Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (net)
Isu menarik pagi ini, Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka mengaku, Prabowo Subianto berkali-kali memintanya untuk mendampingi sebagai bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ketua DPC Projo Kota Solo, Tego Widarti mengatakan, Projo Solo tetap konsisten mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam rakernas nanti.
SETARA Institute menilai MK bakal menjadi penopang dinasti Presiden Jokowi jika pada akhirnya memutuskan menurunkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga Gibran Raka Rakabuming Raka dapat maju dalam Pilpres 2024.
Isu hangat lainnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, pertemuannya dengan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di lapangan badminton terjadi saat penyelidikan dugaan korupsi di Kementan belum dimulai. Ia membantah tudingan memeras Syahrul. Firli mengatakan, saat ini sangat mungkin para pelaku korupsi melakukan serangan balik terhadap dirinya dengan istilah when the corruptor strike back. Berikut isu selengkapnya.
1. Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka mengaku, Prabowo Subianto berkali-kali memintanya untuk mendampingi sebagai bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Bahkan, Wali Kota Solo itu Jokowi mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke DPP PDI-P. “Semua orang kan sudah tahu beliau sudah minta berkali-kali dan sudah saya laporkan ke pimpinan. Ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (9/10).
Gibran juga menyampaikan kepada Prabowo bahwa umurnya masih belum cukup untuk memenuhi persyaratan maju sebagai bakal cawapres pada Pilpres 2024. “Jawabannya umur tidak cukup,” kata suami Selvi Ananda ini. Gibran mengakui, kendati banyak relawan yang menginginkan dirinya maju sebagai bakal cawapres 2024, namun dirinya menilai, itu kan merupakan aspirasi relawan. Ia mempersilakan relawan untuk menyampaikan aspirasinya itu dan dirinya akan menampung aspirasi tersebut. “Ya enggak gimana-gimana. Silakan aspirasi dari siapa saja kemarin. Alap-alap, Samawi silakan ditampung aja,” kata Gibran.
Gibran Rakabuming Raka mengaku, arah dukungannya pada Pilpres 2024 sama dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin adik bungsunya, Kaesang Pangarep. Padahal seperti diketahui, Gibran merupakan kader PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, sedangkan PSI hingga kini belum mengumumkan arah dukungannya. “Memangnya beda (dukungan dengan Kaesang)? Ya Ditunggu saja, sama kok arahnya,” kata Gibran, Senin (9/10).
Gibran mengatakan, pertemuan terakhirnya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga tidak ada pembicaraan soal upaya menjembatani komunikasi PDIP dengan PSI. “Tidak ada (pesan khusus). Ngapain dijembatani? Kan sudah bertemu sendiri. Tidak ada, kan komunikasi (PDIP) sudah terjalin dengan PSI,” ujar Gibran. Ia menegaskan, yang bisa membeberkan arah dukungan PSI pada Pilpres mendatang hanyalah kubu PSI. “Untuk arah dukungan bisa ditanyakan ke PSI. Di luar wewenang saya, keputusan di PSI bukan di saya,” ucap Gibran.
Gibran belum memutuskan untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo (GP) yang diketuai oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid. Alasannya harus mengambil cuti Panjang kalau bergabung sekarang. “Ya nantilah (menemui Arsjad Rasjid). Itu kalau diiyakan (bergabung) saya harus cuti lama. Nanti saya menghadap beliau lagi untuk urusan itu,” katanya. Gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan Arsjad Rasjid terkait tawaran tersebut. “Saya sudah komunikasi dengan beliau kok kemarin, ya. Nanti kami pertegas lagi,” ungkap Gibran.
2. Ketua DPC Projo Kota Solo, Tego Widarti mengatakan, Projo Solo tetap konsisten untuk mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Rakernas Projo di Jakarta, tanggal 14-15 Oktober 2023. ‘’Kalau (Projo) Solo ditanya, Solo tetap mendukung Prabowo-Gibran, Bismillah,” katanya melalui telepon, Senin (9/10). Widarti berharap putusan Rakernas adalah mengusung pasangan Prabowo-Gibran. “Harapan kami Prabowo-Gibran. Dilihat saja nanti Rakernas hasilnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, relawan pendukung Jokowi (Projo) akan mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu bakal calon presiden melalui Rakernas di Jakarta, akhir pekan mendatang. Kata dia, pembukaan Rakernas akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK) dan dihadiri Presiden Jokowi selaku Pembina dan Budi Arie Setiadi selaku Ketua Umum. “Rencananya tanggal 14-15 Oktober itu Rakernas di Jakarta. Untuk pembukaan di GBK, sedangkan Rakernasnya di Hotel Sahid,” katanya. Projo bakal mengumumkan dukungannya melalui Rakernas tersebut.
3. SETARA Institute menilai MK bakal menjadi penopang dinasti Presiden Jokowi jika pada akhirnya memutuskan menurunkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga Gibran Raka Rakabuming Raka dapat maju dalam Pilpres 2024. Seperti diketahui, saat ini, Gibran baru berusia 36 tahun sehingga belum memenuhi syarat UU Pemilu yang menetapkan, capres atau cawapres minimal berusia 40 tahun.
“Jika MK mengabulkan permohonan ini, maka MK bukan hanya inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, tetapi juga kehilangan integritas dan kenegarawanan. MK akan menjadi penopang dinasti Jokowi, jika karena putusannya, Gibran bisa berlaga dan memenangi Pilpres. Ini adalah cara politik terburuk yang dijalankan oleh penguasa dari semua Presiden yang pernah menjabat,” ujar Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi dalam keterangannya, Senin (9/10). Hendardi menilai perkara uji materiil ketentuan batas usia capres-cawapres di MK memasuki episode kritis dan membahayakan.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, MK akan memutuskan soal gugatan batas usia capres-cawapres pada pekan ini. Namun, Ketua Umum Projo ini tidak memberikan informasi lebih lanjut soal kepastian waktunya. “Katanya minggu ini, isunya minggu ini. Minggu ini,” ujar Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/10), menjawab pertanyaan wartawan soal dorongan relawan Projo agar Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Sebagaimana diketahui, nama Gibran kini masuk bursa bakal cawapres. Namun, jika akan maju sebagai cawapres, putra sulung Presiden Jokowi itu masih terkendala usia minimal syarat cawapres. Budi Arie menyebutkan, dorongan dari relawan di daerah bukan merupakan rekayasa. Sehingga, menurutnya, publik sebaiknya menanti putusan MK. “Enggak ada rekayasa. Memang itu begitu aja. Tunggu MK itu dong. Katanya sih katanya, Minggu ini (putusan) MK,” tambah Arie Setiadi.
4. Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, buka suara soal sikap yang akan diambil jika sang kakak yang kini menjabat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Saat ditanya wartawan soal sikapnya soal peluang tersebut, Kaesang mengatakan sebagai ketua umum partai ia harus mendengar aspirasi dari para kader sebelum menentukan sikap partainya.
“Kalau Pak Wali Kota (Gibran) jadi cawapres, balik lagi saya harus fair, saya harus mendengar aspirasi seluruh teman-teman dari PSI di DPD, DPW, semuanya, karena kita mengambil ini keputusan bersama bukan karena saya dekat dengan Pak Wali Kota,” kata Kaesang saat safari politik di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (9/10).
Terpisah, Partai Demokrat mengungkapkan empat nama yang saat ini menguat menjadi calon pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merinci. empat sosok dimaksud adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang diusung oleh Partai Golkar. Menteri BUMN Erick Thohir yang diusung PAN, serta dua tokoh lainnya yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. “Kami mendengar, cawapres Bapak Prabowo Subianto menguat pada empat nama,” kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (9/10).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai, masih ada cukup waktu bagi Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk memutuskan cawapres pendamping Prabowo Subianto. Hal ini ia sampaikan merespons pertanyaan mengenai perkembangan bursa cawapres Prabowo 10 hari menjelang pendaftaran capres dan cawapres ke KPU. “10 hari masih lama,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/10). Ia menjawab santai ketika ditanya soal sudah mengerucutnya bacawapres pendamping Ganjar Pranowo. “Ya nanti kita kerucutkan juga,” ujarnya.
5. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, pertemuannya dengan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di lapangan badminton terjadi saat penyelidikan dugaan korupsi di Kementan belum dimulai. Firli mengungkapkan, ia bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo di tempat terbuka pada 2 Maret 2022 sementara, penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan baru dimulai pada Januari 2023.
“Maka dalam waktu tersebut, status saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK,” ujar Firli dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (9/10).
Firli Bahuri menyatakan pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo di lapangan badminton bukan diinisiasi oleh dirinya. “Kejadian tersebut pun bukan atas inisiasi atau undangan saya,” ujar Firli. Ia juga membantah tudingan-tudingan lain, seperti dugaan memeras Syahrul. Firli lantas mengatakan, saat ini sangat mungkin para pelaku korupsi melakukan serangan balik terhadap dirinya. “Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back,” tuturnya.
6. Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang menyarankan Presiden Jokowi menonaktifkan sementara pimpinan KPK yang diduga terlibat kasus pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo supaya tidak mencederai citra KPK. “Sekarang kita Indonesia bicara trust, kita bicara kepercayaan, sebaiknya Presiden dengan bijak, karena KPK di bawah pemerintah, dia diminta untuk istirahat dulu, tapi kalau kemudian nanti tidak terbukti, nama baiknya dipulihkan,” kata Saut Situmorang dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (9/10).
Ia menilai, mekanisme pengawasan di antara para pimpinan KPK tidak dijalankan secara efektif, sehingga muncul kasus seperti dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Seharusnya, mekanisme pengawasan di antara pimpinan KPK dijalankan secara kolektif kolegial supaya mereka tetap independen dan tidak melanggar aturan. “Jadi check and balance antarkolektif kolegial kayanya sudah enggak jalan di sana,” kata Saut
Saut menduga terjadi pelanggaran etik dalam pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo. Menurut dia, ada aturan yang melarang pimpinan KPK bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara, atau berpotensi diselidiki serta disidik atas alasan apapun. “Pasal 36 UU KPK juncto Pasal 65 itu dengan alasan apapun Pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara dan itu pidananya disebut di UU KPK 5 tahun,” kata Saut lagi. Menurut sumber intelijen yang dikutip Saut, laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi di Kementan dilakukan pada 2021. “Tapi Juni dan Oktober 2022 itu ada bertemu. Diduga foto yang kemarin itu Oktober 2022, jadi kita enggak tahu tahun 2021 bulan berapa, tapi Juni-Oktober itu ketemu 2 kali,” ujar Saut.
7. Menko Polhukam Mahfud MD meminta kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo diselesaikan secara profesional. “Kalau masalah yang menyangkut KPK dan Polda, saya kira sudah ada prosedur-prosedur dan semuanya sudah berkomunikasi dengan saya untuk diselesaikan dan dilalui secara profesional,” kata Mahfud di KLHK, Jakarta Pusat, Senin (9/10). “Saya terus berkoordinasi dengan KPK maupun dengan Polda agar ini selesai dengan benar dan baik,” jelas Mahfud.
Dewas KPK menyatakan tengah mengumpulkan keterangan terkait dugaan pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin LImpo. Sebelumnya Firli dilaporkan Komite Mahasiswa Peduli Hukum atas dugaan pelanggaran etik karena bertemu Syahrul di lapangan badminton. Pertemuan itu tertangkap kamera dan sudah dilaporkan ke Dewas. “Sedang kumpulkan bahan dan keterangan,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, Senin (9/10). Syamsuddin mengungkapkan, sampai saat ini tim penyidik masih mempelajari laporan terkait dugaan pelanggaran etik tersebut.
Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim meminta penyidikan dugaan pemerasan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Syahrul Yasin Limpo dilakukan terbuka dan profesional sesuai aturan hukum. “Akan menjadi terang atau tidak, berjalan lacar atau tidak, ditentukan oleh profesionalisme dan transparansi serta kepatuhan terhadap SOP. Ini yang terus Kompolnas dorong, soal bagaimana bukti materil dan formil untuk dipenuhi dan dilengkapi tentu itu kewenangan penyidik,” katanya di Jakarta, Senin (9/10). “Kalau nanti memang tidak ada terpenuhi bukti materil ya kepastian hukum harus segera diberikan,” sambungnya seraya menyarankan agar penyidikan kasus dugaan pemerasan itu disupervisi atau diambil alih oleh Bareskrim Polri.
8. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar merupakan saksi kunci dalam kasus dugaan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo diperas pimpinan KPK. “Kombes Irwan Anwar adalah saksi kunci di dalam perkara dugaan pemerasan, gratifikasi, yang disebutkan oleh SYL kepada pimpinan KPK,” ujar Sugeng, Senin (9/10).
Menurut Sugeng, keterangan Anwar sangat penting untuk mengungkap kasus ini. “Dia (Anwar) bisa menjerat pimpinan KPK dengan keterangannya atau dia bisa kemudian menjadi martir, menahan posisi, nanti menjadi tersangka pada dirinya. Oleh karena itu, keterangan Anwar sangat strategis,” kata Sugeng.
Ketua RW di lingkungan tempat tinggal Firli Bahuri, Irwan Irawan menepis kabar penggeledahan di rumah Firli yang terletak di Kelurahan Jakasetia, Bekasi Selatan. Irwan menyatakan tidak ada aktivitas di rumah Ketua KPK pada sore hingga malam hari, Senin (9/10). “Tidak benar [ada penggeledahan], tidak ada kegiatan apa-apa di rumah beliau [Firli Bahuri],” kata Irwan lewat pesan tertulis. Wakil KPK Alexander Marwata juga membantah informasi yang menyebut rumah Firli digeledah kepolisian imbas dari laporan masyarakat terkait dugaan pemerasan. “Enggak ada,” ujar Alex saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (9/10).
Informasi yang beredar di kalangan wartawan pada Senin (9/10) sore menyebut tim penyidik Polda Metro Jaya dan Mabes Polri hendak menggeledah kediaman Firli di Bekasi Selatan. Upaya paksa tersebut terkait dengan penanganan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang baru saja dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Sementara kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo hingga saat ini masih dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya.
9. Ketua Majelis Hakim yang mengadili kasus dugaan korupsi BTS 4G, Fahzal Hendri menyentil tim penasihat hukum mantan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI), Yohan Suryanto. Hal ini terjadi ketika jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan Setya Budi Arijanta, ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Mulanya, kuasa hukum Yohan Suryanto, Benny Daga lakukan tanya jawab dengan Setya soal pengembalian honor yang diterima seseorang ketika diketahui ada perkara yang bermasalah. “Apakah pengembalian honor untuk yang ahli umpamakan tadi itu dibalikin, (waktunya) pada saat proses kajian berjalan, setelah kajian atau pada saat ada masalah atau ada persoalan baru dibalikin?” tanya Benny dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/10).
Setya menilai, pengembalian uang sebagai honor seharusnya segera dilakukan setelah diketahui kajian yang dilakukan berisiko bermasalah. “Ya tahunya kalau pas sebelum masalah harusnya dibalikin, kalau sudah tahu harusnya balikin, karena itu bukan haknya,” kata dia. Mendengar hal itu, hakim Fahzal lantas mengambil alih tanya jawab tersebut. Dalam momen ini, hakim menyentil tim penasihat hukum Yohan Suryanto. Hakim menegaskan, pengembalian uang saat kasus sedang diusut bukan sebuah iktikad atau niat yang baik. “Tapi kalau sudah dalam proses penyidikan baru dibalikkan itulah namanya tidak ada iktikad baik,” sentil hakim. “Iya Pak,” sahut Setya sambil tertawa. “Kalau memang iktikad baik dari dulu lah sebelum (perkara diselidiki),” kata hakim lagi.
10. Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta membantah mengutip “saweran” atau uang peras di lingkungan Kementan. Adapun Hatta merupakan anak buah mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan. Hatta dipanggil penyidik KPK sebagai saksi kasus tersebut, pada Senin (9/10). “Enggak sampai segitulah,” kata Hatta usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai persoalan itu, Hatta enggan menjawab. Ia meminta persoalan tersebut ditanyakan kepada penasihat hukum (PH)nya. “Nanti biar PH saya yang jelasin semua ya,” ujar Hatta.
PPATK turut dilibatkan dalam penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, terkait kasus ini, pihaknya menganalisis dan menelusuri transaksi keuangan dalam rekening mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Menurut Ivan, laporan hasil analisis (LHA) transaksi keuangan rekening Syahrul sudah diserahkan ke penyidik KPK sebagai penegak hukum yang menangani kasus ini. “Sudah beberapa bulan lalu,” kata Ivan, Senin (9/10). Ivan menuturkan, dalam kasus ini, PPATK sudah melaksanakan fungsi dan kewenangan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
11. Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan, kondisi kesehatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sudah berangsur-angsur membaik. Luhut mengalami kelelahan karena terlalu sibuk dan kondisi kesehatannya drop beberapa hari setelah merayakan HUT ke-76 beberapa hari lalu. “Kondisinya baik dan berangsur semakin sehat dan mudah-mudahan mohon didoakan teman-teman dia bisa bertugas kembali,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/10). Menurut Sandiaga, Luhut memang terbilang sibuk dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari mengurus persiapan Forum Archipelagic and Island States (AIS) hingga berkunjung ke beberapa negara di Afrika sebelum sakit.
12. PKB menonaktifkan Edward Tannur dari Komisi IV DPR untuk membantu penyelesaian kasus anaknya yang menganiaya seorang perempuan hingga tewas di Surabaya. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengungkapkan, Edward tidak diperbolehkan untuk aktif di semua komisi. “Kami dari DPP PKB memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan saudara Edward Tannur dari semua tugasnya di komisi. Dalam konteks ini, namanya sanksi, kami jatuhkan pencabutan dia dari anggota komisinya dan besok PKB ajukan surat pencabutan dari komisinya itu di DPR,” kata Hasanuddin di kawasan Kota Malang, Jawa Timur, kemarin.
13. Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Karen Agustiawan alias Galaila Karen Kardinah menggugat praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (6/10). Gugatan ini dilayangkan Karen lantaran tak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair periode 2011-2021 yang mengakibatkan negara rugi Rp 2,1 triliun. “Sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian klasifikasi perkara praperadilan yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Senin (9/10). Adapun sidang perdana gugatan yang teregister dengan nomor perkara 113/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL ini bakal digelar pada Senin (16/10). (HPS)
