Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memprediksi, pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, berpotensi memunculkan “perang” antara para pendukung Prabowo Subianto dengan PDIP. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana memprediksi MK akan mengabulkan permohonan uji materiil UU Pemilu soal batas usia minimal capres dan cawapres. Wasekjen PKS Zainuddin Paru mengingatkan, MK tak berwenang mengubah aturan terkait batas usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.
Jubir Partai Gerindra Andre Rosiade beberkan parpol dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusulkan Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, putra bungsu Presiden Jokowi itu otomatis keluar dari keanggotaan PDIP jika jadi cawapres Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akui, Gibran sebagai pribadi yang sukses. Namun PAN tetap mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo Subiano. Berikut isu selengkapnya.
1. Wacana pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, berpotensi memunculkan “perang” antara para pendukung Prabowo Subianto dengan PDIP. Nama Gibran dalam beberapa waktu terakhir memang digadang -gadang menjadi salah satu bakal cawapres Prabowo. Namun upaya pencalonan Gibran saat ini masih terganjal usia minimum seseorang bisa dicalonkan sebagai capres-cawapres. Sejurus dengan itu, MK dikabarkan segera memutus gugatan terkait batas usia seseorang bisa diajukan sebagai capres-cawapres, yang dimohonkan sejumlah pihak.
“Pencawapresan Gibran bisa menciptakan ‘perang bubat’ antara kubu Prabowo dengan PDI-P yang lagi-lagi akan merasa dikhianati, dilangkahi dan diabaikan oleh keluarga Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, Selasa (10/10). Adapun perang bubat merupakan perang antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Perang ini ditengarai terjadi lantaran terjadi dinamika politik dan sejumlah faktor lain yang cukup kompleks.
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi kunci alotnya negosiasi penentuan bakal calon wakil presiden di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi ini diketahui mendukung pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Umam juga menilai, Gibran mungkin saja diterima dua parpol di KIM, yaitu Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, ia menduga, ada proses negosiasi yang alot lantaran kedua parpol itu diketahui sudah memiliki jagoan cawapres masing-masing. “Hadirnya putra sulung Jokowi itu memang dianggap bisa menjadi titik temu dari proses negosiasi yang alot di KIM, utamanya di antara tarik-menarik antara Golkar dan PAN yang menginginkan Erick Thohir,” ujar Umam, Selasa (10/10).
2. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana memprediksi MK akan mengabulkan permohonan uji materiil UU Pemilu soal batas usia minimal capres dan cawapres. Menurut Denny, tidak mustahil memprediksi putusan MK berdasarkan kecenderungan putusan-putusan sebelumnya dan posisi politik para hakim konstitusi. Dia memprediksi putusan usia capres-cawapres akan sama dengan putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dan gugatan UU Ciptaker yang mayoritas hakim konstitusi setuju.
“Lima setuju mengabulkan, dan empat menyampaikan pendapat berbeda, alias memberikan dissenting opinion atau menolak permohonan,” ujar Denny dalam keterangannya, Selasa (10/10). Calon anggota legislatif dari Partai Demokrat itu menduga putusan MK bisa saja mengabulkan syarat umur menjadi 35 tahun atau syarat umur tetap 40 tahun, tetapi dibuka kesempatan bagi yang telah berpengalaman sebagai kepala daerah.
3. Wasekjen PKS Zainuddin Paru mengingatkan, MK tak berwenang mengubah aturan terkait batas usia capres-cawapres dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Baginya, kewenangan untuk mengubah batas usia capres merupakan wewenang DPR lantaran kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. “Batas usia capres/cawapres pada prinsipnya adalah open pegal policy, yang menjadi kewenangan pembuat Undang-Undang (DPR). Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi,” kata Zainuddin dalam keterangan resminya, Selasa (10/10).
Zainuddin menegaskan sosok capres atau cawapres bukan dilihat semata-mata soal usia maupun kepentingan pribadi, dinasti, oligarki ataupun relawan. Baginya, capres dan cawapres yang maju Pilpres harus memiliki kepatutan dan kepentingan bangsa yang lebih besar.
PKS berharap, dalam memutus gugatan batas usia capres dan cawapres, MK menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas segalanya. Harapan tersebut disampaikan Wasekjen PKS Zainudin Paru merespons MK yang memastikan akan memutus gugatan tersebut pada Senin (16/10). “Capres/cawapres bukan soal usia semata, tetapi lebih dari itu tentang kepatutan dan kepentingan bangsa yang lebih besar. Bukan tentang pribadi orang, dinasti, dan kepentingan kelompok, oligarki, dan ataupun relawan,” kata Zainudin Paru, Selasa (10/10). “Kita ingatkan semua pihak agar menempatkan kepentingan negara dan bangsa lebih utama, di atas kepentingan pribadi dan golongan,” pintanya.
Ketua MK Anwar Usman mengatakan putusan uji materiil UU Pemilu terkait batas usia minimal capres-cawapres difinalisasi pada Selasa (10/10). Uji materi pasal yang mengatur syarat batas usia capres-cawapres itu telah dijadwalkan untuk dibacakan putusannya pada Senin (16/10). Adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan seluruh hakim konstitusi bakal menghadiri sidang putusan uji materiil UU Pemilu terkait batas usia minimal capres-cawapres pada Senin depan. “Kalau enggak ada halangan, Insya Allah,” kata Anwar menjawab pertanyaan wartawan saat saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/10) malam. Berdasarkan laman resmi MK, sidang putusan uji materiil terkait batas usia minimal capres-cawapres ini bakal digelar di Gedung MKRI 1 lantai 2 pada Senin, 16 Oktober mendatang.
4. Jubir Partai Gerindra Andre Rosiade beberkan parpol dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusulkan Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Bahkan, sejumlah relawan Jokowi yang menghadap ke Prabowo juga mengusulkan nama Gibran. Salah satunya, Prabowo Mania 08 yang sebelumnya merupakan kelompok Jokowi Mania.
“Ya karena begini, teman-teman yang berada di Koalisi Indonesia Maju juga mengusulkan nama Mas Gibran, baik ada partai yang mengusulkan nama Mas Gibran, ada juga relawan-relawan Pak Jokowi yang datang ke Pak Prabowo mengusulkan nama Mas Gibran,” ujar Andre di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (10/10). Namun Andre menjelaskan, nama-nama yang diusulkan sebagai cawapres ke Prabowo pasti akan dimusyawarahkan dengan parpol koalisi pendukung Prabowo.
Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra Bambang Haryadi menilai, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu sosok pemimpin muda yang berhasil. Hal itulah yang mendorong organisasi sayap Partai Gerindra tersebut mengusulkan Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. “Kami meyakini, umur bukan tolok ukur kapasitas seseorang dalam memimpin. Kami melihat banyak pemimpin muda yang sukses, Perancis dipimpin anak muda, trus Finlandia juga sama dipimpin anak muda juga oke,” ujar Bambang dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (10/10).
Ia menyadari, batas usia capres-cawapres tengah digugat sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang keputusannya akan dibacakan pada 16 Oktober 2023. Bambang berharap, pihaknya ingin ada keterwakilan anak muda yang maju saat Pilpres 2024. “Jadi saya pikir kita kesampingkan dululah persoalan umur dan kita melihat Mas Gibran dalam memimpin di Surakarta di Solo, itu sudah cukup sukses,” imbuh Ketua DPP Partai Gerindra ini.
Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengomentari kemungkinan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurutnya jika itu terjadi, putra bungsu Presiden Jokowi itu otomatis keluar dari keanggotaan PDIP. “Ya otomatis (hangus keanggotaannya) toh ya. Yang mencalonkan itu siapa, di mana, sebagai apa?” kata pria yang karib disapa Rudy saat ditanya jika Gibran maju menjadi cawapres Prabowo, Solo, Selasa (10/10).
Dedengkot PDIP Solo itu tidak ambil pusing terkait wacana Gibran jadi cawapres Prabowo. “Yo, ora opo-opo (iya, tidak apa-apa). Semua tergantung Mas Gibran sendiri toh,” kata Rudy di Solo, Jateng, Selasa (10/10). “Mas Gibran sendiri mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo, itu hak Mas Gibran sendiri. Artinya semua atau seluruh warga negara Indonesia punya hak yang sama. Hak dipilih dan hak memilih. Hak mencalonkan dan hak dicalonkan,” ujar pria berkumis tebal itu.
Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menganggap, kans Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jadi bakal cawapres Prabowo Subianto terbuka namun tidak serta merta. “Menurut saya, tidak serta-merta. Pada akhirnya akan muncul beberapa dukungan atas seseorang kalau tidak ada opportunity-nya,” ujar Herman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10). Peluang Gibran masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan uji materi soal usia cawapres. “Kalau Mas Gibran mungkin saat ini sangat bergantung pada putusan MK,” tuturnya.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengakui, sebagai tokoh, Gibran memang merupakan pribadi yang terbilang sukses. Namun demikian, PAN tetap mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo Subiano. “Loh Gibran kan keren, wali kota sukses, apa-apa sukses. Tapi saya mengusulkan Pak Erick kan? Iya. Gitu,” ujarnya usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10).
Zulhas menjelaskan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi tersebut membahas soal politik menjelang pendaftaran capres-cawapres 2024 yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. “Ya, mengenai urusan politik sedikit. Ya ini kan sudah dekat tanggal 19-25 kan, kita harus daftar ya kan? Ya, saya ini kan pembantu presiden. Ya apapun mau keluar negeri saja saya lapor, apa apa juga saya lapor, tapi arahan tidak,” ,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto merespons kabar soal Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Airlangga menegaskan pihaknya menanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. “Kita tunggu dari MK,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10). Selain itu, Airlangga juga menjelaskan soal rapat para sekjen parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Senin (9/10). Menurutnya, rapat tersebut membahas soal program, visi dan misi bacapres.
5. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) tak takut jika putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka terpilih jadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Ia yakin pasangan Anies-Cak Imin bakal menang Pilpres mendatang. “Silahkan, semua pun juga PKB kemudian koalisi kami di Koalisi Perubahan ini tidak sedikit pun merasa misalkan sekarang takut atau merasa gentar. yang namanya kemenangan itu kami sama, sudah punya keyakinan kami akan menang, dan sudah ada catatannya di Lauhul Mahfudz,” kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (10/10) malam.
Cucun mengatakan pertarungan Pilpres sudah sepatutnya tak dipenuhi dengan ketakutan, melainkan harus dijalani dengan riang gembira. Baginya, semua pihak yang akan berlaga sudah sepakat pesta demokrasi tahun 2024 ini tak boleh dibayang-bayangi ketakutan. Karenanya, ia memastikan koalisi PKB, Nasdem dan PKS akan membuat Pemilu 2024 bermanfaat bagi masyarakat luas. “Kalau pun siapapun di belakangnya, di belakang ada siapa, ini atau itu, semua punya hak, rakyat yang menentukan,” kata dia.
6. KPU akan membuka pendaftaran capres-cawapres pada 19 Oktober 2023 atau 3 hari setelah MK membacakan putusan terkait batas usia minimum capres-cawapres pada Senin (16/10). Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Idham Holik menyebut, tanggal itu tak berubah meski pihaknya belum mengundangkan secara resmi Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden-Wakil Presiden.
“Tanggal 19-25 Oktober 2023 adalah masa pendaftaran peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” kata Idham, Selasa (10/10). “Insya Allah semuanya berjalan lancar sesuai tahapan dan jadwal yang dirancang dan ditetapkan oleh KPU,” ujarnya lagi. Dikatakan, KPU akan mengundang pimpinan parpol pada Kamis (12/10) untuk rapat koordinasi. Pada rapat tersebut, KPU akan memberi penjelasan soal regulasi dan teknis mekanisme pendaftaran capres-cawapres.
7. Aksi bela Palestina bakal digelar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/10). Aksi ini diselenggarakan oleh Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), dan Persatuan Alumni 212 (PA 212). “Iya Insya Allah benar kami akan melakukan aksi pada siang hari ini, yang diberi nama Aksi 1110. Di mana dalam aksi ini kita berikan tema ‘Aksi Solidaritas Untuk Palestina’,” kata Koordinator Lapangan Aksi, Buya Husein saat dikonfirmasi, Rabu (11/10).
Rencananya, aksi ini akan mulai digelar pada pukul 13.00 WIB hingga selesai sebagai bentuk solidaritas atas konflik yang semakin memanas antara Hamas dan Israel di Gaza. “Tuntutan aksi 1110 ‘Kemerdekaan Palestina dari Penjajah Yahudi Zionis Israel’,” jelas Husein. Husein mengklaim sedikitnya 1.000 orang peserta aksi akan turut meramaikan solidaritas ini.
Sejumlah elemen buruh mendesak Presiden AS Joe Biden segera menghentikan pengiriman tentara AS ke Israel. Desakan itu disampaikan melalui perwakilan PBB di Indonesia. Selasa (10/10) kemarin, massa buruh menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PBB di Jakarta Pusat. Usai demo, mereka merapat ke gedung Kedubes AS di Jakarta. “Melalui Sekjen PBB, kami meminta Joe Biden tidak melanjutkan pengiriman serdadu atau tentara Amerika ke Israel dan pengiriman kapal induk perang Amerika ke Israel karena ini akan memanaskan situasi Timur Tengah. Perang Timur Tengah antara Israel dan Palestina berbeda dengan perang Rusia-Ukraina,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
8. Lembaga Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) meminta Kemenlu RI membantu supaya bantuan relawan dari Indonesia yang segera mereka kirim bisa masuk ke Gaza, Palestina. “Kami minta kepada Kemenlu dalam hal ini pemerintah agar bisa membantu memfasilitasi tim ini untuk sesegera mungkin bisa masuk ke Gaza,” kata Ketua Presidium MER-C, Sarbini Abdul Murad, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/10). Sarbini mengatakan, MER-C akan mengirimkan lagi 5 orang relawan dari Indonesia buat membantu anggota mereka yang masih berada di Gaza. Kelima relawan yang akan dikirim itu terdiri dari satu dokter ortopedi, satu dokter anestesi, dua engineer dan satu pembantu engineer. Menurut Sarbini, pengiriman relawan tambahan itu dilakukan lantaran tenaga medis di Gaza yang mulai kelelahan karena pasien akibat serangan Israel membeludak.
MER-C meminta relawannya tetap bertahan di Palestina meskipun situasi konflik Israel-Hamas memanas. Ketua Presidium MER-C Sarbini Abdul Murad mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Kemenlu RI terkait permintaan tersebut. “Pihak Kemenlu meminta semua warga negara (Indonesia) yang ada di Gaza untuk bisa keluar mengingat kondisi semakin berbahaya, maka dalam hal ini MER-C menegaskan bahwa relawan kami tetap stay di Gaza,” ujar Sarbini.
9. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon mendesak pemerintah aktif membantu negosiasi agar peperangan antara Israel dan Hamas dihentikan. Menurut dia, sebagai negara dengan umat Muslim terbesar di dunia, Indonesia punya suara untuk mendorong perdamaian itu melalui forum di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Kita perlu menyuarakan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini melalui suatu proses negosiasi, eskalasi, terutama menyetop agresi,” ujar Fadli usai bertemu Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10). Menurut dia, pemerintah meminta PBB mendesak Israel mematuhi resolusi PBB terkait Palestina. “Kembalikan wilayah Palestina itu sesuai dengan garis di 1967,” pinta Fadli Zon.
Presiden Jokowi mengatakan, konflik Israel dengan Hamas disebabkan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. “Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai parameter PBB,” ujar Jokowi dalam keterangan pers, Selasa (10/10). Jokowi mendesak konflik bersenjata antara Hamas dan Israel segera dihentikan. Menurut Jokowi, perang hanya akan menambah beban bencana kemanusiaan. “Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan agar segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar,” kata Jokowi.
10. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun mengatakan, korban jiwa di Palestina berjatuhan hingga menembus lebih dari 1.000 orang saat konflik Israel dan Palestina memanas. Menurut dia, banyaknya korban jiwa itu terjadi karena Israel tidak mematuhi hukum internasional. Dia bilang, korban jiwa meliputi anak-anak dan para perempuan yang merupakan rakyat biasa di Jalur Gaza. Israel menyerang gedung-gedung yang di dalamnya terdapat banyak warga. “Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya dari Israel, yang tidak patuh terhadap hukum dan aturan internasional dan melawan humanisme, terlihat dari cara mereka memperlakukan rakyat kami,” kata Zuhair di Kedubes Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).
11. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pihaknya juga bakal melakukan somasi pada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA jika menemukan pelanggaran terkait mekanisme survei. Menurutnya, setiap lembaga survei memiliki mekanisme yang harus dipatuhi dalam melakukan jajak pendapat. “Mereka (lembaga survei) punya tata aturan etiknya, cara bersurvei kita ingin bedah seperti apa pola sampling randomnya yang diambil,” kata Cucun di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Selasa (10/10) malam. “Kemudian, juga cara perhitungan apakah misalkan ini proporsional tidak,” ujarnya lagi.
12. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, keberadaan e-commerce, seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, tak dihindari. Zulhas menyampaikan hal itu menanggapi permintaan para pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta yang menginginkan e-commerce yang beroperasi di Indonesia ditutup. Menurut Zulhas, para pedagang semestinya dapat beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, bukan meminta e-commerce ditutup. “Ya enggak. Kan diatur. Bukan ditutup. Endak boleh dong. Kan enggak bisa dihindari namanya itu platform digital. Itu zaman kok,” ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10). “Yang enggak ikut (beradaptasi) nanti kan jadi yang, di NTT itu apa, komodo kan? Satwa langka itu. Jadi memang harus mengikuti perkembangan,” jelasnya.
Zulhas mencontohkan pedagang sayur yang bisa melihat peluang berjualan melalui e-commerce dan berkembang. Hal yang sama juga dilakukan produsen pakaian, sepatu, dan barang komersial lainnya. Meski begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui, keberadaan e-commerce tetap harus diatur. Seperti yang telah dilakukan pemerintah terhadap Shopee, yang kini sudah tak bisa lagi menjual barang dari pelapak luar negeri atau cross border. “Saya terima kasih kepada Shopee ya, Shopee sekarang udah enggak impor lagi dia. Tapi, dia kan menjual produk-produk lokal. Itu membantu UMKM,” ungkap Zulkifli. (HPS)