Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (net)
Isu menonjol pagi ini, peluang Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar Pranowo semakin lebar karena saingan beratnya, yakni mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dijegal oleh koleganya sendiri di internal partai beringin. Politisi senior PDIP Panda Nababan juga menyebut Mahfud MD punya peluang besar jadi cawapresnya Ganjar. Pj. Gubernur Banten Al Muktabar mendoakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjadi pemimpin Indonesia. Anies Baswedan berharap Indonesia jadi Kompas dunia, Menteri BUMN Erick Thohir ingin Indonesia membumi, sedangkan Susi Pudjiastuti bermimpin Indonesia jadi negara terkuat di Asia. Berikut isu selengkapnya.
1. Peluang Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar Pranowo semakin lebar karena saingan beratnya, yakni mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dijegal oleh koleganya sendiri di internal partai beringin. Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, tak ada rencana Golkar mengusulkan Ridwan Kamil sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Ia juga membantah klaim PDIP yang menyebut Ridwan Kamil diusulkan menjadi kandidat cawapres Ganjar Pranowo.
Doli menyebut, Golkar sudah memiliki rencana sendiri, yakni menyiapkan karier politik Ridwan Kamil untuk maju sebagai cagub Jabar atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Doli menegaskan, belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawapres dari bakal capres mana pun. “Kami sudah punya planning buat RK. Kami waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi cagub. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jabar lagi atau di DKI Jakarta,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/9).
Doli yang Ketua Komisi II DPR itu memastikan, nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih dipegang Golkar untuk diusulkan baik sebagai bakal capres maupun cawapres. “Kalau dalam konteks Golkar (Ridwan Kamil) enggak pernah (diusulkan). Kalau dalam konteks Golkar, kami sudah punya perencanaan yang cukup lama dibahas, mulai dari target pilpres, target pileg (pemilihan anggota legislatif), target pilkada (pemilihan kepala daerah) gitu. Nah, Ridwan Kamil itu sampai saat ini masih masuk dalam perencanaan di pilkada,” ujarnya lagi.
Sebelumnya Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengungkapkan, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sudah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pembicaraan keduanya terkait peluang Ridwan Kamil menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo. “Sudah bicara dengan Pak Airlangga, saya yakin pasti sudah. Saya tidak tahu kapan bertemunya tapi sudah ada pertemuan,” ujar Agung Laksono dihubungi awak media, Kamis (7/9) malam.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, pihaknya tak bisa melarang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil untuk berpasangan dengan bakal calon presiden (capres) PDI-P Ganjar Pranowo. Baginya, Golkar seharusnya bangga karena salah satu wakil ketua umumnya dianggap mumpuni untuk menjadi bakal RI-2. “Kalau (Ridwan Kamil) diminta berpasangan dengan Pak Ganjar, saya kira itu sebuah kehormatan dan bagi Golkar, tentu tidak ada alasan untuk melarang,” ujar Agung Laksono dihubungi awak media, Kamis (7/9/2023). “Karena saya yakin bahwa dia tetap sebagai salah satu waketum (wakil ketua umum) DPP Partai Golkar,” katanya lagi.
2. Politisi senior PDIP Panda Nababan mengatakan Menko Polhukam Mahfud MD punya peluang besar menjadi Cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada pilpres mendatang. Meskipun tak bisa memberi kepastian atau persentase kemungkinan Mahfud jadi cawapres Ganjar, namun Panda menilai Mahfud sebagai sosok yang memenuhi kebutuhan Ganjar dalam kontestasi politik tahun depan. “Kalau dari segi kualitas, kredibilitas, akuntabilitas, Mahfud memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Peluang jadi cawapres Ganjar besar dong,” kata Panda dalam acara ‘Political Show’ CNN Indonesia TV, Senin (11/9) malam.
Panda meminta publik untuk tidak terlalu berasumsi terkait cawapres Ganjar. Ia mengatakan sejumlah momen kebersamaan Ganjar dengan sejumlah tokoh yang dipertontonkan di publik tidak menjadi jaminan terkait posisi cawapres. “Kalau kita juga gembira kalau dengan pak Mahfud, kita senang, ya kan. Tapi jangan referensinya foto, enggak jaminan itu,” lanjut Panda. Ia menegaskan kewenangan penetapan pendamping Ganjar merupakan kewenangan Ketum PDIP dan masing-masing ketua umum partai pendukung Ganjar, yakni PPP, Perindo, dan Hanura.
Kongkow-kongkow sambil ngopo bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang diunggah Ganjar pada Minggu (10/9) lalu menjadi perhatian serius public Tanah Air. Unggahan tersebut membuat publik menerka-nerka Mahfud akan dipinang Ganjar menjadi bakal cawapresnya. Namun Mahfud membantah, pertemuannya dengan Ganjar membahas soal cawapres 2024. Bahkan, ia membantah adanya tawaran menjadi cawapres Ganjar. “Enggak (tidak membahas soal cawapres). Enggak (tidak diajak). Kita tahu keputusan itu ada di pimpinan partai dan pimpinan partai sudah punya pertimbangan-pertimbangan dan ukuran-ukuran sendiri. Oleh sebab itu, kita enggak bicara soal capres, cawapres,” ujar Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9).
Mahfud mengatakan, pertemuan itu lebih banyak membicarakan nostalgia sebagai sahabat. “Itu foto kemarin, baru sehari. Yang dibicarakan lebih banyak nostalgia sebagai sahabat,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (11/9). Mahfud menuturkan, dirinya berteman dengan Ganjar sejak keduanya menjadi anggota DPR periode 2004-2009. Saat itu, Mahfud duduk di Komisi I dan Komisi III DPR, sementara Ganjar di Komisi IV DPR. “Sampai dia (Ganjar) jadi gubernur pun, saya sering makan di meja makan Mas Ganjar. Mas Ganjar pun sering juga makan di meja makan saya di rumah,” ujarnya.
3. Mahfud MD mengakui, dirinya bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum lama ini. Dalam pertemuan itu, Mahfud mengaku tidak berbicara soal pilpres. “Ya, saya sering ketemu Bu Megawati. Sejak zaman BPIP saya bersama Bu Megawati hampir bertemu setiap saat ya. Saya kan alumni BPIP. Sering ketemu Bu Megawati,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9). “Dalam waktu belum lama ini juga bertemu agak lama, tapi kita enggak bicara soal pilpreslah. Karena saya tahu itu bukan domain saya. Bu Megawati lebih tahu semuanya tentang setiap orang. Jadi kita enggak bicara itu, menghormati saja,” jelasnya.
Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI-P (TKRPP PDI-P) Deddy Yevri Sitorus menganggap, pertemuan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD hanya sebatas pertemuan antarteman semata. Ia tak melihat pertemuan tersebut mengarah kepada wacana pencalonan Mahfud sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar, sekalipun Mahfud sebelumnya mengaku telah bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Pertemuan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD, adalah pertemuan silaturahmi informal sebagai orang yang sudah lama kenal dan cukup sering berinteraksi. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemilihan cawapres,” katanya, Senin (11/9).
4. Pj. Gubernur Banten Al Muktabar mendoakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjadi pemimpin Indonesia. Doa tersebut terucap saat Muktabar membuka acara misi dagang dan investasi Jawa Timur di Kota Serang, Banten, Senin (11/9). Khofifah hadir dalam acara tersebut. “Ini adalah momen bersejarah yang di inisiasi oleh ibu gubernur Jawa Timur, tadi saya berbisik, misi ini sudah yang ke 33, ini luar biasa dan ibu gubernur memimpinnya keliling Indonesia. Mudah-mudahan ibu gubernur menjadi pemimpin Indonesia,” ujar Al Muktabar.
Usai acara, Khofifah enggan bicara banyak. Dia enggan bicara Pilpres 2024 lantaran kehadirannya sebagai Gubernur Jawa Timur yang sedang menjalankan tugas. “Wes mari rek wes mari (udah selesai, udah selesai), ayo rek, makasih.Ayo sudah makasih ya. Nanti aku dianggap conflict of interest lho, ini misi dagang,” ujar Khofifah. Saat ditanya soal tawaran cawapres dari partai politik, perempuan yang aktif di Fatayat NU itu enggan menjawab dan mengalihkan perhatian.
5. Tiga tokoh politik Tanah Air, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti bicara soal mimpi buat Indonesia ke depan. Anies ingin Indonesia jadi Kompas dunia, Erick ingin Indonesia membumi, sedangkan Susi bermimpin Indonesia jadi negara terkuat di Asia. Harapan tersebut disampaikannya dalam acara HUT ke-12 Kompas TV di Jakarta, Senin (11/9).
Anies bermimpi, apa yang dicita-citakan Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terlaksana. “Kalimat terakhir (UUD 1945) ‘menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ itu bukan dibacakan di upacara, tapi jadi kenyataan keseharian bagi semua,” katanya. Anies juga bermimpi, ke depan Indonesia dapat menjadi kompas bagi dunia.
Artinya, dunia melihat RI sebagai rujukan. Nilai-nilai yang dimiliki bangsa, mulai dari nilai kebersamaan, nilai keadilan, nilai demokrasi, hingga nilai penghargaan terhadap hak asasi manusia, dipedomani oleh negara-negara lain. “Jadi nilai-nilai kita yang dipraktikkan menjadi rujukan seperti bintang polaris di kutub utara. Bintang polaris itu bukan bintang paling terang, tapi bintang yang dijadikan rujukan selama ratusan tahun untuk menentukan arah,” ujar Anies.
Mentri BUMN Erick Thohir bilang, mimpinya adalah membuat Indonesia membumi. Para pemimpin mampu mensejahterakan rakyatnya. “Indonesia tentu yang mendunia di mana kita menjadi keseimbangan untuk pada saat ini situasi panas ekonomi dan politik global,” ujarnya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, kata Erick, semua pihak harus bekerja secara cepat. Dibutuhkan kerja praktikal, bukan hanya teori yang bertele-tele. Diperlukan solusi-solusi berani yang langsung dapat diimplementasikan untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. “Jadi kita harus berani tabrak policy-policy yang membelenggu kita,” tutur Ketua Umum PSSI ini.
Sedangkan Susi Pudjiastuti bicara soal mimpinya sebagai seorang perempuan. Dia ingin, pemerintah dan undang-undang memberikan penghargaan lebih kepada perempuan melalui kesetaraan di berbagai bidang. “Memberikan penghargaan wanita itu equality-nya dari pendidikan, kesempatan kerja dan lain-lain sebagai wanita,” kata Susi.
Susi juga berharap masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan, pendidikan yang baik, dan kebutuhan dasar yang tercukupi. Dia pun bermimpi Indonesia kelak dapat menjadi negara terkuat, setidaknya di kawasan Asia. “Jadi bisa mendominasi, mimpi untuk bisa menyaingi Amerika dan China, tapi minimal kita harus nomor 3 di Asia,” ucap Susi diiringi tepuk tangan hadirin.
6. Menko Polhukam Mahfud MD menduga, ada provokator di balik kericuhan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum di Pulau Rempang, Kepulauan Riau pada Kamis (7/9) kemarin. Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah orang yang diamankan aparat. “Ada provokatornya juga, buktinya delapan orang ditangkap,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9). Mahfud mengungkapkan, sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa pada 6 September 2023 akan diadakan relokasi di Pulau Rempang.
Kepada warga yang terimbas rekolasi diberikan tanah seluas 500 meter persegi setiap keluarga. Selain itu, dalam perjanjian disebutkan warga yang terkena relokasi akan dibangunkan rumah dengan tipe 45 dan diberi santunan sebesar Rp 120 juta untuk setiap KK. “Lalu diberi uang tunggu sebelum relokasi setiap kepala sebesar Rp 1.034.000. Diberi uang sewa rumah sambil menunggu dapat rumah masing-masing Rp 1 juta semuanya sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6,” ungkap Mahfud.
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meminta aparat penegak hukum dan aparat pemerintah Pulau Rempang, Batam bisa berlaku penuh kasih sayang kepada masyarakat terdampak proyek strategis nasional Rempang Eco City. “Kita saling mengingatkan kepada seluruh aparat pemerintahan untuk berlaku secara penuh rasa kasih sayang terhadap masyarakat kita sendiri,” kata Sandiaga saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin. Sandi mengatakan, pengembangan kawasan ekonomi kreatif di Pulau Rempang untuk kebaikan warga sekitar. Karena nantinya, Pulau Rempang akan jadi pusat ekonomi industri hijau sekaligus menciptakan lapangan kerja. Namun, hak-hak masyarakat terhadap kepemilikan lahan juga harus diganti sesuai hukum.
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas sampaikan tiga solusi untuk mengatasi bentrokan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dasar solusi yang disampaikannya adalah konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah ndonesia. “Saya megharapkan dan mengusulkan agar pemerintah konsisten dan konsekuen dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi tersebut dan mengusulkan agar kepada masyarakat Pulau Rempang tersebut diberikan tiga hal,” kata Anwar, Senin (11/9).
Pertama, masyarakat diberikan ganti kerugian yang pantas dan berkeadilan. Kedua, diberi saham di perusahaan yang akan berinvestasi tersebut. Ketiga, warga yang lahannya terdampak pembangunan Rempang Eco City dibuatkan tempat tinggal di pulau yang sama berupa rumah susun. “Sehingga mereka tetap bisa tinggal di daerah yang sudah lama mereka diami, sukai dan cintai tersebut,” ujar Anwar Abbas.
7. Mantan Ketua MK Mahfud MD yang kini menjabat Menko Polhukam berharap MK segera memutus uji materi aturan syarat minimal usia capres dan cawapres dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apalagi, KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres Pemilu 2024 pada 10 Oktober 2023. ”Mudah-mudahan segara diputus sajalah. Sebenarnya perkara itu, kan, gampang,” kata Mahfud saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke pameran lukisan Sujiwo Tejo-Nasirun, di Bentara Budaya Jakarta (BBJ), kemarin.
Menurut Mahfud, ihwal usia minimal capres dan cawapres sebenarnya masalah sederhana. Bahkan, proses uji materinya bisa hanya sehari. Apa pun putusan yang kelak dijatuhkan, kata Mahfud, MK harus menyampaikan penjelasan dengan terang benderang supaya tak dianggap diskriminatif.
Ketua MK Anwar Usman mengatakan, proses pemeriksaan terhadap uji materi usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah selesai, tinggal diumumkan. Hal itu disampaikan Anwar menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai proses uji materi terhadap syarat minimal usia capres-cawapres yang diatur Pasal 169 huruf q Undang-undang Pemilu. “Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal menunggu putusan,” kata Anwar saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah.
Namun lantaran putusan terhadap uji materi aturan tersebut belum diketok, Anwar enggan bicara lebih lanjut. Adik ipar Presiden Jokowi itu sempat menyinggung soal banyaknya anak muda yang menjadi seorang pemimpin sejak zaman Nabi Muhammad SAW. “Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya belasan tahun. Lalu, Muhammad Alfatih yang melawan kekuasaan Byzantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul, usianya berapa? 17 tahun,” ujarnya. Anwar juga mencontohkan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang mengemban jabatan di usia 42 tahun. Ada juga pemimpin di sejumlah negara lain yang usianya masih terbilang muda. Meski demikian, Anwar menyebut pernyataannya ini tak berhubungan dengan putusan MK. Dia bilang, ini hanya pendapat pribadi.
8. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, jika jadwal pendaftaran capres dan cawapres pada Pilpres 2024 tidak dimajukan justru akan menggangu jalannya pemilu itu sendiri. Menurut Mahfud, jadwal pendaftaran yang dimajukan ke 10-16 Oktober 2023 menjadi solusi atas kondisi teknis tahapan pemilu. “Pendaftaran dimajukan tidak akan ganggu proses pemilu. Kalau tidak diajukan justru mempengaruhi tahapan pemilu. Pemilu bisa terganggu kalau jadwal pendaftaran tidak dimajukan,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9). Menurut dia, jika menggunakan jadwal pendaftaran capres-cawapres yang lama, yakni 19 Oktober hingga 25 November 2023, tahapan persiapan sebelum pemungutan suara tidak akan terkejar.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia masih menunggu surat dari KPU untuk membahas perubahan jadwal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024. “Belum (tanggal rapat). Kita lagi nunggu surat resmi, kan permohonan mereka belum sampai ke kita,” kata Doli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Doli mengaku sudah berbicara secara informal dengan KPU. Namun ia tak mengungkap apa isi pembicaraan itu. Ia hanya menyatakan, dirinya meminta KPU segera menyampaikan permohonan surat untuk rapat bersama Komisi II DPR.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari membeberkan alasan pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 dimajukan ke 10-16 Oktober 2023. Sebelumnya, pendaftaran itu dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Perubahan tersebut tengah dirancang dalam draf Peraturan KPU (PKPU) yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
Hasyim menjelaskan UU 7 Tahun 2017 mengatur masa kampanye pilpres dan pileg dimulai tiga hari setelah penetapan calon. Kampanye dilakukan 75 hari dan pemungutan suara digelar 14 Februari 2024. “Namun dalam UU 7/2023, terdapat start yang berbeda. Untuk kampanye legislatif menjadi 25 hari setelah DCT (daftar calon tetap) dan untuk presiden menjadi 15 hari setelah DCT,” kata Hasyim melalui keterangan tertulis.
9. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan membeberkan, unsur perubahan yang akan diusungnya adalah soal keadilan dalam kebijakan. Anies mengatakan, unsur keadilan tersebut nantinya akan diimpelementasikan pada kemajuan yang sekarang sudah ada untuk diteruskan. “Terkait perubahan kita berbicara tentang 2024 ke depan, jadi kita merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan di dalam penyusunan kebijakan, sehingga kemajuan yang sekarang sudah dilakukan bisa diteruskan, dengan memasukan unsur keadilan,” kata Anies di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (11/9).
Dijelaskan, kemajuan yang sudah dicapai di era pemerintahan Presiden Jokowi harus dilanjutkan. Pasalnya, kemajuan tersebut bukan berasal dari satu periode pemerintahan saja, tetapi dimulai sejak Indonesia merdeka. “Berganti silih datang pemimpin dan masing-masing era melanjutkan, menambah, mengubah. Jadi ini adalah satu rangkaian bukan sekedar kita berbicara 1-2 tahun, tapi rangkaian 78 tahun perjalanan bangsa kita,” kata Anies Baswedan.
Capres KPP Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar akan mengunjungi markas PKS di Jalan Simatupang, Jaksel, Selasa (12/9) hari ini, namun Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tidak ikut. Bendum Partai Nasdem Ahmad Saroni mengatakan, ketua umumnya, Surya Paloh tidak bisa hadir dalam kunjungan ke PKS, karena sedang berada di London, Inggris. “(Pak Surya enggak ikut) masih di London,” ujar Sahroni.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyebut, kunjungan ke PKS untuk meningkatkan soliditas dukungan atas pencalonannya Bersama Anies Baswedan din Pilpres 2024. “Kita ingin kekuatan pendukung AMIN (Anies-Muhaimin) betul-betul solid,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu. Sedangkan Anies mengatakan, kedatangannya ke PKS untuk bersilaturahmi dengan rombongan dari kader elite PKB. “Rencananya besok Insya Allah besok akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB,” kata Anies di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (11/9).
10. Transaksi janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu mandek, Menko Polhukam Mahfud MD sebut ada dokumen hilang, surat palsu, hingga diskresi atasan. Mahfud MD mengungkapkan empat masalah terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 349,87 triliun di Kemenkeu. Dia mengatakan, salah satu masalah yang ditemukan Satgas TPPU yakni adanya dokumen yang dilaporkan, tetapi saat didalami tidak ditemukan. “Masalah-masalah yang ditemukan, dokumen dilaporkan tidak ada atau tidak ditemukan,” ucap Mahfud di kantornya, Senin (11/9).
Kedua, adanya dokumen yang tidak otentik atau dokumen yang diduga palsu. Ketiga, ada juga permasalahan terkait kasus pegawai yang terjerat kasus tindak pidana dan pelanggaran disiplin administrasi, tetapi kasusnya tidak ditindaklanjuti secara pidana. Keempat, terkait adanya dugaan diskresi agar kasus dugaan TPPU tidak ditindaklanjuti. “Yang sering menjadi tempat sembunyi ini dibilang ada diskresi untuk tidak dilanjutkan. Nah, ini yang akan kami cek, siapa yang memberi diskresi dan apa alasannya,” ujar dia.
Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo mengatakan, 8 pegawai Kemenkeu diberhentikan terkait kasus dugaan TPPU ini. Namun, ia tak mengungkap identitas para pegawai yang dipecat itu. “Jadi setelah satgas ini terbentuk, ada 8 laporan yang sudah diselesaikan, dengan rincian 8 diberhentikan,” ujar Sugeng. Selain 8 pegawai dipecat, ada sejumlah pihak lain yang juga dijatuhi sanksi. “Tadi sudah saya jelaskan, 8 surat itu terdiri dari 15 pihak. Dari 15, itu seluruhnya baru dilakukan katakanlah sedang menjalani hukuman disiplin. Jadi ada trigger-lah di satgas ini untuk proses terhadap internal yang dianggap direktorat jenderal pelanggaran disiplin,” katanya.
11. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut munculnya aliansi militer baru hingga dampak perang Rusia dengan Ukraina semakin mengkhawatirkan. Hal itu disampaikannya dalam sambutan selaku inspektur upacara pada peringatan HUT ke-78 TNI AL di Markas Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/9). Awalnya, Yudo menyinggung Indonesia tengah dihadapkan dengan situasi krisis keamanan di kawasan regional.
Situasi tersebut kian dinamis dengan fenomena kemunculan aliansi militer baru yang dibarengi dengan perlombaan teknologi persenjataan. “Di sisi lain kita juga dihadapkan dengan situasi krisis keamanan di kawasan regional,” kata Yudo, dikutip dari Youtube TNI AL, kemarin. “Fenomena munculnya aliansi militer baru yang diiringi dengan perlombaan teknologi persenjataan serta dampak perang Rusia-Ukraina yang semakin mengkhawatirkan,” sambung Yudo.
12. Politisi Nasdem Ahmad Sahroni mengusulkan agar KPK memeriksa semua bakal capres dan cawapres. Pemeriksaan itu tak ubahnya seperti medical check up. Menurut Sahroni, usulannya itu tidak berarti KPK memanggil para bakal capres sebagaimana ketika memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. “Jadi begini, maksud saya usul itu adalah seperti syarat medical check up, kan belum tentu punya penyakit,” ujar Sahroni usai menghadiri peringatan HUT ke-12 Kompas TV di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (11/9) malam.
Dengan usulannya itu, Sahroni ingin KPK hadir dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut dia, penegakan hukum terkait bakal capres oleh KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung harus sinkron agar ketika masa Pemilu bergulir, tidak ada capres tertentu yang diserang dengan isu pidana. Ia berkilah, tindakan itu dilakukan agar dunia tidak melihat orang Indonesia memiliki tabiat menjatuhkan seorang capres dengan berbagai cara.
Namun peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman tidak sependapat. Ia menyebut pemanggilan bakal capres dimungkinkan jika KPK menerima pengaduan rasuah terkait mereka. Pernyataan ini merespons permintaan politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang meminta KPK memeriksa semua bakal capres, menyusul pemeriksaan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Zaenur menyebut, KPK tidak bisa tiba-tiba memanggil para bakal capres tanpa kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mereka. “Kecuali, Nasdem mau melaporkan kepada KPK kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh capres-capres yang lain. Kemudian KPK membuka penyelidikan dan dinaikkan sampai tahap penyidikan, nah bisa itu mereka-mereka dipanggil,” ujar Zaenur, kemarin. (HPS)
