Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti (net)
Isu menarik pagi ini, DPD RI usulkan MPR kembali lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tugasnya menetapkan TAP MPR, Menyusun Haluan negara, memilih dan melantik presiden dan wakil presiden. Selain itu DPD juga mengusulkan anggota DPR perorangan.
Isu hangat lainnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengklaim, empat parpol di DPR mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Empat partai tersebut adalah Partai Gerindra, PKB, PAN, dan Partai Golkar. Ia mengeklaim Golkar mendukung Prabowo seizin dan restu dari Presiden Jokowi. Namun statemen tersebut dibantah secara halus para elit Golkar. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menyebut, DPD mengusulkan lima poin proposal kenegaraan terkait rencana MPR mengamendemen UUD 1945. Salah satu usulannya, MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara.
MPR berwenang menetapkan TAP MPR sebagai produk hukum dan menyusun haluan negara sebagai panduan kerja presiden. “MPR yang memilih dan melantik Presiden. MPR yang mengevaluasi kinerja Presiden di akhir masa jabatan,” ujar La Nyalla dalam keterangan resminya, Jumat (11/8).
Kedua, MPR membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau nonpartisan. Selama ini anggota DPR berasal dari anggota partai politik. Ketiga, La Nyalla usul utusan daerah dan utusan golongan diisi melalui mekanisme bottom-up. Komposisi utusan daerah mengacu kepada kesejarahan wilayah serta suku dan penduduk asli Nusantara.
Keempat, La Nyalla mengusulkan utusan daerah dan utusan golongan memberikan review dan pendapat terhadap materi RUU. Kondisi ini diharapkan membentuk partisipasi publik yang utuh. Kelima, menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk di era reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Ketua DPR RI La Nyala Mattalitti mengklaim perubahan UUD 1945 pada 1999 hingga 2002 menghasilkan konstitusi yang telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Baginya, sudah sepatutnya mengembalikan sistem bernegara seperti termaktub di dalam UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. “Penyempurnaan dan penguatan tersebut perlu dilakukan ikhtiar untuk mencegah terulangnya praktik yang salah di masa lalu,” tegasnya.
Anggota DPD dari Papua Barat Filep Wamafma mengatakan, DPD RI mengusulkan amendemen UUD 1945 lebih pada penguatan peran dan fungsi DPD. Menurutnya usulan terkait kewenangan MPR dalam rencana amendemen UUD 1945 masih dalam kajian DPD. “Masih dalam kajian DPD RI serta bagian dari sejumlah aspirasi yang disampaikan ke DPD RI,” kata Filep.
Sebelumnya Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan pembahasan amandemen akan dilakukan setelah Pemilu 2024. Alasannya, supaya MPR tak dicurigai mendukung isu penundaan pemilu. “Untuk sementara kesepakatan adalah kita bahas nanti setelah pemilu,” kata Bamsoet di Istana Negara, Jakarta, beberapa hari lalu.
2. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengklaim, empat parpol di DPR mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Empat partai tersebut adalah Partai Gerindra, PKB, PAN, dan Partai Golkar. Ia mengatakan, PKB sebagai rekan koalisi Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sudah pasti mendukung Prabowo meskipun masih mempersoalkan calon wakil presidennya. “Walaupun ya masih ada yang mempersoalkan siapa cawapresnya, tetapi saat ini setahu saya masih PKB,” kata Hashim saat menjadi pembicara dalam acara “Pembekalan Materi dan Konsolidasi Relawan Prabowo” secara daring, kemarin.
PAN, kata Hashim, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan cenderung mengarahkan dukungannya untuk Prabowo. Adapun Golkar, Hashim mengaku elite Partai Golkar menyatakan dukungannya untuk Prabowo. Hashim bercerita, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui Prabowo pekan lalu untuk menyatakan dukungan. “Dari Golkar saya bisa katakan secara tidak resmi, Pak Airlangga, Pak Lodewijk, dan Pak Dito datang ke Pak Prabowo minggu lalu. Saya hadir, saya tidak ikut diskusi yang rinci karena waktu itu saya ikut rapat di ruangan lain,” kata adik kandung Prabowo ini.
Namun, meskipun tak ikut diskusi secara langsung, Hashim mengeklaim Golkar mendukung Prabowo dan dukungan itu sudah disampaikan kepada Prabowo. Sebab, pada saat keluar dari diskusi, Airlangga dan para elite Golkar lain tersenyum bersama Prabowo. “Ternyata, mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo malah seizin dan restu dari Pak Jokowi. Itu saya bisa katakan. So, itu yang empat partai yang ada di parlemen,” tandas Hashim.
3. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan, tidak ada istilah petugas partai di Gerindra. Menurut dia, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto juga bukan petugas partai. “Dan terakhir dari saya, Pak Prabowo sudah tekankan, dia bukan petugas partai dan Gerindra enggak ada, di Gerindra, termasuk saya dan siapa-siapa, tidak ada petugas partai di Gerindra,” tegas Hashim. Sebaliknya, Hashim malah mengatakan, Gerindra adalah petugas rakyat. Ia menyatakan, Prabowo berniat menjadi petugas rakyat ketika maju dalam kontestasi Pilpres 2024. “Kita tidak kenal istilah petugas partai. Kita semua petugas rakyat. Kita adalah pelayan rakyat, itu,” kata adik kandung Prabowo ini.
Hashim juga menyebut Prabowo sebagai sosok pemersatu bangsa. Sebab, ia melihat sang kakak bisa menyatukan berbagai spektrum politik di Indonesia dengan narasi memajukan bangsa. “Saya kira dia pemersatu bangsa, bisa dari kiri, kanan, dari semua spektrum politik di Indonesia, dia bisa mempersatukan. Karena tujuan kita bersama, kita mau majukan Indonesia. Kita mau menyejahterakan rakyat kita yang belum sejahtera yang ternyata masih banyak,” tutur Hashim.
Hashim Djojohadikusumo juga mengatakan, pihaknya membangun rumah pemenangan Prabowo Subianto di Jalan Imam Bonjol Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat. Pembangunan rumah itu diinstruksikan langsung oleh Prabowo Subianto. Hashim mengaku dipanggil Prabowo ihwal pembangunan rumah tersebut. “Kita bikin satu tempat di Imam Bonjol 25, dua rumah, dua bidang tanah dari KPU pusat. Ini, kita menampung semuanya yang mau ikut kita. Yang belum tentu mau ikut jajaran Gerindra,” kata Hashim. Hashim menyampaikan, rumah pemenangan ini digunakan untuk menampung relawan Prabowo yang bukan hanya berasal dari kader atau simpatisan Partai Gerindra.
Menurut Hashim, hal ini seperti yang disarankan Presiden Jokowi untuk menampung relawan Prabowo. “Karena ternyata banyak dari kawan-kawan, saya bisa bersaksi dari PPP, Demokrat, Golkar, bahkan banyak dari PDI-P sendiri yang mendukung Pak Prabowo,” ujar Hashim. Ia jelaskan, rumah pemenangan ini melengkapi rumah pemenangan lain yang telah dibangun sebelumnya, yakni di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Adapun kantor di kawasan Slipi untuk kegiatan Badan Pemenangan Pemilu Prabowo yang sudah diresmikan awal Januari. “Itu tempatnya kita semua, yang semua orang yang mau mendukung, mau punya cita-cita bersama. Seperti Budiman Sudjatmiko, seperti Ebenenzer, seperti banyak calon-calon lain bisa berjuang bersama,” tutur adik Prabowo ini.
4. Namun pernyataan Hashim yang menyebut Golkar sudah mendukung Prabowo dibantah elit Golkar. Waketum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengaku belum mendengar soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Saya belum dengar tuh,” kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8). Ia menyarankan masalah itu ditanyakan kepada Airlangga. Bamsoet mengatakan, masalah dukungan terhadap capres, hingga saat ini belum diputuskan, pada saatnya nanti akan disampaikan oleh Airlangga. “Kita belum putuskan akan mengarah ke mana. Kesepakatan kita, menyerahkan kepada ketua umum untuk memutuskan,” ujar Bamsoet.
Waketum Partai Golkar yang lain, Melchias Marcus Mekeng juga mengatakan, penentuan sikap partai dalam konstetasi perebutan kursi RI-1 masih dalam proses. ‘’Semua masih berproses dan masih ada waktu yang cukup untuk menentukan pilihannya,” kata Mekeng, Jumat (11/8). Kata dia, Golkar masih mencari waktu yang tepat. Ia mengaku juga tak mengetahui kabar pertemuan Airlangga Hartarto dengan Prabowo Subianto seperti yang diungkap Hashim. “Masih menunggu waktu yang tepat dan petunjuk alam semesta,” ujarnya.
5. Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mengaku partainya tak melarang rencana dirinya sepanggung bareng dengan Capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 18 Agustus depan. Menurut Budiman, acara bertajuk “Persatuan Nasional” itu tak berkaitan dengan PDIP maupun Gerindra. Ia mengungkapkan acara tersebut akan membahas pelbagai hal. “Tidak ada larangan, individu-individu saja. Tidak ada (hubungan dengan PDIP), Gerindra juga tidak hubungannya,” ujar Budiman di Jakarta, Jumat (11/8).
Bekas aktivis 1998 ini menjelaskan acara itu akan membahas sejumlah hal, seperti hilirisasi dan persoalan global. Acara itu bakal terbuka untuk semua kalangan. “Ini semua orang Indonesia yang peduli Indonesia terlibat politik, terlibat bisnis, ekonomi, terlibat ilmu pengetahuan tidak apa-apa. Kita harus satukan agenda,” tuturnya. Menurutnya acara Persatuan Nasional itu telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan acara itu pernah dihelat di Medan, Sumatera Utara.
6. Putri mantan Presiden Gus Dur, Yenny Wahid menegaskan, keluarga besar Gus Dur akan menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo jika mengangkat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal cawapresnya. Dia menyebut perilaku Cak Imin yang mengudeta Gus Dur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepupunya itu. “Susah, terlalu susah bagi kami terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Gus Dur yang pendiri PKB dan diakui sebagai guru politiknya saja dikudeta, apalagi rakyat, susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti,” tegas Yenny, Jumat (11/8).
Ia mengatakan, keluarga Gus Dur tetap baik dengan sosok Prabowo, tetapi akan sulit mendukung jika didampingi oleh Cak Imin. Beda halnya jika Prabowo tak mengangkat Cak Imin jadi bacawapres, keluarga Gus Dur masih bisa memberikan dukungan. Yenny mengatakan, apa yang diutarakannya tersebut sebenarnya sudah dimengerti oleh Prabowo. Meskipun keluarga Gus Dur tidak pernah secara langsung mengungkapkan luka kudeta yang dilakukan Cak Imin kepada Gus Dur di PKB. “Jadi, jika Cak Imin jadi cawapres Prabowo) ya kita bye-bye hahaha,” ujarnya.
Yenny Wahid berseloroh, dirinya siap menjadi bakal calon wakil presiden. Namun, dia menegaskan tidak memiliki hasrat untuk mendapatkan jabatan tersebut. “Saya siap jadi wapres, tapi saya tidak kepengin jadi wapres,” kata Yenny. Ia memberikan konteks, jika seorang prajurit ditanya apakah siap berperang demi bangsa dan negara maka setiap prajurit pasti menyatakan siap. “Tapi kalau ditanya apakah kamu ingin dan mau berperang, pasti enggak mau, pasti enggak ingin,” ujarnya. Menurut Yenny, jabatan politik menjadi wakil presiden itu berat. Sebab itu, dia tidak memiliki hasrat menduduki jabatan itu. Akan tetapi, jika ditanya soal kesiapan menduduki jabatan itu, dia mengaku siap, terlebih untuk melanjutkan nilai-nilai politik keluarganya. “Jadi saya siap, tapi enggak kepengin. Siap ketika ada momentum, ketika ada dinamika, tetapi saya tidak dalam posisi menawarkan diri menjadi cawapres siapa pun,” tegas Yenny lagi.
7. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut biaya untuk menjadi anggota dewan masih cukup besar. Untuk jadi anggota DPR dari Jakarta, misalnya, beayanya sampai Rp 40 miliar. “Politik uang itu yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik,” ujar Muhaimin saat dalam acara Pidato Kebudayaan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8). Kata dia, situasi ini membuat orang yang berlatar belakang sebagai seorang aktivis sulit menjadi anggota DPR. “Cost-nya sekitar Rp 40 miliar. Ada yang (mengeluarkan biaya) Rp 20 miliar, enggak jadi. Ada yang Rp 25 miliar enggak jadi,” kata Cak Imin.
Di sisi lain, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan, PKB adalah parpol warisan para kiai NU. Ia menegaskan komitmennya untuk meneruskan semua aspirasi para kiai tersebut. Cak Imin mengaku, dirinya akan terus menjaga dan merawat warisan para kiai melalui PKB. “PKB ini adalah warisan para Kiai, maka bagi saya wajib hukumnya untuk menjaga, merawat dan memastikan PKB tetap konsisten memperjuangkan aspirasi Kiai, apirasi NU, aspirasi pesantren,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8).
8. Mantan Presiden SBY mengingatkan rakyat Indonesia agar tak salah memilih calon pemimpin pada Pemilu 2024. Menurutnya, rakyat harus mengerti visi maupun solusi dari calon pemimpin dalam menentukan pilihannya. SBY mengungkit keberhasilannya memimpin Indonesia sebagai presiden dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014. “Mengapa agar tidak salah pilih, ya agar tidak seperti memilih kucing dalam karung,” kata dia dalam sebuah tayangan video pada acara peluncuran buku “Tetralogi Transformasi AHY” di Djakarta Theater di Jakarta, kemarin malam.
SBY berharap, Indonesia memiliki tradisi politik yang baik, yakni pemerintahan yang jujur, terbuka, dan menguasai masalah-masalah sosial. Ia mencontohkan ketika dirinya memimpin Indonesia. Dia mengklaim janji-janjinya saat kampanye pilpres sudah terpenuhi. “Alhamdulillah saya telah memenuhi janji-janji saya karena sejarah telah mencatat bahwa di akhir masa bakti saya 10 tahun kemudian kondisi Indonesia jauh lebih baik,” ujar pendiri Partai Demokrat ini.
9. Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut putusan MA menolak Peninjuan Kembali (PK) soal kepengurusan Demokrat yang diajukan kubu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai kado terindah di hari ulang tahunnya ke-45. AHY mengaku bersyukur atas putusan tersebut. “Secara pribadi saya sangat bersyukur karena berita baik ini diterima bertepatan pada hari ulang tahun saya. Sehingga menjadi kado terindah di usia saya yang ke-45 tahun ini,” kata AHY dalam konperensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/8).
Ia lalu mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi terkait upaya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk merebut kepemimpinan Demokrat. Ia mengatakan pertemuan dengan Jokowi berlangsung di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, 2021 lalu. Yakni, ketika awal mula Moeldoko dan sejumlah mantan kader Demokrat berupaya untuk menggelar KLB untuk menggulingkan kepemimpinannya. “Ketika saya menjelaskan kepada beliau (Jokowi), beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak tahu apa-apa,” kata putra sulung mantan Presiden SBY ini.
AHY menjelaskan kepada Jokowi bahwa bagaimanapun, Moeldoko adalah anak buahnya. Ia mengklaim, publik ingin Jokowi melakukan tindakan tegas kepada Moeldoko. “Masyarakat sudah berharap, seharusnya ada langkah-langkah yang lebih menentukan. Misalnya, kalau KSP Moeldoko melakukan perbuatan tidak etis, merampas partai yang berdaulat harusnya ada hal-hal lain (yang dilakukan Jokowi), selain hanya ditanya,” kata AHY. Namun, AHY mengaku tak ingin mendesak atau memaksa Jokowi bersikap lebih jauh kepada Moeldoko. “Kita tidak ingin mengotak-atik hak prerogatif Presiden, tapi rakyat yang bicara, kami tidak ingin terganggu dengan apapun itu,” sebut AHY.
Ketum Demokrat AHY mengucapkan terima kasih kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly karena MA menolak gugatan peninjauan kembali (PK) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko soal kepemimpinan Partai Demokrat. “Atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat, kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menko Polhukam dan Menkumham atas komitmennya untuk penegakan hukum yang adil di negeri ini,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8).
AHY juga mengapresiasi para hakim MA yang telah mengambil keputusan yang tepat yakni menolak PK kubu Moeldoko. “Terima kasih kepada MA telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan juga kebenaran murni,” ujar AHY. Ia mengakui, PK Moeldoko sempat mengganggu internal maupun eksternal Demokrat. Dari sisi internal, banyak kader yang khawatir putusan MA bakal memenangkan kubu Moeldoko. Sementara dari sisi eksternal, masyarakat menjadi ragu apakah Demokrat bisa mengikuti Pemilu 2024. “Mereka semua takut, khawatir, jika partai yang dibangun dan diawaki selama ini dengan susah payah, dirampas begitu saja oleh para pembegal partai,” kata AHY lagi.
10. Ketua Harian Perindo Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengingatkan para pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak menyebar ujaran kebencian atau hate speech selama pelaksanaan Pilpres 2024. “Karena ini sering disampaikan Mas Ganjar bahwa kita nggak boleh menyebarkan hate speech bahkan ekstrimnya, gantikan dengan love speech, bahasa yang baik,” kata TGB dalam diksusi bersama sejumlah relawan Presiden Jokowi yang mendukung Ganjar Pranowo di Hotel Jambuluwuk, Jakarta, Jumat (11/8).
TGB mengingatkan, persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia adalah hal utama dibandingkan dengan apapun. Dia berharap seluruh relawan serta pendukung Ganjar bisa menjaga, merawat, dan menumbuhkan rasa persaudaraan dalam rangka memenangkan Ganjar sebagai presiden. TGB juga meminta para relawan Ganjar mengikuti setiap proses pemilu dengan baik serta menjauhkan diri dari segala hal yang bisa mendestruksi keutuhan bangsa.
11. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sowan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk melaporkan soal masa jabatannya sebagai gubernur yang akan berakhir pada 31 Desember 2023. Pada persowanan tersebut, ia melaporkan berbagai program yang sudah dikerjakan selama dirinya menjabat sebagai gubernur. Misalnya, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur baru-baru ini sebesar 5,24 persen. Capaian itu, kata dia, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Khofifah juga melaporkan inflasi di Jawa Timur sebesar 0,15 persen. “Berarti di bawah rata-rata nasional. Kemiskinan ekstrem di jawa timur turunnya juga sangat ekstrem dari diluncurkan 2021 sampai dengan Maret 2023 sekitar 1,4 juta penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur,” katanya, kemarin. Mantan Mensos itu juga melaporkan capaian kinerja di bidang pendidikan. Yakni alumni SMA, SMK dan sekolah sederajat di Jawa Timur menjadi yang tertinggi diterima di perguruan tinggi negeri (PTN).
12. Mendagri Tito Karnavian akan menggandeng PPATK dalam menunjuk calon penjabat (pj) gubernur. Disebutkan, sebanyak 17 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada September 2023 dan beberapa daerah sudah setorkan nama-nama kandidat pj gubernur. “Ada masukan masalah hukum, potensi dari PPATK dan lain-lain, untuk melihat klarifikasi dan validasi calon-calon,” kata Tito di Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat (11/8). Tito mengatakan DPRD masing-masing provinsi nantinya bisa mengajukan tiga nama calon pj gubenur. Kemudian pihaknya juga memilih tiga nama calon. Setelah itu Presiden Jokowi memilih satu nama. “Kemendagri menjaring dari pejabat di pusat maksimal tiga. Setelah itu dipilih Pak Presiden dari tiga nama itu. Dari tiga nama akan menjadi satu nama,” ujarnya.
13. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowodan Ketua KPK, Firli Bahuri beserta jajaran pimpinan KPK kompak menolak pengunduran diri Brigjen Asep Guntur dari jabatan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi sekaligus Direktur Penyidikan KPK. Permohonan pengunduran itu buntut polemik penanganan kasus dugaan korupsi di Basarnas. Brigjen Asep mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan KPK pada 31 Juli 2023 lalu, yang tembusannya dikirim ke Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, dalam balasan surat itu, pimpinan KPK serta Kapolri menolak pengunduran diri Brigjen Asep. “Baik dari pimpinan KPK maupun Pak Kapolri menolak surat pengunduran diri saya,” ungkap Brigjen Asep di Jakarta, Jumat (11/8).
Dijelaskan Asep, pimpinan KPK telah menempuh langkah internal serta eksternal merespons polemik yang mencuat buntut penanganan kasus Basarnas. Langkah internal dilakukan melalui audiensi bersama jajaran pegawai KPK, sedangkan eksternal dilakukan melalui koordinasi dengan Kapolri serta Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono. Asep menyebut, koordinasi yang telah dibangun antarpihak membuahkan hasil positif. Penanganan kasus dugaan korupsi di Basarnas dapat berjalan dengan baik. ‘’Penegakan hukum tindak pidana korupsi terkait OTT Basarnas berjalan dengan lancar, koordinasi berjalan dengan baik, jadi kita dukung penegakan hukum,” tutur Asep lagi. (HPS)
