Gedung Mahkamah Konstitusi (net)
Putusan MK soal batas usia capres dan cawapres yang akan diketok hari ini menjadi isu menarik pagi ini. Publik sangat menunggu-nunggu putusan tersebut. MK dituding teguhkan politik dinasti bila mengabulkan gugatan tersebut. Elit PDIP memberi sinyal, rakyat akan bersikap keras jika MK mengabulkan gugatan. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai gugatan batas usia capres-cawapres, bukan ranah konstitusional. Kader PDIP Adian Napitupulu meminta MK tak melanggar konstitusi saat menjatuhkan putusan.
Isu lainnya,relawan Pro Jokowi (Projo) pecah jadi dua. Ada Projo Ganjar dan ada juga Projo Prabowo. Projo Jakut, Jaktim, dan Jaksel mendukung Ganjar Pranowo, sementara mayoritas DPC lainnya dan DPP Projo mendukung Prabowo Subianto. Ketum Projo Budi Arie Setiadi menyindir, Projo yang dukung Ganjar Pranowo, KW 4 alias imitasi. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah ungkap suasana kebatinan yang dialami partainya terkait belum jelasnya arah dukungan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Ditemukan cek senilai Rp 2 triliun dalam penggeledahan KPK di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo. Berikut isu selengkapnya.
1. Putusan MK soal batas usia capres dan cawapres yang akan diketok hari ini menjadi isu menarik pagi ini dan publik menunggu putusan penting tersebut. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengingatkan, rakyat akan bersikap jika MK mengabulkan gugatan soal batas usia capres dan cawapres. “Biarlah rakyat Indonesia yang bersikap dan mengambil kesimpulan. Saya percaya nalar sehat publik, baik dari masyarakat, akademisi, aktivis, mahasiswa, dan lain-lain akan menggunakan nalarnya terkait putusan yang dikeluarkan MK dan mereka akan memberikan penilaian serta sikap,” kata Basarah di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, Minggu (15/10).
Basarah menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menilai putusan MK nantinya, apakah muncul conflict of interest terhadap kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu. Meskipun demikian, PDIP tetap menghormati MK, yang punya wewenanang menguji undang-undang dan memproses permohonan dari masyarakat. “Posisi kami menghormati kewenangan MK melakukan judicial review terhadap permohonan pasal yang menyangkut tentang batas usia minimal capres dan cawapres, sebagai parpol yang turut membangun demokrasi yang sehat berdasarkan Pancasila,” katanya. Basarah berharap keputusan yang diambil MK berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Keputusan MK harus berpegang teguh kepada nilai-nilai ketuhanan, nilai yang memiliki kejujuran, kearifan, dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa.
Kader PDIP Adian Napitupulu meminta MK tak melanggar konstitusi, dalam mengambil keputusan soal gugatan batas usia capres dan cawapres. Sebab, syarat-syarat pemilihan presiden itu termasuk dalam open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Selai itu, MK beberapa kali memutus perkara serupa dengan menekankan pada open legal policy. “MK jangan melanggar konstitusi. Karena konstitusi kita jelas bahwa [aturan soal] usia calon presiden dan pejabat negara itu adalah kewenangan perlemen,” kata Adian, usai menghadiri Rapat Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar se-Jawa Timur, di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, Minggu (15/10).
Adian yang anggota Komisi VII DPR RI itu mencatat setidaknya ada tujuh putusan MK yang menolak gugatan terkait usia jabatan publik dengan alasan yang sama, yaitu merupakan kebijakan hukum terbuka yang dimiliki pembentuk undang-undang. “Dan dalam tujuh keputusan dan tujuh kasus berbeda, semua isinya sama, menyerahkan itu kepadamu parlemen,” ucapnya. Oleh karena itu, Adian berharap MK kembali konsisten soal open legal policy itu, seperti pada tujuh putusan sebelumnya. “Artinya itulah kata konstitusi kita. MK jangan membuat keputusan hadap-hadapan dengan konstitusi.
2. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai gugatan batas usia capres-cawapres yang bergulir di MK bukan ranah konstitusional. Menurut dia, gugatan tersebut bisa diklasifikasikan sebagai syarat pekerjaan saja. “Persoalan kedua, substansi yang mau dinilai itu apaan? itu kan muncul Open Legal Policy, materi yang sebetulnya bukan konstitusionalitas, itu soal teknis. Terserah UU mau mengaturnya,” ujar Jimly, Minggu (15/10). “Misalnya ada yang namanya persyaratan pekerjaan, untuk jadi perawat berapa usia, untuk jadi polisi usia berapa, ya kan. Setiap kerjaan beda-beda syaratnya, jangan karena perbedaan itu lalu dianggap diskriminasi,” katanya lagi.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai, seharusnya MK menolak gugatan soal batas usia minimal capres-cawapres dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. “Kalau MK konsisten perkara ini pasti ditolak,” kata Titi dalam diskusi bertajuk “MK: Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Kekuasaan?” yang digelar di Sadjoe Cafe and Resto, Tebet, Jakarta, Minggu (15/10). Menurut Titi, perkara soal batas usia ini tidak sulit bagi MK. Sebab, MK sudah memiliki putusan serupa, yakni Putusan Nomor 15 Tahun 2007 dan Putusan Nomor 58 Tahun 2019. Disebutkan, putusan MK Nomor 58 Tahun 2019 diajukan Faldo Maldini terkait usia kepala daerah. Saat itu, MK memutuskan, soal usia adalah kebijakan pembentuk undang-undang. “Kata MK pengaturan soal usia itu adalah kebijakan pembentuk undang-undang, karena kenapa? Tidak ada isu konstitusional di sana,” ujar Titi.
3. Pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti menuding MK akan meneguhkan politik dinasti apabila mengabulkan gugatan terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Sebab, gugatan tersebut sangat mengakomodasi kepentingan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pemilu 2024 mendatang.
Bivitri mulanya menjelaskan kemungkinan tiga jenis putusan yang diambil MK. Pertama, yaitu menolak gugatan atau batas usia capres dan cawapres tetap 40 tahun. Model kedua adalah turun menjadi 35 tahun. Ketiga, batas usia tetap 40 tahun tetapi ditambahkan frasa ‘dan atau pernah menduduki jabatan publik sebelumnya’. “Kalau yang terjadi adalah skenario kedua atau ketiga alias dikabulkan permohonannya, maka menurut saya MK sudah bermasalah dalam dua hal. Pertama dia meneguhkan politik dinasti yang bahkan sudah jauh lebih parah dari zaman Soeharto,” ujar Bivitri dalam webinar bertajuk ‘Ancaman Politik Dinasti Menjelang Pemilu 2024?’, Minggu (15/10).
“Kenapa saya berani bilang begitu? Kawan-kawan sekalian, sekarang ini lebih parah, karena paling tidak, dengan tetap mengkritik orde baru, tetap mengkritik Soeharto, tapi sekarang menggunakan badan peradilan. Itu pukulan yang luar biasa. Regresi demokrasi yang luar biasa untuk meneguhkan sebuah dinasti politik,” sambungnya.
Bivitri Susanti menduga ada benturan kepentingan dalam proses uji materi aturan batas usia capres dan cawapres pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Benturan kepentingan terkait adanya satu nama di bawah usia 40 tahun yang belakangan beredar disandingkan sebagai bakal cawapres, yakni Gibran Rakabuming Raka. Menurut Bivitri, benturan kepentingan itu tak terlepas dari status Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman ipar dari Gibran.
Bivitri menilai adanya skenario yang sengaja dibuat di balik gugatan soal batas usia capres dan cawapres. Ia mewanti-wanti masyarakat untuk gelisah akan adanya orkestrasi ini. “Apa yang terjadi sekarang ini, makanya kita semua harus gelisah, harus marah bahkan. Karena apa yang sudah terjadi belakangan ini orkestrasi,” kata Bivitri. Ia menilai ada tiga indikasi yang menguat soal dugaan orkestrasi di balik gugatan usia capres-cawapes di MK.
Tenaga profesional bidang politik Lemhannas Ikrar Nusa Bhakti mengkritik MK jika meloloskan batas umur Capres dan Cawapres. Menurut dia, kalau gugatan soal batas usia capres dan cawapres diluluskan berarti sudah terjadi apa yang disebut dengan rekayasa hukum. Dia juga mengatakan, jika MK meresmikan batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun, itu menjadi karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka. “Itu bukan mustahil itu adalah karpet merah untuk anaknya Jokowi ya,” katanya dalam diskusi yang diselenggarakan LP3ES, Minggu (15/10).
Ikrar juga menyinggung, Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi yang akan membuat putusan hari ini dengan jajarannya. “Dan keputusan itu dibuat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan jajarannya ya, yang ketuanya itu adalah adik iparnya Jokowi sendiri ya. Ini yang menjadi kesulitan itu ya,” imbuhnya.
4. Relawan Pro Jokowi (Projo) pecah jadi dua. Ada Projo Ganjar dan ada juga Projo Prabowo. Projo Jakut, Jaktim, dan Jaksel mendukung capres PDIP Ganjar Pranowo, sementara mayoritas DPC lainnya dan DPP Projo yang dipimpin Budi Arie Setiadi mendukung Capres KIM, Prabowo Subianto. Relawan Pro Jokowi (Projo) pecah jadi dua. Ada Projo Ganjar dan ada juga Projo Prabowo. Tiga DPC Ketua Projo Ganjar (Projo yang mendukung capres Ganjar Pranowo, red), Haposan Situmorang mengatakan, dukungan Projo yang diketuai Budi Arie Setiadi kepada Prabowo Subianto hanya untuk membodoh-bodohi rakyat. Dukungan Projo binaan Budi Arie hanya manipulasi semata. “Dukungan Projo ke Prabowo hanya rekaan atau manipulatif yang dilakukan pihak Budi Arie untuk membodoh-bodohi rakyat, ini yang harus kita waspadai,” ujar Haposan saat ditemui di Rumah Pemangan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/10).
Haposan menyebut bentuk manipulasi itu bisa dilihat dari sikap Budi Arie yang dulunya sangat menolak Prabowo Subianto, sekarang berbalik arah menyanjung-nyanjung Prabowo sebagai sosok yang akan melanjutkan pemerintahan Jokowi. “Bagaimana dulu Budi Arie dan kelompoknya merendahkan Bapak Prabowo sekarang disanjung-sanjung sebagai orang yang mampu lah, kita pakai akal sehat saja,” kata Haposan.
5. Ketum Projo Budi Arie Setiadi membantah organisasinya pecah jadi dua. Menurut Budi, Projo yang mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo bukan anggotanya. “(Projo) Enggak ada dua. Orang dia bukan anggota Projo, pakai nama Projo, kok pake sanksi sih, bagaimana sih? Dia bukan anggota kita,” kata Budi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (15/10). Ia menegaskan, Projo telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto usai Rakernas ke-6, Sabtu (14/10) kemarin. Budi menekankan, arah dukungan dari Presiden Jokowi kepada Projo tidak bercabang dua. “Enggak, kalau ke kita jelas,” ucap Budi.
Budi Arie Setiadi menegaskan, Projo hanya ada satu yakni yang dipimpinnya dan mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Kata dia, jika ada pihak lain yang mengeklaim sebagai Projo serta mendukung capres selain Prabowo, maka itu Projo Kualitas (Kw) 4 atau imitasi. “Kalau ada sekelompok kecil masyarakat ingin memakai Projo dan mengarahkan ke capres tertentu. Yang kasian capresnya karena pakai barang Kw 4,” sindir Menkominfo itu. Budi menekankan, Projo yang dipimpinnya sudah resmi dan terdaftar di Kemenkumham.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan, dukungan terhadap Prabowo Subianto dilakukan berdasarkan hasil Rakernas VI Projo yang digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta yang dibuka langsung Presiden Jokowi, Sabtu (14/10) siang. Budi menyampaikan, dalam arahannya, Jokowi menjabarkan sejumlah kriteria calon pemimpin yang harus dipilih pada Pilpres 2024, di antaranya sosok pemberani dan punya komitmen untuk membawa bangsa Indonesia menjadi negara maju.
“Kami dari Projo menyimpulkan, calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo Subianto,” kata Budi Arie saat deklarasi di halaman kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu sore. Menurut Budi, Prabowo merupakan sosok yang berani dan punya nyali serta punya komitenn untuk terus memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Prabowo yang kini menjabat Menhan itu merupakan sosok yang tidak mudah menyerah. “Karena bangsa Indonesia harus punya karakter pantang menyerah dan Pak Prabowo adalah patriot sejati. Karena itulah kami sepakat untuk dukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pilpres 2024 mendatang,” ujarnya.
6. Relawan Projo mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024 karena arahan dari Presiden Jokowi. Disebutkan, Presiden Jokowi pukul gong sebanyak 8 kali saat membuka Rakernas Projo itu merupakan sinyal dukungan terhadap Prabowo, karena 08 merupakan kode sandi Prabowo Subianto semasa menjadi prajurit Kopassus TNI AD. Hal itu disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang juga Menkominfo saat dikonfirmasi awak media perihal apakah dukungan Projo ke Prabowo merupakan arahan dari Kepala Negara. Budi mengatakan, arahan Presiden Jokowi kepada para relawannya sangat jelas diberikan melalui sinyal yang disampaikannya dalam Rakernas VI Projo. “Yang sudah jelas tidak usah diperjelas lagi,” kata Budi usai deklarasi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10) malam.
Bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, menyinggung sosok yang ucapan dan tindakannya “mencla-mencle”. Tanpa mengungkap siapa yang dimaksud, Prabowo menyebut sosok seperti itu tidak bisa dipercaya karena sikapnya yang gampang berubah dengan cepat. Hal itu disampaikannya di hadapan relawan Projo yang menyatakan dukungan untuk dirinya pada Pilpres “Jangan mengira rakyat kita bodoh, jangan mengira rakyat kita tidak tahu siapa yang mencla-mencle. Siapa yang hari ini bilang A, besok bilang B, lusa bilang C,” kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10). Prabowo mengaku, dirinya bukan sosok yang seperti itu. Ia lantas mencontohkan hubungannya dengan Presiden Jokowi, meskipun menjadi rival pada dua kali pemilu, dirinya dan Jokowi tetap bersahabat.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, dukungan relawan Projo kepada Prabowo Subianto menandakan dukungan Presiden Jokowi yang mengalir deras. Dia mengatakan, sikap Projo ini sebagai bentuk dukungan secara langsung kepada Prabowo karena diambil setelah Rakernas Projo dilakukan. “Saya melihat ini sinyal kuat dukungan Jokowi terhadap Prabowo Subianto. Projo kan relawan asli yang dimiliki Jokowi sehingga tidak mungkin ada langkah tanpa izin dari Jokowi,” ujar Ujang, Senin (16/10). “Arah dukungan hari ini mengalir deras, kelihatan, walaupun Jokowi dalam pidatonya presiden tidak hadir,” ujar dia. Meskipun demikian, Ujang mengatakan, dukungan tersebut belum final. Sebab, dalam politik, dukungan resmi ditandai ketika pencalonan presiden-wakil presiden di KPU berlangsung. “Saya melihat faktor politik belum final, karena cawapres belum ditentukan,” kata Ujang.
7. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengungkap suasana kebatinan yang dialami partainya terkait belum jelasnya arah dukungan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Basarah mengatakan, dalam beberapa pekan terkahir, muncul banyak spekulasi terkait bagaimana sikap politik Jokowi sebenarnya dan hal itu membuat PDIP bertanya-tanya. “Beberapa minggu terakhir ini banyak spekulasi yang berkembang di alam pikir dan suasana kebatinan, bukan hanya PDIP tapi juga rakyat Indonesia keseluruhan mengenai bagaimana sebenarnya sikap arah dan keputusan Pak Jokowi terhadap pilpres ini,” kata Basarah di Kantor PDIP Jatim, Surabaya, Minggu (15/10).
Basarah kemudian menceritakan soal kedekatannya dengan Jokowi, ketika ia mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat berkampanye pada tahapan Pilpres 2014 silam. Dari kedekatannya itu, Basarah yakin Mantan Wali Kota Solo merupakan sosok yang baik. Menurutnya, Jokowi kini hanya sedang berusaha menjalankan politik persatuan, seperti yang dilakukan Presiden pertama RI Sukarno dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Dia menjalankan politik persatuannya Bung Karno, ketika menyatukan bangsa yang beragam ini dengan Pancasila-nya. Beliau menjalankan politik persatuan yang dijalankan Bu Megawati. Ketika Bu Mega jadi presiden, Bu Mega lah orang pertama yang meminta rakyat Indonesia tidak menghujat Pak Harto,” ucapnya.
Politisi PDIP Adian Napitupulu mengaku mendapat instruksi dari partainya untuk tetap mengawal Presiden Jokowi kendati arah dukungannya tidak jelas. “Perintah partai kepada saya sampai hari ini masih menjaga Jokowi,” kata Adian di Kantor PDIP Jawa Timur, Surabaya, Minggu (15/10). Adian mengaku seringkali merasa sakit hati dengan dinamika politik jelang Pilpres 2024. Namun, ia tetap memegang perintah partai untuk menjaga Jokowi. “Kadang kala kita suka teriris-iris hati kita. Tapi perintahnya jaga Jokowi, ya kita jaga. Sesakit apapun itu kita jaga Jokowi,” ucapnya.
Adian masih berharap Jokowi memegang janjinya bersama-sama mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia pun akan menunggu janji Jokowi tersebut. “Saya berharap dia masih bersama-sama dengan kami. Sampai hari ini saya tidak menemukan alasan beliau untuk meninggalkan kami, dan dia pernah berjanji pada saya untuk bersama-sama mendukung Ganjar Pranowo,” ujarnya.
8. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo tidak terpengaruh Projo menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto.untuk Pemilu 2024. Ketua TPN Arsjad Rasjid menilai deklarasi yang dilakukan Projo belum tentu sejalan dengan Presiden Jokowi. Ia menyebut hubungan antara TPN dan Jokowi masih berjalan baik sampai saat ini. Arsjad juga membantah deklarasi tersebut memutus hubungan pihaknya dengan Jokowi. Ia juga memastikan TPN tetap melanjutkan program-program yang sudah dilakukan Jokowi untuk visi misi Ganjar di Pilpres 2024.
“Kami inikan membawa apa yang Pak Joko Widodo sudah lakukan, inilah bagian daripada kita melihat harus kita lakukan keberlanjutan,” ujarnya di Media Center TPN GP, Minggu (15/10). “Kalau untuk masalah relawan, apakah tadi Pro Jokowi, Pro ini, dan segala macem, itu hak daripada masing-masing,” imbuhnya.
9. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin — yang selalu dikalahkan dalam survei elektabilitas pada sejumlah Lembaga survei, red –, jangan dianggao enteng. Karena pasangan ini ternyata mendapat sambutan yang sangat antusias dan militan dari para pendukungnya saat acara jalan sehat di Sidoarjo, Jatim, Minggu (15/10). Massa pendukung AMIN yang jumlahnya diperkiarakan ratusan ribu orang itu membludak di sepanjang Jalan Pahlawan, Sidoarjo. Sambil membawa bendera I Love AMIN, mereka berdesak-desakan dan meneriakkan yel-yel Anies presiden ingin menyalami Anies dan Cak Imin dalam pergelaran jalan sehat itu. Keduanya (Anies dan Cak Imin) didaulat naik ke panggung untuk memberikan wejangan kepada massa pendukungnya supaya tambah bersemangat dan militan.
Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mencium tangan pengasuh Ponpes Bumi Sholawat KH Agus Ali Masyhuri di Sidoarjo, Jawa Timur. Anies meminta restu sang kiai untuk maju ke Pilpres 2024. Anies yang ditemani cawapres Muhaimin Iskandar itu berdoa usai makan siang bersama pengasuh Ponpes Bumi Sholawat dan para santrinya. Usai berdoa, Gus Ali menganggukkan kepalanya meridhoi Anies dan Cak Imin maju Pilpres 2024. Anies mencium tangan Gus Ali seraya memohon doa agar pencapresannya diridhoi Allah dan menang.
10. Jubir KPK Ali Fikri membenarkan, penyidik KPK menemukan cek Bank BCA senilai Rp 2 triliun atas nama Abdul Karim Daeng Tompo tertanggal 28 Agustus 2018 saat menggeledah rumah dinas eks Menteri Syahrul Yasin Limpo di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (28/9) lalu. Ali mengatakan, cek tersebut menjadi salah satu barang bukti yang diamankan tim penyidik dalam operasi penggeledahan tiga perkara rasuah yang menjerat Syahrul. “Iya kami membaca di sebuah majalah tentang hal tersebut dan setelah kami cek dan konfirmasi, diperoleh informasi memang benar ada barang bukti dimaksud,” kata Ali, Minggu (15/10). Meski demikian, KPK masih perlu memastikan validitas cek senilai Rp 2 triliun itu. Nantinya, tim penyidik bakal meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada sejumlah pihak, baik saksi maupun tersangka. Selain itu, KPK juga bakal mendalami apakah cek senilai triliunan rupiah itu menyangkut perkara dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Syahrul atau tidak. “Termasuk apakah ada kaitan langsung dengan pokok perkara yang sedang KPK selesaikan ini,” tutur Ali.
11. Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ada aliran dana miliaran rupiah eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke partainya. “Saya selaku bendahara umum partai membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK oleh Pak Alex Marwata terkait dengan aliran dana ke Partai Nasdem,” kata Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10).
Menurut Sahroni, pernyataan Alex Marwata tendensius ke Partai Nasdem. “Kenapa benci benar, kok seolah-olah kami ini busuk banget,” tutur Sahroni. Sahroni mengonfirmasi, Syahrul Yasim Limpo yang duduk di Dewan Pakar Nasdem, memang pernah mengirim uang ke partai. Namun, uang itu untuk bantuan bencana. “Saya sampaikan resmi bahwa benar menerima transferan untuk bantuan bencana alam. Dan bukan kami aja, Fraksi Nasdem, bukan. Semua parpol di DPR memberikan bantuan yang nilainya besar kecilnya itu masing-masing, tidak dipatok,” kata Sahroni.
12. Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan, Ketua KPK Firli Bahuri tidak bisa lari dari persoalan dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Saut menyampaikan hal itu saat dimintai pandangan terkait proses hukum maupun etik dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK bisa berjalan lancar. Sebab, dua saksi di antaranya merupakan ajudan dan mantan anak buah Firli yang bisa dipengaruhi atasannya.
Menurut Saut, adu argumentasi dalam dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang mengarah ke Firli itu lebih baik disampaikan pengacara. “Kan ini ada lawyer, si F (Firli) ini juga punya lawyer kan, silakan lah, tunjukkan lawyer-lawyer Anda yang luar biasa,” kata Saut dalam program GASPOL di YouTube Kompas.com, Sabtu (15/10). “Jadi lawyer dengan lawyer, tapi Anda tidak bisa lari. Soal bantah membantah itu biasa, tapi nanti kan kekuatan (alat) buktinya,” lanjut Saut.
Saut menilai penangkapan Syahrul Yasin Limpo merupakan reaksi suatu pihak di KPK atas proses hukum di Polda Metro Jaya. Pasalnya, Syahrul tengah menjadi sorotan, bukan saja karena diduga memeras bawahannya di lingkungan Kementan. Namun, politikus Partai Nasdem itu juga diduga diperas oleh pimpinan KPK. Perkara ini sedang diusut Polda Metro Jaya. “Itu bener mikirnya yang diduga bahwa kemudian ini adalah aksi reaksi itu pasti,” kata Saut.
13. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang sedang dielus-elus jadi cawapres mendapat anugerah gelar kehormatan doktor honoris causa Bidang Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Acara digelar di Airlangga Convention Center, Kampus C Unair Surabaya, Minggu (15/10). Prosesi penganugerahan gelar doktor honoris causa ditandai dengan penyampaian orasi ilmiah, pemahatan danda emas oleh Gubernur Khofifah. Lalu dilanjutkan dengan penyerahan ijazah doktor honoris causa oleh Rektor Unair Prof. Dr Mohammad Nasih, SE, MT, Ak, CA kepada Khofifah. Gubernur Jatim ini menyampaikan orasi ilmiahnya berjudul “Reformasi Sistem Perlindungan Sosial untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan”. (HPS)
