HOT ISU HARI INI, PUAN MAHARANI SEBUT, AHY MASUK RADAR CAWAPRES GANJAR PRANOWO

oleh
oleh

Ketum Partai Demokrat AHY dan Ganjar Pranowo (net)

Isu menarik hari ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut putra sulung SBY yang kini menjadi Ketum Partai Demokrat, AHY masuk radar cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Selain AHY, Puan mengatakan, Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Airlangga Hartarto juga termasuk nama-nama cawapres Ganjar. Elit PKS menilai, bocoran yang disampaikan Puan menandakan AHY pemimpin yang berkuaitas. Namun elit Demokrat Syarief Hasan malah curiga, karena AHY dengan Ganjar itu koalisi parpol pendukungnya beda.

Presiden Jokowi menyebut keputusannya cawe-cawe dalam Pilpres 2024 sebagai bagian dari kewajiban moral sebagai presiden. Ia bilang, dirinya harus ikut campur untuk mengamankan transisi kepemimpinan. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi pamer kemesraan pada Rakernas PDIP, kemarin. Dalam dokumentasi foto yang diterima wartawan, Megawati tampak bergandengan tangan dengan Jokowi. Momen ini mungkin untuk menjawab isu keretakan hubungan keduanya yang diberitakan Straits Times Singapura baru-baru ini.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga menangkap sinyal bahwa Presiden Jokowi ingin Ganjar Pranowo melanjutkan kepemimpinannya pada 2024. Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengungkapkan, Presiden Jokowi mendukung penuh pencalonan Ganjar Pranowo sebagai bacapres PDI-P. Presiden Jokowi meminta PDIP membuat grand design pembangunan Indonesia hingga 13 tahun mendatang. Kepala Negara menyinggung berbagai masalah yang ia hadapi dan diprediksi menjadi tantangan Indonesia pada masa depan. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkap sejumlah nama yang masuk dalam radar cawapres pendamping Ganjar Pranowo, salah satunya Ketum Partai Demokrat AHY. Puan lantas menyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf  Sandiaga Uno, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. ‘’ Nama-nama itu masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan,” kata Puan usai Rakernas PDI-P di Sekolah Partai DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

Puan mengatakan, masing-masing tokoh punya kelebihan. Partainya akan mempertimbangkan figur yang sejalan dengan visi dan misi capres serta PDIP untuk dipasangkan dengan Ganjar di panggung pilpres mendatang. Menurut Puan, hingga kini belum ada nama yang diputuskan sebagai cawapres Ganjar. Masukan dan diskusi bersama banyak pihak masih terus dilakukan untuk menentukan calon RI-2. “Kali ini masih menimbang-nimbang nama yang ada,” ujarnya.

2. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memuji Ketum Partai Demokrat AHY sebagai pemimpin yang berkualitas, sehingga masuk ke dalam daftar kandidat bakal cawapres Ganjar Pranowo. “Bagus. Itu menunjukkan Mas AHY memang pemimpin berkualitas,” ujar Mardani, Selasa (6/6) malam. Mardani menilai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) kini diperhitungkan oleh koalisi lain. Jubir PKS M Iqbal juga sepakat dengan Mardani. Ia menilai, AHY yang masuk radar cawapres Ganjar, berarti anak SBY tersebut punya nilai jual. “Kalau AHY ditawari sebagai cawapres Ganjar, itu menunjukkan AHY yang juga salah satu kandidat cawapres Anies punya nilai jual dan berkualitas,” kata Iqbal. Meski begitu, Iqbal mewaspadai kemungkinan lain dari maksud Puan Maharani bocorkan daftar kandidat cawapres Ganjar yang menyebut AHY masuk ke dalamnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan masih jual mahal. Merkipun berterima kasih kepada PDI-P karena telah memasukkan nama AHY sebagai salah satu cawapres pendamping Ganjar Pranowo, ia mengingatkan, bahwa partainya bersama Nasdem dan PKS berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. ‘’Kita beda posisi loh. Demokrat ada di KPP dukung Anies loh,’’ ujarnya.

 

3. Presiden Jokowi menyebut keputusannya cawe-cawe dalam Pilpres 2024 sebagai bagian dari kewajiban moral sebagai presiden. Jokowi menilai, dirinya harus ikut campur untuk mengamankan transisi kepemimpinan. Ia ingin proses ini berjalan baik.

“Cawe-cawe udah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional,” kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6). Jokowi berharap proses pemilihan presiden baru berjalan baik. Ia tak mau ada riak-riak yang membahayakan bangsa dan negara saat proses itu berlangsung. “Masak ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diam?” ucap Jokowi.

 

4. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berpose salam metal bersama Presiden Jokodo dan bacapres PDI-P Ganjar Pranowo. Dalam dokumentasi foto yang diterima wartawan, terlihat Megawati bergandengan tangan dengan Jokowi. Keduanya pamer kemesraan dan kekompakan dalam Rakernas PDIP, mungkin ini untuk menjawab isu keretakan hubungan keduanya yang diberitakan Straits Times Singapura baru-baru ini. Dalam foto tersebut, Megawati berdiri di tengah, diapit Jokowi dan Ganjar Pranowo. Putra Megawati, Prananda Prabowo alias Nanan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Puan Maharani, Seskab Pramono Anung, Olly Dondokambey, ikut foto bersama Jokowi-Mega tersebut. Semuanya mengacungkan salam metal yang menjadi simbol PDIP.

 

Presiden Jokowi melempar senyum dan berjabat tangan cukup lama dengan capres PDIP Ganjar Pranowo saat menghadiri Rakernas PDI-P yang berlangsung tertutup di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). Ganjar terlihat menundukkan kepala saat jabatan tangan tersebut. Kehadiran Jokowi disambut sejumlah pejabat teras PDI-P, yakni Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo atau Mas Nanan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Bendum PDI-P Olly Dondokambey, Wabendum PDI-P Rudianto Tjen, dan mantan Sekjen PDIP Pramono Anung.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meyakini kemiskinan ekstrem di Indonesia bakal hilang sepenuhnya atau mencapai angka 0 persen bila ada sama semua pihak untuk mewujudkan hal itu. “Pertanyaannya apakah bisa? Bisa, kalau kita semua sepakat untuk melakukan hal itu (pengentasan kemiskinan),” tegas Megawati di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). Megawati menegaskan, upaya pengentasan kemiskinan memang menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun Pancasila. “Itu menurut saya sangat matang dan bernas. Karena dulu tentunya pendiri bangsa ini itu kan berpikir mati-matian (soal tujuan bernegara),” sambung Megawati.

5. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga menangkap sinyal bahwa Presiden Jokowi ingin Ganjar Pranowo melanjutkan kepemimpinannya pada 2024. “Dan berharap bahwa apa yang sudah beliau laksanakan itu bisa diteruskan oleh PDI Perjuangan beserta presidennya PDI Perjuangan yang akan datang, Insya Allah, amin,” kata Puan lagi. Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengungkapkan, Presiden Jokowi mendukung penuh pencalonan Ganjar Pranowo sebagai bacapres PDI-P. “Menyampaikan bahwa beliau sangat mendukung dan mensupport Mas Ganjar,” kata Eriko menjelaskan arahan Jokowi dalam Rakernas ke-3 PDI-P, yang digelar tertutup, Selasa (6/6).

Eriko mengatakan, Jokowi menilai sosok Ganjar pemberani. Selain itu, Ganjar disebut memiliki karakter yang baik. “Seperti itu semuanya sudah ada di Mas Ganjar, tadi itu yang disampaikan beliau. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan masukan kepada PDI-P dan Ganjar. Utamanya Presiden menyampaikan apa yang sudah dikerjakan selama menjabat sebagai Kepala Negara selama dua periode ini,’’ ujar Eriko.

 

Presiden Jokowi meminta PDIP membuat grand design pembangunan Indonesia hingga 13 tahun mendatang. Kepala Negara menyinggung berbagai masalah yang ia hadapi dan diprediksi menjadi tantangan Indonesia pada masa depan, seperti krisis pangan hingga perang. Jokowi yang akan lengser tahun depan itu menerangkan, grand design tersebut penting dimiliki seandainya PDI-P diberi kesempatan untuk mengelola negara ini.

“Sehingga, bayangan-bayangan yang tadi saya sampaikan, paling tidak, bisa dipersiapkan perencanaannya terlebih dahulu,” kata mantan Wali Kota Solo itu kepada awak media di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jaksel, kemarin. Kepala Negara mengingatkan, ada kesempatan besar untuk membawa Indonesia melompat menjadi negara maju dalam rentang 13 tahun. “Ini tentu saja lebih baik jika perencanaan besarnya disiapkan mulai dari sekarang di dalam Rakernas PDI-P ini,” ujar dia.

 

6. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melindungi Syarifah Fadiyah Alkaff, siswi SMP di Jambi yang dilaporkan ke polisi usai memprotes aktivitas perusahaan yang telah merusak rumah neneknya. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud mengatakan, Kemenko Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPPA, Kompolnas, dan KPAI soal Nasib Syarifah.

“Polhukam akan berkordinasi dgn Kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak untuk bisa ke Jambi, membantu mendampingi anak ini,” tulis Mahfud, Selasa (6/6). Mahfud ingin Syarifah dilindungi dan diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. “Dampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya, perlakukan anak-anak sesuai dgn hukum yang berlaku bagi anak-anak,” tulis Mahfud lagi.

Sebelumnya, Syarifah membuat empat video yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan perusahaan China PT RPSL karena melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Angkutan Jalan. Setelah video itu viral, Syarifah mengalami banyak tuduhan, bahkan pelecehan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke polisi. Sementara, pihak kepolisian menampik adanya tekanan terkait pelaksanaan restorative justive dalam kasus dugaan pelanggaran ITE siswi SMP, Syarifah Fadiyah Alkaff. “Secara aturan memang ada ya. Kita lakukan restorative justice karena anak masih di bawah umur, bukan karena ada tekanan,” kata Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto melalui telepon, Selasa (6/6). Andi mengatakan, pelaksanaan restorative justice untuk mendukung hak anak dan untuk menjernihkan persoalan dari semua pihak.

7. KPK menduga Sekretaris MA Hasbi Hasan turut menerima aliran suap Rp 11,2 miliar terkait jual beli perkara di MA. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, uang Rp 11,2 miliar itu bersumber dari pengusaha sekaligus debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana bernama Heryanto Tanaka. Kata dia, Heryanto meminta Hasbi mengkondisikan persidangan kasasi pidana KSP Intidana dengan memutuskan ketua pengurus koperasi itu, Budiman Gandi Suparman bersalah dan dipenjara. “Sebagian uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka Dadan Tri Yudianto kepada Hasbi Hasan pada sekitar bulan Maret 2022,” kata Ghufron dalam konferensi pers di KPK, Selasa (6/6).

Ghufron menduga eks Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto menerima tujuh kali transferan senilai Rp 11,2 miliar. Uang tersebut bersumber dari pengusaha sekaligus debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Heryanto Tanaka. Uang itu ditransfer dengan tujuan untuk mengkondisikan putusan kasasi di Mahkamah Agung terkait perkara pidana Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman. “Sebanyak 7 kali transfer dengan total sekitar Rp 11,2 miliar,” kata Ghufron lagi.

 

8. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani angkat bicara soal usulan kenaikan anggaran Polri pada 2024 hingga 34 persen. Sri Mulyani mengatakan bahwa usulan anggaran Polri naik karena salah satunya untuk pengamanan Pemilu 2024. Sementara Mahfud mengatakan, usul kenaikan anggaran Polri karena berkaitan dengan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. “Jadi semua perhelatan demokrasi sudah masuk dalam APBN yang sedang kami susun dan detailnya sebagian langsung masuk dalam kementerian atau lembaga, dan kami cadangkan dulu sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya,” kata Menkeu usai acara serah terima aset BLBI di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (6/6). ‘’Kenapa Polri melakukan itu, karena selain yang diserahkan Bu Sri Mulyani tadi, sekarang ada lima daerah otonomi baru di Papua, mungkin membentuk Polda, mungkin Polres dan sebagainya. Itu tidak murah. Tetapi nanti tentu akan dihitung ulang,” kata Mahfud menambahkan.

 

9. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terus bekerja untuk mengusut dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu. “Masih jalan, masih jalan, ada satgasnya sendiri itu jalan sendiri,” kata Mahfud usai acara serah terima aset BLBI di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (6/6). Mahfud menyebutkan, perkembangan terbaru ada pada Satgas TPPU. Ia mengungkapkan dua hal positif yang saat ini tengah berjalan. Pertama, kantor pajak dan bea cukai mulai berbenah. “Semuanya sudah mulai berbenah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemajuan kedua, kalau kasus konkretnya sudah jelas, yang (kasus) Rafael Alun dibuka terus,” tuturnya.

 

10. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, pemanggilan Sekjen DPR Indra Iskandar ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi, namun ia enggan beberkan dugaan korupsi tersebut. Asep mengatakan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sehingga KPK belum bisa menjelaskan dengan gamblang dugaan korupsi yang membuat Indra Iskandar diperiksa. “Saya sering sampaikan kepada rekan-rekan jadi mohon bersabar ketika proses penyelidikan belum bisa ada yang kita konfirmasi,” kata Asep dalam keterangannya, Selasa (6/6). Asep menjelaskan, informasi terkait penyelidikan bersifat sangat sensitif untuk disampaikan ke publik. Sebab, bisa membuat proses hukum yang sedang berjalan terganggu. Bisa juga nanti para pihak bisa menghilangkan bukti-bukti dan yang lainnya.

 

11.Ketua PDIP Puan Maharani menyatakan, partainya masih mempertimbangkan Kaesang maju sebagai Calon Wali Kota Depok. Pilkadanya baru dilakukan setelah Pileg dan Pilpres, 14 Februari 2024, sehingga masih ada waktu bagi PDI-P untuk mempertimbangkan Kaesang. Puan lantas menyinggung Kaesang, apakah betul-betul putra Presiden Jokowi itu ingin masuk PDI-P? Itu perlu ditanyakan bila pencalonan Kaesang dalam Pilwalkot Depok itu melalui PDI-P. “Tapi nanti saya tanya Mas Kaesang berminat atau enggak masuk PDIP, begitu,” tegas Puan dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6).

 

12. KPK panggil ayah Menpora Dito Ariotedjo, Arie Prabowo Ariotedjo sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam di PT Aneka Tambang (Antam) 2017 yang membuat negara rugi Rp 100,8 miliar. Arie merupakan pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan. Ia juga pernah menjabat Direktur Utama (Dirut) PT Antam (Persero) Tbk tahun 2017-2019. “Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, Jl Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (6/6).

Arie mengatakan, pengusutan dugaan korupsi di perusahaan tambang emas pelat merah itu justru didorong oleh internal perusahaan tersebut. “Saya sebagai Dirut Antam dulu yang melaporkan,” kata Arie melalui sambungan telepon, Selasa (6/6). Ia menjelaskan, kasus korupsi yang diduga dilakukan mantan General Manager (GM) Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam, Dody Martimbang itu terungkap ketika dirinya baru menjabat sebagai direktur utama. Posisi GM UBPP LM PT Antam kemudian dia ganti karena terdapat ketidaksepemahaman dalam pengelolaan logam mulia.

 

13. Peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana mengatakan, Anies Baswedan bisa maju dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta tahun 2024-2029 bila gagal menjadi capres pada Pilpres 2024. “Ke mana langkah Anies Baswedan jika gagal mendapatkan tiket capres? Anies bisa bertarung kembali dalam pilkada DKI 2024-2029,” kata Ade Mulyana, Selasa (6/6). Menurut Ade, satu periode menjabat Gubernur Jakarta bisa menjadi modal utama Anies untuk maju kembali pada Pilgub DKI 2024.

Ade Mulyana mengungkap sejumlah faktor yang berpotensi membuat Anies Baswedan gagal mendapat tiket capres 2024. Di antaranya, jika kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko menang gugatan di MA, maka ada kemungkinan Demokrat tidak lagi mengusung Anies. Kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kemenkominfo tahun 2020-2022, yang menjerat mantan Menkominfo merangkap Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate juga jadi penghalang. Menurut dia, konteks dan suasana politik masa kini mudah menafsirkan peristiwa ini sebagai bagian dari tekanan politik, selain fakta bahwa pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas pemerintah.

 

Hasil survei LSI Denny JA menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menang telak dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo jika Anies Baswedan, gagal mendapatkan tiket capres. Berdasarkan perhitungan, elektabilitas Prabowo sebesar 50,4 persen. Sementara elektabilitas Ganjar sebesar 43,2 persen. Dengan demikian Prabowo menang atas Ganjar dengan selisih 7,2 persen namun ada 6,4 persen responden yang belum menjawab.

 

14. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) sedang memburu lima sindikat perdagangan orang. “Iya, sudah (saya terima). Sudah diburu,” kata Mahfud usai acara serah terima aset BLBI di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (6/6). Mahfud menambahkan, jajaran Kemenko Polhukam telah mengadakan rapat dengan Polri membahas TPPO. “Ya, Kapolri tadi sudah rapat dengan kami,” ujar Mahfud.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgas TPPO. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, Kapolri menunjuk Wakabareskrim Polri, Irjen Asep Edi Suheri untuk memimpin Satgas TPPO. “Satgas TPPO Polri yang dipimpin Wakabareskrim bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia,” kata Sandi dalam keterangannya, Selasa (6/6). Sandi menyebut, pembentukan Satgas TPPO merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi.

 

15. Partai Demokrat tak berniat mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan Presiden Jokwi memberikan persetujuan atas langkah pembajakan Partai Demokrat besutan SBY yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca meyakini MA akan menolak PK Moeldoko lantaran novum yang digunakan Moeldoko bukanlah bukti baru.

“Berandai-andai ya [kalau ajukan angket untuk pemakzulan Jokowi]. Kita yakin tidak ada itu, kita yakin menang,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Selasa (6/6).
Hinca optimis MA akan memenangkan Demokrat kubu AHY. Sebab, keempat novum yang diajukan Moeldoko sebagai alasan mengajukan PK sudah digunakan pada persidangan di PTUN Jakarta, dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus, 23 November 2021 lalu. “Biarlah kita tunggu putusan ini, kami meyakini putusan ini selesai, jadi kami berhenti di situ, kita tunggu putusannya. Saya kira dalam beberapa waktu ke depan akan diputuskan,” ujarnya. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id