Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (net)
Isu menarik pagi ini masih seputar pemanggilan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin oleh KPK jadi pro-kontra di Masyarakat. Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani meminta pimpinan hingga deputi KPK berhenti bermain politik. Nasdem curiga pemanggilan Cak Imin yang baru saja ditetapkan sebagai bacawapres pendamping Anies Baswedan tidak murni kasus hukum. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemanggilan Cak Imin bukan politisasi hukum, itu hal yang biasa.
Isu lainnya, bakal capres Anies Baswedan mengungkap momen panas pada puncak perbedaan penentuan cawapres dalam rapat Tim 8 yang menghadirkan perwakilan Anies, NasDem, PKS dan Partai Demokrat pada Selasa (29/8) lalu. Kata dia, rapat berlangsung panas dan diwarnai aksi gebrak meja karena ada perbedaan pandangan antara utusan Demokrat dan NasDem di Tim 8. Demokrat ingin nama AHY sebagai bakal cawapres segera dideklarasikan, sementara NasDem tak ingin deklarasi dilakukan segera. Berikut isu selengkapnya.
1. Pemanggilan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin oleh KPK jadi pro-kontra di masyarakat. Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani meminta pimpinan hingga deputi KPK berhenti bermain politik. Hal ini merespons pemanggilan bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh KPK.
“Kami berharap pimpinan KPK saat ini, orang-orang komisioner sampai deputi ke bawah setop bermain politik. Jadilah KPK sebagai instrumen penegak hukum,” kata Yani di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (5/9). Menurut Yani, pemanggilan Cak Imin oleh KPK politis. Oleh karena itu, pihaknya mendorong KPK berhenti masuk ke wilayah politik. “Saya kasihan nanti, saya kasian dengan KPK. Kalau terus memaksakan, kalau terjadi apa-apa supaya jangan salahkan saya dan masyarakat,” kata Yani.
Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan menilai tidak elok KPK memanggil bakal cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Rahmat menganggap, pemanggilan tokoh yang akan maju di Pilpres 2024, merusak demokrasi yang sudah susah payah dikembangkan masyarakat pada masa reformasi. “KPK harus perkuat demokrasi. KPK tidak boleh merusak demokrasi yang sudah kita kembangkan dengan susah payah. (Lembaga) KPK ini kan produk reformasi. Salah satu mandatnya memperkokoh demokrasi, bukan merusaknya,” kata Rahmat, Selasa (5/9).
Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi curiga pemanggilan KPK terhadap Cak Imin yang baru saja ditetapkan sebagai bacawapres pendamping Anies Baswedan tidak murni kasus hukum. “Kita tidak otomatis mengatakan ditunggangi, tapi punya persepsi bahwa kita curiga ini langkah KPK ini tidak murni hukum,” kata Gus Choi di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (5/9).
Kata dia, kecurigaan itu timbul lantaran panggilan pemeriksaan tersebut terjadi setelah pasangan Anies-Cak Imin dideklarasikan sebagai capres-cawapres 2024 akhir pekan lalu. Ia menyarankan Cak Imin sebagai warga negara yang baik untuk kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan di KPK. “Kita punya persepsi atau asumsi seperti itu Insya Allah kami tidak salah karena KPK mengumumkan, memeriksa Cak Imin itu persis setelah deklarasi,” katanya.
Gus Choi menegaskan Koalisi Perubahan akan tetap mengusung pasangan Anies-Cak Imin. Ia berharap KPK menjadi lembaga antirasuah yang bekerja secara independen dan profesional. “Tidak atas dasar pesanan elite politik tertentu, kelompok tertentu, atau siapalah tertentu-tertentu lainnya,” kata Gus Choi lagi.
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali memandang pemanggilan KPK terhadap mantan Menakertrans yang juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi TKI cuma kebetulan saja. “Ya kebetulan saja. Kalau Nasdem melihat ini secara kebetulan,” ujar Ali, Selasa (5/9). Ali menjelaskan, Nasdem hanya berpandangan positif terhadap persoalan ini, karena KPK memang memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti semua temuan kasus korupsi. Namun, dia memahami kasus yang menyeret nama Cak Imin sudah terjadi sejak tahun 2012 lalu, itu yang menjadi sorotan publik. Sebab, KPK baru mengusutnya sekarang, tidak lama setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai cawapres Anies Baswedan.
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mencium aroma politis di balik pemanggilan KPK terhadap mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI. Aboe mengatakan, segalanya menjadi sarat politis karena saat ini sudah mulai memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. “Mana ada yang tak sarat politis. Semua sarat politis. Apalagi di tahun politik, sarat politis. Termasuk wajar-wajar saja. Ya (termasuk pemanggilan Cak Imin), bisa-bisa saja,” ujar Aboe di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Aboe sepakat, hukum memang harus ditegakkan, tetapi penegakkannya secara benar.
2. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemanggilan mantan Menakertrans yang juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin oleh KPK bukan politisasi hukum. Pemanggilan KPK terhadap Cak Imin merupakan hal biasa. “Begini, menurut saya, dipanggilnya Muhaimin oleh KPK bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa,” kata Mahfud, Selasa (5/9).
Mahfud menjelaskan, politisasi hukum memiliki arti, hukum dijadikan sebagai sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan, pemanggilan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenaker tahun 2012. Kala itu, Cak Imin menjabat sebagai Menakertrans.. “Ini kasusnya sudah lama, dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja, tersangkanya sudah ada. Karena ini proses hukum menjadi sambungan-sambungan Muhaimin itu, ya diminta memberi keterangan saja,” tegas Mahfud MD lagi.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Amin Mudzakkir berpendapat, secara normatif KPK berhak memanggil siapapun terkait urusan hukum yang ditanganinya, termasuk Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Namun, Amin menyarankan KPK untuk mempertimbangkan masalah persepsi publik yang terbentuk. Ketika pemanggilan terhadap Cak Imin dilakukan setelah ketua umum PKB itu dideklarasi njadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan, maka persepsi publik kepada KPK bisa berubah. “Masalahnya ini perspesi publik yang telah terbentuk menjelang pemilu. Tentu saja publik patut menduga apapun yang dilakukan KPK punya tendensi politik, apalagi (pemeriksaan) terhadap figur yang memang secara jelas akan berkontestasi dalam pemilu besok,” kata Amin, Selasa (5/9).
3. Bakal capres Anies Baswedan mengungkap momen panas pada puncak perbedaan penentuan cawapres dalam rapat Tim 8 yang menghadirkan perwakilan Anies, NasDem, PKS dan Partai Demokrat. Kata dia, rapat berlangsung panas dan diwarnai aksi gebrak meja oleh peserta. Anies menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Selasa (29/8). Menurutnya, terjadi perbedaan pandangan antara utusan Demokrat dan NasDem di Tim 8. Demokrat ingin nama AHY sebagai bakal cawapres segera dideklarasikan, sementara NasDem menolak deklarasi dilakukan segera.
“Utusan Demokrat dan utusan NasDem terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Demokrat menginginkan ditetapkan segera, NasDem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu siapa tahu ada opsi lain,” kata Anies dalam tayangan Mata Najwa, kemarin malam.
Anies Baswedan mengatakan nama Ketua Umum Partai Demokrat AHY telah dibicarakan sebagai pendampingnya sejak Juni 2023. Ia mengaku saat itu telah melaporkan hal tersebut kepada tiga partai koalisi, NasDem, PKS dan Demokrat. “Saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh, PKS maupun Demokrat, bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY,” kata Anies.
Menurut Anies, ketika mendengar nama AHY, Surya Paloh tidak menolak, namun, Ketua Umum NasDem itu mengatakan opsi tersebut bisa diambil di ujung pencalonan. “Pak Surya Paloh ketika mendengar itu, beliau tidak menolak, tapi beliau mengatakan begini ‘itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung, tapi tidak sekarang’. PKS memahami pilihannya memang AHY, yang tersedia AHY, lalu Demokrat juga gitu,” kata Anies.
4. Bawaslu RI meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan sementara Ketua dan seluruh Anggota KPU RI.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat mengajukan permohonan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, kemarin.
“Para pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. Memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada teradu Hasyim Asy’ari, sebagai Ketua merangkap Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik , August Mellaz sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Bagja.
Ada dua pokok aduan dalam perkara ini. Di antaranya, para teradu didalilkan membatasi tugas pengawasan pengadu berkaitan dengan pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) serta pembatasan pengawasan melekat pada Bawaslu berkaitan dengan jumlah personel dan durasi pengawasan.
5. Majelis Hakim MK mempertanyakan argumen pemohon yang mengajukan gugatan terhadap syarat minimal usia capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hakim Wahiduddin Adams menanyakan alasan pemohon mengenao sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam gugatannya. Sebab, menurut Wahiduddin, Gibran tak ada hubungannya dengan gugatan pemohon. Ini disampaikan hakim dalam sidang perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023 tentang uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu di mana pemohon meminta supaya MK membolehkan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. “Dalil ini menceritakan tentang Wali Kota Surakarta yang tidak ada kaitannya dengan pemohon. Kerugian pemohon dengan contoh dari wali kota ini apa sebenarnya sehingga dijadikan dalil kerugian pemohon?“ tanya Hakim Wahiduddin dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).
Sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut dalam sidang uji materi Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/9). Pasal tersebut mengatur tentang syarat minimal usia capres dan cawapres. Adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (UNSA) bernama Almas Tsaqibbirru yang mengajukan gugatan bernomor 92/PUU-XXI/2023. Almas meminta MK menyatakan agar kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Adapun Pasal 169 huruf q UU Pemilu berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.
Dalam gugatannya, pemohon banyak menyinggung sosok Gibran Rakabuming yang menurutnya merupakan pemimpin inspiratif. “Bahwa pemohon juga memiliki pandangan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan di era sekarang yang juga menjabat sebagai Wali Kota Surakarta di masa periode 2020-2025,” bunyi gugatan yang dibacakan kuasa hukum pemohon secara daring dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.
6. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkap sejumlah alasan Ketua Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dipilih sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Said mengungkap ada lima hal yang menjadi pertimbangan koalisi memilih Arsjad. Pertama, dia merepresentasikan kelompok muda. “Kami membutuhkan kepemimpinan anak muda, sekaligus memahami karakter anak muda,” kata Said dalam keterangan tertulis, Selasa (5/9).
Kedua, Arsjad memiliki pengalaman panjang di dunia usaha. Menurut dia, Indonesia membutuhkan peran dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, Arsjad dianggap banyak membantu sejumlah program ekonomi Presiden Jokowi. Salah satunya ikut membantu program Presiden Jokowi membangun dan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Keempat, Arsjad memiliki hubungan baik dengan Ganjar. Ikatan keduanya telah terbentuk. Menurut Said hubungan itu menjadi modal personal yang baik. Kelima, kepemimpinan Arsjad akan ditopang oleh unsur purnawirawan jenderal TNI, Polri, dan tokoh masyarakat.
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan, tidak bisa mengambil keputusan sendiri atas penunjukkan dirinya sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Arsjad mengaku perlu berbicara dengan keluarga, perusahaan, maupun pihak Kadin sebelum memutuskan posisinya sebagai Ketua Tim Sukses Ganjar. “Yang paling penting saya mesti ngomong sama pemangku kepentingan. Tahu enggak siapa pemangku kepentingan? Istri, anak-anak, belum perusahaan, belum Kadin. Itu semua keluarga besar kan, jadi kan bukan hanya keputusan seorang diri,” kata Arsjad di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (5/9).
Secara terang-terang an Arsjad Rasjid mengaku kaget dirinya ditunjuk menjadi Ketua Tim Sukses Ganjar. Arsjad mengaku, tahu dirinya ditunjuk jadi ketua tim sukses Ganjar dari media. “Pas saya baca, ya ampun ya Allah, kaget saya, karena terus terang aja, saya enggak diinformasikan,” katanya seraya mengatakan, itu sebuah kehormatan bagi dirinya ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses Ganjar.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto mengatakan, partainya tinggal menunggu sikap mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menerima atau tidak putusan penunjukkan dirinya sebagai salah satu wakil ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Utut merespons Andika yang dikabarkan tidak tahu kalau dirinya ditunjuk menjadi wakil ketua TPN. “Memang kadang yang di politik, sahabat tidak diberitahukan. Tahunya ditugaskan. Tinggal Pak Andika mau menerima atau tidak,” kata Utut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).
Sebelumnya Andika Perkasa mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi terkait penunjukannya sebagai Wakil Ketua TPN untuk Ganjar Pranowo sebagai bakal apres 2024. Namun demikian, Andika menegaskan siap melaksanakan tugas apapun yang diberikan kepadanya. “Sampai dengan saat ini saya belum dapat pemberitahuan secara resmi tentang tugas baru yang baru diumumkan kemarin,” kata Andika, kemarin. “Tapi seperti yang saya sering sampaikan di beberapa media, saya siap melaksanakan tugas apapun yang diberikan kepada saya,” sambung Andika.
7. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi menyebut PBNU tak berhak melarang warga Nahdlatul Ulama dalam menentukan arah dukungan politiknya. Statemen tersebut merespon pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang meminta tak satu pun bakal capres mengatasnamakan NU di Pilpres 2024. “Warga NU bebas, mau ke mana bebas. Jadi PBNU enggak bisa melarang warganya, kadernya untuk berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa, enggak ada larangan, itu bebas,” kata Gus Choi di NasDem Tower, Selasa (5/9).
Gus Choi menjelaskan, ada dua istilah yang dikenal di kalangan NU, yakni NU struktural serta kultural. NU kultural dikenal dengan istilah warga Nahdliyin yang diperbolehkan berpolitik. “Kalau kultural itu disebut warga nahdliyin. Warga nahdliyin itu diperbolehkan,” ujarnya. Dengan begitu, warga Nahdliyin diperkenankan untuk berpolitik baik mendukung partai politik maupun bergabung koalisi mendukung bakal capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendy Choirie alias Gus Choi mengatakan, partainya terbuka menjalin koalisi dengan partai mana pun, termasuk Partai Demokrat meskipun Demokrat telah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). “Jadi kami terbuka dan kami malah berpikir siapa pun, partai apa pun. Demokrat sudah mengatakan mundur, kalau balik lagi ya “Marhaban” atau selamat datang kembali,” kata Gus Choi di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (5/9). Ditegaskan, Nasdem sudah mantap berkoalisi bersama PKB, mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. “Kami mantap dengan koalisi ini, tetapi kami terbuka dengan seluruh partai politik, komunitas-komunitas politik, untuk bergabung dengan kami,” ujar Gus Choi sembari tertawa.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menduga, Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan sekaligus mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan karena Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY kaget Ketua Umum Partai Demokrat AHY batal jadi cawapres Anies. Jazuli berharap Demokrat bisa kembali bergabung ke Koalisi Perubahan. “Bisa saja kemarin Pak SBY mengatakan, ‘saya cabut’, karena lagi agak kaget gitu, begitu cepat perubahan. Tapi mungkin saja setelah renungan lagi, namanya orang kan, kan bagus juga kalau akhirnya Demokrat gabung lagi sama koalisi ini,” ujar Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
8. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah berlaku jahat terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY. “Sangat mungkin, saya rasa kita sangat senang apabila Ibu Megawati berkenan untuk menerima Pak SBY, Pak SBY siap. Ibu Megawati tidak pernah jahat dengan kami, tidak pernah jahat dengan Demokrat. Lihat, Ibu Megawati tidak pernah jahat dengan Demokrat, tidak pernah jahat dengan Pak SBY,” kata Benny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).
Benny mengatakan, SBY maupun Demokrat menghormati Megawati. Ia menyinggung bagaimana SBY yang meminta suami Megawati, almarhum Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR. “Saya tahu persis partai-partai yang bergabung dalam koalisi mendukung Pak SBY pada saat itu diundang oleh Pak SBY. Dan Pak SBY meminta dengan tegas supaya mendukung sepenuhnya Pak Taufiq Kiemas jadi Ketua MPR,” kata dia. Oleh sebab itu, Benny memandang partainya tidak memiliki masalah untuk mempertemukan SBY dan Megawati.
Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI-P (TKRPP-PDI-P) Ahmad Basarah membenarkan kemungkinan partainya dan Partai Demokrat akan bertemu dan membuka komunikasi kembali. Ia bahkan menyebut komunikasi itu bisa saja semakin intensif pasca pertemuan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY beberapa waktu lalu. “Mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan,” kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta, Selasa (5/9).
Wakil Ketua MPR ini mengungkapkan, hingga kini kedua partai masih mencari kesamaan untuk membuka komunikasi tersebut. Terkait apakah komunikasi itu berlanjut pada kerja sama politik Pemilu 2024, Basarah belum bisa menjawabnya. “Apakah mungkin dilanjutkan pada kerja sama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan PDIP,” ujarnya.
Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, partainya belum mengumumkan siapa nama calon cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Semua nama yang masuk kandidat cawapres, kata dia, masih dipertimbangkan. Demikian juga dengan nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang mengakui bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Saya kira semua bacawapres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama, dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan,” kata Basarah di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta, Selasa (5/9).
Basarah menilai, Ridwan Kamil merupakan salah satu tokoh kepala daerah yang sukses memimpin Jawa Barat. Karena itulah, Ridwan Kamil masuk dalam pertimbangan kandidat cawapres Ganjar. Kendati begitu, Basarah menegaskan, hingga kini nama-nama bacawapres masih dinamis. “Semua tokoh-tokoh, baik itu tokoh kepala daerah partai-partai politik, tokoh-tokoh profesional, tokoh Purn TNI dan tokoh-tokoh dari ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, semuanya memiliki potensi yang sama untuk dipertimbangkan menjadi bacawapresnya Mas Ganjar,” katanya.
9. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan P. Roeslani mengatakan, Perdana Menteri (PM) China Li Qiang akan lakukan uji coba (testing) Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Rabu (6/9). Ia menuturkan, Li Qiang akan lakukan uji coba bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta. “Jadi rencananya besok PM China bersama-sama dengan Pak Menko akan melakukan testing dari Kereta Cepat,” kata Rosan dalam konferensi pers di Hall B JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).
10. Presiden Jokowi mengingatkan, ASEAN tidak imun dari beragam tantangan global dalam pidatonya saat membuka ASEAN Indopacific Forum 2023 di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (5/9). “Kawasan kita tidak imun dari berbagai tantangan global dan rivalitas geopolitik yg menajam khususnya potensi konflik di Indopasifik,” kata Jokowi. Awalnya ia menyampaikan, bangsa di Asia Tenggara patut bersyukur karena ekonomi ASEAN terbukti tangguh di tengah melemahnya ekonomi dunia.
Bahkan, pertumbuhan ekonomi ASEAN telah melebihi pertumbuhan ekonomi di tingkat global dan kawasan lainnya. “Dengan populasi sebesar 680 juta jiwa, ASEAN juga merupakan pasar yang potensial dengan peluang investasi yang menjanjikan,” ujar Jokowi. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa kawasan Asia Tenggara tetap terancam oleh tantangan global dan rivalitas geopolitik.
Dalam pidatonya, Jokowi juga mengungkapkan, negara-negara ASEAN dan mitra ASEAN telah mengumpulkan 93 proyek kerja sama senilai 38,2 miliar dollar AS. “Saya mengapresiasi dukungan dan kontribusi negara ASEAN dan mitra ASEAN sehingga telah terkumpul 93 proyek kerja sama senilai 38,2 miliar US dollar,” kata Jokowi. Ia menyebutkan, negara-negara ASEAN dan mitra juga telah mendapatkan 73 proyek potensial dengan nilai 17,8 miliar dollar AS. “Ini mencerminkan komitmen kita to walk the talk membangun Indopasifik yang damai, stabil, dan makmur,” ujarnya.
11. Presiden Jokowi resmi berhentikan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat dan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pemberhentian itu berdasarkan Keppres Nomor 73/P Tahun 2023 tentang pemberhentian gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2018-2023 yang dibacakan saat pelantikan penjabat (Pj) gubernur di Kantor Kemendagri, Selasa (5/9). Pemberhentian dilakukan karena mereka telah menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun.
Jokowi menunjuk Komjen (Purn) Nana Sudjana sebagai penjabat (pj) Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo dan menunjuk Deputi Protokol Istana Bey Machmudin menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Mendagri Tito Karnavian resmi melantik Bey Machmudin sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat di kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).
Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil memberi sinya akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. “Kami mohon doa takdir kami ke mana, kami tidak tahu, tapi insyaallah Tuhan memberikan yang terbaik; tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/9).
Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara Pisah Sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode ‘breaking news’ itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya Pemilu 2024.
12. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mendukung adanya peradilan koneksitas untuk kasus penganiayaan maut terhadap seorang pemuda asal Bireuen, Aceh, bernama Imam Masykur yang diduga dilakukan di Jakarta. Dalam kasus tersebut, tiga anggota TNI, termasuk anggota Paspampres diduga terlibat penganiayaan maut dengan dugaan motif pemerasan itu. “Kalau misalnya ada koneksitas, silakan saja. Saya setuju itu, bagus itu,” kata Dudung kepada wartawan di Mabes AD, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).
Dudung memastikan TNI akan transparan mengusut kasus itu. Jenderal bintang empat TNI itu menegaskan setiap prajurit yang melanggar aturan pidana akan dihukum lebih berat dibandingkan hukuman sipil. “Kalau tentara itu hukumannya lebih berat saya rasa, menurut saya itu, karena apa? Di satu sisi dia dipecat, kemudian yang kedua ya sama hukumannya kalau misalnya diberlakukan di yang sipil dengan militer. Kita lebih berat lagi, lebih menderita lagi, kalau menurut saya,” kata Dudung. (HPS)
