Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie menganggap, situasi politik hari ini sudah tak lagi berpijak pada akal sehat akibat neoliberalisme. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal bulus itu jabatan sedangkan akal fulus adalah kekayaan atau uang. Akal sehat sekarang lagi terancam oleh dua iblis kekuasaan dan kekayaan. Makanya MKMK harus dimanfaatkan untuk menghidupkan akal sehat yang menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa.
Isu hangat lainnya, bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak masalah jika dirinya dicap sebagai pengkhianat dan ia menganggap, persoalan KTA-nya di PDI-P sudah clear. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, semestinya Gibran keluar dari PDIP usai diusung jadi cawapresnya Prabowo Subianto. Ia menagih etika politik Gibran usai memutuskan mengambil langkah politik yang berbeda dari PDIP. Muncul juga kejutan rumah Ketua KPK Firli Bahuri digeledah penyidik Polda Metro Jaya. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie menganggap, situasi politik hari ini sudah tak lagi berpijak pada akal sehat akibat neoliberalisme. “Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk kekayaan, uang. Akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi terancam oleh dua iblis kekuasaan kekayaan. Makanya MKMK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan akal sehat itu. Itu yang menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa,” ujar Jimly dalam sidang perdana MKMK dengan agenda meminta klarifikasi para pelapor dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/10).
Jimly menyebut, semua orang tidak lagi “sharing, caring, dan giving” kepada negara. Tidak ada lagi orang yang mau membagi, peduli, dan memberi kepada negara. “Kebanyakan orang itu taking (mengambil), asking, requesting (meminta), dan bilang perlu robbing (merampok). Ini gara-gara neoliberalisme,” kata pendiri MK ini. “Ini urusan tetek-bengek jabatan. Nanti sudah dapat jabatan pakai pula untuk jabatan lebih tinggi lagi. Itu perebutan kekayaan juga sama. Dapat kekayaan dia pakai untuk mencari kekayaan yang lebih banyak lagi,” ujar Jimly.
Jimly Asshiddiqie menyindir lembaga yang didirikannya itu. “Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia di seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini,” ucap Jimly. “Jadi, kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ini bagus, harus disyukuri. Untuk public education, civic education, bagus sekali ini. Tidak ada orang yang tidak membicarakan MK sebulan ini dengan segala macam emosinya. Ini harus disyukuri ini dan yang membuat sejarah Saudara-saudara ini yang melapor,” ujarnya lagi.
Jimly Asshiddiqie menyatakan, pihaknya akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi secara cepat berkaitan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. “Ini menunjukkan ada kegawatan dari segi waktu. Kami sudah pelajari, kami ini baru dilantik kemarin, tapi sesudah kita pelajari rupanya ada laporan sejak Agustus sebelum putusan MK. Jadi ada tanggal 27 Agustus, 12 September, 14 September, 16, 18 Agustus,” kata dia. Jimly menegaskan, berdasarkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang MKMK, laporan itu harus diregistrasi. Sebelum diregistrasi, para pelapor harus menerima tanda terima. “Ternyata satu pun belum ada tanda terima. Ini kan jadi masalah. Maka kita putuskan, kita percepat untum menunjukan kepada publik kita concern pada waktu ini,” ujar pendiri MK itu.
2. ICW menganggap, bantahan Ketua MK Anwar Usman terkait konflik kepentingan dalam putusan syarat usia capres-cawapres, konyol. Seperti diketahui, dalam jumpa pers pada Senin (23/10), Anwar menegaskan, MK merupakan pengadilan yang mengadili norma abstrak berupa pengujian undang-undang, bukan mengadili individu, sehingga ia mempertanyakan tudingan konflik kepentingan yang dialamatkan pada dirinya.
“Argumentasi yang disampaikan Saudara Anwar Usman beberapa hari lalu yang mengatakan bahwa pengujian undang-undang itu adalah pengujian yang abstrak, tidak terkait dengan individu tertentu, bagi kami argumentasi yang konyol,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, di gedung MK, Kamis (26/10). “Karena kalau dibaca jelas permohonan tersebut secara spesifik menyebutkan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mana itu merupakan keponakan dari Saudara Anwar Usman,” jelasnya. Ia menambahkan, Anwar seharusnya sudah tidak lagi layak menjadi hakim konstitusi apalagi Ketua MK, berbekal hubungan kekerabatannya dengan Presiden Jokowi.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku tengah berkabung atas kondisi lembaga tempatnya bekerja, Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya sebetulnya datang ke sini agak malu saya pakai baju hitam. Karena saya sebagai hakim konstitusi sedang berkabung, karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara,” kata Arief dalam Konferensi Hukum Nasional bertajuk Strategi dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Jakpus, kemarin. Arief menyampaikan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sebab, ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara sudah jauh dari makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.
3. Bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka angkat bicara perihal dirinya dianggap sebagai pengkhianat karena telah memilih jadi cawapres Prabowo Subianto. Gibran mengaku tidak masalah jika dicap sebagai pengkhianat. “Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa,” ujar Gibran saat ditemui di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/10).
Gibran mengatakan, persoalan kartu tanda anggota (KTA)-nya di PDI-P sudah “clear”. “Itu sudah clear lho. Sudah clear,” ujar Gibran. Sayangnya Gibran enggan menjelaskan lebih lanjut perihal pernyataan yang dia anggap sudah “clear” itu. Gibran malah mengungkit soal pertemuannya dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Tetapi putra Presiden Jokowi ini enggan membocorkan isi pertemuannya dengan Puan secara detil. “Kan sudah saya jawab dari minggu lalu. Dari minggu lalu. Sudah dari minggu lalu pertemuannya,” ujar Gibran.
Salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju yakni Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah memastikan, Gibran Rakabuming tidak keluar dari PDIP, meski telah resmi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Dengan berstatus sebagai kader PDIP, Gibran akan berhadapan dengan bakal capres dari partainya, Ganjar Pranowo. “Enggak, Mas Gibran clear, tidak keluar dari partai,” kata Fahri dalam acara Dialektika Demokrasi di DPR, Kamis (26/10).
Menurut Fahri, KPU tak mengatur calon presiden atau wakil presiden harus terikat oleh salah satu partai. Oleh karena itu, banyak capres atau cawapres bukan merupakan anggota partai, termasuk di antaranya Anies Baswedan yang diusung NasDem, PKB, dan PKS. Fahri lalu mengungkap cerita Jusuf Kalla yang kalah dalam konvensi capres Partai Golkar. Meskipun kalah, JK tetap maju pada Pilpres 2024 menjadi cawapresnya SBY dan menang. “Enggak lama setelah itu menjadi Ketum Golkar karena dia tetap dalam status keangotaannya sebagai kader Golkar gitu,” tuturnya.
Fahri Hamzah mengakui, ada tekanan-tekanan yang dialami Koalisi Indonesia Maju saat memutuskan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Namun, akhirnya KIM sepakat cawapres yang diusungnya merepresentasikan rekonsiliasi Prabowo dan Presiden Jokowi. Dengan kesepakatan itu, cawapres Prabowo menguat ke Gibran. Nama Gibran menjadi final setelah MK mengabulkan gugatan syarat cawapres dari unsur kepala daerah.
4. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin menyebutkan, Gibran Rakabuming Raka sudah tidak tegak lurus dengan instruksi partai mengenai larangan bermain dua kaki. Menurutnya, dengan menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto, Gibran sudah melanggar instruksi yang disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi Partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDI Perjuangan,” kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (26/10).
Ia mengatakan, dengan demikian status keanggotaan Gibran di PDI-P sudah berakhir. Terutama, setelah putra sulung Presiden Jokowi tersebut resmi mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) ke KPU. Komarudin juga menyebut, karir politik Gibran Rakabuming Raka di PDI-P sudah selesai. Ia lalu mengingatkan pesan dan arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada setiap kader untuk tidak bermain dua kaki. “Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Jadi, teman-teman wartawan santai saja, tidak perlu heboh,” pintanya.
Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey mengatakan, ada proses yang tidak sebentar untuk menjatuhkan sanksi kepada kader PDI-P yang dianggap melanggar aturan. Hal ini disampaikan Olly menjawab pertanyaan soal sikap PDI-P yang tidak kunjung menjatuhkan sanksi kepada Gibran Rakabuming Raka. “Saya kira di PDI-P ada mekanismenya, ada mekanisme dalam rangka kader-kadernya melanggar dari aturan, jadi tunggu saja,” kata Olly Dondokambey di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (26/10). Olly menjelaskan, ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui sebelum PDI-P menjatuhkan sanksi kepada kader. “Mekanisme kita ada, jadi dari bawah, usulan, dan proses sampai di mahkamah partai, jadi prosesnya sabar saja,” ujarnya lagi.
5. Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menganggap partainya tidak perlu memberhentikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan PDI-P. “Bagi PDI-P, kalau pertanyaannya kenapa tidak diberhentikan? Maka sesungguhnya dalam konteks etika politik, rakyat telah menganggap Gibran sudah keluar dari PDI Perjuangan,” kata Basarah di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (26/10) malam. “Kita bisa lihat dari tanggapan masyarakat mengenai hal ini. Jadi, tanpa harus diberhentikan secara resmi, sebenarnya rakyat sudah menganggap Mas Gibran keluar dari PDI Perjuangan karena telah mengambil keputusan keluar dari garis politik partai yang resmi,” tegasnya.
Wakil Ketua MPR ini menilai, semestinya Gibran keluar dari PDIP usai diusung menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Basarah menagih etika politik putra sulung Presiden Jokowi usai memutuskan mengambil langkah politik yang berbeda dari PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres dan cawapres 2024. “Harusnya dia (Gibran) mengundurkan diri secara resmi ketika dia mengambil keputusan politik keluar dari keputusan PDI Perjuangan,” kata Basarah.
Ia menambahkan, langkah Gibran menerima pinangan untuk diusung sebagai bacawapres Prabowo bertentangan dengan garis politik PDI-P. “Maka, dengan sendirinya dia keluar dari aturan main kepartaian. Setelah dia mengambil sikap keluar dari aturan resmi partai, yang tersisa dari Mas Gibran itu adalah sebuah etika politik,” ujar Basarah. Lebih lanjut, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mengingatkan Gibran soal pentingnya menunjung tinggi etika politik dan aturan main yang ada di setiap parpol.
6. Rumah kediaman Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru Jakarta Selatan tidak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Rumah tersebut digeledah tim penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis (26/10) selama sekitar 2,5 jam terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Selain itu, penyidik juga menggeledah rumah Firli di Villa Galaxy, Jaka Setia, Bekasi Selatan dan penggeledahan tersebut telah dikonfirmasi pihak Polda Metro Jaya.
“Betul, dan (penggeledahan) masih berlangsung,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Kamis (26/10). Berdasarkan penelusuran pada situs LHKPN Firli paling mutakhir, purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu tidak memiliki tanah maupun rumah di Kertanegara. Dalam LHKPN yang disampaikan pada 20 Februari 2023, Firli melaporkan memiliki 8 unit tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 10.443.500.000. Sebanyak empat bidang tanah terletak di Bandar Lampung dan empat lainnya berada di Bekasi.
Ketua RT 001 RW 19 Kompleks Perumahan Vila Galaxy, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Ronny Napitupulu menyebut Ketua KPK Firli Bahuri bersikap santai saja saat rumahnya digeledah penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kamis (26/10). “Santai, kan tadi saya juga kirim foto (ke wartawan), saya kirim foto, santai saja kan,” ungkap Ronny kepada wartawan di Bekasi. Saat penggeledahan berlangsung, Ronny bahkan berfoto dengan Firli saat mendampingi penyidik menggeledah rumah Ketua KPK tersebut.
“Saya minta izin ke beliau, ‘Pak, teman-teman media menanyakan kondisi bapak, daripada jadi pertanyaan’. (Firli bilang), ‘Ya, silakan foto’, itu (foto) atas seizin beliau,” ujar Ronny. Dalam foto yang dibagikan kepada wartawan, Firli tampil necis dengan mengenakan kemeja biru muda lengan panjang dan celana panjang hitam. Sementara Ronny terlihat lebih kasual dengan mengenakan kaus lengan panjang dan celana panjang dengan warna senada, yakni hitam.
7. Kuasa hukum Ketua KPK Firli Bahuri, Ian Iskandar membenarkan kliennya berada di rumah pribadinya, Vila Galaxy, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, saat penggeledahan berlangsung, Kamis (26/10). “Dari pagi beliau sudah ada di rumah. Dia ikut (hadir saat penggeledahan). Kewajiban itu ya menurut KUHP, ya walaupun posisinya sebagai saksi,” kata Ian kepada wartawan. Dalam penggeledahan itu, kata Ian, tidak ada pertanyaan yang diajukan kepada Firli Bahuri. Penyidik hanya memperkenalkan diri, kemudian menyerahkan surat penggeledahan. Menurut Ian, seluruh ruangan di rumah Firli digeledah.
Namun, setelah lakukan penggeledahan selama 4,5 jam, penyidik tidak menemukan barang bukti apa pun. ‘’Semuanya diperiksa, mulai dari kamar mandi, kamar anak, ruang kerja, ruang mushala, semua digeledah dan tidak ditemukan satu pun alat bukti,” kata Ian. Ia yakin tuduhan Firli memeras Syahrul tidak berdasar. Meski demikian, Ian tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Kami mengharapkan ke depan pihak penyidik Polda Metro Jaya tetap profesional. Apa pun tindakan yang akan dihadapi oleh Pak Firli, tentu beliau sebagai pejabat negara, taat akan hukum. Beliau juga menghormati proses hukum ini, kami juga menghormati tapi tentu dengan catatan dilakukan secara profesional,” ujar Ian.
8. Dewas KPK telah lakukan klarifikasi terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo untuk mengusut kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Pelanggaran kode etik ini terkait pertemuan Firli dengan Syahrul. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan proses klarifikasi itu telah dilakukan pada Kamis, (26/10) siang kemarin. “Ya, sudah tadi siang,” kata Syamsuddin tanpa merinci lebih lanjut apa saja hal yang ditanyakan Dewas KPK kepada Syahrul. Seperti diketahui, Dewas KPK sudah mulai mengklarifikasi sejumlah saksi sebagai pengusutan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli dengan bertemu SYL. Kendati demikian, Dewas KPK masih merahasiakan identitas dari para saksi tersebut.
Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute meminta Firli Bahuri mengundurkan diri dari Ketua KPK, menyusul penggeledahan di rumahnya pada Kamis (26/10). “Firli harus mengundurkan diri sekarang, jangan jadi beban pemberantasan korupsi,” kata Ketua IM57+ Institute, M. Praswad Nugraha kepada wartawan, Kamis (26/10). Menurut Praswad, jika Firli semakin mengulur waktu dan tidak lekas mengundurkan diri, KPK harus menanggung beban kelembagaan lebih berat.
KPK menyatakan menghormati langkah penyidik Polda Metro Jaya menggeledah rumah Ketua KPK Firli Bahuri. “KPK tentunya menghormati kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian proses hukum dan itupun sepanjang sesuai mekanisme dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,” kata Jubir KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (26/10). Ali mengaku, pihaknya mendapatkan informasi rumah Firli digeledah dari pemberitaan media massa. Menurut Ali, Firli Bahuri telah bersikap kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik pada Selasa (24/10).
Purnawirawan jenderal polisi itu memberikan keterangan yang diperlukan penyidik. Selain itu, kata Ali, beberapa pegawai KPK juga telah memenuhi panggilan tim penyidik. “KPK beberapa waktu lalu juga telah menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta Penyidik Polda Metro Jaya,” ujar Ali.
9. Rosan Perkasa Roeslani mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Menteri BUMN setelah ditunjuk secara resmi sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres pada Pilpres mendatang. Pengajuan ‘resign’ itu telah disetujui Presiden Jokowi. Terkait pengunduran diri Rosan, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, tugas yang ditinggalkan Rosan akan diambil alih oleh Menteri BUMN Erick Thohir. “Ya (diambil alih) Pak Menteri, kan ada Pak Menteri,” ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (26/10). Selain mundur sebagai Wamen BUMN, Rosan juga mundur dari jabatanya sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap alasan penunjukan Rosan Roeslani sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, mantan Wamen Menteri BUMN itu merupakan sosok yang netral. “Pertimbangannya? Orang netral,” ujar Muzani saat ditemui di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (26/10). Selain itu, Rosan juga dinilai peduli terhadap masa depan bangsa dan negara. Terkait struktur lengkap TKN Prabowo-Gibran, Muzani mengatakan saat ini masih dalam proses penyempurnaan. “Insya Allah dalam minggu ini kita akan umumkan secara detail kepada masyarakat tentang susunan tim pemenangan Prabowo-Gibran,” tuturnya.
10. Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid menargetkan pasangan calon Ganjar-Mahfud memang satu putaran pada Pilpres 2024. “Tujuan kita, target, tahu enggak apa? Menang dan kita ingin paling sedikit minimal 54 persen suara kita,” kata Arsjad saat berorasi di hadapan relawan Ganjar-Mahfud, di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (26/10). Ia meminta seluruh relawan Ganjar-Mahfud saling bekerja sama untuk memenangkan pertempuran. “Itulah tugas kita bersama,” imbuhnya. Arsjad meyakini, seluruh organ relawan yang saat ini telah bergabung dapat berjuang mencapai target kemenangan yang telah ditentukan. “Bisa dong. Nah, ini yang mau kita lihat. Dan ini yang akan kita lihat dalam proses perubahan akan terus ada. Minggu per minggu, mungkin strategi akan berubah,” jelasnya.
Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI-P (TKRPP PDI-P) Ahmad Basarah mengaku sudah menerima 1.620 organ relawan pendukung bakal pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. “Terbagi dalam 3 kluster yaitu tingkat pusat sebanyak 449 organ, tingkat provinsi sebanyak 364 organ, tingkat kota kabupaten sebanyak 807 organ relawan,” ungkap Basarah saat nongkrong bareng bersama relawan Ganjar-Mahfud di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (26/10) malam. Ia mengatakan, para relawan yang bergabung bukanlah bagian dari struktur partai, melainkan kelompok mandiri dan independen. Tak hanya itu, mereka juga telah diidentifikasi berdasarkan ruang lingkup pekerjaan masing-masing. “Ada yang menggarap segmen Gen Z, milenial, guru, buruh, tani, nelayan, akademisi, kesehatan, emak-emak, medsos dan lain-lain,” ujarnya lagi.
11. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas bakal pasangan Prabowo-Gibran lebih tinggi ketimbang pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merinci, Prabowo-Gibran mengantongi 36,1 persen, Ganjar-Mahfud 33,7 persen, dan AMIN 23,7 persen. Hal serupa juga terjadi pada elektabilitas bakal capres. Prabowo unggul dengan angka 37 persen, Ganjar 34,8 persen, dan Anies 22,3 persen. “Simulasi pasangan tidak berbeda signifikan dari simulasi tiga nama,” kata Burhanuddin dalam acara daring, Kamis (26/10).
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa menang satu putaran bila Presiden Jokowi turun berkampanye untuk Gibran. “Kalau dua putaran iya, akan kesana. Tapi bisa tidak kalau Pak Jokowi terjun langsung. [Suara akan 50 persen lebih] bisa jadi. Dia kampanye untuk Gibran,” ujarnya, kemarin.
Ray melihat pasangan Prabowo-Gibran didukung tiga kekuatan besar. Yakni, kekuatan Presiden Jokowi, dukungan parpol besar, dan tingkat popularitas Prabowo yang cukup tinggi. Ray melihat Prabowo mampu mengumpulkan suara di wilayah Jateng dan di basis suara Anies Baswedan. “Prabowo naik karena ngambil dari Jateng. Mungkin faktor Jokowi. Disumbang oleh daerah-daerah yang Anies kuat. Seperti di Banten Prabowo naik, di Aceh dan Medan juga naik. Itu kan basis suara Anies,’’ tuturnya.
12. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda optimis pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) bakal melaju ke putaran kedua Pilpres 2024. Sebab, berdasarkan hasil survei beberapa waktu terakhir tak ada yang menunjukan bacapres-bacawapres yang dominan dan bisa memenangkan pilpres dalam satu putaran. “Saya pastikan Amin (Anies-Muhaimin) akan maju dalam putaran kedua,” ucap Huda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10). Ia meminta semua pihak untuk menjaga kondusivitas jelang Pilpres 2024. Jangan ada yang coba-coba mengganggu demokrasi dengan memaksakan pilpres berjalan satu putaran. “Elektabilitas tiga kandidat (presiden) ini belum ada yang melampaui angka aman psikologis, 50+1 persen. Di saat yang sama, sisa waktu kita tinggal tiga bulan. Jadi perubahan drastis menurut saya sulit terjadi,” kata Huda.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar merayu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masuk Tim Pemenangan Anies Muhaimin, sementara Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengusulkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin masuk tim pemenangan AMIN. “Nanti insya Allah kita juga akan mengusulkan Beliau dalam tim pemenangan,” kata Ahmad Syaikhu di DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (26/10).
Syaikhu mengatakan, rencana memasukkan Din Syamsuddin ke tim pemenangan bukan tanpa alasan. Ia menganggap mantan Ketua PP Muhammadiyah itu memiliki banyak pengalaman yang berguna untuk meraih kemenangan. “Tentu dengan pengalaman Pak Din Syamsuddin tentu dengan alasan luas beliau, kita sangat berharap beliau bisa memperkuat tim pemenangan pasangan AMIN,” ujar Syaikhu. (HPS)
