Ganjar Pranowo dan para petinggi PDIP (net)
Isu menarik pagi ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Capres PDIP Ganjar Pranowo bantah The Straits Times yang memberitakan hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengalami keretakan. Di sisi lain, Ganjar menganggap, Megawati Soekarnoputri dan Jokowi, sosok panutan dalam politik dan pemerintahan. Kata Ganjar, keduanya merupakan guru politik dan mentor pemerintahannya. “Bu Mega adalah guru politik saya, dan Pak Jokowi adalah mentor pemerintahan yang saya ikuti,” ujarnya.
Isu lainnya, sejumlah massa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Golkar (AMPG) menggelar demo di depan kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (4/6), saat Golkar menggelar Rakernas 2023. Mereka mendesak Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Alasannya, kepemimpinan Airlangga tidak produktif dan membuat perolehan kursi Golkar di DPR menurun. Di sisi lain, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, ideologi partainya berada di tengah, tidak berhaluan ke kiri maupun ke kanan. Dia menyebut ideologi Partai Golkar adalah nasionalis-religius. Ia juga menuturkan, Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka untuk siapapun.
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Menko Polhukam Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Alasannya, agar demokrasi di Indonesia jadi lebih sehat. Denny menceriterakan, pesan itu disampaikan saat dirinya bertemu Mahfud di rumah dinasnya beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Deny menyatakan akan mengikuti proses hukum setelah dirinya dilaporkan ke polisi karena mengunggah informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu. Namun, jika proses hukum ini bertujuan membungkam kebebasan berpendapat, ia akan melawannya. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membantah The Straits Times yang menyebut hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri retak. Hasto mengungkit kembali pernyataan Jokowi yang menganggap hubungannya dengan Megawati bagaikan anak dan ibu. Hal ini, kata Hasto, menandakan hubungan Jokowi dengan Megawati sangat baik, tak seperti yang diberitakan surat kabar Singapura, The Straits Times.
Bacapres PDI-P Ganjar Pranowo juga menepis isu memburuknya hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Kata dia, berita yang ditulis The Straits Times tidak benar. Ia menegaskan, hubungan Jokowi dan Megawati baik-baik saja, malah semakin kompak dan solid. “Tidak, kita kompak, kita solid bahkan makin solid,” kata Ganjar.
Seperti diketahui, The Straits Times menerbitkan sebuah artikel pada Kamis (1/6) tentang keretakan hubungan Jokowi dengan Megawati. “Dalam praktek selama ini hubungannya sangat baik. Bahkan, Presiden Jokowi berulang kali menyampaikan, ‘hubungan saya dengan Ibu Mega itu sudah seperti ibu dan anak,” kata Hasto di Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/6). Hasto menyoroti bagaimana media tersebut menggunakan narasumber yang tak disebutkan namanya. Menurut dia, itu menandakan adanya kepentingan politik tertentu yang hendak dibawa politisi tersebut. “Pasti itu dari orang perorang, yang memang punya kepentingan-kepentingan politik tersendiri,” ujarnya.
2. Bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo menganggap, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi, sosok panutan dalam partai politik dan pemerintahan. Keduanya merupakan guru politik dan mentor pemerintahannya. “Bu Mega adalah guru politik saya, Pak Jokowi adalah mentor pemerintahan yang saya ikuti,” ucap Ganjar diiringi riuh tepuk tangan para kader banteng yang hadir dalam acara konsolidasi PDIP DKI Jakarta di Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/6).
Pujian Ganjar tak berhenti di situ. Menurutnya, kedua sosok itu merupakan kader terbaik yang dimiliki PDI-P. “Semuanya membawa seluruh pemikiran-pemikiran politik Bung Karno, semuanya, tanpa terkecuali,” tutur Ganjar. Lebih jauh, Ganjar meyakini, kader PDI-P di DKI Jakarta punya cara sendiri untuk memenangkan dirinya pada Pilpres 2024. Dalam dua pilpres sebelumnya, pasangan calon presiden yang diusung PDI-P memenangkan kontestasi di provinsi ini. “Saya berharap, dua kekuatan yang sudah dipersatukan ini, kita pelihara. Jakarta saya haqul yakin punya caranya sendiri untuk menggaet itu semuanya,” ujar Ganjar.
Ganjar Pranowo meminta izin kepada Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Ady Wijaya alias Aming untuk blusukan di seluruh pelosok Jakarta. Ganjar ingin melihat semangat para kader banteng di DKI Jakarta yang tinggal di gang-gang dan perkampungan. “Mohon, izin Bung Aming, saya akan selonong boy, masuk ke gang-gang melihat posko-posko. Bertemu dengan kawan-kawan yang berada di garis depan perjuangan kita,” kata Ganjar.
Ganjar menilai, ujung tombak perjuangan PDI-P berada di tingkat ranting. Karenanya, Ganjar merasa perlu untuk memberikan semangat kepada kader-kader yang tinggal di pelosok-pelosok Jakarta. “Maka kekuatan partai menjadi sangat terkonsolidasi dengan baik, instruksi-instruksi ketua umum, instruksi-instruksi Pak Sekjen, sekarang masuk sampai dengan posko-posko gotong royong yang ada di ranting-ranting,” ujar dia.
Bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo meminta para relawan dan parpol pendukungnya bersatu untuk memenangkan Pilpres 2024. “Hari ini dua kekuatan besar antara parpol, antara relawan, wajib bersatu. Wajib bersatu. Kita galang kekuatan bersama-sama memenangkan kontestasi di 2024 nanti dengan cara yang elegan,” kata Ganjar dalam acara bertajuk “Deklarasi Nasional Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo” di Basket Hall Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6). Ganjar menyinggung soal dua realitas. Realitas pertama, dirinya ditunjuk menjadi calon presiden (capres) oleh partainya, PDIP. Sedangkan realitas kedua, adalah kekuatan relawan yang sangat besar. Ganjar menilai kekuatan relawan sangat dahsyat dan itu sudah disaksikannya sendiri Ketika mereka mendukung Presiden Jokowi dalam dua Pilpres sebelumnya. “Sekarang seluruh relawan berkumpul kembali membawa agenda yang sama untuk memenangkan Pilpres 2024,” katanya.
3. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, matra kepemimpinan sejak zaman Bung Karno, Bu Megawati, Presiden Jokowi, dan Ganjar Pranowo nantinya merupakan satu kesatuan. “Jelaskan kepada rakyat matra Bung Soekarno, Ibu Mega, Presiden Jokowi, dan GP (Ganjar Pranowo) satu kesatuan kepemimpinan,” ujarnya dalam acara Konsolidasi PDIP DKI Jakarta, di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/6).
Hasto menjelaskan maksud dari pernyataannya itu. Dia mengacu pada proyek perpindahan ibu kota negara yang menurutnya digagas sejak zaman Bung Karno. Menurutnya, Ganjar akan membereskan perpindahan ibu kota, melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia. “Kemudian mengangkat harkat martabat bangsa di dunia internasional dengan cara panjang geopoliitk Soekarno akan dilanjutkan Ganjar Pranowo. Begitu juga membangun koridor strategis akan dipastikan di tangan Pak Ganjar Pranowo,” kata Hasto.
Ia pun meminta kader PDI-P untuk menyampaikan prestasi dari Ganjar selama dua periode menjadi anggota DPR dan dua periode menjadi gubernur Jawa Tengah. “Karena itulah setelah ini tiada henti yang ragu-ragu, semua bergerak sampaikan kepada rakyat apa yang telah dilakukan oleh Pak Ganjar pranowo. Dua periode sebagai anggota DPR, dua periode sebagai gubernur dengan komitmen yang luar biasa terhadap ‘wong cilik’, terhadap masa depan Indonesia Raya,” ujar Hasto.
Hasto Kristiyanto mengakui, nama Menteri BUMN Erick Thohir disodorkan PAN sebagai kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. “Ya nama seperti Pak Erick Thohir memang diusulkan oleh PAN untuk sebagai salah satu bakal calon wakil presiden,” katanya. Hasto tak mengungkapkan apakah dalam kunjungan balasan PDI-P ke PAN nanti akan membahas peluang Erick Thohir sebagai cawapresnya Ganjar. Menurutnya, akan lebih baik jika pembahasan Erick Thohir dilakukan melalui mekanisme di internal PAN terlebih dulu.
Ia lalu menyampaikan sedikit bocoran soal partai politik yang akan mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, dalam waktu dekat. Tanpa menyebut identitas maupun warna parpol, Hasto menyebut parpol tersebut merupakan parpol yang sebelumnya juga mendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Hasto enggan mengungkap lebih jauh mengenai sosok parpol yang akan mendukung Ganjar. Ia menunggu dukungan resmi mereka sebelum menindaklanjuti kerja sama politik untuk Pemilu 2024. “Ya, ini nanti Jumat, mereka akan deklarasi untuk Ganjar. Etikanya, nanti partai tersebut akan mengumumkan terlebih dahulu baru kami menindaklanjuti,” kata Hasto.
4. Sejumlah massa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Golkar (AMPG) menggelar demo di depan kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (4/6). Aksi tersebut dilakukan di tengah berlangsungnya Rakernas 2023 Partai Golkar. Dalam aksi yang berlangsung pukul 13.10 WIB tersebut, para demonstran mendesak Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. “Kami mendesak Airlangga Hartartomundur dari jadi Ketua Umum Partai Golkar, kita minta segera mundur atau kita lengserkan,” teriak salah satu orator aksi bernama Samba yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Minggu (4/6).
Dikatakan, selama ini Partai Golkar dikenal sebagai partai utama, partai besar di republik ini. Secara kepemimpinan, Airlangga lemah, hal itu terlihat dari menurunnya suara partai dan berkurangnya kursi di DPR pada Pemilu 2019. “Dari tolak ukur itu, disinyalir akan menjadi bahan pertimbangan bagi kader Partai Golkar untuk menentukan pemimpin Partai Golkar di masa mendatang. Pemimpin partai mendatang akan menerima tantangan yang cukup berat dikarenakan lemahnya kepemimpinan Airlangga saat ini,” tegas Samba.
Ia juga menyoroti fakta bahwa Partai Golkar merupakan salah satu partai politik besar yang masih eksis dan memiliki peran penting dalam perpolitikan Indonesia. “Ironisnya, Partai Golkar terus-menerus terkena isu-isu yang merugikan akibat kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan Airlangga Hartarto,” ujar Samba.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan soal capres yang akan diusung Partai Golkar akan diputuskan dalam waktu dekat. Saat ini, Golkar masih terbuka dengan berbagai opsi capres yang telah bermunculan di publik. Hal tersebut Airlangga sampaikan saat membuka Rakernas 2023 Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (4/6). “Opsi masih terbuka, mudah-mudahan keputusan tidak lama lagi. Jadi untuk teman-teman wartawan, masih tunggu satu-dua bulan lagi,” ujar Airlangga. Ia menambahkan, Golkar terus berkomunikasi dengan seluruh partai politik guna menghadapi Pilpres 2024.
Airlangga Hartarto menyampaikan hasil Rakernas 2023 Partai Golkar yang diselenggarakan, Minggu (4/6). Hasilnya, Airlangga diberi mandat penuh untuk menentukan siapa capres, cawapres, dan koalisi yang akan Golkar pilih untuk Pilpres 2024. “Yang pertama, untuk pilpres, memberikan mandat kepada ketua umum untuk menetapkan capres, cawapres, dan koalisi bersama Partai Golkar,” ujar Airlangga. Kedua, seluruh DPD dan ormas di Partai Golkar meminta agar sistem proporsional terbuka diterapkan untuk Pemilu 2024. Ketiga, terkait dengan pemilu, bakal calon legislatif masih menurut alfabetis.
5. Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, ideologi partainya berada di tengah, yang tak berhaluan ke kiri maupun kanan. Dia menyebut ideologi Partai Golkar adalah nasionalis-religius. “Golkar adalah partai tengah, partai nasionalis, religius, partainya bukan berhaluan kiri atau berhaluan kanan. Ini penting untuk ditegaskan,” kata dia. Airlangga Hartarto menuturkan Golkar juga partai yang inklusif dan terbuka untuk siapapun.
Dia menyampaikan keterbukaan Partai Golkar dapat terlihat dengan bergabungnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan, Ridwan Kamil bergabung ke partai berlambang pohon beringin tanpa mahar. “Ini bisa buktikan karena seorang gubernur Jabar, Pak Ridwan Kamil pun bisa bergabung dengan Golkar dan bergabung dengan Golkar tidak pakai mahar, betul ya Pak?” tutur Airlangga Hartarto.
Wakil Ketua Umum dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ridwan Kamil alias Kang Emil mengaku masih menunggu arahan dari Golkar terkait maju tidaknya dalam Pilgub DKI Jakarta. Emil memang sudah menyatakan ketertarikannya untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta atau Jabar 2024. “Ya pokoknya ikut arahan partai politik saja,” ujar Emil saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (4/6). Emil mengaku belum ada partai politik lain yang menawarkan dirinya untuk maju Pilgub 2024. Dia lalu mengungkit tugas khusus yang diberikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepadanya dalam Rakernas Golkar 2023. Yakni, memenangkan Golkar di Jabar, DKI, dan Banten.
6. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Menko Polhukam Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Alasannya, agar demokrasi di Indonesia jadi lebih sehat. Denny menceriterakan, pesan itu disampaikan saat dirinya bertemu Mahfud di rumah dinas Menko Polhukam. “Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini, ‘Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat’. Saya bilang ‘Oh, ini ada apa ini’ hahaha,” kata Denny, Minggu (4/6) di YouTube.
Denny mengaku tidak tahu apa yang melatarbelakangi Mahfud menyatakan hal itu. Dia pun enggan menduga-duga apakah Mahfud memiliki maksud politis di balik pernyataan itu. Namun, yang pasti, kata Denny, Mahfud membahasakan hal itu sebagai perintah. “Pak Mahfud pada saat terakhir bertemu dengan saya itu, minta tolong dan bahasa beliau memerintahkan, jadi saya terakhir ketemu,” jelas dia.
Sementara itu, dalam keterangan tertulis, Minggu (4/6), Denny Indrayana menyatakan akan mengikuti proses hukum setelah dirinya dilaporkan ke polisi karena mengunggah informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu. Denny mengatakan, proses hukum itu bakal ia jalani asalkan tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berbicara dan berpendapat, seperti yang menurut dia dialami oleh aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. “Saya akan menghadapi proses hukum yang sedang berjalan, dengan catatan proses itu tidak disalahgunakan untuk pembungkaman atas hak asasi kebebebasan berbicara dan berpendapat,” kata Denny. Namun, apabila proses hukum ini bertujuan membungkam kebebasan berpendapat, Denny menyatakan akan melawannya.
7. Jubir PKS M Iqbal mengatakan, Anies Baswedan telah mengantongi satu nama cawapres di antara tiga nama cawapres yang telah beredar, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan eks Gubernur Jawa Barat Agus Heryawan (Aher). “Cawapres Anies di antara tiga nama dan dari partai pengusung,” ujar Iqbal saat dimintai konfirmasi, Minggu (4/6). Di antara ketiga nama tersebut, hanya Khofifah yang bukan kader partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Iqbal memastikan nama Khofifah masuk sebagai kandidat cawapres Anies karena diusulkan Partai Nasdem. “Khofifah masih masuk, usulan Nasdem,” ucap Iqbal lagi.
Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memastikan, paslon yang akan diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengejutkan bakal capres dan koalisi lain. “Pasangan ini benar-benar akan mengejutkan koalisi-koalisi dan capres-capres lain. Karena inilah yang ditunggu-tunggu rakyat,” ujar Herzaky, Minggu (4/6). Herzaky memastikan paslon KKP yang akan segera diumumkan adalah pasangan terbaik pada Pilpres 2024. Menurut dia, paslon yang diusung KKP membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia.
8. Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga terduga teroris di Banyuwangi, Tulungagung, dan Bima. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan memaparkan, penangkapan pertama dilakukan terhadap MT di Bima pada 31 Mei 2023. “MT difasilitasi YR untuk berangkat ke Yaman dan bergabung dengan organisasi AQAP (cabang Al Qaedah), dan saat ini masih terus dilakukan pengembangan,” ujar Ramadhan dalam keterangannya, Minggu (4/6). Ramadhan menyebut satu terduga teroris ditangkap di Banyuwangi pada Sabtu (3/6). Terakhir, Densus 88 menangkap seorang terduga teroris di Kabupaten Tulungagung berinisial ES alias L. “Tersangka ES alias L berangkat ke Yaman pada 14 Desember 2014 bersama 4 rekan lainnya yakni HS, AAK, MT, dan MAA yang difasilitasi oleh ABU (menurut keterangan MT),” imbuhnya.
9. Hasil survei Indikator Politik Indonesia teranyar menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terus turun sejak Juli 2022. Dalam simulasi 3 nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022; Oktober 2022 28,4 persen; Januari 2023 24,2 persen; Februari 2023 24 persen; April 2023 22,2 persen; awal Mei 2023 21,8 persen; dan akhir Mei 2023 18,9 persen. Elektabilitasnya terpaut jauh dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen dan Menhan Prabowo Subianto 38 persen. “Pada simulasi 3 nama capres, Prabowo konsisten menunjukkan tren peningkatan sejak awal tahun 2023. Ganjar sempat menguat pasca polemik Piala Dunia U-20 dan ditetapkan sebagai capres dari PDI-P, tapi stagnan dalam sebulan terakhir. Anies masih kesulitan keluar dari tren penurunan sejak akhir tahun lalu,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangannya, Minggu (4/6).
Sementara itu survei Indikator Politik Indonesia terkini menempatkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dengan elektabilitas tertinggi pada hasil simulasi 22 dan 18 nama. Nama Erick selama ini cukup kuat dalam bursa kursi RI-2. Indikator menilai ada korelasi antara melonjaknya elektabilitas Erick dengan jabatan Ketua Umum PSSI yang diemban sejak Februari 2023, dengan capaian elektabilitas Erick menempati posisi teratas sekarang. “Efek bola ini cukup menjelaskan mengapa elektabilitas Erick Thohir sebagai cawapres meningkat tajam,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (4/6).
10. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddique menilai, sikap Presiden Jokowi yang menyatakan akan cawe-cawe dalam dinamika politik menjelang Pilpres 2024 bisa memicu permasalahan di kemudian hari. Menurut dia, dinamika politik memang tak bisa dihindari menjelang Pemilu 2024. Akan tetapi, sikap Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe menjelang Pilpres 2024 dikhawatirkan mengganggu proses demokrasi Indonesia yang dianggap masih jauh dari standar dunia. “Konteks kualitas dari praktik demokrasi masih jauh dari standar dunia, jadi dinamika seperti ini apalagi menjelang pemilu 2024, karena serentak, ini pasti banyak masalah,” kata Jimly, Minggu (4/6). Jimly menyampaikan, apa yang dilakukan Presiden Jokowi memang tidak melanggar undang-undang. Namun, jika dilihat dari sisi etika bernegara, hal itu bisa memicu permasalahan. “Jadi, secara hukum tidak bermasalah, tapi dari segi kepantasan, etika ada problem serius,” ujar Jimly.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai cawe-cawe Presiden Jokowi dalam hal politik Pemilu 2024 harus disambut positif para kader PDI-P. Hal itu dia sampaikan langsung Hasto di hadapan ribuan kader PDI-P DKI Jakarta dalam acara konsolidasi pemenangan Pilpres 2024 di Senayan, Jakarta. “Inilah yang harus kita sambut sebagai energi positif,” kata Hasto, Minggu (4/6). Hasto menilai, bukan tanpa sebab para kader PDI-P harus menyambut positif dan mendukung cawe-cawe Jokowi. Sebab, hal itu dilakukan demi kepentingan bangsa. Hasto tak ingin pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi pada saat ini terhambat, karena presiden berikutnya tak senapas dengan kepemimpinan Jokowi.
11. Partai Gerindra menunjuk Fauzi Baadila menjadi koordinator tim relawan pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Ketua Bappilu Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Fauzi Baadila bakal didampingi Haris Rusly Moti selaku wakil koordinator. “Gerindra resmi menunjuk Fauzi Baadila sebagai koordinator dan Haris Moti sebagai wakil kordinator relawan resmi yang akan menggalang pendukung Prabowo dari unsur non-parpol,” kata Dasco lewat keterangan tertulis, Senin (5/6).
Dasco yakin Fauzi Baadila dan Haris Moti mampu berkolaborasi dengan baik untuk memimpin relawan pendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Dia tidak ragu dengan kapasitas Fauzi dan Haris. Menurut Dasco, keduanya memiliki rekam jejak memuaskan di bidangnya masing-masing. “Fauzi Baadila adalah aktor bertalenta sekaligus aktivis kemanusiaan yang punya jam terbang internasional, sementara Haris Moti adalah aktivis 98 yang punya sejarah perjuangan panjang,” kata Dasco.
12. Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menyebut semua norma dalam undang-undang bisa dan berwenang diuji materi oleh MK untuk diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.
Termasuk juga pasal 168 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini tengah diuji materi di MK. Pasal itu mengatur soal sistem pemungutan suara dalam pemilu. “Semua norma UU itu menjadi kewenangan MK untuk mengujinya apakah bertentangan dengan UUD atau tidak,” ujar Zoelva, Sabtu (3/6). Zoelva mafhum tak sedikit yang menentang urusan sistem pemilu diuji oleh MK karena berpotensi diubah. Menurutnya, hal itu lumrah terjadi lantaran politik sarat dengan pandangan subjektif dari berbagai pihak. Apalagi saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dilaksanakan oleh KPU.
Anggota DPR dari fraksi PKB Luqman Hakim menyebut putusan MK bisa diabaikan jika mengubah pola pemungutan suara pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Menurut Luqman, MK sama saja mengabaikan Presiden dan DPR yang memiliki kewenangan membuat undang-undang jika tetap memutus seperti itu. “Karena Putusan dibuat di luar kewenangan yang dimiliki, maka Putusan MK tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan karenanya wajib diabaikan. DPR, Presiden, KPU, Bawaslu, DKPP, dan semua pihak tidak boleh mengikuti putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” ucap Luqman, Sabtu (3/6).
- Sekretaris MA Prof Hasbi Hasan menggugat KPK atas status tersangka dirinya ke PN Jaksel. MA menegaskan lembaganya tidak akan mengintervensi PN Jaksel dalam proses praperadilan tersebut. “Terkait praperadilan yang diajukan Bapak Prof DR Hasbi Hasan SH MH itu adalah hak setiap warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki legal standing untuk mengajukan praperadilan dimaksud,” kata jubir MA Suharto kepada wartawan, Senin (5/6). Praperadilan itu diajukan Guru Besar Universitas Lampung (Unila) itu pada Jumat (26/5) lalu. Praperadilan itu akan diadili oleh hakim tunggal Alimin Ribut Sujono.
Nama Alimin dikenal publik saat menjadi hakim anggota Ferdy Sambo dan menjatuhkan hukuman mati ke Ferdy Sambo. ‘’MA senantiasa tetap menjaga agar pengadilan selalu imparsial dan tidak akan ikut campur terkait dengan perkara tersebut,” ucap Suharto. Meski secara struktur Ketua PN Jaksel adalah bawahan MA, namun MA tidak bisa mempengaruhi fungsi yudisial masing-masing hakim. “Dalam menjalankan tugas yudisial, hakim mandiri dan tidak terikat dengan atasannya termasuk pimpinan PN,” tegas Suharto. (HPS)