Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil (net)
Isu menarik pagi ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng meminta Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto harus rasional, kalau tidak diambil sama Prabowo sebagai cawapres, lebih baik mendukung Ridwan Kamil berduet dengan Ganjar Pranowo sehingga Golkar tetap dapat porsi di pemerintahan yang akan datang. Presiden Jokowi perintahkan aparat keamanan menggunakan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan kasus bentrokan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Ketua DPP PDI-P Said Abdullah meminta semua pihak tidak mendramatisir rencana pertemuan Megawati dengan SBY. Mendagri Tito Karnavian sindir pegawai honorer yang serampangan. Masuk pukul 08.00, tetapi pukul 10.00 sudah ngopi-ngopi, setelah itu menghilang.
1. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menyebut Golkar harus realistis terkait masa depannya di Pilpres 2024 mendatang. Sebab, hingga saat ini belum ada kepastian siapa sosok yang akan menjadi bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto. “Airlangga harus rasional kalau enggak diambil sama Prabowo, lebih baik dukung RK (Ridwan Kamil) sama Ganjar agar Golkar tetap dapat porsi di pemerintahan yang akan datang,” kata Mekeng yang orang dekat Airlangga ini, Kamis (14/9).
Mekeng mengingatkan, soal cawapres Golkar tak memaksakan harus Airlangga. Ia justru meminta Airlangga lebih realistis. Bila tak dipilih Gerindra sebagai bakal cawapres Prabowo, masih ada nama Ridwan Kamil yang memiliki potensi lebih kuat dan masuk ke dalam salah satu bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo. “Jadi Airlangga pun harus realistis kalau dia enggak diterima oleh Gerindra oleh koalisinya ya harus berpikir realistis untuk partai bukan untuk dia pribadi. Kalau ada kader potensial yang bisa didukung ya mendingan dukung kader potensial jadi cawapres dong. Jadi enggak kosong kosong, Golkar ini kan mesin besar, harus realistis,” jelasnya.
Mekeng menyebut Ridwan Kamil lebih pas berduet dengan Ganjar Pranowo. Pasangan ini bakal saling menguntungkan secara elektoral. “Dia (Kamil) tokoh Jawa Barat. Artinya dia punya dapil (daerah pemilihan) yang jelas. Pak Ganjar kan punya dapil Jateng. RK dapil Jabar. Jadi, kalau lihat hitung-hitungan politik ya, ini sangat menguntungkan,” kata Mekeng.
2. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengingatkan Ridwan Kamil (RK) agar tak terlalu percaya diri menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Menurut Said, tak ada siapa pun yang berhak mengklaim Ridwan otomatis akan dipilih karena telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Tidak bisa si A berhak sudah diminta Ibu Ketum atau si B karena bertemu ibu ketum tiba-tiba keluarnya dia punya keyakinan akan terpilih sebagai cawapres. Nampaknya, itu bukan tipikal Ibu Ketum,” kata Said di kompleks parlemen, Kamis (14/9).
Said yang Ketua Badan Anggaran DPR itu memastikan nama-nama bakal cawapres Ganjar saat ini masih di keranjang Megawati. Menurut dia, semua nama-nama itu memiliki peluang yang sama. “Karena yang bertemu dengan ibu dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai kalangan, para politisi, maka ibu lebih banyak menyerap. Biasanya Ibu tidak akan langsung tidak akan pernah bicara soal calon,” ujarya.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah tak ambil pusing soal pertemuan Ridwan Kamil dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (13/9) malam. Menurut Said, meski RK belum lama ini juga sempat bertemu Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri dan mengaku sempat ditawari sebagai cawapres, PDIP tak memiliki ikatan dengan kader Golkar tersebut.
Said mengaku tetap menghormati setiap keputusan RK. “Kalau sekarang RK habis ketemu Ibu umpamanya, kemudian ketemu Pak Prabowo, ya karena memang kami tidak punya ikatan apapun dengan dia,” kata Said Abdullah. Ia menegaskan hingga kini PDIP atau koalisi pendukung Ganjar belum memutuskan satu nama cawapres, semuanya memiliki peluang yang sama.
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai, pernyataan elite Partai Golkar yang mengatakan tidak menyiapkan Ridwan Kamil sebagai cawapres Ganjar Pranowo sebagai ujian loyalitas. “Statement elite Golkar yang meminta RK tidak ikutan dalam bacawapres merupakan ujian loyalitas RK pada rumah politik tempatnya bernaung selama beberapa bulan ini,” ujar Umam, Kamis (14/9). Umam menilai, para elite Golkar memiliki agenda dan kalkulasi matang terkait kepentingan partai dan untuk keberlanjutan keanggotaan Ridwan Kamil.
Justru bila Ridwan Kamil main sendiri, langkah itu berhadapan dengan konsekuensi logis berupa saksi berdasarkan konstitusi partai. “Meskipun demikian, RK bisa saja tetap bermanuver sendiri, sebagaimana yang dilakukan Jusuf Kalla pada Pilpres 2004 lalu. Jika kubunya menang, ia akan didukung partai bahkan bisa mengambil alih kepemimpinan partai. Ini bukan hal baru bagi Golkar yang selalu menanam banyak benih ke berbagai macam koalisi, yang dianggap potensial memenangkan pertarungan,” kata dia.
3. Presiden Jokowi perintahkan aparat keamanan menggunakan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan kasus bentrokan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Persoalan ini muncul karena warga yang menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. “Untuk penyelesaian terkait masalah relokasi sesuai dengan arahan bapak Presiden saat ini kita mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasif,” kata Kapolri di The Tribrata, Jakarta, Kamis (14/9). Menurut Kapolri, Presiden menyebut ada persoalan miskomunikasi yang akhirnya membuat terjadinya bentrokan. Pasalnya, sosialisasi terkait rencana pengembangan kawasan itu sudah dilakukan terhadap masyarakat setempat. “Jadi sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden, ada komunikasi yang mungkin tidak berjalan dengan baik terkait dengan proses rencana relokasi masyarakat yang ada di Pulau Rempang,” ujarnya.
Ustaz Abdul Somad (UAS) buka suara terkait polemik relokasi warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk proyek strategis nasional (PSN) Eco City. UAS berharap para pengacara terbang ke Rempang dan membantu warga di sana. Dia meminta para pengacara membebaskan sejumlah warga penolak relokasi yang ditangkap polisi karena dituduh sebagai provokator.
“Wahai pengacara pengacara berangkat kalian sekarang menolong yang sekarang sedang kena tangkap sekarang, supaya dilepaskan,” kata UAS dalam unggahan instagramnya @ustadzabdulsomad_official, Kamis (14/9). UAS menyebut warga yang ditangkap itu bukan pelaku tindak kriminal seperti koruptor. Oleh sebab itu, mereka harus dibantu. Karena mereka hanya ingin mempertahankan tempat tinggal dan sumber penghidupannya.
PP Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM menyampaikan sikap terkait bentrok di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pertama, meminta Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN. “Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dalam keterangan tertulis, kemarin. Kedua, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membebaskan sejumlah warga yang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata di lokasi konflik. Ketiga, mendesak pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang selama ini ditempati dan mengedepankan perspektif HAM dan berdialogi dengan cara yang damai.
Tim Advokasi untuk Kemanusiaan Rempang mengaku kesulitan mendapatkan akses pendampingan untuk warga Pulau Rempang yang ditahan di Mapolresta Barelang. Perwakilan LBH Pekanbaru Noval Setiawan mengatakan agenda pendampingan bersama keluarga warga yang ditahan saat demo ricuh di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Senin (11/9) lalu, tidak bisa terlaksana. “Tim pendamping tidak bisa menemui warga yang ditahan,” kata Noval dalam keterangan tertulis, Kamis (14/9). Pada saat yang sama, tim advokasi yang menemani keluarga tahanan pada kerusuhan di Jembatan 4 Barelang pada (7/9) lalu, juga tidak bisa membesuk warga yang ditahan.
4. Ketua DPP PDI-P Said Abdullah meminta semua pihak tidak mendramatisir rencana pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, menurut dia, tidak ada masalah di antara dua tokoh politik tersebut. “Jangan ditempatkan, Ibu (Megawati), seakan-akan, oh ini faktor Ibu. Kan selalu yang keluar itu. Kami fine-fine saja. Jangan didramatisirlah,” kata Said dalam tayangan Gaspol! Kompas.com, Kamis (14/9). Said menegaskan, hingga kini dia tak pernah mendengar ada pernyataan Megawati yang menyinggung SBY. Oleh karena itu, dia tak sependapat, rencana pertemuan kedua pihak belum juga terlaksana lantaran faktor Megawati. “Tidak ada sampai kali ini statemen, pernyataan dari Ibu Megawati tentang Pak SBY. ‘Pak SBY musuh saya’, di mana adanya? Ibu bukan tipikalnya. Ibu kan negarawan,” ungkap Said.
Petinggi PDIP Deddy Sitorus menyatakan, jawaban dari lima pertanyaan Megawati Soekarnoputri ke SBY di masa silam tidak menjadi syarat pertemuan SBY dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (baca : kerjasama politik Demokrat dengan PDIP pada Pilpres 2024). “Saya belum pernah dengar kalau itu jadi syarat. Itu kan bertahun-tahun dulu Pak Panda ketemu Pak SBY,” kata Deddy, Kamis (14/9).
Deddy yang juga Sekretaris Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo mengatakan, apa yang diucapkan Panda Nababan belum pernah dibicarakan di internal PDIP sekarang ini. Terkait rencana koalisi, Deddy menyebut PDIP mengutamakan fondasi kerja sama antar partai yang dilandasi kesamaan tujuan. Selain itu juga harus saling menghormati untuk kepentingan bangsa dan negara. “Fondasi untuk kerja sama politik ke depan tentunya harus ada kesamaan tujuan, mutual respect dan untuk kepentingan rakyat serta bangsa dan negara,” kata Deddy lagi.
Sebelumnya diberitakan, kader senior PDIP Panda Nababan menyebut ada lima pertanyaan dari Megawati Soekarnoputri yang belum pernah dijawab oleh SBY sejak dulu. Hal itu pula yang membuat hubungan mereka renggang. Namun kini PDIP membuka pintu untuk Demokrat jika ingin bekerja sama menghadapi Pilpres 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengungkapkan, progres penjajakan dengan mitra koalisi baru untuk menghadapi Pilpres 2024. AHY belum mau membeberkan apakah tengah menjajaki dengan poros Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto atau dua-duanya. Dia hanya menyebut komunikasi terjalin dengan saling menghargai. “Saat ini kita sedang fokus membangun kerja sama baru. Belum bisa diungkap detailnya, tapi Alhamdulillah suasananya setara dan saling menghargai,” kata AHY, Rabu (13/9).
5. Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat sindikat peredaran narkoba jaringan internasional Fredy Pratama. Seperti diberitakan, mantan Kepala Satresnarkoba Polres Lampung Selatan Ajun Komisaris Polisi (AKP) AG diduga terlibat sindikat Fredy Pratama. “Bukan rencana. Pasti kita tindak,” kata Kapolri di The Tribrata, Jakarta, Kamis (14/9). Listyo mengatakan, Polri sudah memiliki mekanisme sistem hukuman dan apresiasi bagi setiap anggotanya. Untuk anggota yang telah bekerja dengan baik, mereka akan mendapatkan reward. Sebaliknya, mereka yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengungkap, masih ada dua buron lain terkait sindikat kasus narkoba jaringan internasional Fredy Pratama. Kedua buron itu adalah pasangan suami istri inisial FA dan PN. Menurut Mukti, FA dan PN itu berperan sebagai kaki tangan Fredy yang mengurus soal keuangan. Sedangkan Fredy sendiri merupakan bandar besar dari sindikat kasus narkoba yang beroperasi di Indonesia dan Malaysia.
Polri telah menerbitkan red notice terhadap gembong narkoba jaringan internasional, Fredy Pratama sejak Juni 2023. Padahal Fredy menjadi buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2014. Polri pun didesak untuk memberikan penjelasan atas lambatnya pengejaran terhadap sosok yang mempunyai nama samaran “Casanova” hingga “The Secret” itu. “Kan sekarang baru kebongkar sindikatnya semua. Sindikatnya terbongkar dari mulai Mei kemarin terbongkar semua, makanya terbitlah red notice oleh Hubinter udah keluar,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa saat dikonfirmasi, Kamis (14/9).
6. Mendagri Tito Karnavian menyindir banyaknya pegawai honorer yang jumlahnya terus bertambah. Mereka mulai bekerja pukul 08.00, tetapi pukul 10.00 sudah nongkrong, ngopi-ngopi, setelah itu menghilang dari kantor. Menurut Mendagri, tenaga honorer Pemda itu rata-rata diisi timses atau keluarga kepala daerah. Ada tiga jenis pegawai honorer, yakni spesialis tenaga kesehatan seperti perawat, guru, serta bagian administrasi.
Tenaga kesehatan dan guru umumnya bekerja dengan baik, namun pegawai administrasi yang tidak punya keahlian khusus itu kerjanya asal-asalan. Kebanyakan mereka titipan para kepala daerah terpilih. ‘’Jumlah pegawai honorer titipan ini terus menumpuk seiring pergantian kepala daerah,’’ kata Mendagri dalam acara penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang digelar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (13/9) lalu.
Mendagri Tito Karnavian perintahkan Irjen Kemendagri Tomsi Tohir terjun ke Garut, Jawa Barat untuk menindaklanjuti temuan KPK terkait keganjilan perencanaan anggaran belanja untuk kemiskinan ekstrem di Garut. Salah satunya adalah anggaran perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp 784 juta untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Garut. Sementara pada saat yang bersamaan, tidak ada anggaran bansos individu. “Saya minta Pak Irjen turun ke Garut menelusuri temuan dari KPK,” kata Tito.
Ia mencium ketidakberesan dalam perencanaan anggaran Pemkab Garut yang mengalokasikan Rp 784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Sebelumnya KPK menyoroti kebijakan Pemkab Garut yang menganggarkan Rp 784.305.000 untuk perjalanan dinas luar negeri yang masuk dalam komponen anggaran belanja untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, sementara anggaran untuk bansos individu justru tidak ada.
7. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah bertemu seorang tahanan kasus suap di Lantai 15, Gedung Merah Putih KPK. Adapun tahanan suap yang dimaksud ialah Dadan Tri Yudianto, mantan Komisaris PT Wika Beton yang merupakan tersangka perantara suap hakim agung. “Saya tidak lakukan seperti yang diberitakan,” kata Tanak, Kamis (14/9). Tanak juga mengatakan, dirinya tidak mengetahui perihal agenda pertemuan itu. Sebab, pada waktu tersebut, dirinya tengah latihan menembak. “Iya karena setelah pertemuan dengan TNI dan doorstop, saya pergi latihan menembak, saya tidak tahu adanya petemuan tersebut,” kilahnya.
Dewas KPK menunda sidang putusan dugaan pelanggaran etik Johanis Tanak yang menurut rencana akan digelar, Jumat (15/9) karena orang tua yang bersangkutan meninggal dunia. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, pihaknya mendapat informasi orangtua Johanis Tanak (JT) meninggal dunia. “Pak JT kan barusan ada orangtuanya meninggal,” ujar Albertina, Kamis (14/9). Menurut Albertina, sidang pembacaan putusan akan digelar jika Tanak bisa hadir. Namun jika tidak, Dewas akan menunda persidangan itu. Adapun sidangnya sendiri dijadwalkan digelar hari ini sekitar pukul 10.00 WIB secara terbuka di gedung ACLC KPK. “Kita lihat aja besok kalau beliau datang ya kita sidang, kalau beliau tidak datang ya mungkin kita tunda lah ya,” tutur Albertina.
8. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan, tidak ada pelanggaran dalam tayangan azan yang menampilkan sosok bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo di salah satu stasiun televisi swasta. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno KPI pada 13 September 2023. “Berdasarkan hasil forum klarifikasi dan rapat pleno, KPI menilai, siaran azan maghrib yang menampilkan salah satu sosok atau figur publik tidak melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS),” demikian dikutip dari siaran pers KPI Pusat.
9. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan, dukungan pemilih PKB mayoritas bukan ke Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Sebanyak 38 persen pemilih PKB justru mendukung bakal capres dari KIM Prabowo Subianto yang disimulasikan berpasangan dengan Erick Thohir. Lalu, 30 persen pemilih PKB mendukung Ganjar Pranowo, sementara massa PKB yang mendukung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar hanya 20 persen, kata pendiri SMRC, Saiful Mujani, Kamis (14/9).
Berdasarkan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Kamis (14/9), bakal capres dan bakal cawapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya mendapat dukungan publik sebesar 16,5 persen. Dalam survei ini, bakal capres PDIP disimulasikan berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara, bakal capres dari KIM Prabowo Subianto disimulasikan berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
10. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto kumpulkan seluruh ketua umum parpol pendukung dirinya sebagai capres 2024 di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (14/9) malam untuk membahas program pilpres. “Membahas program,” kata Prabowo. Namun, Prabowo enggan jelaskan program apa yang akan dibahas bersama para ketua umum parpol. Ia hanya menyebut, program ini berkaitan dengan masa depan.
Bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto akan mendekati sejumlah tokoh untuk dijadikan Ketua Tim Pemenangan Pilpres 2024. Ia sebut, hingga kini susunan tim pemenangan masih disusun bersama parpol koalisi. “Tim pemenangan sedang kita susun. Ketua timnya juga masih kita bicarakan, kita juga akan approach beberapa tokoh,” ucap Prabowo dalam konferensi pers usai pertemuan ketum parpol koalisi di DPP Golkar, Jakarta, Kamis (14/9).
Prabowo mengatakan akan sowan kepada sejumlah tokoh seraya meminta kesediaan membantu di Pilpres 2024. Namun, ia tak menyebutkan detil para tokoh yang ia maksud. Ia hanya mengatakan hingga kini proses pembentukan itu masih terus berjalan.
11. Presiden Jokowi menghadiri pameran Indonesia Mebel and Design Expo atau IFFINA 2023, yang digelar Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) di Tangerang, Banten, Kamis (14/9). Buat Jokowi, menghadiri acara pameran mebel seperti pulang kampung. Tak heran, karena dulu dirinya pengusaha mebel. “Terasa pulang kampung gitu lho kalau sudah masuk ke acara-acara Asmindo,” kata Jokowi saat membuka pameran.
Mantan Ketua Asmindo Kota Solo itu mengaku sangat antusias sehingga menginap di Istana Jakarta sehari sebelumnya supaya lebih dekat dengan lokasi pameran. “Saya itu kalau diundang untuk acara-acara yang berkaitan dengan furnitur paling semangat. Biasanya saya tidur di Istana Bogor, tapi tadi malam saya tidur di Istana Jakarta supaya lebih dekat dengan acara di sini. Jadi Ibu (Iriana) Jokowi di Bogor, saya di sini. Demi Asmindo,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, industri mebel dalam negeri belum digarap secara maksimal. Dahulu, nama RI besar salah satunya karena sektor furnitur. Namun, kini, kalah dengan negara-negara tetangga. Dulu Indonesia merajai, kini ranking 17, dibawah Vietnam. “Indonesia ini ranking 17, di bawah Vietnam yang ranking kedua, di bawah Malaysia ranking 12. Saya ingat di tahun-tahun 90-an, kalau kita pameran di luar, entah di Jerman, di Italia, maupun di Perancis, kita itu kelihatan merajai. Sekarang kok bisa nomor 17,” tuturnya. (HPS)
