Kader PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus (net)
Isu menarik pagi ini, persaingan Ganjar dan Anies Baswedan makin seru. Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus membalas sindiran Anies Baswedan soal sosok politikus yang kerap joging lalu mengunggahnya ke media sosial. “Memang Mas Ganjar suka lari pagi kan, kalau Anies mungkin suka lari dari janji, kan banyak janjinya yang tidak terealisir,” kata dia. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak ambil pusing dengan kritikan Anies. Ia lalu mengungkit soal politik identitas. Menurut Hasto, politik identitas tidak akan dibawa bakal capres yang diusung PDIP. Menurut dia, PDI-P tidak membawa politik identitas dalam melahirkan calon pemimpin. Kultur kepemimpinan di PDI-P adalah sosok yang mengakar ke bawah, bukan pada politik identitas. Hasto juga meminta Anies melihat hasil kerjanya saat memimpin DKI Jakarta sebelum membanding-bandingkan pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi dengan mantan Presiden SBY.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan menggelar acara dengan massa yang lebih besar bersama bakal capres PDIP Ganjar Pranowo, usai memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakpus, Senin (22/5). Hasto menyampaikan, partainya tidak memberikan sanksi kepada Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo. Putra sulung Presiden Jokowi itu hanya diberi nasihat oleh para senior partai terkait masalah tersebut.
Menko Polhukam merangkap Plt Menkominfo Mahfud MD mengatakan, penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) tidak ada kaitannya dengan pemilu dan capres pada pilpres mendatang. Mahfud mengaku, tidak tahu soal adanya dugaan aliran dana kasus Plate mengalir ke partai politik. Ia meminta publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Anggota DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan terhadap istrinya. Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan PKS sudah melakukan proses penyelidikan internal dan kader yang bernama BY sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus membalas sindiran Anies Baswedan soal sosok politikus yang kerap joging lalu mengunggahnya ke media sosial. “Memang Mas Ganjar suka lari pagi kan, kalau Anies mungkin suka lari dari janji, kan banyak janjinya yang tidak terealisir,” kata Deddy dalam acara political show, Senin (22/5) malam. Deddy mengatakan sebagai bakal calon presiden, tidak ada yang salah dengan kegiatan Ganjar menghadiri acara lari pagi dengan relawan. “Dia bisa ketemu banyak orang dan Alhamdulilah rakyat senang ketemu dia. Emang itu salah? Kan dia memang calon presiden. Sebagai calon presiden, hal yang wajar dia melakukan,” kata Deddy.
Deddy lalu menyinggung kegiatan Anies selama beberapa bulan terakhir yang kerap keliling Indonesia usai diumumkan sebagai bakal calon presiden. Menurutnya, tak ada pihak yang nyinyir dengan kegiatan Anies itu. “Tidak ada yang nyinyir tuh, tidak pernah disinggung sama yang lain, jadi kalau Pak Ganjar keliling ke sana kemari, ketemu warga pagi-pagi, kenapa sih musti disindir?” kata Deddy lagi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga angkat bicara menanggapi sindiran Anies Baswedan soal sosok yang kerap lari-lari untuk kemudian mengunggah kegiatannya di media sosial. Hasto tak ambil pusing dengan kritikan Anies. Ia lalu mengungkit soal politik identitas. Menurut Hasto, politik identitas tidak akan dibawa oleh bakal capres yang diusung PDIP. Kata dia, PDI-P tidak membawa politik identitas dalam melahirkan calon pemimpin. Menurut dia, kultur kepemimpinan di PDI-P adalah sosok yang mengakar ke bawah, bukan pada politik identitas. “Kultur kepemimpinan yang dibangun PDI-P adalah kultur kepemimpinan yang berakar ke bawah, bukan berakar ke elite, apalagi berakar pada politik identitas. Itu bukan PDI-P,” tegasnya di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (22/5). Sebelumnya diberitakan, Bacapres dari KKP Anies Baswedan menyindir soal sosok politikus yang kerap joging lalu mengunggahnya ke media sosial saat berpidato di depan relawannya di Tenis Indoor Senayan, Minggu (21/5).
Hasto Kristiyanto juga meminta Anies Baswedan melihat hasil kerjanya saat memimpin DKI Jakarta sebelum membanding-bandingkan pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi dengan mantan Presiden SBY. “Ya, Mas Anies suruh lihat Jakarta saja deh,” kata Hasto. Seperti diberitakan, saat berpidato di depan kader PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5), Anies menyebut pembangunan jalan tak berbayar di era SBY 20 kali lebih panjang dibandingkan era Jokowi.
Kepala Staf Presiden Moeldoko juga angkat bicara soal pernyataan Anies. Menurutnya, keberadaan jalan tol yang banyak dibangun di era Presiden Jokowi juga dinikmati oleh rakyat kecil. “Dengan ada jalan tol, saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin, terus siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti saya,” kata Moeldoko di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Senin (22/5). Mantan Panglima TNI itu menuding pihak-pihak yang mengkritik pembangunan jalan tol adalah orang yang tidak pernah merasakan hidup susah. “Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang (masuk) jalan tol, tetapi lupa bahwa bus-bus yang sekarang masuk jalan tol itu adalah mengangkut orang-orang yang sulit,” kilah Moeldoko.
2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan menggelar acara dengan massa yang lebih besar bersama bakal capres PDIP Ganjar Pranowo, usai memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakpus, Senin (22/5). “Bahkan (Gibran) tadi mengatakan kepada saya juga akan mengadakan acara bersamaan dengan Pak Ganjar Pranowo dengan massa yang jauh lebih besar,” kata Hasto. Ia mengatakan, acara tersebut akan mengundang massa yang lebih besar sebagai bagian dari tanggung jawab kepartaian untuk terus bergerak bersama rakyat.
“Sebagai bagian dari tanggung jawab kepartaian yang bergerak terus untuk rakyat,” ujarnya. Hasto mengatakan, Gibran sepenuhnya mendukung keputusan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres untuk Pemilu 2024. Sehingga, tak ada tawar menawar untuk mendukung bakal capres dari partai lain. “Sehingga, sebagai kader partai, tegak lurus di dalam keputusan-keputusan DPP PDI Perjuangan. Apalagi kemarin beliau juga sudah menyatakan telah mengikuti sekolah partai, telah digembleng oleh PDI Perjuangan, sehingga tugas-tugas itu akan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ucap Hasto.
Hasto menyampaikan, partainya tidak memberikan sanksi kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka soal pertemuannya dengan Menhan sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah, pekan lalu. Putra sulung Presiden Jokowi itu hanya diberi nasihat oleh para senior partai terkait masalah tersebut. Hasto menyebutkan, nasihat itu diberikan lantaran Gibran merupakan kader muda PDI-P yang masih perlu bimbingan dari para senior. Kalau sudah senior partai yang tidak memahami perintah Ketua Umum, akan diberi sanksi karena PDIP sudah mendeklarasikan dukungan capres terhadap Ganjar Pranowo.
Hasto menyampaikan pesan kepada Gibran agar menjaga diri dari banyaknya manuver-manuver politik menjelang Pemilu 2024. “Berpolitik itu juga harus waspada dari berbagai manuver-manuver politik karena tujuan politik adalah bergerak ke bawah. Bu Megawati juga berpesan bahwa tujuan berpolitik adalah untuk membangun peradaban. ‘’Politik juga menjadi jalan bagi setiap kader untuk merawat bumi pertiwi,’’ ujarnya.
3. Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun meminta Gibran Rakabuming Raka berhati-hati dalam menjalankan tugas dan menjalin pertemanan. Ia mengibaratkan Gibran sebagai gula yang manis, sehingga akan selalu ada semut yang menemui dia di Solo, Jawa Tengah. ‘’Jadi kita tadi menyampaikan nasihat panjang lebar. Saya sampaikan, Anda ini seperti gula dengan semut. Beliau posisinya seperti gula yang (kedatangan) semut dari mana-mana,” kata Komarudin dalam konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (22/5).
Menurut Watubun, PDI-P tak melarang bila akhirnya banyak semut yang berdatangan ke Gibran. Hanya saja, Gibran perlu memilih mana semut yang baik dan mana semut yang berpotensi menjerumuskan. “Tinggal menjaga semut mana yang baik dan semut mana yang menjerumuskan. Itu pesan singkat sebagai nasihat tadi,” jelasnya. Watubun menambahkan, pemanggilan Gibran ke Kantor DPP PDI-P sekaligus untuk meluruskan berbagai kesimpangsiuran kabar mengenai pertemuan dirinya dengan Prabowo Subianto. Ia menuturkan, Gibran sudah menjelaskan kronologi pertemuan itu kepada DPP PDI-P.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapatkan nasihat dari Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (22/5). Ia menjelaskan soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto di Solo, Jumat (19/5) malam lalu dan keduanya dapat memahami penjelasannya itu. Gibran menyampaikan terima kasih atas masukan dan nasihat yang diberikan. Gibran menyatakan akan tegak lurus mengikuti arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
4. Menko Polhukam merangkap Plt Menkominfo Mahfud MD mengatakan, penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) tidak ada kaitannya dengan pemilu dan capres pada pilpres mendatang. “Enggak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pada pilpres atau apa pun. Semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki itu juga sudah disiarkan di media massa,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/5). Mahfud menegaskan, penanganan kasus BTS 4G itu berfokus kepada masalah hukum sehingga tidak ada unsur politisasi di dalamnya. “Fokusnya pada masalah hukum. Tidak peduli siapa pelakunya, ini hukum. Ini saya sampaikan, ini bukan politisasi. Penyidikannya sudah dimulai bulan Juni (2022) karena bulan Maret sudah minta perpanjangan, Sudah diperpanjang kok tapi sampai April engga bener. Ditinjau bulan Mei kok engga benar. Juni lalu dimulai penyelidikan dan sekarang ini proses hukum terus berjalan,” tegas Mahfud.
Plt Menkominfo Mahfud MD mengaku, tidak tahu soal adanya dugaan aliran dana ke partai politik dalam kasus Johnny Plate (baca : kasus penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022, red) yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Mahfud meminta publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, ada atau tidaknya aliran dana dalam proyek itu ke partai politik akan diketahui ketika proses persidangan digelar. “Enggak tahu, nanti pengadilan saja. Saya kan tidak boleh mendahului pengadilan,” kata Mafud. Ia menekankan, dirinya tidak akan membocorkan mengenai hal itu, sekalipun sudah mendapaat bocoran dari Kejagung. Ia hanya menekankan, proses persidangan kelak dapat diikuti secara terbuka oleh masyarakat.
5. Plt Menkominfo Mahfud MD mengungkapkan kejanggalan dari proyek pembangunan menara base transceiver station (BTS) yang diduga dikorupsi mantan Menkominfo Johnny G Plate. Mahfud mengatakan, proyek tersebut itu sudah berjalan sejak tahun 2006. Tetapi, baru menemui masalah pada anggaran tahun 2020. “(Proyek) itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus, baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020. Anggaran proyek senilai Rp 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10 koma sekian triliun pada tahun 2020-2021,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5).
Mahfud mengungkapkan, ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek meminta perpanjangan waktu hingga Maret 2022, dengan alasan pandemi Covid-19. “Padahal, uangnya sudah keluar tahun 2020-2021, tapi minta perpanjangan sampai Maret, seharusnya itu tidak boleh secara hukum tapi diberi perpanjangan,” ujar Mahfud. Sampai Maret 2022, baru 1.110 dari 4.200 menara BTS yang dilaporkan berdiri. Namunsetelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit.
Mahfud MD sudah mengumpulkan sejumlah mantan Menkominfo untuk mengurai persoalan proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G Kemenkominfo yang tersangkut skandal korupsi. “Saya sudah panggil para mantan menteri Kominfo, Pak ini dulu sudah berjalan baik dari tahun ke tahun sesuai dengan jadwal, kok rusaknya baru sekarang,’” kata Mahfud dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5). Menurut dia, proyek itu penting untuk menunjang kelancaran sistem komunikasi masyarakat dan merupakan bagian dari program strategis nasional. “Kalau tidak (dilanjutkan), lama-lama hilang lalu ke depannya lagi rakyat akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, tindakan hukum harus ditegakkan secara tegas terhadap perampok hak-hak rakyat ini. Soal proyeknya, nanti kita cari jalan agar itu terus,” ujar Mahfud.
Mahfud MD mendorong Kejaksaan Agung menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G. “Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan saya membuka diri apabila Kejagung ingin menggali informasi darinya. Silakan saja kalau perlu informasi apa, memeriksa apa dan siapa di Kominfo, dipersilakan agar kasus itu menjadi selesai,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (22/5). Mahfud mengaku mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi terkait proyek BTS yang bermasalah itu. Jokowi ingin proyek BTS Kominfo tetap berjalan untuk kepentingan rakyat. ‘’Arahan Presiden, jangan diputus, itu usahakan itu jalan, usahakan semua kembali uangnya yang sekarang masih gelap di mana-mana itu dan dioperasikan ke situ. Tentu hukum yang akan melakukan itu,” tuturnya.
Kejagung RI memeriksa mantan Menkominfo Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Menurut Kapuspenkum kejagung Ketut Sumedana, selain Johnny, ada lima saksi dari pihak Kemenkominfo yang diperiksa hari ini, Selasa (22/5). “Hari ini termasuk beliau (Johnny Plate) yang kita periksa. Saya tidak tahu apakah statusnya sebagai saksi terhadap perkara yang sudah kita tetapkan sebelumnya, apakah sebagai tersangka untuk dirinya sendiri,” kata Ketut kepada wartawan. Sementara itu, lima saksi yang juga diperiksa terkait kasus tersebut adalah ASL selaku Karo Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, MFM selaku Kadiv Lastmile dan Backhaul Bakti Kominfo. RNW selaku Stafsus Menkominfo, MT selaku Sekjen Kemenkominfo, dan FM selaku Plt Dirut Bakti Kominfo. “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya. Ketut belum mengetahui siapa lagi saksi lain yang akan diperiksa dalam kasus ini.
6. Anggota DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan terhadap istrinya. Istri Bukhori yang berinisial M (34) melaporkan Bukhori ke MKD DPR melalui kuasa hukumnya, Srimiguna. “Dia mengajukan telah terjadi KDRT yang dialami. Terus dia minta bantuan kepada kami, kami rundingkan dengan teman-teman sama-sama advokat akhirnya kami bersama-sama punya tim, namanya tim konsultan hukum peduli perempuan dan anak. Jadi kami akhirnya menangani kasus tersebut,” ujar Srimiguna di Gedung DPR, Senayan, Senin (22/5).
Srimiguna menyampaikan, kasus KDRT ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh M ke Polrestabes Bandung pada November 2022. Namun, penyelidikan di Polrestabes Bandung terkesan mandek. Laporan M tidak kunjung ditindaklanjuti. Setelah di-follow up, kasus KDRT tersebut ternyata dilimpahkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 9 Mei 2023. Adapun kasus tersebut dilimpahkan lantaran lokasi KDRT diduga dilakukan Bukhori di 3 daerah, yakni Depok, Bandung, dan Jakarta. Srimiguna bilang, tindakan KDRT itu tidak selayaknya dilakukan seorang anggota DPR.
Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dek Gam membenarkan, anggota DPR berinisial BY dari Fraksi PKS dilaporkan ke MKD terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Iya, menurut laporan seperti itu,” ujar Nazaruddin saat dikonfirmasi, Senin (22/5). Ia mengaku sudah mengecek laporan dugaan KDRT itu. Menurutnya, MKD tengah melakukan verifikasi apakah laporan tersebut lengkap atau tidak. Jika laporan tersebut lengkap, MKD akan memanggil terduga yang melakukan KDRT tersebut. Ia berjanji MKD akan terbuka dengan kasus tersebut. Menurutnya, MKD DPR punya waktu dua hari untuk mengklarifikasi laporan terkait anggota DPR berinisial BY.
Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan masalah yang menyeret nama salah satu kadernya bukan masalah partai. “Kasus ini masalah pribadi BY dan bukan masalah partai,” kata Mabruri dalam keterangannya, Senin (22/5). Menurutnya, PKS sudah melakukan proses penyelidikan internal dan kadernya yang bernama BY sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR. Ahmad Mabruri menegaskan, PKS tidak memberi toleransi atas pelanggaran disiplin partai, baik berupa dugaan pelanggaran etika maupun hukum. “DPP sedang menyiapkan yang bersangkutan agar dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam posisinya sebagai anggota DPR,” ucapnya.
7. Hasil survei Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan, elektabilitas PDI-P unggul di tiga wilayah, yakni Pulau Jawa, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua. “Hasil survei merekam, PDI-P menguasai wilayah elektoral di Jawa, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua,” tulis Litbang Kompas, Selasa (23/5). Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023, electoral PDI-P menempati posisi tertinggi, yakni 23,3 persen naik 0,4 persen dibandingkan survei bulan Januari 2023). Partai Gerindra 18,6 persen (naik 4,3 persen), Partai Demokrat 8 persen, Partai Golkar 7,3 persen, Partai Nasdem 6,3 persen, dan PKB 5,5 persen. Hasil survei Litbang Kompas menyebutkan, PKS, PAN, dan PPP tak lolos parliamentary threshold atau tidak lolos ke Senayan.
8. ICW menduga, penyelundupan pasal di dalam Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024, baik DPR, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, maupun DPD RI. Penyelundupan pasal ini dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023. Dalam 2 putusan itu, MK menetapkan, eks terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih harus menunggu masa jeda minimum 5 tahun setelah bebas murni untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Ketentuan ini diturunkan dalam PKPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023 tentang pencalegan, tetapi KPU menambah pasal baru yang dianggap menabrak putusan MK. Pasal baru itu mengatur bahwa ketentuan soal masa jeda 5 tahun tidak berlaku untuk eks terpidana sebagaimana dimaksud turut divonis pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Meski pasal ini tak spesifik berkaitan dengan koruptor, tetapi peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut bahwa pasal ini rawan memudahkan koruptor untuk bisa maju sebagai caleg.
9. Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY di Pacitan, Jatim. Cak Imin menegaskan, tidak ada pembahasan Agus Harimurti Yudhono (AHY) sebagai cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dalam pertemuan tersebut. Hal itu ditegaskan Cak Imin setelah Istigasah Nasional dan Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa di GOR Chasbulloh Said, Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Menurut Cak Imin dalam pertemuan Prabowo dengan SBY di Pacitan, tidak ada pembahasan nama AHY menjadi Cawapres Prabowo. “Tidak ada itu, sampai sekarang tidak ada,” ujar Cak Imin.
10. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, cawapres pendamping Ganjar Pranowo akan diumumkan sekitar Juni hingga Agustus 2023. Ia menyatakan, hingga kini belum ada yang bisa memastikan kapan sosok cawapres itu diumumkan. Ia membenarkan nama Menparekraf Sandiaga Uno dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar masuk ke dalam 10 kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Adapun kabar soal dua nama itu masuk ke dalam bursa bakal cawapres sebelumnya disampaikan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. “Ya, dari Mbak Puan, masak salah,” kata Hasto.
Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya masih mencari waktu yang tepat untuk menggelar pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan para ketum parpol lain membahas dukungan terhadap bakal capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, Megawati masih memiliki kesibukan yang tak bisa ditinggalkan, karena menyiapkan pelaksanaan Rakernas PDI-P yang akan digelar pada 6-8 Juni 2023. “Ya, nanti kita akan lihat. Kan, ada element of surprise di setiap kegiatan,” ungkap Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (22/5). “Kami mencari momentum yang tepat di dalam mendapatkan dukungan untuk Pak Ganjar Pranowo,” imbuhnya.
11. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali kalah di pengadilan. Kali ini terkait penyitaan tanah di Lebak Bulus dari Trijono Gondokusumo. Kasus bermula saat Satgas BLBI menyita tanah dari pemegang saham mayoritas PT Bank Putra Surya Perkasa itu. aitu, penyitaan terhadap tanah seluas 2.300 m2 yang terletak di Lebak Bulus RT. 006/RW. 01, Kelurahan Lebak Bulus, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 94/Kelurahan Lebak Bulus.
Tidak terima dengan penyitaan aset itu, Trijono Gondokusumo menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gayung bersambut. Pada 25 Januari 2023, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Trijono Gondokusumo. PTUN Jakarta menyatakan batal keputusan yang dikeluarkan Satgas BLBI Nomor S-387/KSB/2022 tertanggal 30 Mei 2022 tentang Tanggapan atas Proposal Penyelesaian Kewajiban Obligor Trijono Gondokusumo. PTUN Jakarta juga memerintahkan Satgas BLBI untuk menerbitkan SK yang baru sesuai Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT Bank Putera Surya Perkasa Nomor 13 Tanggal 6 Oktober 2000 dihadapan notaris Martin Roestamy SH.
Atas putusan itu, Satgas BLBI lalu mengajukan banding. Apa dikata, Majelis banding bergeming. “Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 289/G/2022/PTUN.JKT tanggal 25 Januari 2023 yang dimohonkan banding. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250 ribu,” ucap majelis PT TUN Jakarta yang dikutip dari websitenya, Selasa (23/5). (HPS)
