Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (net)
Isu menarik pagi ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin memprediksi capres yang akan diusung koalisi besar lima parpol adalah Prabowo Subianto. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sedang dilobi jadi cawapresnya Prabowo. Isu yang tak kalah menarik, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto khawatir kehadiran Timnas Israel ke Indonesia bisa berujung pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Terbetik kabar, alasan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno pindah ke PPP karena ingin jadi Ketua DPR periode 2024-2029. Presiden Jokowi minta KPK tidak gaduh terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Jubir KPK Ali Fikri menyebut, pengembalian Brigjen Endar Priantoro ke institusi Polri tidak terkait dengan penyelidikan Formula E di DKI Jakarta. Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefat akan dipanggil Dewas KPK soal pemberhentian Endar Priantoro. Berikut isu selengkapnya.
1. Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin memprediksi capres yang akan diusung koalisi besar lima parpol adalah Prabowo Subianto. “Kelihatannya capresnya Prabowo,” ujarnya, Rabu (5/4). Menurut dia, sosok Prabowo mengerucut setelah PDI-P tidak diajak dalam isu koalisi besar yang terbentuk saat Presiden Jokowi bertemu dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Plt Ketum PPP, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Sosok Ganjar dinilai akan diamankan PDI-P yang bisa mengusung capres tanpa harus berkoalisi.
Namun, menurut Ujang, bukan hal itu yang paling menarik dari wacana koalisi besar. “Yang menarik adalah koalisi besar harus kerja keras mencari sosok cawapres. Apakah Airlangga, Erick Thohir, Khofifah atau pihak luar. Jadi tantangan yang mungkin dari koalisi besar yaitu siapa cawapresnya,” ujar Ujang lagi. Menurut Ujang, cawapres yang diusung koalisi besar harus memiliki elektabilitas yang tinggi, baik dari dalam koalisi atau dari luar koalisi. “Yang penting bisa memberikan efek kemenangan. Kalau soal dana mereka sudah banyak. Kalau kekuasaan sudah didukung Jokowi, tapi untuk cawapres mereka harus milih yang bisa bertanding lawan politik koalisi perubahan maupun PDI-P,” katanya.
2. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, permintaan calon presiden dalam wacana koalisi besar di Pilpres 2024 terlalu dini untuk disampaikan. Hal itu menanggapi statemen politisi PDIP Budiman Sudjatmiko yang menyatakan PDIP mau bergabung ke koalisi besar asal capresnya dari partai banteng. Dasco menyebut semua partai memiliki aspirasi jika tergabung dalam koalisi besar. “Saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal capres, karena partai-partai tentunya juga mempunyai aspirasi yang harus kita sama-sama dengarkan,” ucap Dasco di gedung DPR, Rabu (5/4). Dasco mengakui partainya terbuka soal peluang terbentuknya koalisi besar yang menggabungkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) oleh Gerindra dan PKB, dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan PPP.
3. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ajak Partai Perindo bergabung ke koalisi besar y. Ajakan itu disampaikannya saat dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (5/4). “Kami terbuka untuk Perindo bergabung koalisi besar, kami akan bicarakan dan yakinkan kawan-kawan dalam koalisi besar kami,” ujar Prabowo di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (5/4). Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menyambut positif ajakan tersebut. Ia mengaku akan membahas pembicaraannya dengan Gerindra dalam rapat partainya. “Bagus, itu substansi penting yang dibicarakan. Gerindra dan Perindo akan melanjutkan diskusi-diskusi, mudah-mudahan ke depan bisa berjalan baik,” kata Hary Tanoesoedibjo.
4. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani diam-diam mendatangi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ke Surabaya untuk lakukan pertemuan secara tertutup baru-baru ini. Isunya, Gerindra lobi Khofifah jadi cawapresnya Prabowo Subianto. Namun Muzani mengaku hanya menyampaikan salam dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada Khofifah. “Kemarin kami memang bertemu Ibu Khofifah Indar Parawansa di Surabaya. Pertemuan itu pertemuan pertama kami untuk menyampaikan salam Pak Prabowo kepada Bu Khofifah,” ujar Muzani di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (5/4). Muzani mengungkapkan, Prabowo dan dirinya sebenarnya sudah beberapa kali bertemu dengan Khofifah. Namun, pada kesempatan itu, Muzani menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Jawa Timur kepada Khofifah. Di sisi lain, Khofifah bungkam saat ditanya apakah dirinya sedang dilobi Gerindra untuk jadi cawapres Prabowo. Ia hanya mengatupkan kedua tangannya di dada dan menyampaikan terimakasih sambal berjalan menuju mobilnya.
5. Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyampaikan, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani berharap wacana koalisi besar ditindaklanjuti. Hal itu merespons pernyataan Puan sebelumnya bahwa PDI-P siap menjadi tuan rumah silaturahim partai politik penggagas wacana Koalisi Besar, yakni PKB, Gerindra, Golkar, PAN, dan PPP. “Mbak Puan lagi intensif sebagaimana saya sampaikan saat berbicara dengan para ketua umum partai politik bahwa gagasan koalisi besar itu supaya ditindaklanjuti,” kata Said di Gedung DPR, Rabu (5/4). Terkait pernyataan Puan soal Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri siap menjadi tuan rumah, Said menilai, itu menunjukkan PDI-P mementingkan kebersamaan. Ketua Banggar DPR ini menuturkan, PDI-P mengingatkan bahwa membangun bangsa bukan pada persoalan elektoral capres maupun cawapres, tetapi bermula dari kebersamaan partai politik.
Jubir PPP Achmad Baidowi menyambut positif sinyal merapatnya PDI-P ke koalisi besar. Menurut dia, kalau PDI-P bergabung, proses menentukan nama capres dan cawapres tidak menghambat jalannya koalisi besar. “Soal capres-cawapres tentu nama-nama yang bermunculan di rapat-rapat KIB, itu ada saja kemungkinan sama dengan yang diusulkan PDI-P. Kita lihat perkembangannya,” kata Baidowi, Rabu (5/4). Sebagai informasi, nama-nama yang muncul di KIB dantara lain Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menparekraf Sandiaga Uno, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai, sulit menyatukan PDIP ke koalisi besar yang digagas petinggi KIB dan KKIR. Menurut dia, peleburan koalisi lebih mudah di kalangan partai yang perolehan suaranya cenderung kecil. “Menyatukan PDI-P yang egonya besar lebih sulit ketimbang menyatukan partai-partai ‘ngarep’ seperti PPP, PAN, PBB sekalipun,” katanya, kemarin. Sebabnya, PDI-P mengantongi elektabilitas tinggi. Menurut survei berbagai lembaga, tingkat elektoral partai banteng berada di urutan pertama, jauh meninggalkan parpol-parpol lainnya. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga merupakan parpol pemenang pemilu dua kali berturut-turut, yakni tahun 2014 dan 2019. Dengan modal sebesar itu, Ari yakin, PDI-P percaya diri sekalipun tak berkoalisi dengan parpol lain pada pemilu mendatang. “PDI-P itu ibarat executive muda yang begitu percaya diri menatap masa depan. PDIP yakin sukses karena merasa suaranya cukup sebagai syarat maju pilpres tanpa berkoalisi dengan partai lain,” ujarnya.
6. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto khawatir kehadiran timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023 di Indonesia berujung impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Seperti diketahui, impeachment atau pemakzulan sebuah proses penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif terhadap pejabat tinggi negara. Dengan kata lain, menjatuhkan presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. “(Pemerintah) didorong dulu supaya menerima Israel, lalu terjadi berbagai persoalan terkait dengan keamanan. Ini kan kita harus mengkalkulasi risiko yang terburuk di dalam politik,” kata Hasto dalam program GASPOL, Kamis (5/4).
“Lalu kemudian ada tuduhan Pak Jokowi melanggar konstitusi. Lalu, berujung pada impeachment,” kata Hasto lagi. Pertama, kata Hasto, Jokowi bisa dituduh melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jika timnas Israel datang dan bertanding di Indonesia. Kedua, hukum di dalam konferensi Asia-Afrika yang kita tandatangani, menolak Israel. Kemudian, ada peraturan Menteri Luar Negeri yang sudah tercatat dalam berita negara. Jadi, ini menjadi sasaran empuk terhadap Jokowi. Oleh karena itu, PDI-P menyatakan sikap menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023 di Indonesia.
Hasto Kristiyanto meyakinkan, hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tetap solid. Tidak ada gangguan komunikasi antarkedua tokoh tersebut meskipun Jokowi kerap menunjukan sikap yang dinilai mendukung figur tertentu untuk jadi capres. “Yang banyak enggak tahu, Pak Jokowi, sama Bu Mega ini kan hubungannya sudah batin, hubungannya sudah seperti ibu, dan anak. Sehingga bisa saling membaca dalam bahasa batin ini,” ujarnya. Hasto menceritakan selama ini komunikasi Jokowi dengan Mega tak pernah putus. Pertemuan keduanya berjalan rutin. “Tempat (pertemuan) bergiliran, seringkali di Batu Tulis. Bahkan kalau di Batu Tulis bisa berbincang 3-4 jam,” kata dia. Oleh karena itu PDI-P tak ambil pusing dengan sikap Jokowi yang terkesan bertolak belakang terkait polemik keikutsertaan Timnas Israel pada Piala Dunia U-20. Bagi partai berlambang kepala banteng, meskipun dia Presiden Republik Indonesia, Jokowi tetap kader PDIP.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku tak lagi menganggap Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi. Sebab, Anies dinilai belum memiliki level yang setara dengan Jokowi sebagai seorang negarawan. “Kalau antitesa ini kan sepertinya sepadan, punya suatu gagasan. Gagasannya sama-sama punya mazhab yang sangat kuat. Jadi Anies belum cocok untuk jadi antitesa Jokowi,” kata Hasto. Ia mengatakan, Anies belum bisa menyamai level Jokowi karena sama sekali tak menyatakan sikap soal keikutsertaan Timnas Sepak Bola Israel dalam Piala Dunia U20. “Tapi dengan kejadian seperti piala dunia U-20, saya berpikir, jangan-jangan memang untuk bersikap pun enggak berani. Jadi terlalu tinggi kalau diangkat sebagai antitesa,” ujar Hasto.
7. Kemenlu RI buka suara soal potensi normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel yang kembali mengemuka pasca penolakan kedatangan Timnas Israel ke Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Pihak-pihak yang menolak kedatangan timnas Israel beralasan bahwa itu bertentangan dengan dasar hukum negara. Jubir Kemenlu, Teuku Faizasyah mengatakan, membuka hubungan dengan Israel membutuhkan jalan yang panjang. “Begini ya, kalau berbicara mengenai perubahan sikap politik dan membuka hubungan dengan negara tersebut, ya keputusannya tidak bisa satu unsur. Harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” kata Teuku Faizasyah di Gedung Nusantara, Kemenlu, Jakarta, Rabu (5/4). “Jadi akan panjang prosesnya. Kita belum bisa bicara terlalu dini,” ujarnya lagi. Ia mengungkapkan, ada banyak hal yang dicermati sebelum menormalisasi hubungan dengan Israel. Salah satunya adalah perubahan sikap Israel terhadap penjajahan di Palestina. Sejauh ini, Israel belum menunjukkan perubahan sikap sehingga normalisasi juga sulit dilakukan.
8. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno dikabarkan positif bergabung dengan PPP. Rencananya Sandiaga akan maju jadi caleg dari PPP pada Pemilu 2024 dengan target menjadi Ketua DPR periode 2024-2029. Hal itu diungkapkan politisi Partai Gerindra Kamrussamad kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4). “Resminya tunggu saja, tetapi informasi saya dapat sudah positif akan pindah,” kata Kamrussamad.
Menurut Kamrussamad, Sandiaga berpotensi mendongkrak dan memenangkan PPP di Pemilu Serentak 2024. Karena itu, kata dia, Sandiaga berpotensi menjadi Ketua DPR periode 2024-2029. “Bisa juga beliau memimpin parlemen, menjadi caleg dulu lalu kemudian memenangkan partainya dan menjadi ketua DPR itu semuanya terbuka jalannya,” tandas dia.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno angkat bicara soal isu hengkang dirinya ke PPP. Sandi menegaskan, dirinya belum menyatakan secara resmi keluar dari partai besutan Prabowo Subianto, ia memberi sinya; setelah lebaran mendatang. “Di bulan suci Ramadan ini kita lagi memantapkan ibadah, sedikit jeda dulu untuk berbicara politik praktis,” ujar Sandi dalam keterangannya, Rabu (5/4) malam. Ia mengaku saat ini ingin fokus lebih dulu untuk mendengarkan berbagai masukan dari para kyai soal upaya membenahi perekonomian masyarakat.
Soal perpindahan Sandiaga ke PPP, Waketum PPP Arsul Sani mengaku mendapatkan sambutan positif dari elite Gerindra. Para petinggi Gerindra, kata Arsul, telah memberi kebebasan pada Sandi untuk menentukan pilihan politiknya. “Teman-teman Partai Gerindra menyampaikan pada kami, keputusan pindah itu kembali pada orangnya, karena mau berada di partai mana pun itu memang kembali pada diri kita masing-masing,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4). Menurutnya, wacana kepindahan Sandi tak mengganggu hubungan PPP dengan Gerindra. “Yang penting etika politik harus kita jaga, hubungan relasi-relasi kepartaian, relasi pribadi, harus kita jaga. Jangan karena seseorang kemudian rusak semuanya. Itu tidak boleh terjadi,” kara Arsul Sani.
9. Presiden Jokowi minta KPK tidak gaduh terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Jokowi minta KPK dalam melakukan mutasi pejabat sesuai peraturan yang berlaku. Ia tak ingin masalah Endar menimbulkan perdebatan. “Kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan, semua ada aturannya, kok. Lihat saja mekanismenya, aturannya seperti apa,” kata Jokowi di Pasar Johar Baru, Jakarta, Rabu (5/4).
Jokowi mengatakan setiap instansi punya aturan mengenai perpindahan dan penggantian pejabat. Ia minta KPK menjalankan aturan-aturan tersebut. “Ada aturan-aturan, SOP, ada semuanya. Jadi, ikuti itu saja,” ucapnya.
Mantan penyidik senior KPK yang kini berstatus ASN di Polri Novel Baswedan menduga pimpinan KPK lakukan pembohongan publik terkait pemberhentian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro. Novel menyoroti alasan pemberhentian karena masa penugasan Endar yang habis per 31 Maret 2023 sebagaimana yang disampaikan KPK. Menurut dia, alasan tersebut keliru lantaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 29 Maret 2023 telah mengirim surat perihal perpanjangan penugasan kedua untuk Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. “Untuk masa tugas itu berlaku 4-4-2 (empat tahun, empat tahun dan dua tahun). Tapi, memang sekarang ketika pegawai KPK adalah ASN dibuat setiap tahun dengan surat tugas. Jadi, isu yang dikatakan pimpinan KPK bahwa masa tugas habis itu tidak benar. Menurut saya, itu justru kebohongan publik,” ujar Novel, Rabu (5/4).
10. KPK mengklaim pengembalian Brigjen Endar Priantoro ke institusi Polri tidak terkait dengan penyelidikan Formula E di DKI Jakarta. “Kami pastikan juga rotasi dan promosi jabatan struktural di KPK sama sekali tidak ada kaitan dengan proses penanganan perkara di KPK,” ujar Jubir KPK Ali Fikri, Rabu (5/4). Ali mengatakan dalam proses penanganan perkara, perbedaan pendapat di internal merupakan hal yang lazim dan bukan sesuatu yang salah. Perbedaan pendapat menjadi ciri kekhasan KPK yang menjunjung asas egaliter sesama insan komisi. “Memangnya di KPK sejak berdiri sampai hari ini selalu satu pikiran semua? Kami pastikan tidak, selalu ada dinamika,” tutur Ali.
Sebelumnya, eks Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) menduga pemberhentikan Endar terjadi karena Endar tak jua menjadikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tipikor Formula E. Menurut BW, menjadikan Anies sebagai tersangka merupakan keinginan sebagian pimpinan lembaga antirasuah. “Tindakan pemecatan Endar tidak bisa dilepaskan efek tahun politik, di mana ada sinyalemen dugaan keras berkaitan dengan upaya sebagian pimpinan KPK mentersangkakan Anies Baswedan,” ujar BW dalam keterangan tertulis, Selasa (4/4) kemarin.
11. Dewas KPK akan panggil Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefat soal pemberhentian Brigjen (Pol) Ebndar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. “Tentunya nanti kita akan lakukan. Cuman waktunya belum (ditentukan),” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/4). Pemberhentian itu jadi masalah lantaran masa tugas Endar di KPK diperpanjang oleh Polri. Hal ini berdasarkan surat Perintah Kapolri teregistrasi dengan Nomor: B/2725/IV/KEP./2023 per 3 April 2023.
Namun, Tumpak enggan berkomentar banyak mengenai laporan Endar tersebut. Dia mengatakan akan membahas soal laporan ini bersama dengan anggota Dewas yang lain. “Hari Senin kita bicara bersama dengan Dewas yang lain kita tentukan strateginya gimana,” tegas Tumpak. Sebelumnya Endar Priantoro melaporkan Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewas KPK, pada Selasa (4/4) kemarin. Endar menyebut, pelaporan itu dilayangkan, karena Firli Bahuri tidak menghargai surat penugasan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Tumpak menyebut, Brigjen Endar Priantoro sejauh ini belum pernah lakukan pelanggaran etik. “Oh belum pernah. Dia belum pernah terkena pelanggaran etik di sini, belum ada itu,” kata Tumpak. Terkait laporan yang diajukan Endar ke Dewas KPK, Tumpak mengatakan, laporannya masih dipelajari. Di sisi lain, Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menilai, Ketua KPK Firli Bahuri telah menyalahgunakan wewenang atau abuse of power terkait pemberhentian Endar Priantoro. Menurut dia, pemulangan Endar ke Korps Bhayangkara merupakan keinginan pribadi Firli Bahuri, bukan terkait aturan di KPK. “(Firli Bahuri) tidak hanya arogan, tapi itu sudah bisa dikualifikasikan abuse of power. Mengatur KPK sesuai dengan selera pribadinya. Tidak berbasis aturan hukum,” kata Herdiansyah, Rabu (5/4).
12. DPR melantik mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Nana Sudjana menjadi Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR. Selain Nana, DPR melantik pimpinan tinggi madya Deputi Bidang Persidangan Suprihartini. “Barusan saja kami melaksanakan pelantikan. Jadi tadi pelantikan selaku Irtama, Inspektur Utama Sekjen DPR RI,” kata Nana di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4). Nana mengaku sudah memiliki rencana kerja setelah resmi dilantik menjadi Inspektur Utama Sekjen DPR. Salah satunya, akan melakukan konsolidasi dengan mengumpulkan seluruh anggota inspektorat. Nana berjanji akan membawa lembaga DPR ke arah lebih baik. Ia optimistis dengan tugas barunya itu yang berkutat pada pengawasan internal DPR. (HPS)
