Capres PDIP Ganjar Pranowo (net)
Isu menarik pagi ini, bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo mengakui, partainya bersedih ditinggalkan Presiden Jokowi, tapi tidak cengeng menghadapi situasi ini. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pasang badan untuk Presiden Jokowi soal isu penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode. Ia mengakui, kedua isu tersebut murni kesalahannya. Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut tiga bakal capres diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin siang.
Isu hangat lainnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menerima pengakuan sejumlah ketua umum partai politik perihal kartu truf yang dipegang saat menyinggung pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku partainya tengah berduka karena lahirnya nepotisme baru setelah MK putuskan soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Namun, kader senior PDIP Aria Bima menegaskan, partainya tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga masa jabatannya berakhir 2024. PDI-P tetap menjaga Jokowi sampai 2024. Berikut isu selengkapnya.
1.Bakal capres dari PDI-P Ganjar Pranowo juga mengakui, partainya bersedih ditinggalkan oleh Jokowi. Namun, Ganjar menyebut, PDI-P tak cengeng menghadapi situasi ini. “Kesedihan itu pasti ada, tapi kami enggak akan cengeng, banteng enggak cengeng! Bateng ketaton itu langsung bergerak,” kata Ganjar di Miftahul Ulum Islamic boarding school in Jakarta, Minggu (29/10).
Ganjar Pranowo enggan bicara banyak mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Ia mengatakan isu tersebut sudah selesai, sehingga tak perlu ditanggapi lebih jauh. “Sudah-sudah selesai isunya. Tidak ada 3 periode. Sudah Tidak bisa,” kata Ganjar di Kompleks GBK, Jakarta, Minggu (29/10). Ganjar juga enggan berkomentar soal hubungan PDIP dan Jokowi yang ditengarai makin merenggang akhir-akhir ini.
2. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, isu penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode merupakan murni dari kesalahannya. Hal itu disampaikan Bahlil di atas panggung deklarasi dukungan relawan untuk calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Djakarta Teather, Sabtu (28/10). “Jadi kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia bukan salah siapa-siapa,” kata Bahlil merespons isu penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode yang kembali ramai diperbincangkan di media massa.
“Ada di media bicara tentang tiga periode, katanya itu atas perintah seseorang,” ujar Bahlil. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini mengatakan, isu penundaan pemilu pertama kali digaungkan olehnya. Bahlil mengaku tidak diperintah siapa pun soal ini. Itu murni idenya dalam menanggapi hasil survei. “Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti yang penting secara konstitusional, dan kalau tidak, jangan dikembangkan. Sekarang sudah terjadi sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang,” kata Bahlil lagi.
3. Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut tiga bakal capres diundang Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/10) pukul 12.30 WIB. Ketiga capres dimaksud adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. “Ketiga bakal capres diundang serentak oleh Presiden ke Istana. Silaturahmi,” kata Hermawi, Senin (30/10). Hermawi mengatakan undangan itu hanya untuk capres. Mereka datang tanpa para pendamping masing-masing saat bertemu Jokowi hari ini. “Tanpa cawapres ya, jam 12.30 WIB nanti,” ujarnya. Hermawi mengungkit pernyataan Jokowi yang mendukung semua calon presiden di Pilpres 2024. Dia menduga momen ini adalah wujud konkret dari pernyataan Jokowi tersebut.
“Presiden pernah mengatakan bahwa beliau mendukung ketiga capres demi kebaikan bangsa. Nah siang ini ketiganya diundang ke istana. Mungkin inilah wujud dukungan yang dimaksud,” kata Taslim. Terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengaku belum mengetahui jadwal pertemuan tiga capres dengan Jokowi hari ini. “Sampai saat ini, saya belum mendapat update terkait makan siang bersama capres, hari ini. Kalaupun jadi, pastinya akan terbuka, dapat diliput oleh media,” kata Ari lagi.
4. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menerima pengakuan sejumlah ketua umum partai politik perihal kartu truf yang dipegang saat menyinggung pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hasto tidak merinci soal siapa ketua umum partai yang mendapat tekanan. Ia juga tak menjabarkan tekanan yang dialami para ketua umum partai. Namun menyebut manuver politik Gibran maju jadi cawapres sebagai rangkaian pembangkangan politik atau political disobedience terhadap konstitusi yang dibantu dengan rekayasa hukum di MK.
“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10).
Hasto mengakui, PDIP merasakan kesedihan yang mendalam lantaran ditinggal Presiden Jokowi. “PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini,” kata Hasto. Menurut Hasto, tidak sedikit akar rumput PDI-P yang percaya kader terbaiknya itu rela berpaling dari partai banteng yang membesarkan namanya. Padahal, Jokowi telah diberikan dukungan akar rumput dan seluruh simpatisan PDI-P sejak menjadi Wali Kota Solo hingga menjabat sebagai kepala negara.
“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi,” kata Hasto.
Ia menuturkan, sejak adanya isu PDI-P akan ditinggalkan, seluruh kader dan simpatisan berharap hal tersebut tidak terjadi. Namun, kenyataannya Jokowi yang didukung sejak menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI hingga Presiden RI dua periode itu benar-benar meninggalkan PDI-P. “Awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” tutur Hasto. Dikatakan, perubahan sikap Jokowi terlihat ketika merestui putra sulungnya yang kini menjabat Wali Kota Solo itu maju menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku partainya tengah berduka karena lahirnya nepotisme baru setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Basarah mengatakan, rasa sedih itu disimbolkan dengan seragam warna hitam yang ia dan sejumlah pengurus PDI-P kenakan dalam beberapa waktu terakhir.
“Menggunakan uniform hitam untuk menggambarkan suasana duka saya terhadap proses demokratisasi di Indonesia yang mengarah pada satu tindakan-tindakan yang di luar dari prinsip demokrasi dan keadilan itu sendiri,” kata Basarah di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10). Menurut Basarah, bukan hanya dirinya yang merasa sedih dan kecewa terhadap putusan MK tersebut, tetapi juga masyarakat umum. Basarah berpandangan, masyarakat luas kini memandang MK yang seharusnya menjadi penjaga marwah konstitusi justru mengalami degradasi.
5. Kader senior PDIP Aria Bima menegaskan, partainya berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga masa jabatannya berakhir, 2024 mendatang. “PDI-P tetap menjaga Pak Jokowi yang diberikan amanat sampai 2024. PDI-P terus menjaga Pak Jokowi sampai 2024,” kata Aria dalam YouTube Kompas TV, Sabtu (28/10) malam. Aria juga mengungkapkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tak memiliki beban perasaan apapun terhadap Jokowi, terutama atas sikap politik Jokowi yang diisukan mendukung pasangan capres cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dijelaskan, tidak menjadi soal pula, Megawati dinilai telah memberikan banyak keistimewaan kepada Jokowi beserta keluarganya dalam hal karier politik. Bahkan, Aria menyebut, Megawati hanya tersenyum-senyum saja merespons isu ada pecah kongsi antara PDI-P dengan Presiden Jokowi. Menurut dia, senyum Megawati dapat diartikan sebagai sebuah bentuk keteguhan dalam menghadapi dinamika politik. “Ibu senyum-senyum saja yang penting gusti ora sare, gitu. Tuhan tidak tidur. Nurani Ibu (Mega) sangat nothing to lose (tanpa beban),” kata Aria Bima.
Aria mempersoalkan framing pemberitaan dan isu yang menyebut hubungan Megawati dan Jokowi retak. Di antaranya adalah narasi mengenai dukungan Jokowi berbelok ke Prabowo Subianto karena presiden kerap disebut petugas partai. Menurut Aria, ketika pihaknya bertanya ke Jokowi soal pernyataan Megawati bahwa presiden tetap petugas partai, tidak menjadi masalah. “Pak Jokowi dikatain Rocky Gerung lebih kasar ya, enggak ada masalah kok. Pak Jokowi dikatakan dungu, dikatakan plonga plongo, enggak apa-apa kok,” tuturnya. Aria menduga ada sejumlah pihak yang sengaja menggeser perhatian publik dari topik tiga bakal calon presiden dan calon wakil presiden menjadi keretakan hubungan Jokowi-Mega. Menurutnya, framing itu dimainkan di media sosial dan media arus utama.
Aria Bima menyatakan, partainya memutuskan tidak memecat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk menghindari keributan dan menjadi obyek playing victim. Status keanggotaan Gibran di PDI-P menjadi sorotan lantaran dia menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto, sementara PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. “Kita diam, kita tidak ingin itu menjadi keributan dan dijadikan playing victim seolah-olah kita didorong-dorong oleh media terkait hal pemecatan (Gibran),” kata Aria.
Kader PDIP lainnya, Masinton Pasaribu memastikan partainya sudah menjatuhkan sanksi kepada Gibran Rakabuming Raka terkait keputusannya menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Menurut Masinton sanksi itu dijatuhkan secara tertutup dan tidak diumumkan ke publik. “Iya (sanksi Gibran tertutup),” kata Masinton, Minggu (29/10), saat ditanya apakah sanksi untuk Gibran diberikan secara tertutup. Ia menjelaskan, jenis sanksi di PDIP ada yang terbuka dan disampaikan ke publik dan ada juga yang tertutup. “Jenis informasinya ada yang tertutup dan ada yang langsung disampaikan kepada kader dan di-publish. Ada dalam AD/ART PDIP mengatur sanksi dan maksimum sanksi,” kata Masinton.
6. Ketua KPK Firli Bahuri hadir di KASAD Cup, ia bermain badminton melawan mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurrahman dalam nomor ganda pada KASAD Cup 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (29/10). Acara tersebut dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan KASAD baru Jenderal Agus Subiyanto. Menurut Agus, KASAD Cup 2023 bertujuan untuk menggelorakan semangat para pebulutangkis Indonesia.
Pada laga tersebut, Dudung berpasangan dengan atlet bulutangkis nasional, Alvent Yulianto Chandra, keduanya tergabung dalam Tim Garuda. Sementara, Firli berpasangan dengan atlet nasional Marleve Mario Mainaky yang sama-sama tergabung dalam Tim Rajawali. Dalam pertandingan tersebut, pasangan Firli kalah 1-2 dari pasangan Dudung.
Ketua KPK Firli Bahuri membantah rumah di Jalan Kartanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi lokasi pertemuan dengan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Enggak ada, enggak ada,” kata Firli saat ditemui awak media usai menghadiri laga badminton KASAD Cup 2023 di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (29/10). Pensiunan jenderal polisi bintang tiga itu sempat menolak menanggapi penggeledahan tersebut dengan alasan telah ada penjelasan dari kuasa hukum. Namun, pada akhirnya Firli mau berkomentar ketika disebut rumah di Kertanegara dijadikan tempat lobi-lobi dengan sejumlah pihak, termasuk bertemu Syahrul.
7. Mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurrahman menyatakan siap dicalonkan sebagai Ketua Umum PBSI usai didukung mantan pebulutangkis putri Indonesia, Susi Susanti dan para legenda bulutangkis Tanah Air. Dudung menyadari, PBSI merupakan tempat para petarung, karena itu dirinya siap maju dengan kepala tegak menjadi Caketum PBSI. “Terlepas dalam karier nanti saya jadi apa, tapi kalau dicalonkan jadi Ketum PBSI, saya siap,” ujarnya dalam konferensi pers di sela-sela acara lomba badminton KSAD Cup 2023 di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (29/10). “Kalau saya dicalonkan, prinsip saya sebagai prajurit, kalau demi bangsa dan negara tidak pernah saya minggir,” kata Dudung.
8. Bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyatakan koalisinya akan menyuarakan perubahan dengan cara terhormat. Ia mengaku tidak ingin memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dengan cara nepotisme. Hal itu dia ungkapkan saat menyapa warga Jember, Jawa Timur, dalam acara jalan sehat bersarung di Kaliwates, Jember, Minggu (29/10). “Bila meraih kewenangan dengan cara nepotisme, nanti saat berkuasa pasti nepotisme, betul?” tanya Anies kepada warga Jember.
Begitu juga, tegas Anies, ketika pasangan capres dan cawapres memenangkan Pilpres 2024 dengan cara-cara curang. Kemungkinan, pemimpin tersebut akan melakukan kecurangan ketika memimpin. “Bila meraih kewenangan dengan cara-cara kecurangan, maka ketika nanti memegang kewenangan pasti akan curang. Tapi bila kita kerjakan dengan cara terhormat, nanti ketika pegang kewenangan menjalankannya dengan terhormat pula,” tutur Anies. Lebih lanjut Anies menyatakan, menyuarakan tentang perubahan tidak mudah dan kerap menghadapi tantangan. Sebab, tidak semua orang senang dengan perubahan yang akan mengubah hidup mereka.
Anies Baswedan mengaku, ingin bekerja memperbaiki masalah di masyarakat jika terpilih sebagai presiden. Menurut Anies, sejumlah masalah yang masih membuat rakyat susah adalah mahalnya harga beras hingga pupuk. Begitu juga akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata di pelosok negeri. “Kita bukan bekerja untuk membuat peresmian dan foto-foto, betul tidak? Kita ingin perubahan kenyataan, kita ingin perubahan kehidupan. Setuju? Itu sebabnya kita ingin perubahan. Yang kami bawa adalah perubahan,” kata Anies.
Anies menyinggung kondisi tidak ideal di pemerintahan saat ini. Menurutnya, Indonesia masih penuh suasana ketidakadilan yang ditunjukkan dengan harga bahan pokok termasuk beras, masih mahal. Namun, mahalnya harga beras tidak sampai kepada petani. Petani di berbagai daerah masih kesulitan dan tidak mendapatkan keuntungan. “Kita (selama ini) tidak melakukan perubahan. Petani hidup sulit dibiarkan, harga gabah murah dibiarkan, pupuk sulit dibiarkan, betul tidak?” tanya Anies kepada warga Jember. “Betul,” teriak warga. Anies lalu menggoda warga untuk memilih jalan perubahan atau sebaliknya. “Pupuk susah atau mudah? Kalau susah kita teruskan saja, ya? Kita teruskan ya, susahnya ya? Enggak mau? Maunya apa? Kan kita ingin lanjutkan bukan?” tanya Anies.
9. Masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Komite Penyelamat Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak Komisi III DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti persoalan Putusan MK Nomor 90/PUU-X/2023. Anggota komite tersebut, R. Adi Prakoso dan rekan-rekan menilai, putusan MK tersebut merupakan bagian dari skenario untuk memasangkan putra sulung Presiden Jokowi dengan bakal Capres Prabowo Subianto. “Mendorong DPR RI, khususnya komisi III, untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) atas kontroversi Putusan MK 90/PUU-X/2023,” kata Adi dalam keterangan bersama, Minggu (29/10).
Menurut Adi dan rekan-rekan, putusan MK itu mengkhianati akal sehat dan menabrak hukum di MK baik secara formil maupun materil. Persoalan formil terkait legal standing penggugat, yakni mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqib Birru. Sementara, persoalan materiil berkaitan dengan MK yang tidak berwenang memutus materi perkara mengenai batas usia pejabat public yakni pemerintah dan DPR. Ia menilai, Ketua MK Anwar Usman telah melanggar Pasal 17 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Anwar juga dinilai melanggar etik karena telah memutus perkara Nomor 90/PUU-X/2023 yang memuluskan jalan politik kemenakannya, yakni Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menyebut putusa MK terkait batas usia presiden dan cawapres memperlihatkan upaya nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memuluskan jalan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. “Ini praktik politik dinasti sekaligus nepotisme yang paling telanjang, vulgar betul. Padahal nepotisme adalah musuh utama yang kita dengungkan saat reformasi, ini tidak boleh lagi. Tapi ini dipraktikkan oleh Jokowi dengan telanjang dan kasar sekali sampai membegal hukum lewat proses di MK, membangun dinasti,” ujar Yusuf, Sabtu (28/10). Yusuf juga menganggap putusan MK tersebut sebagai kecurangan dalam proses Pilpres 2024. Dia menyebut Pilpres saja belum mulai, tetapi kecurangan sudah dilakukan secara nyata melalui lembaga peradilan.
10. Mantan Ketua MPR Amien Rais menyebut, dinasti politik yang dibentuk keluarga Presiden Jokowi merupakan puncak pengkhianatan reformasi. “Enggak lagi pengkhianatan, tapi puncak pengkhianatan,” ujar Amien di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/10) lalu. Amien mengatakan, dinasti politik keluarga Jokowi terlihat jelas dari manuver yang dilakukan belakangan ini. Pendiri PAN dan Partai Ummat ini menduga, Jokowi memanfaatkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia untuk memuluskan jalan politik keluarganya.
“Mengepentingkan dirinya dan keluarganya di atas kepentingan bangsa. Jadi dia menumpang supaya Bobby Nasution dinaikan dari wali kota itu jadi gubernur. Kemudian anaknya mengambil alih partai PSI itu, ugal-ugalan ya. Kemudian juga si Rakabuming itu, Gibran tiba-tiba diberi karpet merah oleh pamannya supaya jadi cawapres,” tutur Amien. Namun, kata Amien, masyarakat Indonesia sudah pintar dan bisa menilai apakah dinasti politik yang dibentuk Jokowi patut untuk dipilih atau harus dihentikan. “Yang jelas sebagian besar rakyat itu emoh (tidak mau) dinasti emoh (tidak mau) nepotisme, itu yang membuat saya lega. Jadi masih ada harapan demokrasi kita masih bangkit kembali,” ucap Amien lagi.
11. Menhan Prabowo Subianto mengisyaratkan, kementeriannya tidak mempublikasikan buku putih pertahanan dalam waktu dekat. “Pada saatnya kalau kita perlu, kita bikin buku putih,” kata Prabowo usai ziarah di daerah Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (29/10). Menurut Prabowo, Indonesia tidak perlu meniru negara lain yang menerbitkan buku putih pertahanan. “Ya kita enggak usah niru bangsa-bangsa lain. Untuk apa kita bikin buku putih karena bangsa lain bikin buku putih? Kita ikut-ikut? Sorry ya,” ujarnya sambil tertawa.
Prabowo melanjutkan, Indonesia punya pendirian sendiri, begitu pun dengan dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Mantan Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad itu menambahkan, strategi pertahanan bukan untuk “diumbar”. “Kita punya pendirian sendiri, saya punya pendapat sendiri, pertahanan bukan untuk kita banyak cerita. Pertahanan adalah untuk kita banyak membangun, mempersiapkan diri. Ndak usah kita nyontek atau niru-niru orang lain,” kata Menhan.
Prabowo Subianto mengatakan, dirinya tidak mau berkampanye dalam kapasitasnya sebagai capres saat meresmikan sumber air di Desa Suro, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (29/10). “Saya enggak mungkin banyak bicara karena ini resmi sebagai Menteri Pertahanan, nanti dituduh saya kampanye,” kata Prabowo yang disambut gelak tawa jajaran forkopimda dan warga yang hadir. “Saya tidak boleh minta dukungan Saudara-saudara. Tapi kalau berharap di dalam hati kan enggak boleh dilarang,” ujar Prabowo mengakhiri sambutannya. Di lokasi tersebut, ada sekitar 15 orang mengenakan seragam Bawaslu 2024. Mereka mengaku petugas Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk memantau capres-cawapres yang berkegiatan di luar jadwal kampanye.
12. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi incaran calon peserta Pilpres 2024 untuk dijadikan bagian dari tim sukses mereka. Kubu pengusung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ingin merekrut Khofifah, sementara kubu Anies Baswedan ingin menarik Susi Pudjiastuti. Ganjar mengaku terus menjalin komunikasi dengan Khofifah setiap kali ke Jawa Timur. Selain Khofifah, Ganjar juga berusaha merangkul Ridwan Kamil.
“Iya sih [Ingin menarik Khofifah]. Kang Emil juga kepingin mau kita tarik semuanya. Tapi kan ngajak-ngajak kawan-kawan ini juga harus butuh kelegaan hati, kesamaan batin gitu ya, agar kita bisa kompak. Saya haqqul yakin, paling cocok ya dengan Ganjar Mahfud kawan-kawan ini,” kata Ganjar di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10).
Nama Khofifah juga tengah diusulkan menjadi Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kata Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad. Ia berharap Khofifah mau memimpin pemenangan Prabowo-Gibran di Jatim. “Itu usulan kami. Kami berharap Bu Khofifah mau menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Gibran di Jatim,” kata Gus Sadad.
Sementara itu, bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sangat berharap mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bergabung dengan Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN). “Saya sangat berharap. Sudah lama itu ajak Bu Susi. Enggak tahu [responsnya], nanti kita tunggu jawabannya,” kata Cak Imin di Tugu Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat. (HPS)
