JAKARTA, REPORTER.ID — Isu menarik pagi ini, politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko tiba-tiba nylonong menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Jalan Kertanegara, Jaksel, Selasa (18/7). Alasannya, untuk menyatukan kelompok nasionalis di Tanah Air. Ia mengaku ada kecocokan dengan Prabowo. Ia menganggap Prabowo sebagai sosok pemimpin yang bisa membawa Indonesia lepas dari krisis global. Budiman menganggap, Prabowo merupakan tokoh nasionalis yang pemikirannya menarik untuk diketahui. Ia lalu menyamakan Prabowo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi, serta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. “Ini sosok nasionalis yang menurut saya pikiran-pikirannya menarik untuk kita diskusikan, untuk kita gali,” ujarnya.
Isu lainnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mangkir dari panggilan Kejagung. Airlangga seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait perbuatan melawan hukum para terpidana kasus korupsi izin ekspor CPO pada Selasa (18/7). Ketum Golkar ini tidak kunjung datang ke Gedung Kejagung padahal telah mengonfirmasi akan hadir sekitar pukul 15.00 WIB atau 16.00 WIB. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan,pihaknya telah menunggu kedatangan Airlangga hingga pukul 18.00 WIB, namun Ketua Umum Partai Golkar tersebut tak kunjung datang. Kejagung jadwalkan pemanggilan kembali Airlangga, Senin (24/7) depan. Berikut isu selengkapnya.
1.Politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko tiba-tiba nylonong menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Jalan Kertanegara, Jaksel, Selasa (18/7). Alasannya, untuk menyatukan kelompok nasionalis di Tanah Air. Ia mengaku ada kecocokan dengan Prabowo. Ia menganggap Prabowo sebagai sosok pemimpin yang bisa membawa Indonesia lepas dari krisis global. “Saya mengapresiasi dan merasa bahwa Pak Prabowo itu mewakili satu cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya. Dalam pengertian, suatu bangsa ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global,” kata dia.
Budiman menganggap, Prabowo merupakan tokoh nasionalis yang pemikirannya menarik untuk diketahui. Ia lalu menyamakan Prabowo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi, serta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. “Ini sosok nasionalis yang menurut saya pikiran-pikirannya menarik untuk kita diskusikan, untuk kita gali,” ujarnya.
Budiman mengungkapkan, situasi saat ini membutuhkan kerja sama antara figur yang berlatar belakang militer dan intelijen dengan figur yang pernah menjadi aktivis. “Kedua orang itu biasanya mampu berbicara hal-hal strategis secara komprehensif,” katanya. Namun, Budiman mengaku datang bukan sebagai kader PDI-P, tetapi sebagai pribadi. “Sebelum saya masuk ke PDI Perjuangan, saya kan punya story dan punya history juga, sebelum Pak Prabowo jadi Ketum Gerindra dan sebelum bacapres (bakal calon presiden) kita sudah punya story-story lama. Kami membicarakan itu,” ujar Budiman.
Saat konferensi pers di depan awak media, Prabowo menyimak pernyataan Budiman. Ia tampak kaget ketika Budiman menyebut dirinya dan Prabowo pernah saling berhadapan. “Saya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan beliau, tadi bertemu dengan cara pandang ini bangsa harus diselamatkan, demokrasi harus diselamatkan,” ujar Budiman. Prabowo pun langsung mengalihkan pandangan ke mantan aktivis PRD ini.
Melihat ekspresi Prabowo, Budiman nampak tersenyum sembari menatap Ketum Gerindra itu. “Enggak salah ya apa yang saya sampaikan?” ujar Budiman berkelakar. “Tidak salah, hanya saya sedikit sempurnakan,” jawab Prabowo. Menurut mantan Danjen Kopassus itu, Budiman dan dirinya pernah berada di poros yang berbeda saat masa orde baru. Namun, semua itu terjadi karena kondisi politik Tanah Air kala itu. “Kita memang pernah berhadapan, tapi yang buat kita dulu (berbeda) suatu keadaan, kondisi, sistem. Ternyata, kenyataannya, kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sama,” kata Prabowo.
2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mangkir dari panggilan Kejagung. Airlangga seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait perbuatan melawan hukum para terpidana kasus korupsi izin ekspor CPO pada Selasa (18/7). Ketum Golkar ini tidak kunjung datang ke Gedung Kejagung padahal telah mengonfirmasi akan hadir sekitar pukul 15.00 WIB atau 16.00 WIB. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan,pihaknya telah menunggu kedatangan Airlangga hingga pukul 18.00 WIB, namun Ketua Umum Partai Golkar tersebut tak kunjung datang.
“Saya sampaikan terkait dengan ketidakhadiran dari saksi AH. Kita tunggu sampai jam 6 lewat beliau tidak hadir,” ujar Ketut dalam jumpa pers di kantornya, kemarin. Ketut menjelaskan, Airlangga tidak memberi konfirmasi ataupun alasan mengenai ketidakhadirannya. Ketut menyebut penyidik memanggil kembali Airlangga untuk hadir pada Senin (24/7) depan. “Kami, penyidik akan lakukan pemanggilan yang bersangkutan pada Senin 24 Juli 2023,” tegasnya.
Kejagung menyita kapal, helikopter, hingga pesawat dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana memaparkan, alat transportasi tersebut disita dari berbagai perusahaan CPO. “Tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 56 unit kapal milik PT PPK, 15 (kapal) milik PT PSLS, 15 (kapal) milik PT BBI, 1 unit Airbus Helicopter Deutschland MBB BK-117 D2 pemiliknya PT PAS, dan 1 unit pesawat Cessna 560 XL milik PT PAS,” ujar Ketut dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (18/7).
Ketut menjelaskan, penyidik juga telah melakukan serangkaian kegiatan pemblokiran terhadap beberapa helikopter untuk tidak melakukan penerbangan. Pemblokiran itu dilakukan terhadap 1 unit helikopter jenis Bell 429 dengan nomor registrasi 2946, nomor pendaftaran PK-CLP, nomor serial 57038 milik PT MAN. Serta 1 unit helikopter jenis EC 130 T2 dengan nomor registrasi 3460, nomor pendaftaran PK-CFR, nomor serial 7783 milik PT MAN. Ketut mengungkapkan, pihaknya juga melakukan penggeledahan di 7 kantor terkait kasus korupsi minyak goreng ini.
3. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membocorkan obrolannya dengan Presiden Jokowi saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7) kemarin. Surya mengaku ditanya oleh Jokowi soal Cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) alias sosok yang bakal mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Surya bilang pada Jokowi bahwa dirinya tidak tahu sosok cawapresnya Anies Baswedan. “Nah Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya ini, saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu (urusan) Pak Anies itu,” ujar Surya di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (18/7).
Surya menyampaikan kepada Jokowi bahwa hanya Anies yang mengetahui siapa sosok yang akan mendampinginya nanti sebagai cawapres. “Ya, saya bilang saya belum memahami barangkali Pak Anies yang paling tahu, ya itu saja kira-kira begitu,” sambungnya. Saat disinggung soal kemungkinan terjadinya pertemuan Anies dan Jokowi, Paloh tak mengelak jika pertemuan itu bisa saja terjadi. “Saya tidak menawarkan, tapi probability itu bisa saja, dan itu bagus kemungkinan itu bisa saja, kemungkinan ke arah itu bisa saja,” ucap Surya.
Surya juga menyebut Jokowi sempat menyinggung kritiknya soal revolusi mental yang belum maksimal. “Ada (komentar Jokowi). ‘Saya sedang tunggu-tunggu, Bang Surya ngomong apalagi ini’,” ucap Paloh. Namun demikian, Surya mengklaim pertemuan tersebut penuh dengan suasana kekeluargaan. Paloh mengaku sudah lama tak bertemu Jokowi. Menurutnya, pertemuan itu bukan sekadar pertemuan antara Ketum Parpol dengan Presiden. Dia mengaku memiliki kedekatan personal dengan Jokowi. “Tidak bisa dipungkiri ada hubungan personal yang cukup dekat, hubungan seorang mungkin saya yang lebih dituakan dengan yang lebih muda sedikit,” ungkapnya.
4. SETARA Institute memandang reshuffle alias kocok ulang Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Jokowi, Senin (17/7) lalu sebagai salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengatakan, reshuffle kali ini bukan ditujukan untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada sesuai mandat rakyat, melainkan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan Jokowi.
“Lebih menyerupai konsolidasi kapital dan infrastruktur politik untuk Pemilu sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi,” kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Selasa (18/7). Hal itu lantaran lantaran Menteri dan wakil menteri yang dilantik Jokowi adalah sosok yang tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan, misalnya Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie yang dilantik menjadi Menkominfo.
5. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak sependapat dengan pernyataan Hendardi. Menurutnya, reshuffle telah dilakukan dengan kalkulasi untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintah.
“Reshuffle dilakukan dengan kalkulasi yang seksama untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Hasto saat menghadiri pelatihan kampanye relawan di gedung Inews, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).
Hasto meyakini Jokowi telah memberikan tugas spesifik lewat beberapa menteri barunya itu. Menurutnya, Jokowi menunjuk menteri barunya dengan pertimbangan matang dan sudah dikomunikasikan dengan PDIP. “Ini bukan sekadar reshuffle tapi memang melalui pertimbangan dari Bapak Presiden dan dikomunikasikan juga ke PDIP,” ujarnya.
6. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkap rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan digelar dalam waktu dekat.
Namun Puan belum dapat memastikan kapan persisnya pertemuan itu dilakukan. “Dalam waktu dekat, InsyaAllah,” kata Puan usai menghadiri acara pelatihan juru kampanye Ganjar Pranowo di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/7). Rencana pertemuan itu sebelumnya dibahas sejumlah elit Gerindra. Wakil Ketua Umum Budisatrio Djiwandono mengungkap Prabowo sudah sejak lama ingin bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. ‘’Pak Prabowo sangat menghormati sosok Megawati. Hubungan kedua tokoh dekat sejak lama,’’ ujarnya.
7. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan kembali, seluruh jajaran TNI bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Yudo meminta kepada seluruh peserta pemilu untuk menghormati netralitas TNI tersebut, tanpa terkecuali. Penegasan itu disampaikan Yudo menyusul pencopotan baliho bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo di area Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (15/7) lalu. “Sesuai dengan yang saya sampaikan tentang netralitas TNI ini sudah saya sampaikan kepada jajaran dan bahkan juga sudah dipasang dimana-mana, rekan-rekan semua tahu yang nomor dua itu kan tidak memasang tanda-tanda di lingkungan atau di area TNI,” tegas Yudo di Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, kemarin.
Jauh sebelum pesta politik lima tahunan dimulai, Yudo memang telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk berkomitmen netral dalam menghadapi Pemilu 2024. Ada lima hal yang menjadi penekanan Yudo, baik kepada prajurit TNI maupun keluarganya. Di antaranya, prajurit TNI tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta pasangan calon yang diusung, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. TNI tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
8. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta Ketua KPK Firli Bahuri melacak secara tuntas para pelaku ekspor bijih nikel ilegal seberar 5 juta ton ke China. Permintaan itu disampaikan Luhut dalam webinar di Gedung Juang KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (18/7). “Jadi persoalan kita seperti tadi, misalnya ada 5, berapa juga ton nikel penyelundupan. Pak Firli beritahu saya ‘sudah tahu ini (ada penyeludunpan) Pak?’,” kata Luhut. Ia mengatakan, KPK harus mendapatkan sumber nikel yang diekspor secara ilegal itu dimana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa dan berangkatnya dari mana, kapan. “Kami trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa dilacak,” tegasnya. Luhut juga menyebut sudah membuat satgas laut untuk mencegah penyelundupan bijih nikel lebih meluas lagi.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik masyarakat yang berharap KPK sering menangkap koruptor lewat OTT. Luhut memaparkan tiga fungsi KPK sebagai lembaga antirasuah, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. “Nah kita senangnya itu selalu lihat drama penindakan. Itu yang menurut saya tidak boleh,” kata Luhut usai mengikuti kegiatan di Gedung Juang KPK, Selasa (18/7). Luhut mengakui, KPK sangat membantu kementerian yang dipimpinnya. “KPK ini sudah membantu kami luar biasa. Membangun ekosistem tadi digitalisasi, sehingga mengurangi potensi orang melakukan korupsi,” jelas Luhut.
Lebih lanjut, Luhut memaparkan tiga fungsi KPK sebagai lembaga antirasuah, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Luhut mengatakan, kerja-kerja yang KPK lakukan dalam bidang pencegahan telah menghemat ratusan triliun dan meningkatkan pajak. “Kalau kurang jumlahnya (orang) ditangkap berarti nggak sukses, saya sangat tidak setuju. Kampungan itu menurut saya. Itu ndeso,” tegas Luhut.
Menko Polhukam Mahfud MD sepakat soal pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal KPK jangan hanya bangga pamer operasi tangkap tangan atau OTT. Mahfud mengatakan sebaiknya memang tidak hanya banyak OTT KPK tapi fungsi pencegahan harus berjalan. “Ya dari satu segi ya betul dong pak Luhut. Dari satu segi bahwa sebaiknya tidak banyak OTT, Caranya apa, cegah agar tidak terjadi korupsi. Itu artinya digitalisasi yg lebih bagus di pemerintahan kan sudah bener logikanya pak Luhut,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Negara pada Selasa (18/7/2023).
Tapi di sisi lain, untuk kasus yang belum bisa dicegah OTT untuk memastikan negara hadir dalam memberantas korupsi. “Bagus, untuk jangka panjang jangan pamer-pamer OTT kita cegah dari awal. tapi sekarang karena belum bisa dicegah ya di OTT saja malah kalau saya lebih bagus, biar tampak bahwa negara hadir di situ,” ujar Mahfud.
9. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, salah satu alasan digelarnya Pemilu adalah untuk lakukan pergantian kepemimpinan. Mahfud menyebutkan, pemilu merupakan wujud Indonesia negara demokrasi. “Negara ini ditentukan dari rakyat, dari oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga bukan dari rakyat, oleh oligarki, dan untuk elite. Tapi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” kata Mahfud dalam sambutannya pada acara “Senandung Pemilu Damai” di Jakarta Pusat, Selasa (18/7). “Ini pemilu dimaksudkan seperti itu. Untuk apa? Yaitu untuk melaksanakan atau menjamin terjadinya sirkulasi kepemimpinan yang ditentukan oleh rakyat sendiri,” sambung Mahfud.
Mahfud terus menggaungkan agar Pemilu 2024 berjalan damai, lancar, dan berintegritas. “Bahwa di dalam proses pemilihan itu ada permainan-permainan politik, intrik-intrik politik, itu sah-sah saja tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan, dan jangan sampai merusak tata kehidupan kita di dalam bernegara,” tutur Mahfud seraya berharap, siapapun yang menang dalam Pemilu atau Pilpres 2024, masyarakat menerima hasilnya. “Kalau ada ketidakpuasan, kita memiliki Mahkamah Konstitusi. Tapi kita ingin dan kita berharap tidak terlalu banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi,” ujar mantan Ketua MK ini.
10. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II seluas 464 hektar di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, dicaplok mafia tanah. Mahfud mengatakan, penggugat merupakan 234 warga yang menang dalam sidang perdata. Putusan dikeluarkan dengan nomor registrasi PK MA RI Nomor: 508 PK/Pdt/2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 05/Pdt.G/2011 yang menyatakan bahwa bagian hak guna usaha (HGU) Nomor 62/Penara seluas 464 hektar merupakan milik 234 warga.
“Itu aslinya milik PTPN II, tiba-tiba di PN dikalahkan dalam kasus perdata,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/7/2023 “Ketika mereka meminta eksekusi, barulah kita nanya ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) bahwa tanah itu sejak dulu milik PTPN. Itu sebabnya kita nolak dulu eksekusi,” ujar Mahfud.
11. Kelompok relawan Gibran di Solo, Bolone Mase menyindir PDIP yang menjadikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai jurkam capres PDIP Ganjar Pranowo pada Pilpres mendatang. Menurut Koordinator Bolone Mase, Kuat Hermawan Santoso, Gibran layak mendapat posisi yang lebih bergengsi ketimbang jadi jurkam capres-cawapres saja. Ia meminta agar Gibran tidak sekedar jadi jurkam capres PDIP. Seperti diketahui, Kuat adalah salah satu pentolan relawan Gibran yang ikut mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo di Wedangan Omah Semar, Solo, beberapa waktu lalu. Ia memandu acara diskusi relawan dengan Prabowo yang digelar setelah Ketua Umum Gerindra itu bertemu empat mata dengan Gibran di tempat yang sama. (HPS)
