beberapa hari lalu penyidik telah berkirim surat panggilan kepada tersangka untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, (3/4),” kata jubir KPK, Ali Fikri, Minggu (2/4). Ia berharap Rafael kooperatif memenuhi panggilan dan menyampaikan keterangan langsung di hadapan tim penyidik. “Kami pastikan seluruh prosesnya kami lakukan sesuai ketentuan hukum, termasuk kami juga berikan kesempatan yang sama terhadap tersangka untuk menggunakan hak-haknya,” katanya. Sementara kuasa hukum Rafael, Junaedi Saibih menyatakan kliennya akan bersikap kooperatif menghadapi kasus hukum di KPK. Ia memastikan Rafael akan memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari ini. “Datang,” kata Junaedi saat dikonfirmasi.
KPK menyatakan, penahanan tersangka Rafael Alun Trisambodo hanya tunggu waktu saja. Seperti diketahui, Rafael Alun merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenkeu yang ditetapkan menjadi tersangka penerimaan gratifikasi puluhan miliar rupiah. “Penahanan Rafael hanya soal waktu saja. Penyidik masih terus bekerja,” kata Jubir KPK Ali Fikri, Sabtu (1/4). Sebagai informasi, KPK menyampaikan, Rafael diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun, sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP, Kemenkeu. KPK menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi dua bukti permulaan yang cukup. Atas kasus itu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendesak KPK segera menahan Rafael Alun Trisambodo.
8. Eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo mengklaim, uang Rp 37 miliar yang disimpan dalam safe deposit box (SDB) miliknya bersumber dari penjualan sejumlah aset pada 2010. Rafael mengaku memiliki tiga aset bernilai besar yang merupakan hibah dari orangtuanya. Menurutnya, keberadaan aset itu tercatat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Salah satu aset tersebut, ia jual pada 2010 dengan nilai Rp 10 miliar. Ia berdalih, pada kurun waktu tersebut, dirinya belum wajib mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Pada saat itu saya jual, saya belikan valuta asing saya simpan di SDB,” ujar Rafael, Sabtu (1/4). Selain aset dari orang tua, Rafael juga mengaku menjual aset yang dibelinya dengan harga Rp 200 juta tahun 1997 pada 2010. Uang hasil penjualan itu ia tukarkan dengan valuta asing dan disimpan di dalam SDB. Aset lain sumber uang dalam SDB adalah tanah di Jalan Pangandaran Bukit Sentul, rumah di kawasan England Park Bukit Sentul, reksa dana senilai Rp 2,4 miliar di Bank Mandiri. Aset-aset tersebut, kata Rafael, telah ia laporkan dalam SPT Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi miliknya. “Pada saat itu saya jual, saya belikan valuta asing saya simpan di SDB,” tutur Rafael. “Jadi meningkatnya nilai itu dengan valuasi sekarang itu juga karena ada peningkatan nilai kurs mata uang asing,” tambah dia.
Eks Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael alun Trisambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya, Ernie Meike Torondek disita KPK. Rafael mengatakan, pada Senin (27/3) lalu, tim penyidik KPK mendatangi rumahnya di Perumahan Simprug Golf, Jakarta Selatan sekitar pukul 19.30 WIB. Mereka lalu mengamankan sejumlah dokumen hingga barang mewah. “Yang saya sedih itu uang tunai. Jadi uang belanja istri saya yang belum sempat dimasukan ke amplop untuk belanja harian itu juga diambil,” kata Rafael, Sabtu (1/4). Selain uang belanja istrinya, Rafael juga mengaku sedih uang tunai miliknya sebesar Rp 40 jutaan disita KPK. Uang itu, kata dia, sedianya bakal digunakan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) beberapa pegawai di rumahnya. “Jadi pada saat ini saya agak kebingungan ketika nanti THR ini saya harus membayar dengan apa?” ujar Rafael.
9. Sekretaris Pendiri Indonesia Aidit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan, penetapan tersangka Rafael Alun Trisambodobelum sempurna. IAW akan mendatangi rumah Rafael Alun, karena KPK belum full power untuk menggeledah aset-aset yang diduga terkoneksi terhadap ayah Mario Dandy ini. Ia menjelaskan, rumah pertama Rafael Alun Trisambodo belum digeledah oleh KPK. “Rumah ini adalah rumah yang mahal, yang masuk dalam 56 miliar itu dan perlu kita ketahui utamanya aparat penegak hukum KPK rumah ini nyaris mempunyai hubungan yang baik terhadap satu bank besar, yang kecenderungan ini bermasalah,” ungkap Iskandar Sitorus dalam kanal YouTube Cumicumi, Jumat (31/3) lalu.
Dari hasil temuan Indonesian Audit Watch (IAW) tidak hanya artis berinisial R saja yang terseret kasus Rafael, tapi ada artis lainnya. Menurut daftar, ada 25 artis termasuk 3 band besar. “Kalau bicara yang terkonsolidasi, terakses atau terkorelasi itu langsung maupun tidak langsung minimal 25 (artis),” kata Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus melalui sambungan telepon, kemarin. “Malah nanti kalau terkait bank itu ada tiga band besar juga.” sambungnya. Menurut IAW ini masih akan berproses dan tidak bisa terburu-buru untuk mengatakan secara gamblang siapa artis-artis tersebut. “Itu nanti, tapi kita berproses. Ini harus seperti teori makan bubur. Ini harus pakai metode smooth, yang penting KPK mampu menjadikan pijakan untuk menetapkan tersangka selanjutnya,” jelas Iskandar Sitorus.
10. Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat memaklumi gagalnya Indonesia menjadi host Piala Dunia U-20. Menurutnya, pemerintah tengah dalam kondisi dilema sebelum keputusan FIFA dibuat. “Harap dimaklumi, pemerintah terutama Pak Jokowi menghadapi dilema yang kemudian penyelesaiannya seperti sekarang ini. Masyarakat harus maklum. Adik-adik pesepakbola harus maklum, dunia politik juga harus maklum,” kata Mahfud usai mengisi ceramah di Masjid Kampus UGM, Minggu (2/4) malam.
Mahfud berharap sanksi dari FIFA tidak akan memberatkan persepakbolaan nasional. Seperti diketahui, pemerintah kini masih menunggu keputusan FIFA terkait sanksi yang bakal dijatuhkan setelah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. “Mudah-mudahan nanti sanksinya dari FIFA tidak berat bagi perkembangan sepakbola kita. Insya Allah sanksinya tidak akan menyebabkan tidak boleh mengikuti kegiatan FIFA. Insyallah tidak sampai itu, tapi mungkin ada sanksi-sanksi lain yang kita tunggu saja,” lanjut Mahfud. Mahfud mengajak masyarakat dan insan pecinta sepakbola optimistis menatap ke depan. “Keputusan sudah jatuh, keputusan sudah ditetapkan. Mari kita jalan sekarang sesuai dengan keputusan yang sudah diambil oleh FIFA, dan kita tetap akan membuka pintu bermain di FIFA,” ucapnya.
Presiden Jokowi mengaku, mengurus sepak bola merupakan perkara yang sulit. Ia mengungkapkan hal itu setelah Indonesia dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. “Tapi yang urusan bola ini memang, pusing saya dua minggu ini gara-gara bola, pusing betul,” ujar Jokowi di kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4). Jokowi menyatakan, proses menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tidak mudah. “Lobi sana lobi sini, menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir tiga negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan tiga tahun, lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi, tidak semudah itu,” ujar mantan Wali Kota Solo itu. Namun, pencoretan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 itu sudah menjadi kehendak Tuhan. “Itu sudah menjadi kehendak Allah, kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu saja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola, tapi, haduh, pusing betul ngurus bola,” kata Jokowi lagi.
11. Presiden Jokowi, Sabtu (1/4) sore, menemui skuad timnas Indonesia U-20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Berdasarkan pantauan, Jokowi hadir di sesi latihan timnas U-20 bersama Ketum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Setibanya di SUGBK, Jokowi langsung berbincang dengan pelatih Shin Tae Yong di pinggir lapangan, sementara anak asuhan Shin tetap berlatih. Setelah itu, barulah Shin meniup peluit untuk menghentikan latihan sementara. Kepala Negara kemudian mendatangi para pemain dan ofisial timnas yang membentuk lingkaran. Ia menyalami mereka satu per satu. Setelah bersalaman, Jokowi tampak berbicara di hadapan para pemain dan ofisial timnas. Para pemain terlihat menyimak arahan dari Jokowi meski raut kekecewaan juga terlihat di wajah mereka.
12. Presiden Jokowi kabarnya bakal melantik Menpora baru dan Komjen Rycko Amelza Dahniel menjadi Kepala BNPT di Istana Kepresidenan, Senin (3/4) hari ini. Rencana pelantikan itu disampaikan sejumlah sumber siang ini. Presiden Jokowi sudah memberikan sinyal soal rencana pelantikan Menpora usai peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lido, Bogor, Jumat lalu. Saat itu Jokowi mengatakan bakal menggelar pelantikan Menpora baru dalam waktu dekat. “Minggu depan,” kata Jokowi.
Terkait pelantikan Menpora, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga sudah memberikan sinyal. “Menpora katanya segera dilantik,” kata Airlangga di Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4). Sedangkan As Sdm Polri Irjen Dedy Prasetyo sebelumnya mengatakan Komjen Rycko Amelza Dahniel akan dilantik sebagai BNPT pengganti Komjen Boy Rafli Amar. Pelantikan akan dilakukan dalam waktu dekat.
13. KPU menyatakan, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) lolos dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Pengumuman lolos tersebut tertuang dalam surat pengumuman Nomor 31/PL.01.1-PU/05/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani Ketua KPU Hasyim Ashari. “Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), status; memenuhi syarat,” tulis surat tersebut. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, untuk tahap selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai PRIMA tingkat pusat di kantor sekretariat. “Siang ini jam 13.00,” ujar Idham lewat pesan singkat, Sabtu (1/4). Adapun verifikasi faktual akan dilaksanakan hingga 2 April 2023. Verifikasi faktual akan dilakukan di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi. Sedangkan, untuk verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai PRIMA dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan 4 April 2023.
14. Ketua Majelis Penasihat Kolektif (MPK) Kosgoro 1957 Agung Laksono resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) Gerakan Advokasi dan Hukum (Gakum) Kosgoro 1957. Dalam sambutannya, Agung berharap, Gakum Kosgoro bisa mewujudkan hukum yang adil di Indonesia. Sebab, dia menilai masih terjadi penegakan hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. “Karena itu adalah amanat bangsa sejak 1998 yang lalu sampai saat sekarang. Kita berharap bahwa hukum itu tidak hanya tajam ke bawah tentu dan tumpul ke atas. Sering disampaikan oleh berbagai pihak,” ujar Agung di Hotel Merlyn Jakarta Pusat, Sabtu (1/4).
Agung mengatakan, harapan banyak masyarakat saat ini tajamnya hukum tidak hanya dirasakan pada kalangan bawah. “Tapi tajam ke bawah dan tajam juga ke atas. Saya kira ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” kata dia. Dia berharap agar penegakan hukum di Indonesia bisa menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. “Rakyat akan bergembira dan keadilan akan muncul karena hal-hal tersebut,” tutur Agung. (HPS)