Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto (net)
Isu menarik hari ini, Prabowo Subianto mengatakan, diperlukan rekonsiliasi agar rakyat tidak resah dalam pergantian pemimpin di Indonesia. Menurut dia, semua pihak harus bersatu membangun Tanah Air, tidak ada satu pihak yang harus menang mutlak sementara yang lain harus kalah telak. Prabowo ingin jalan tengah, ingin sejuk, tidak usah jor-joran dalam bersaing. Ketum PAN Zulkifli Hasan akui, dalam pertemuannya dengan Prabowo membahas rencana pembentukan koalisi kebangsaan dan hal itu sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memajukan Indonesia. Isu menarik lainnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya tengah mengatur waktu pertemuan dengan PDI-P. Hasil survei LSI, elektabilitas Prabowo naik dan teratas sementara elektabilitas Ganjar Pranowo turun. Elektabilitas PDIP juga turun meskipun masih menempati posisi teratas. PKS usulkan Sandiaga Uno jadi cawapresnya Anies Baswedan, Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief langsung menolak dengan alasan Sandi bukan tokoh perubahan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menganggap mustahil duet Sandiaga dengan Anies Baswedan. Ketua KPK Firli Bahuri terus digoyang, selain dilaporkan ke Dewas KPK, juga dilaporkan ke polisi dalam kasus dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, persaingan wajar terjadi dalam Pilpres 2024. Namun, bagi Prabowo, semua pihak akhirnya harus mau bersatu untuk membangun Tanah Air. “Tidak ada satu yang harus menang, yang satu harus kalah telak. Everybody must win, itu yang jadi poin pentingnya,” kata Prabowo menjelaskan pertemuannya dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kediaman Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Sabtu (8/4). Menurut Prabowo sikap rekonsiliasi diperlukan agar masyarakat tak merasa resah dengan proses pergantian pemimpin. “Kita jadi pemimpin partai, ya kita sekarang yang harus capek untuk mencari format, supaya rakyat tenang,” tegas Prabowo.
Secara blak-blakan Prabowo ingin melanjutkan semangat rekonsiliasi pada Pilpres 2024. Hal itu yang dibicarakannya dengan Zulkifli Hasan. “Sekarang terjadilah suatu pengalaman yang baik dan kita hadapi 4,5 tahun ini bahwa dengan suatu jiwa kebersamaan, kekeluargaan dengan kita,” ujar Prabowo. “Apapun pernah terjadi, suatu perbedaan atau satu persaingan yang keras. Tapi jiwa persatuan, jiwa rekonsiliasi (harus dikedepankan),” sambungnya.
Dalam pandangan Prabowo, yang harus diperjuangkan adalah semangat rekonsiliasi pasca kontestasi elektoral terjadi. Sebab, bagi mantan Danjen Kopassus itu, tak perlu ada pihak yang merasa menang dan kalah sepenuhnya. “Ini yang kita inginkan, jalan tengah. Kita ini (menginginkan) suatu kesejukan, kita ini (ingin) suatu moderasi. Enggak usah jor-joran kalau bersaing. Biasa-biasa saja,” paparnya.
2. PAN memberi sinyal akan mendukung kembali Ketum Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Hal itu ditegaskan Ketum PAN Zulkifli Hasan usai bertemu Prabowo, Sabtu lalu. Kata dia, ini bukan kali pertama PAN berkongsi dengan Gerindra. Berdasarkan catatan, dalam dua pemilu sebelumnya, PAN mendukung Prabowo. Bahkan, pada Pilpres 2014, Prabowo justru berpasangan dengan Ketua Umum PAN saat itu, Hatta Rajasa.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengakui, dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal pembentukan koalisi besar. Zulkifli mengklaim, pembentukan koalisi besar itu dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. “Tadi yang kami sampaikan bareng-bareng, kebersamaan, komitmen kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk memajukan Indonesia,” kata Zulhas.
Zulhas juga menyampaikan, komitmen untuk membangun kebersamaan juga menjadi keinginan Presiden Jokowi. “Tadi yang kami sampaikan bareng-bareng, komitmen kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk memajukan Indonesia,” ujarnya. Soal nama koalisi besar yang sedang dijajakinya, Zulhas menyebut Koalisi Kebangsaan. “Negara besar enggak mungkin diurus satu dua (partai politik), tapi harus besar juga yang urus, yang saya kadang-kadang sebut koalisi kebangsaan,” tandasnya.
3. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya tengah mengatur waktu pertemuan dengan PDI-P. Hal itu dilakukannya sebagai bagian dari penjajakan pembentukan koalisi besar. “Ada (rencana bertemu PDI-P), ya pokoknya ada. Waktunya sedang diatur,” ujar Muzani di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4). Ia mengaku saat ini komunikasi dengan PDI-P terus berjalan dengan baik. Muzani menyatakan, secara intensif kerap berbicara dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Sementara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad akrab dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Karena keduanya sama-sama menjadi pimpinan DPR.
“PDI-P adalah sahabat yang terus menerus memberikan inspirasi bagi kami. Saya kira enggak ada problem,” kata Muzani. Meski begitu, Gerindra tetap akan berkomunikasi dengan PKB soal dinamika politik kekinian. Alasannya, kedua parpol tersebut telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Muzani menuturkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianti bakal bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Senin (10/4). Ia pun mengklaim PKB tak keberatan dengan penjajakan koalisi besar.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kunjungan PAN, PBB, dan Perindo ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto baru-baru ini merupakan tanda kepercayaan mereka kepada Prabowo untuk memimpin koalisi besar. Muzani mengeklaim koalisi besar ini sudah mendapatkan dukungan langsung dari Presiden Jokowi. Muzani meyakini sosok Prabowo bisa menjadi magnet bagi partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi besar. “Kunjungan-kunjugan itu menjadi harapan semua partai politik untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai magnet koalisi pada Pemilu 2024,” ujar Muzani dalam keterangannya, Minggu (9/4).
Muzani perintahkan seluruh kader Gerindra mengambil peran penting dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemenangan Prabowo dan Gerindra pada Pemilu 2024. Salah satu caranya adalah tidak melakukan tindakan atau keputusan yang salah. Muzani juga mengingatkan kader Gerindra selalu menjaga mulut dan tidak mengeluarkan pernyataan yang salah. “Jagalah mulutmu, perbuatanmu, tindakanmu, dan pergaulanmu. Karena itu bisa menjadi masalah dan memperberat perjuangan untuk meraih kemenangan di 2024,” tegas Muzani.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro juga menilai, lawatan Partai Perindo, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan sinyal ketiga parpol itu untuk bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang diinisiasi oleh Gerindra dan PKB, meskipun PAN sudah mengikat perjanjian dengan Partai Golkar dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Kunjungan pimpinan ketiga partai politik itu juga mengirimkan pesan politik betapa mereka menaruh harapan dapat bersama dalam satu koalisi dengan Partai Gerindra pada pemilihan presiden 2024,” kata Bawono dalam keterangan yang dikutip Minggu (9/4).
4. Analis politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai, upaya pembentukan koalisi besar berangkat dari sejumlah pertimbangan praktis untuk Pilpres 2024. Presiden Jokowi merestui pembentukan koalisi besar ini dan PDI-P juga tak menutup peluang untuk bergabung. “Dalam kacamata para elite, kebutuhan koalisi besar ingin dilakukan atas dasar pertimbangan, pertama, perlunya calon presiden dan wakil presiden yang dapat melanjutkan agenda pembangunan Pak Jokowi di periode berikutnya,” kata Aditya, Minggu (9/4). Aditya juga melihat, para elite politik ini ingin memenangi Pilpres 2024 melalui sosok-sosok yang punya elektabilitas moncer. “Sehingga, ada peluang agar pelaksanaan pilpres hanya dilakukan satu ronde saja. Argumennya tentu terkait dengan efisiensi anggaran pemilu,” ujar Aditya.
Aditya menilai, endorsement politik Presiden Jokowi untuk sosok capres yang akan diusung koalisi besar bukan menjadi satu-satunya faktor penentu untuk kesuksesan di Pilpres 2024. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut, pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan arahan Jokowi sebagai jalan tengah pembentukan koalisi jelang Pilpres 2024. Aditya menegaskan, para pemilih masih melihat kapasitas dan rekam jejak sosok capres sebelum menjatuhkan pilihan, meskipun sosok capres itu dipromosikan oleh Jokowi. “Memang betul berdasarkan survei Algoritma terakhir, capres yang diyakini dapat melanjutkan agenda Pak Jokowi adalah bagian dari koalisi yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Namun, pemilih kita merasa endorsement yang sedang dilakukan presiden tidak serta merta 100 persen akan diikuti oleh pemilih. Dalam konteks itu, endorsement bukan pertimbangan utama pemilih,” kata Aditya.
5. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, hasil survei LSI terkini menunjukkan Prabowo Subianto menduduki elektabilitas teratas dalam simulasi tiga nama bakal capres. Ketua Umum Partai Gerindra itu memiliki elektabilitas sebesar 30,3 persen. Disusul Ganjar Pranowo 26,9 persen dan Anies 25,3 persen. Djayadi melihat adanya penurunan elektabilitas Ganjar secara signifikan. Yakni turun 8 persen dibandingkan survei periode Februari 2023. “Ganjar Pranowo selama dua bulan terakhir turun sekitar 8 persen, dari 35 persen ke 26,9 persen,” ujar Djayadi dalam rilis survei secara daring, Minggu (9/4). Kendati demikian, Djayadi tak melihat penurunan suara Ganjar beralih ke Prabowo maupun Anies. Yang pasti, kata dia, elektabilitas Prabowo mengalami peningkatan pada survei kali ini yaitu sekitar 3,6 persen. “Dari sebelumnya 26,7 persen menjadi 30,3 persen. Sementara, Anies cenderung stabil mengalami penguatan sedikit sebesar 1,3 persen.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menunjukkan, PDI-P mengalami penurunan elektabilitas jika dibandingkan survei periode sebelumnya. PDIP memang masih menduduki posisi teratas (17,7 persen). “Kalau kita lihat trennya, maka umumnya partai partai itu mengalami tren penurunan dari selama hampir setahun terakhir dari Juli 2022 sampai April 2023,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan lagi. Dijelaskan, di survei LSI pada Januari 2023, elektabilitas PDIP sebesar 22 persen turun, tapi pada Pebruari 2023 turun menjadi sekitar 19 persen, dan pada April 2023 turun lagi menjadi 17,7 persen. Sementara itu, di posisi dua elektabilitas partai politik ditempati oleh Partai Gerindra dengan 12,8 persen. Posisi tiga Partai Golkar dengan total suara responden 7,8 persen. Posisi empat diduduki PKS dengan elektabilitas 7,6 persen. Disusul Partai Demokrat di posisi lima dengan elektabilitas 5,4 persen. Posisi enam PKB 4,4 persen. Posisi ketujuh Partai Nasdem 4,1 persen. Selanjutnya, Partai Perindo 3,1 persen.
6. Masyarakat harus bergerak memberikan tekanan kepada Pemerintah dan DPR jika pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana terus terhambat. Sebab, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyampaikan RUU Perampasan Aset bisa disahkan jika pemerintah berhasil melobi para pimpinan partai politik buat memberikan dukungan. “Kalau perlu kita duduki DPR dan segala macam. Bahwa nanti kemudian ada lobi-lobi itu enggak akan bisa menghambat kalau senayan, DPR, sudah diduduki rakyat. Mau ngomong apalagi DPR? Enggak bakal bisa menghindar,” kata Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Julius Ibrani, dalam keterangannya, Minggu (9/4). Julius mengkritik sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang mengeluh upaya pembahasan RUU Perampasan Aset terhambat akibat permintaan untuk melobi para ketua umum parpol. Menurut dia, lobi-lobi politik juga dilakukan saat pemerintah dan DPR membahas RUU lain.
Presiden Jokowi tidak perlu gentar saat DPR menyarankan pemerintah melobi para ketua umum partai politik buat memuluskan pembahasan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Jokowi memiliki mandat dari rakyat sehingga tidak perlu khawatir kehilangan dukungan buat mendorong pembahasan RUU itu. “Presiden Jokowi jangan khawatir. Tidak ada satupun warga negara Indonesia yang tidak sepakat untuk pemberantasan korupsi,” kata Julius Ibrani lagi. Sebelumnya,
Presiden Jokowi mengatakan, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif dari pemerintah. Oleh karena itu, dirinya mendorong agar pembahasan RUU itu segera diselesaikan di DPR. “RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR, dan ini prosesnya sudah berjalan,” ujar Jokowi usai meninjau Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, awal April 2023 lalu.
7. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno masih menunggu keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait wacana diduetkannya dirinya dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikanSandiaga saat bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/4). “Saya selalu mendengar masukan para ulama, ustadz, shalat istikarah dan semua harus dengan restu pimpinan,” ujar Sandi dalam keterangannya, kemarin. “Saya harus memastikan Pak Prabowo Subianto legowo dan pimpinan di pemerintahan memberikan restu. Itu yang penting,” sambungnya.
Sebelumnya, PKS sempat mengusulkan wacana untuk kembali menduetkan Anies dan Sandi untuk menghadapi kontestasi elektoral mendatang. Namun, hingga kini, Sandi mengaku enggan terburu-buru menanggapi usulan tersebut. “Saya meyakini pimpinan partai politik seperti Ustadz Syaikhu akan mengusulkan yang terbaik untuk NKRI, dan saya percaya proses ini masih berjalan selama enam bulan ke depan,” tutur Sandi.
Jubir Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menyampaikan, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Sandiaga Uno terkait langkah politiknya ke depan, terutama soal pencapresan 2024. “Saya kira mengenai Pak Sandi serta keinginan beliau itu, Pak Prabowo memberi pertimbangan juga untuk kebaikan Pak Sandi, namun keputusan ada di tangan Pak Sandi,” kata Budi, Minggu (9/4). Budi menilai bukan soal legowo atau tidaknya Prabowo terhadap langkah politik Sandi ke depan. Tetapi, Prabowo maupun Gerindra justru mengembalikan keputusan politik itu kepada Sandi. “Kalaupun ada kader yang ingin keluar dan ingin mengambil langkah politik yang berbeda, kami mempersilakan dan tidak akan menghalangi siapapun,” tegasnya. Budi menegaskan, sikap Prabowo berulang kali telah disampaikan mengenai langkah politik Sandi untuk 2024. Tak hanya untuk Sandi, Prabowo terbuka kepada siapa saja yang ingin bergabung atau tetap di Gerindra, atau justru memilih keluar dari partai.
8. Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat (PD) Andi Arief mengatakan, Demokrat menolak jika Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Andi Arief menilai Sandiaga bukanlah sosok perubahan. “Walaupun menjadi wapres menjadi hak setiap orang, tapi komitmen perubahan dari 3 partai, PKS, Demokrat dan NasDem itu sudah terikat pada semacam perjanjian yang ditandatangani oleh 3 ketua umum partai, mengikuti kontestasi capres dan cawapres ini kan memperbaiki keadaan, bukan seperti Indonesian Idol yang penting muncul, setiap ada ini muncul dan Demokrat punya catatan dan pasti akan menolak kalau Pak Sandi Uno,” kata Andi Arief kepada wartawan, Minggu (9/4/2023).
Andi Arief kemudian menyinggung soal isu Sandiaga Uno yang akan bergabung dengan PPP. Menurutnya, strategi yang sama pernah dilakukan Sandiaga pada tahun 2019 lalu. “Kenapa, karena dulu juga berpura-pura pindah ke PAN berpasangan juga dengan Pak Prabowo. Sekarang dengan strategi yang sama pindah ke PPP. Jadi apa ya, gaya pemodal berpolitik kita menolak, pasti output-nya tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa,” jelasnya. Menurut Andi Arief, Partai Demokrat belum mendengar komitmen perubahan dari Sandiaga Uno. Andi menyarankan Sandiaga fokus menuntaskan kerjanya di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romi menganggap mustahil duet antara Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Anggapan itu merespons kehadiran Sandi di acara PKS di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/4) kemarin. Pada momen itu Sandi merespons soal peluang dirinya kembali berduet dengan Anies. “Sandi ke PKS untuk mengajak PKS keluar dari Koalisi Perubahan. Jangan dibalik,” kata Romi, Minggu (9/4).
9. Presiden Jokowi tak hadir dalam peringatan HUT ke-77 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4), namun video sambutannya diputar dalam acara tersebut. Jokowi berharap TNI AU bisa menjadi angkatan udara yang modern dan tangguh. “Kepada seluruh prajurit AU di mana pun bertugas di seluruh penjuru Tanah Air, di usia yang ke-77 ini, TNI AU harus menjadi angkatan udara yang modern, yang tangguh. Dirgahayu TNI Angkatan Udara,” ujar Jokowi. Selain itu, Jokowi juga meminta TNI AU mampu menjaga ruang udara Indonesia, serta transformatif menjaga kekuatan nasional Indonesia. Dengan begitu, maka TNI akan menjadi tentara yang dihormati di dunia. Wapres Ma’ruf Amin juga tak hadir dalam acara tersebut. Wapres mengucapkan selamat ulang tahun kepada TNI AU secara virtual. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-77 TNI AU.
10. Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menyatakan, pengakuan Menkeu Sri Mulyani yang tidak mengetahui soal laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun adalah kejadian yang memalukan. “Kenapa sampai Menteri Keuangan tidak tahu ada LHA kepada anak buahnya? Ini pasti ada sistem tidak bergerak. Ada sistem yang Pak Mahfud sendiri menyampaikan bahwa Ibu Menkeu tidak tahu. Ini menurut saya sesuatu yang sangat memalukan,” kata Yenti dalam RDPU dengan Komisi III DPR, Kamis (6/4) lalu.
Yenti mengatakan, pihak-pihak yang tidak melaporkan LHA dari PPATK tentang transaksi mencurigakan merupakan perbuatan melawan hukum dan sikap tidak profesional. “Jadi ada masalah pelayanan publik yang tidak proper, tidak penuh dengan integrity dan tidak profesional,” ujarnya. Yenti mengatakan, dugaan pencucian uang terkait transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang dideteksi PPATK seharusnya ditindaklanjuti oleh kementerian dan aparat penegak hukum. Sebab, saat ini pencucian uang menjadi cara yang dilakukan para pelaku kejahatan buat menyembunyikan hasil dari aksi kriminal mereka.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan, publik lebih memercayai Menko Polhukam Mahfud MD ketimbang DPR terkait laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai lebih dari Rp 300 triliun. Dalam survei ini, hanya 3,6 persen publik yang percaya pada DPR, sedangkan kepercayaan pada Mahfud sebesar 63,3 persen. Respons ini merupakan pernyataan publik yang mengikuti berita soal aliran dana itu dan jalannya rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan Mahfud MD beberapa waktu lalu. “Jadi nampaknya masyarakat ikut begadang ya sampai jam 11 lebih,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, dalam rilis survei secara daring, Minggu (9/4).
11. ICW merilis hasil kajian kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2019-2024. Hasilnya, ICW menemukan 55 dari 86 pimpinan AKD di DPR tidak patuh melaporkan LHKPN, berdasarkan riset yang dilakukan pada 2019-2021. Ironisnya, hampir semua pimpinan DPR RI (ketua dan wakil ketua), tidak patuh lapor LHKPN. “Tentu kita miris melihatnya, karena dari lima pimpinan DPR RI, empat di antaranya tidak patuh melaporkan LHKPN, baik dia terlambat maupun tidak berkala melaporkan LHKPN,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui akun YouTube Sahabat ICW, Minggu (9/4/2023). ICW tidak merinci nama-nama pimpinan DPR yang tidak patuh melaporkan LHKPN itu. ICW hanya menyebutkan dua pimpinan DPR RI tidak tepat waktu melaporkan LHKPN atau melampaui tenggat 31 Maret 2023.
12. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta kadernya yang duduk di DPR benar-benar serius bekerja mempersiapkan diri menuju Pemilu 2024. Menurut Mega, semuanya harus ingat bahwa PDI-P menjadi bagian dari tiang negara Indonesia. “Biar saja berapapun jumlah partai politik di Indonesia, PDI-P harus menjadi bagian dari tiang negara. Artinya kapanpun negeri ini ada, PDI-P harus jadi partai pelopor yang menjadi tonggak negeri ini,” kata Megawati saat memberikan pembekalan kepada anggota Fraksi PDI-P di DPR yang berlangsung secara tertutup di Sekolah Partai, di Jalan Lenteng Agung, Jaksel, Sabtu (8/4). Megawati minta prinsip itu, harus diwujudkan di dalam tindakan di lapangan. Para kader PDI-P harus terus mendekatkan diri dengan rakyat, bekerja untuk kepentingan rakyat.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan diri merumuskan bentuk kerja sama politik dengan parpol di Indonesia. Kerja sama politik tersebut adalah niat serius PDI-P dalam membangun bangsa dan negara. Dia menjelaskan, Indonesia butuh visi jangka panjang yang sama dan bisa diterjemahkan dalam misi lima tahun ke depan. Setelah itu, kerja sama politik baru berbicara terkait capres dan cawapres 2024. “Dengan alur kerja sama politik seperti itu, kami yakin bonding-nya (akan) lebih kuat. (Artinya, kerja sama politik) bukan semata-mata (kepentingan) bagi bagi kursi kekuasaan di dalam kabinet kelak,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/4). Untuk mewujudkannya, ujarnya, PDI-P tengah mengagendakan silaturahmi politik ke partai-partai lain. Kunjungan dan dipimpin Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. “Kami akan tawarkan kerangka strategis terkait kerja sama politik secara serius. Kami yakin, tawaran ini akan disambut partai-partai dengan antusias,” katanya.
13. KPK meminta Ditjen Imigrasi lakukan pencegahan ke luar negeri terhadap pengusaha Dito Mahendra yang kasusnya sedang ditanganinya. Hal tersebut disampaikan Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh saat dikonfirmasi. Sabtu (8/4). “Masa pencegahan 5 April 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023. Instansi pengusul (pencegahan) KPK,” ujar Ahmad. Sementara itu, KPK juga mengancam akan melakukan penjemputan paksa bila Dito mangkir lagi dari panggilan KPK.
Ali mengatakan masa pencegahan Dito berlaku selama 6 bulan. “Selain itu, upaya paksa juga dapat KPK lakukan agar saksi dihadapkan pada tim penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Ali. “Tindakan ini juga merupakan upaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara,” sambungnya. Pengusaha Dito Mahendra kerap tidak hadir memenuhi panggilan KPK terkait kasus TPPU mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Terbaru, Dito tidak hadir saat dipanggil sebagai saksi pada Kamis (6/4) kemarin.
14. Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap menyoroti aksi walkout para pegawai KPK yang berasal dari Polri saat bertemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Dia mengatakan aksi walkout itu bukti pegawai tak percaya dengan Firli. “Walkout merupakan bentuk kekecewaan karena penjelasan pimpinan sudah terbaca akan mutar-mutar dengan inti tetap memberhentikan Brigjen Endar. Ketidakpercayaan kepada pimpinan KPK semakin membuat konflik internal KPK semakin berlarut larut dan membuat suram arah pemberantasan korupsi dan terbukti survei LSI terbaru tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK menurun,” kata Yudi kepada wartawan, Senin (10/4).
Padahal, kata Yudi, kepercayaan pegawai kepada Pimpinan KPK merupakan modal dasar pemberantasan korupsi. Dia mengatakan hal tersebut telah terbukti dengan kinerja KPK sejak pertama kali berdiri. “Itu terbukti sukses sejak KPK berdiri dengan prestasi menangkapi para koruptor besar dari sisi jumlah kerugian negara hingga triliunan maupun OTT terhadap pejabat atau kepala lembaga negara,” ujarnya.
Jubir KPK Ali Fikri mengamini soal pertemuan antara Pimpinan KPK dengan sejumlah pegawai KPK yang merupakan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) dari Polri pada Selasa, (4/4) lalu. Menurut Ali, ruang diskusi itu untuk meluruskan dinamika informasi. “Pimpinan KPK, betul pada Selasa (4/4) telah bertemu dan membuka ruang diskusi bersama segenap pegawai yang bersumber dari Polri.
Hal ini untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal. Pertemuan tersebut juga sebagai lanjutan penjelasan sebelumnya yang telah disampaikan kepada seluruh insan KPK melalui email internal,” ucap Ali, Minggu (9/4). “Forum itu dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersama masyarakat guna memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa dan negara,” imbuhnya.
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengadukan oknum KPK ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Surat aduan itu dilayangkan secara tertulis, pada Jumat (7/4) lalu. “Surat laporan sudah diterima anggota piket Ditreskrimum Polda Metro Jaya Bripda Suranta,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Minggu (9/4). Boyamin tak mengungkap siapa ‘oknum’ KPK yang dimaksud. Dia mengatakan tindak pidana pembocoran dokumen ini merupakan tindakan yang termasuk kategori menghalangi penyidikan. “Rumusan tindak pidana dugaan pembocoran dokumen ini masuk kategori menghalangi penyidikan, melakukan komunikasi dengan pihak berperkara, membuka informasi yang dikecualikan, membocorkan rahasia intelijen, dan membocorkan surat dan keterangan yang dirahasiakan sebagaimana dirumuskan,” ungkap Boyamin. (HPS)
