Waketum FKPPI Indra Bambang Utoyo (Ist)
Isu menarik pagi ini, sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam Dialog Kebangsaan yang digelar FKPPI sepakat untuk kembali ke naskah UUD 1945 yang asli. Ketua MPR merangkap Wakil Ketua Umum FKPPI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara sehingga ada jalan keluar jika terjadi kedaruratan. Politisi PDIP berharap pasangan capres-cawapres yang bertarung pada Pilpres mendatang hanya dua saja. Presiden Jokowi menggelar rapat intern membahas soal RUU Kekhususan Jakarta dengan sejumlah menterinya. Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan meminta investasi yang memicu penderitaan rakyat perlu dikoreksi. Berikut isu selengkapnya.
1.Dialog Kebangsaan yang digelar FKPPI sepakat untuk kembali ke naskah UUD 1945 yang asli. Kembali ke fitrah cita negara Pancasila dengan jalan kembali ke UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dilakukan penyempurnaan secara bertahap melalui addendum. Demikian kesimpulan dalam Dialog Kebangsaan yang dimoderatori Wakil Ketua Umum FKPPI Indra Bambang Utoyo di Lagoon Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/9).
Dialog tersebut antara lain dihadiri Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua Dewan Pakar FKPPI Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan, Guru Besar Ekonomi UI Prof. Sri Edi Swasono, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Prof. Bambang Wibawarta, peneliti utama politik BRIN Prof. Siti Zuhro, Cendekiawan Yudi Latif, serta Wakil Ketua Umum FKPPI Indra Bambang Utoyo.
2. Ketua MPR merangkap Wakil Ketua Umum FKPPI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara sehingga ada jalan keluar jika terjadi kedaruratan. “Idealnya memang MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara, sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 RI, Ibu Megawati Soekarnoputri. Sebelum amandemen keempat konstitusi, MPR RI bisa mengeluarkan Ketetapan (TAP) yang menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan kedaruratan negara. Seperti pada situasi kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan Kahar Fiskal dalam skala besar,” ujar Bamsoet dalam Dialog Kebangsaan memperingati HUT ke-45 FKPPI, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/9).
3. Kader PDIP Aria Bima berharap para ketua umum parpol di Indonesia duduk bersama dan saling bermusyawarah untuk membahas Pilpres 2024. Menurut dia, apabila terjadi permufakatan, maka bisa saja Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon saja. “Ini menarik, ada dinamika yang kita harapkan, antar-tokoh ini mufakat, daripada nanti bertemu di simpang jalan, pada saat misalnya putaran kedua,” kata Aria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9). Seperti diketahui, sejauh ini sudah ada tiga kandidat bakal capres yang telah diusung sejumlah koalisi parpol. Yakni, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dari ketiga nama itu, baru Anies yang sudah mendeklarasikan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Aria Bima mencontohkan, partainya saat ini berproses untuk membuka komunikasi dengan Partai Demokrat yang baru saja hengkang dari koalisi pendukung Anies. “Jadi, ya lebih baik sekarang bermufakat dan bermusyawarah. Syukur-syukur bisa bertemu sampai dua calon itu sangat memperpendek waktu dan sangat efektif. Rakyat juga senang,” imbuhnya. Aria mengatakan, sesuai pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dansa politik menuju Pilpres 2024 masih sangat dinamis atau berubah-ubah sebelum koalisi resmi mendaftarkan paslon presiden dan wapres ke KPU pada Oktober 2024. Ia menegaskan nama-nama kandidat yang masuk bursa cawapres Ganjar bisa berubah-ubah. Aria juga menekankan kewenangan untuk memutuskan calon pendamping Ganjar ada di tangan Megawati.
4. Presiden Jokowi menggelar rapat intern dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/9) membahas soal RUU Kekhususan Jakarta. Pejabat yang hadir antara lain, Wapres Ma’ruf Amin, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasonna Laoly, Menko Polhukam Mahfud MD, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, Mendagri Tito Karnavian dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Usai rapat, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, draf RUU Kekhususan Jakarta masih dibahas bersama Mendagri.
5. Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menilai, investasi yang memicu penderitaan rakyat perlu dikoreksi. Harus ada langkah-langkah konkret pemerintah guna menghindari konflik. Hal itu disampaikannya menanggapi peristiwa bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (7/9) lalu. “Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi,” kata Anies dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9). Anies berpandangan, tujuan dari investasi tidak hanya sekedar memperkaya investor, tetapi, juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Presiden Jokowi menilai, kericuhan di Pulau Rempang yang terjadi antara warga dan tim gabungan aparat penegak hukum karena komunikasi yang kurang baik. “Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi nggak akan begitu. Karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45. Tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah,” kata Jokowi dalam keterangan resmi usai mengunjungi Pasar Kranggot di Banten, Selasa (12/9).
Jokowi memerintahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia turun langsung ke Pulau Rempang guna memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemda setempat dengan masyarakat soal pengelolaan lahan yang menjadi permasalahan di kawasan itu. “Menurut saya, nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil (Menteri Investasi) akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu,” ujar Jokowi.
6. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut ada ikatan antara Ganjar Pranowo dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang berasal dari kalangan NU. Said mengatakan Ganjar tidak asing dengan keluarga besar NU, sehingga keduanya memiliki ikatan satu sama lain. “Kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud bonding, ya pasti bonding lah. Karena yang satu setidaknya representasi NU, Ganjar tidak jauh-jauh dengan itu, karena istrinya juga dibesarkan oleh ulama kharismatik, sehingga bonding-nya pasti dapat,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).
Said mengamini Mahfud termasuk kandidat cawapres Ganjar Pranowo yang tengah dikaji PDIP. Akan tetapi, bukan karena PDIP ingin menebus apa yang pernah terjadi di Pilpres 2019 lalu yang kala itu Mahfud batal jadi cawapres Jokowi. “Pertimbangannya bukan karena itu. Pertimbangannya yang pertama tentu kata bonding tadi, ada ikatan batin. Ikatan batin apa? Dari sisi ideologis, dari sisi visi membangun Indonesia ke depan, kemudian nyaman. Chemistry-nya dapat capres dan cawapres,” jelasnya.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD menjadi nama baru yang dipertimbangkan sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. “Belakangan ada Ridwan Kamil dan Mahfud MD. Nama-nama tersebut di atas saat ini masih menjadi pertimbangan para ketua umum untuk dikerucutkan dan didiskusikan dengan Mas Ganjar,” kata Said, Selasa (12/9). Politisi senior berkepala plontos ini menghormati sepenuhnya keputusan Partai Golkar yang menyebut Ridwan Kamil tak masuk sebagai bakal cawapres 2024. PDI-P tetap mempertimbangkan Ridwan Kamil masuk dalam bursa kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Bisa saja, Ridwan Kamil mengambil langkah sendiri. Hak Ridwan Kamil untuk menentukan Langkah politiknya.
7. Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Fredy Pratama. Pengungkapan ini dilakukan melalui kerja sama berbagai kementerian/lembaga, kepolisian daerah (polda) jajaran, serta melibatkan Kepolisian Malaysia dan Kepolisian Thailand. Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, ini merupakan pengungkapan sindikat kasus narkoba terbesar se-Indonesia. “Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Fredy pratama ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar, mungkin terbesar,” kata Wahyu di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/9). Sayangnya, Fredy Pratamanya masih buron, belum ketangkap.
Bareskrim Polri meringkus 39 tersangka kasus narkoba yang terafiliasi dengan jaringan internasional Fredy Pratama. Salah satu tersangka yang ditangkap merupakan selebgram asal Palembang berinisial APS yang dikenal sebagai Ratu Narkoba Palembang. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut mereka yang ditangkap itu merupakan anak buah Fredy dan pengedar yang membeli narkoba dari Fredy.
Wahyu menjelaskan salah satu tersangka yang telah ditangkap merupakan seorang selebgram asal Palembang yang bernama Adelia Putri Salma (APS) atau Ratu Narkoba Palembang. “Dalam salah satu pengembangan di Polda Lampung, kita mengamankan satu orang selebgram berinisial APS,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (12/9). Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika membenarkan soal selebgram asal Palembang inisial APS terlibat dalam jaringan Fredy Pratama.
Polri telah menyita aset dan barang bukti milik jaringan Fredy Pratama senilai Rp 10,5 triliun. “Nilainya cukup fantastis yaitu sekitar Rp 10,5 trilihn selama tahun 2020 hingga 2023,” kata Wahyu Widada. Dikatakan, Polri juga akan memiskinkan sindikat narkoba Fredy Pratama melalui penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penerapan pasal tersebut untuk memutus rantai peredaran gelap narkoba. “Karena kalau tidak dikenakan tindak pidana TPPU, mereka masih punya uang, masih berpotensi melakukan pengendalian tindak pidana peredaran gelap narkoba,” ujarnya.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa memastikan pihaknya masih memburu Fredy Pratama, bandar besar sindikat kasus peredaran gelap narkoba yang diduga berada di luar negeri. “Ya kita maksimalkan juga proses penangkapannya, mohon doa restunya lah. Kan posisi dia bukan di Indonesia, tapi di luar negeri,” kata Mukti, Selasa (12/9).
PPATK menyebut perputaran uang terkait sindikat narkoba jaringan internasional Fredy Pratama mencapai Rp 51 triliun. Sekretaris Utama PPATK Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan temuan tersebut adalah catatan sejak 2013 hingga September 2023. “Perputaran keuangan terkait dengan sindikat jaringan narkoba internasional itu tadi, tercatat ada Rp 51 triliun sepanjang kurun waktu 2013 sampai 2023,” kata Alberd dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/9).
8. Presiden Jokowi menyerahkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (12/9) kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan soal teknis penyaluran beras bantuan pemerintah yang akan diberikan selama tiga bulan sejak September hingga November 2023. Presiden menyebutkan bahwa bantuan akan diberikan sejumlah 10 kilogram (kg) beras per bulan, selama tiga bulan.
Jokowi memerintahkan Bulog dan Bahan Pangan Nasional (Bapanas) lakukan operasi pasar secara masif pada bulan ini. Hal itu disampaikannya setelah menemukan kenaikan harga beras saat meninjau Pasar Kranggot di Banten, kemarin. “Yang masih sedikit masalah di beras, di titik-titik tadi memang operasi pasar secara masif akan dilakukan Bulog dan Badan Pangan pada bulan ini,” ujar Jokowi lagi.
9. KPK menyentil Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas yang bagi-bagi uang “gocapan” atau Rp 50.000 kepada masyarakat. Aksi Zulhas itu diabadikan dalam sebuah video yang beredar di media sosial Tiktok pada10 Juli lalu dengan tulisan “Pan Pan Pan bagi-bagi Gocapan”. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mengkampanyekan anti politik uang melalui tagline dan program Hajar Serangan Fajar. “Antikorupsi itu kan maknanya ya tidak menebar uang untuk meraup suara misalnya, meraup dukungan dan sebagainya, karena itu cara-cara curang,” ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/9).
10. Timnas U-23 Indonesia mengukir Sejarah baru, yakni lolos ke putaran final Piala Asia U-23 di Qatar 2024 usai mengalahkan Turkmenistan 2-0 di Stadion Manahan, Solo, Jateng, Selasa (12/9). Presiden Jokowi mengatakan, kemenangan Timnas Indonesia kali ini bersejarah, karena untuk pertama kalinya mengalahkan Turkmenistan. “Saya datang bersama Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, untuk memberikan dukungan laga pada malam hari ini antara U-23 kita, timnas kita dengan Turkmenistan dan laganya saya lihat sangat keras, saling menyerang,” ujar Jokowi. ‘’Menang 2-0 ini sejarah karena, saya diberi tahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang lawan Turkmenistan. Saya kira ini hadiah ulang tahunnya Pak Erick,” lanjutnya.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir meminta skuad Timnas U-23 Indonesia untuk mempertahankan mental mereka menuju Piala Asia U-23 2024 di Qatar. Untuk pertama kali, Timnas U-23 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U-23. Kepastian itu didapat Indonesia setelah mengalahkan Turkmenistan pada partai pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Selasa (12/9) malam. Tim besutan Shin Tae-yong ini berhasil mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Garuda Muda dicetak Ivar Jenner pada menit ke-41 dan Pratama Arhan menit ke-90+4. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.
11. Bakal capres Anies Baswedan setuju nama koalisi pendukungnya dirubah jadi Koalisi Perubahan sesuai usulan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut Anies, esensi dari nama koalisi itu tetap berkaitan dengan perubahan yang akan diperjuangkan jika menang pilpres 2024. ‘’Namanya tetap perubahan kan? Kalau pada nyingkat nyebutnya juga Koalisi Perubahan kan?” ujar Anies dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Jaksel, Selasa (12/9). Namun demikian, Anies Baswedan mengatakan akan membahas kembali nama koalisinya bersama gabungan partai politik (parpol) pendukungnya. “Jadi nanti tentu kita bahas, tetapi secara prinsip tidak ada yang berubah. Karena kata kuncinya adalah ‘perubahan’ dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi, untuknya bisa untuk banyak hal,” tutur Anies Baswedan.
12. Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merekomendasikan kasus dugaan TPPU emas batangan ilegal di Bea Cukai senilai Rp 189 triliun diusut Bareskrim Polri. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan hal itu usai rapat bersama jajaran Satgas TPPU di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. “Yang menjadi perhatian publik adalah masalah surat nomor 205 yang menyangkut dugaan pencucian uang Rp 189 triliun. Ini kita rekomendasikan untuk diusut melalui Bareskrim Mabes Polri,” kata Mahfud. Menurut dia, dalam waktu dekat, Satgas TPPU akan mengundang Bareskrim Polri untuk membahas kasus dugaan pencucian uang emas batangan ilegal tersebut.
13. Bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto mengaku enggan berkampanye Pilpres 2024 saat hadir dalam dialog kebangsaan merayakan HUT ke-45 FKPPI di Lagoon Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/9). Pasalnya, ia takut disorot Bawaslu. “Saya tidak mau kampanye di sini dan saya tegas di sini, saya tidak minta dukungan kalian,’’ ujar Prabowo dalam orasinya di acara tersebut. Kendati tak meminta dukungan, Prabowo tetap berharap para putra putri purnawirawan itu mendukungnya pada Pilpres 2024.
Menurutnya, tidak ada yang bisa melarang orang berharap, termasuk Bawaslu. “Lho enggak, berharap boleh kan? Coba Bawaslu, berharap boleh enggak? Berharap kok,” ucapnya. Prabowo lantas berkelakar, keterlaluan jika anggota FKPPI tak mendukung dirinya pada Pilpres mendatang. “Terserah, lu mau dukung gue, enggak dukung gue, terserah. Tapi kalau anaknya purnawirawan enggak dukung gue, itu kebangetan,” ujarnya yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh anggota FKPPI yang hadir.
14. KPK menyita mobil dan sejumlah tas mewah dalam penggeledahan di sejumlah lokasi milik mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Jubir KPK Ali FIkri mengatakan, penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU Eko Darmanto. “Ditemukan dan diamankan antara lain berbagai kendaraan roda dua dan roda empat berbagai merek terkenal dan mewah, tas merek luar negeri,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/9). Ali juga menyebutkan, pihaknya meminta Ditjen Imigrasi, Kemenkumham mencegah Eko Darmanto dan dua istrinya ke luar negeri, serta satu orang lainnya yang merupakan pihak swasta enam bulan ke depan. “Pengajuan cegah pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI ini untuk waktu enam bulan pertama dan perpanjangan dapat kembali diajukan sebagaimana proses penyidikan,” kata Ali lagi. (HPS)
