Magdir Ismail (net)
Isu menarik pagi ini, pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan Maqdir Ismail mengembalikan Rp 27 miliar yang diduga terkait kasus korupsi BTS ke Kejagung. Menpora Dito Ariotedjo mengatakan, dirinya tak tahu soal uang Rp 27 miliar yang diserahkan Maqdir Ismail ke Kejaksaan Agung. “Saya enggak tahu-menahu. Dari awal sudah begitu (dikaitkan) dan kita sudah dalam proses resmi (mengklarifikasi),” ujar Dito Ariotedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Dito kemudian kembali menegaskan, dirinya tidak menerima uang sebesar Rp 27 miliar. “Enggak, kan kita sudah klarifikasi dan proses resmi,” kata Dito Ariotedjo.
Isu menarik lainnya, KPK menyita mobil mewah bermerek Ferrari dan McLaren yang diduga milik Sekretaris MA Hasbi Hasan. Jubir KPK Ali Fikri menyebut mobil yang disita, yakni satu unit mobil merek Ferrari Type California warna merah metalik dan satu unit mobil merek McLaren Tipe MP4-12C 3.8 warna Volcano Yellow. Dua mobil tersebut tidakada dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang diserahkan ke KPK. Komisi Yudisial (KY) bakal memeriksa Sekretaris MA Hasbi Hasan secara etik usai yang bersangkutan ditahan KPK atas kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Berikut isu selengkapnya.
1. Pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan Maqdir Ismail memenuhi janjinya untuk mengembalikan Rp 27 miliar yang diduga terkait kasus korupsi BTS Kominfo ke Kejagung. Maqdir tiba di Kejagung, sekitar pukul 10.14 WIB. Ia membawa uang Rp 27 miliar itu dalam pecahan mata uang asing. Maqdir mengatakan dirinya membawa uang tunai USD 1,8 juta. Uang itu dikembalikan pihak terkait kasus BTS ke kliennya. Dia berharap pengembalian uang itu akan membuat terang kasus tersebut.
“Komitmen kami atas nama klien kami, jumlah uang yang kami bawa USD 1,8 juta. Uang ini akan kami serahkan atas nama Irwan untuk recovery terhadap hal yang sudah pernah dia terima. Sebagai komitmen ini yang kami bawa, mudah-mudahan ini akan memberi terang, lebih memperjelas posisi klien kami Irwan dalam perkara ini. Ini sumbernya atas nama Pak Irwan ya. Nanti kalau sudah selesai, kami dari atas nanti kami bicara,” kata Maqdir Ismail.
Di sisi lain, Maqdir Ismail mengaku tidak cuma menyerahkan Rp 27 miliar uang yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi BTS 4G Kominfo ke Kejagung. Dia mengklaim sebelumnya juga pernah menyerahkan uang sejumlah Rp 8 miliar. “Sebelumnya kami juga sudah menyerahkan uang sejumlah Rp 8 miliar,” kata Maqdir di Kejagung, Jakarta, Kamis (13/7).
Maqdir mengatakan pengembalian uang itu berasal dari kliennya, yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Dia tak menjelaskan sumber uang tersebut. Dia hanya mengatakan uang dikembalikan sebagai itikad baik dari Irwan untuk mengembalikan kerugian negara dari kasus BTS Kominfo.
Maqdir merupakan pengacara Irwan yang merupakan terdakwa kasus korupsi BTS 4G di Kominfo. Irwan ditetapkan menjadi terdakwa dalam kasus itu bersama dengan mantan Menteri Kominfo Johnny G Plate dan sejumlah terdakwa lainnya. Kerugian negara dalam kasus korupsi BTS diperkirakan mencapai Rp 8 triliun. Irwan sendiri didakwa ikut diperkaya sebanyak Rp 119 miliar dari proyek ini.
Dalam pemeriksaan dengan penyidik, Irwan membeberkan pernah mengumpulkan duit dari para vendor yang mengerjakan proyek BTS. Duit yang dikumpulkan Irwan mencapai Rp 243 miliar. Uang itu disebut diberikan untuk meredam proses hukum di Kejagung yang pada saat itu tengah menyelidiki kasus korupsi ini.
2. Menpora Dito Ariotedjo merespons soal uang senilai Rp27 miliar yang diserahkan Maqdir Ismail ke Kejagung. Dito Ariotedjo mengaku, dirinya tidak tahu menahu mengenai uang puluhan miliar rupiah yang dikembalikan Maqdir. “Saya enggak tahu menahu (uang Rp 27 miliar),” kata Menpora Dito Ariotedjo di Jakarta, Kamis (13/7). Ketika ditanya lebih jauh soal dana Rp27 miliar tersebut dikaitkan dengan dirinya, Menpora membantah telah menerima uang tersebut.
“Dari awal udah begitu dan kita udah dalam proses resmi. Enggak (terima), kan kita udah klarifikasi dan proses resmi (di Kejagung),” ucap Dito. Lebih lanjut, Dito kembali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui uang Rp27 miliar yang dibawa Maqdir Ismail ‘’Tidak tahu menahu,” ujar Dito lagi.
3. Kejagung buka suara terkait asal usul pengembalian uang sebesar US$1,87 juta atau setara Rp27 miliar dari pengacara Maqdir Ismail. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengaku pihaknya telah memeriksa Maqdir ihwal penerimaan uang tersebut. Menurut Kuntadi, Maqdir mengaku kepada penyidik sama sekali tidak mengetahui secara pasti sosok yang menyerahkan uang tersebut.
Maqdir juga mengaku uang tersebut tidak diterima secara langsung melainkan oleh rekan kerjanya yang bernama Andika. “Setelah kami dalami aliran dana tersebut ternyata diterima oleh mitra kerja yang bersangkutan yaitu saudara Andika dan oleh karenanya yang bersangkutan sekaligus kita lakukan pemeriksaan,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/7). Namun, dari pemeriksaan lanjutan, kata Kuntadi, barulah diketahui bahwa sosok yang mengembalikan uang tersebut berinisial S. “Hasilnya antara lain bahwa katanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya ‘S’ tapi latar belakang dan asal dari mana, maksud, dan tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu,” ujarnya.
Kejagung RI lakukan penggeledahan di kantor milik Adamsyah Wahab alias Don Adam terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kemenkominfo. Nama Don Adam sendiri diketahui merupakan mantan calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrat yang pernah bertarung di pemilihan legislatif (Pileg) 2019. “Satu tempat sudah kita geledah terkait dengan perkara BTS dan aliran dana ini PT RMKN, Jl. Praja Dalam D nomor 52 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana saat ditemui di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kamis (13/7).
Ketut mengatakan, penggeledahan ini dilakukan untuk mendalami adanya aliran uang terkait perkara dugaan korupsi proyek BTS 4G di Kemenkominfo. “Kita lagi dalami semua, tunggu saja,” kata Ketut. Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Kuntadi membenarkan sebuah kantor di Jalan Praja Dalam yang digeledah adalah kantor milik Don Adam “Yang di Praja Dalam, betul itu kantor yang bersangkutan ya (Don Adam),” kata Kuntadi.
4. KPK menyita mobil mewah bermerek Ferrari dan McLaren yang diduga milik Sekretaris MA Hasbi Hasan. Jubir KPK Ali Fikri menyebut mobil yang disita, yakni satu unit mobil merek Ferrari Type California warna merah metalik dan satu unit mobil merek McLaren Tipe MP4-12C 3.8 warna Volcano Yellow. Dua mobil tersebut tidakada dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang diserahkan ke KPK.
Soal penyitaan mobil ini sebelumnya disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers penahanan Hasbi di Gedung Juang KPK. Dalam kesempatan itu, Firli mengatakan Hasbi diduga menerima uang senilai Rp3 miliar. Uang itu diperoleh dari mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Namun Ali Fikri belum dapat memastikan apakah dua mobil mewah yang disita itu dibeli dari uang Rp3 miliar yang diperoleh Hasbi dalam kasus ini atau tidak. “Sedang kami telusuri lebih lanjut pada proses penyidikan ini,” tegasnya.
Komisi Yudisial (KY) bakal memeriksa Sekretaris MA Hasbi Hasan secara etik usai yang bersangkutan ditahan KPK atas kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. “KY akan lakukan pemeriksaan etik terhadap yang bersangkutan. Pemeriksaan etik ini akan dilakukan pada waktunya, dalam arti dengan menghormati dan memberikan ruang bagi KPK untuk bekerja,” ujar Miko dalam keterangannya, Kamis (13/7).
Miko juga menyinggung soal penguatan seleksi Sekretaris MA. Kata dia, pendekatan berbasis merit sangat perlu dilakukan, salah satunya dengan penelusuran rekam jejak terhadap para calon. “KY dapat berkontribusi dalam penelusuran rekam jejak ini, terutama apabila calonnya berlatar belakang hakim. KY yakin masukan yang diadopsi berdampak positif terhadap pemilihan calon yang berkualitas,” kata Miko.
5. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta maaf atas sederet kasus yang terjadi di tubuh KPK
Adapun sederet kasus itu di antaranya, menerima pungutan liar (pungli), melakukan kejahatan asusila kepada istri tahanan, hingga menggelapkan uang dinas. “Saya atas nama pimpinan dan lembaga, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, ternyata KPK kebobolan,” kata Gufron di Jakarta, Kamis (13/7).
Gufron mengaku sudah mendapat informasi soal dugaan pegawai KPK yang bermasalah sebelum menjabat sebagai pimpinan. Bahkan, ada informasi yang menyebut pegawai KPK salah gunakan wewenang yakni menjual informasi. “Ada seperti penunggang kuda, yang hanya menerima informasi tetapi kemudian diperjualbelikan. Informasi siapa yang akan dipanggil, ditersangkakan,” imbuhnya
6. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menutup pintu Munaslub. Ia mengatakan, tidak akan ada musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar untuk melengserkan dirinya dari kursi ketua umum. Airlangga menyatakan, siapa pun yang berminat menjadi ketua umum Golkar dapat bertarung di Munas berikutnya, tahun 2024. “Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (munaslub), munas (tahun) 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar ke 2024,” tegas Airlangga.
Ia mengklaim, Golkar tetap solid meski ada isu munaslub yang berembus dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebutkan, sikap politik Partai Golkar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah diputuskan lewat rapat kerja nasional (rakernas) Golkar pada Juni 2023. “Kita sudah rakernas dan itu selesai, mekanismenya selesai,” kata Airlangga.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar DPD Provinsi Sultra Ridwan Bae mengingatkan para pemrakarsa Munaslub Golkar jangan ganggu Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Hentikan manuver-manuver yang tak jelas karena dampaknya sangat merugikan partai. Kalau ingin maju jadi ketua umum, sabarlah. Tunggu satu tahun lagi, kita Munas.
‘’Nggak usah desak-desak Munaslub, itu akan hancurkan Golkar. Waktu kita tinggal sedikit, cuma 7 bulan. Kalau maksa munaslub, itu sama saja meluluhlantakkan Golkar. Karena munaslub itu dampaknya besar, jadi sudahilah manuver-manuver yang nggak jelas itu. Mari bangkit, bangun Golkar. Jangan kuyo-kuyo Airlangga, dia nggak salah,’’ pinta Ridwan Bae.
Pimpinan Komisi V DPR ini mengatakan, jangan salahkan Airlangga kalau elektabilitasnya kecil. Kata dia, yang salah itu bukan Airlangga, tetapi para anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD Propinsi, dan anggota DPR RI. Sebab, mereka tidak mau berupaya atau kerja keras memperjuangkan Airlangga supaya elektabilitas tinggi.
7. Capres PDIP Ganjar Pranowo menganggap Capres Gerindra Prabowo sebagai senior dan Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan sebagai teman. Hal itu ia sampaikan dalam Jokowi dalam forum diskusi panel tiga bakal capres yang digelar Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Makassar, Sulsel, Kamis (13/7).
Ganjar bercerita sempat menjadi juru kampanye Prabowo ketika berpasangan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009 lalu tapi pasangan itu kalah. Kemudian, dirinya jadi jurkam Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 dan berhadapan dengan Prabowo yang juga maju sebagai capres.
Namun, setelah Pilpres 2019, Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi sebagai menteri Pertahanan. ‘’Sampai saat ini kita baik-baik saja,” kata Ganjar.
Ia menganggap Anies sebagai teman saat sama-sama kuliah di UGM dan baru-baru ini menginap di hotel yang sama ketika menjalani ibadah haji 2023. “Dengan mas Anies teman saya kuliah. Kami berteman lama sekali. Kita ledek-ledekan gaya mahasiswa saat di UGM dulu. Asik-asik saja. Dan pas haji kita kemarin kita bareng-bareng sarapan tiap hari bareng bercanda. Apa yang mau kita sakiti dari kawan-kawan kita?” ujarnya.
8. Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak mau membeberkan rencananya bakal melanjutkan atau menghentikan pembangunan IKN, jika dirinya terpilih menjadi presiden. Ia mengatakan, kepala daerah kerap kali yakin untuk menjalankan program atau kebijakan jika punya dasar yang kuat dan telah direncanakan dengan baik. Sebaliknya, butuh otot politik untuk menjalankan program yang tak punya dasar kuat.
“Tetapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka butuh otot politik agar program itu berjalan. Betul enggak?” ujar Anies menjawab pertanyaan Wali Kota Bogor Bima Arya dalam Rakernas APEKSI di Makassar, Sulsel, Kamis (13/7) yang didesain seolah-olah sebagai forum diskusi tiga bakal Capres 2024 karena acara tersebut dihadiri Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.
Anies justru mengaku heran, kenapa selama ini dirinya kerap ditanya soal keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan bila dia menjadi presiden pada Pilpres mendatang. Ia mengaku heran, kenapa dirinya ditanya soal itu, kenapa bukan soal harga pangan hingga subsidi bahan bakar minyak. “Tapi kok IKN selalu ditanyakan terus ya? Dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya,” sindirnya.
9. Menhan Prabowo Subianto kembali menyampaikan pujian terhadap Presiden Jokowi dalam forum yang sama. Prabowo memuji keberanian Jokowi memulai hilirisasi industri. Dia berkata kebijakan itu harus dilakukan agar bangsa Indonesia bisa menikmati sumber daya alam yang melimpah. “Pak Jokowi bertekad sumber daya alam kita beliau laksanakan program hilirisasi. Bahan-bahan kita harus diolah di tanah air kita sendiri,” katadia. Prabowo mengatakan, kebijakan hilirisasi Jokowi berhasil menaikkan pendapatan Indonesia hingga 20 kali lipat.
Namun, Ganjar Pranowo juga puji proyek infrastruktur Presiden Jokowi dan sempat mengungkap soal karakter bangsa yang menolak perilaku korupsi. Menurut Ganjar infrastruktur yang telah dibangun Jokowi memberikan dampak yang bagus bagi kehidupan masyarakat Indonesia. “Infrastruktur yang dibangun oleh Pak Presiden Jokowi mesti bisa dibereskan dan dituntaskan. Added Value-nya ada di sana kok. Kalau hari ini sudah ada, maka utilisasi dari seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah,” jelasnya.
Ganjar Pranowo menilai upaya Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan bukan sekadar memindahkan tempat, tapi memindahkan mindset. Kata dia, pemindahan Ibu Kota ke Nusantara akan mewujudkan mimpi Indonesia di masa depan. Jadi, pemindahan ini tak sekadar memindahkan fisik, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat Indonesia ke depan. Ia berharap pusat pertumbuhan Indonesia dapat terdistribusi secara merata ke berbagai wilayah.
10. Bakal Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto diklaim bakal sulit memperoleh suara optimal di Jawa Timur jika tak berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda mengklaim partainya memiliki basis kuat di Jatim seraya mengungkit kekalahan Prabowo di Jawa Timur pada Pilpres 2014 dan 2019. “Kalau Pak Prabowo tidak dapat insentif elektoral tinggi di Jawa Timur, agak berat untuk menang, di situlah ada yang namanya Gus Imin yang punya rumah Jawa Timur. Pak Prabowo kalah misalnya dua kali dengan Pak Jokowi. Kalah 9 juta suara di sana, Jawa Timur. PKB ini basisnya Jawa Timur,” kata Huda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
11. Menkumham Yasonna Laoly akan melobi DPR terkait proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang tak kunjung dirapatkan di Senayan. Yasonna mengaku, hingga kini pihaknya belum mendapat undangan dari DPR terkait pembahasan RUU tersebut. Ia siap datang jika lembaga legislatif itu memanggil dirinya. “Kami kan tidak bisa memerintah DPR. Tapi kami akan lobi terus. Kita akan lobi,” kata Yasonna saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).
Yasonna akan menemui pimpinan DPR untuk membahas perkembangan dan kendala terkait proses pembahasan RUU tersebut. RUU yang digadang-gadang dapat memiskinkan koruptor ini diharapkan dapat segera disahkan sebelum masa tugas DPR rampung pada tahun 2024. “Ya, kita harus selesaikan dong, itu prioritas kita,” imbuh Yasonna.
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani membenarkan pembahasan RUU Perampasan Aset masih menunggu persetujuan pimpinan DPR untuk dibacakan di Rapat Paripurna. Dia menduga RUU Perampasan Aset tak kunjung dibacakan dan ditindaklanjuti karena masih menunggu antrean dengan RUU lain yang saat ini sedang dibahas komisinya. Arsul mengatakan kini pihaknya tengah membahas tiga RUU, yakni RUU MK, RUU Hukum Acara Perdata, dan RUU Narkotika. “Karena RUU Perampasan Aset itu memang isinya terkait dengan penegakan hukum, tentunya memang itu yang paling pas di Komisi III,” ucap Arsul di kompleks parlemen, Kamis (13/7).
12. YLBHI dan 18 LBH se-Indonesia mengkritik pembahasan proses revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dilakukan secara tertutup oleh Komisi I DPR dan pemerintah di Senayan. Kata YLBHI, sampai saat tidak ada informasi yang dapat diakses masyarakat secara terbuka terkait dengan proses revisi UU ITE. Informasi terakhir yang dapat diakses publik dalam laman website DPR RI hanya info RUU sedang dalam pembahasan tahap II oleh DPR RI dan Pemerintah tanpa ada informasi apapun yang bisa diakses.
Sedangkan DPR mengumumkan akan segera mengesahkan revisi UU ITE. Menurut YLBHI, hal itu akan menjadi rentetan preseden buruk praktik otoritarian pembentukan peraturan perundang-undangan yang terus berulang. Oleh sebab itu, YLBHI mendesak pengesahan ditunda dan pembahasan dilakukan secara terbuka. “LBH YLBHI mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk menunda Pengesahan Revisi kedua UU ITE,” kata YLBHI dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7).
13. Jadwal Pilkada Serentak 2024 dipertanyakan lagi, meski lembaga-lembaga penyelenggara pemilu bersama pemerintah dan DPR telah mencapai kesepakatan informal untuk menggelar pemungutan suara pada 27 November 2024. Potensi konflik dan irisan dengan tahapan Pemilu 2024 menjadi sebab di balik gonjang-ganjing itu. Isu ini mencuat karena Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kembali mengungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Kementrian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya di Jakarta. “Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini. Karena, pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti,” ujar Bagja dikutip situs resmi Bawaslu RI, Kamis (13/7). “Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak,” lanjutnya.
14. Dukungan terhadap Prabowo terus mengalir. Sejumlah advokat yang tergabung dalam kelompok Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Mereka menggelar konferensi pers di Rumah Relawan Prabowo 08, Jakarta. “Maka dengan ini, kami menyerukan kepada seluruh keluarga besar ARUN untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab menggalang dukungan untuk kemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden RI ke-8,” kata Sekretaris Jenderal ARUN Fernando Duling dalam konferensi pers, Kamis (13/7). (HPS)
