Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali (net)
Isu menarik pagi ini, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mendesak PDI-P untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) seiring dengan konflik yang kian meruncing antara PDI-P dengan Presiden Jokowi. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan, menteri-menteri dari partainya tetap bekerja profesional dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Kata dia, walaupun sikap politik Jokowi kini berbeda dengan PDI-P, namun hal itu tidak mempengaruhi profesionalisme menteri-menteri PDIP.
Isu hangat lainnya, Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka akhirnya menjawab polemik soal ijazah kuliahnya yang menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid merespons isu soal Ibu Negara Iriana Joko Widodo menjadi sosok yang mendorong Gibran maju jadi cawapres. Menurut dia, Iriana pasti mendukung dan merestui sang anak, Gibran. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mendesak PDI-P untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) seiring dengan konflik yang kian meruncing antara PDI-P dengan Presiden Jokowi. Kata dia, konflik ini mencuat setelah Presiden Jokowi mendukung pasangan Prabowo-Gibran untuk berhadapan dengan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Desakan itu disampaikan Ahmad Ali seraya membantah pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengeklaim telah membangun komunikasi dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar soal tekanan yang dialami dari aparat negara jelang kampanye. “Sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaan yang sama: mengapa Mas Hasto masih bertahan di koalisi pemerintah kemudian menyerang pemerintah hari ini?” ujar Ali, Minggu (19/11).
Ali lantas mengungkit bagaimana dulu PDI-P menyuruh Nasdem keluar dari Koalisi Indonesia Maju gara-gara mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden dan mengusung narasi perubahan. Kata dia, saat itu kan PDI-P berulang kali menyampaikan menteri-menteri yang berasal dari Nasdem patut dievaluasi kinerjanya. “Ketika kami mencalonkan Anies kami langsung disuruh keluar dari koalisi. Nah, sekarang kalau kawan-kawan PDI-P sudah tidak merasa nyaman lagi dengan situasi hari ini sebaiknya menyatakan keluar dari pemerintahan. Fair dong, ya kan,” tegas Ahmad Ali.
2. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan, menteri-menteri dari partainya tetap bekerja profesional dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Kata dia, walaupun sikap politik Jokowi kini berbeda dengan PDI-P, namun hal itu tidak memengaruhi profesionalisme menteri-menteri PDIP. “Jadi menteri-menteri dari PDI-P tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, karena tugasnya sebagai pembantu presiden RI, siapa pun itu presidennya,” kata Hasto di sela-sela rapat konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Hasto menampik menteri-menteri PDI-P menerima tekanan saat menjalankan tugas. Namun, Hasto tak memungkiri kemungkinan mulai muncul rasa tidak nyaman para menteri PDI-P, mengingat Presiden Jokowi sudah memiliki haluan yang berbeda. “Tekanan-tekanan tidak ada. Kalau ada batin yang kurang pas, mungkin, hehe. Tapi kami berpolitik secara dewasa,” ucap dia. Lebih lanjut, Hasto menyatakan, PDI-P sudah banyak mengalami pasang surut dan makan asam garam dalam dunia politik.
Hasto memastikan PDI-P tetap mengawal Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan. Adapun para Menteri PDIP dimaksud adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, partaianya tidak pernah menginstruksikan para kadernya untuk menghilangkan gambar wajah Presiden Jokowi di baliho pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hasto menyampaikan itu menanggapi adanya sejumlah baliho Ganjar-Mahfud di NTB yang tidak memuat wajah Presiden Jokowi. Baliho tersebut justru memuat wajah Presiden ke-1 RI, Soekarno dan wajah Megawati Soekarnoputri. “Jadi kami enggak pernah instruksi, kami selalu instruksi yang baik, yang membangun peradaban,” kata Hasto lagi.
Hasto mengungkapkan, pimpinan PDI-P selalu menginstruksikan hal yang baik-baik. Dijelaskan, baliho Ganjar-Mahfud di NTB bisa jadi merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. “Rakyat kan juga punya mata hati, rakyat bisa menyuarakan sikapnya, mana yang berjuang bagi kepentingan bangsa dan negara, mana yang berjuang bagi kepentingan lebih sempit dari itu,” tutur Hasto.
3. Cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akhirnya menjawab polemik soal ijazah kuliahnya yang menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Respons itu disampaikan Gibran saat Najwa Shihab menampilkan foto wisuda 13 tahun lalu dalam agenda ’13 Tahun Mata Najwa’ di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu (19/11) malam. Dalam acara tersebut, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 hadir semua. Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud duduk dalam satu panggung.
“[Foto] baru lulus. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gapapa besok teman-teman media seperti biasa di Balai Kota ntar saya bawain ijazah saya ya. Dicek saja asli atau palsu. Kalau enggak percaya saya pesanin tiket ke Singapura deh datengin sekolah,” kata Gibran. Dalam kesempatan itu, Najwa sempat meminta jawaban Gibran saat kembali melihat foto wisuda tersebut. “Tiga belas tahun yang lalu ya, enggak nyangka sih mba sampai di titik ini. Awal-awal dulu diundang ke Mata Najwa kan saya belum jadi apa-apa, sekarang bisa duduk bareng sama tokoh-tokoh hebat: Prof Mahfud, Gus Muhaimin. Luar biasa sekali,” ucap Gibran.
4. Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid merespons isu soal Ibu Negara RI Iriana Joko Widodo menjadi sosok yang mendorong Gibran maju jadi cawapres.
Nusron tak membantah ataupun membenarkan isu tersebut. Namun, menurutnya, Iriana sudah pasti mendukung dan merestui sang anak, Gibran. “Ya, namanya ibu, anaknya maju, ibunya pasti mendukung, mendoakan, merestui,” kata Nusron di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11). Nusron menegaskan, Gibran maju sebagai cawapres sudah atas ridho Iriana. Sebab, kalau tidak direstui Gibran tak akan berani maju.
“Kalau anaknya enggak direstui, enggak mungkin mau jalan. Namanya anak durhaka (kalau tetap maju),” ucapnya. Seperti diketahui, Isu figur Iriana di balik majunya Gibran sebagai cawapres beredar beberapa pekan terakhir. Pada acara Apel Hari Santri Nasional 2023 di Surabaya, 22 Oktober lalu, Iriana mengacungkan jempol saat ditanya apakah dirinya merestui Gibran maju pada kontestasi Pilpres 2024, perempuan kelahiran 1 Oktober 1963 itu mengacungkan jempol sambil melempar senyum, tanpa mengatakan apapun.
5. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Presiden Jokowi supaya menciptakan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik. Menurut JK, itu perlu dilakukan jika memang ingin mewujudkan Indonesia emas pada 2045. “Kita setuju itu, Pak Jokowi, bahwa kita menuju 2045, tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka kebahagiaan keadilan tidak ada pada tahun tahun berikutnya,” kata JK usai menerima Capres No Urut 3 Ganjar Pranowo di kediamannya, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).
JK menilai, apa yang digaungkan Jokowi untuk Indonesia emas 2045 pasti disetujui semua pihak. Namun, dia mempertanyakan situasi saat ini untuk mewujudkan Indonesia emas tersebut. “Bagaimana tahun 2045 baik, tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik,” ujarnya. JK lantas mengingatkan soal netralitas untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia juga menyinggung soal sumpah pejabat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.
JK meminta semua pejabat, termasuk Presiden Jokowi agar menjaga netralitas dan taat pada aturan main konstitusi. Menurutnya, jika semua pejabat tidak mengikuti aturan Konstitusi dan perundang-undangan, termasuk pada Pemilu 2024, maka sulit mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. “Karena itulah, maka keinginan kita negara harus baik ke depan. Juga keinginan Pak Jokowi bagaimana tahun 2045 baik. Tidak mungkin 2045 baik, kalau hari ini tidak baik,” ujarnya.
Mantan Ketum Partai Golkar ini menyinggung hukuman yang akan didapat para pejabat negara jika tidak taat pada Undang-Undang. JK mengingatkan semua pejabat disumpah sebelum menerima jabatan dan sumpah itu akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. “Jadi apabila ada pejabat tingkat apa pun, tidak berlaku adil maka dia melanggar sumpahnya. Dan sumpahnya selalu ada Alquran atau Injil di atasnya. Jadi berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia tapi juga akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik baik dan seadil-adilnya,” kata Jusuf Kalla lagi.
JK menasihati Ganjar Pranowo agar mencontoh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menurutnya pemimpin bangsa yang paling demokratis. “Tentu itu bagian dari pada situ (demokrasi) bahwa saya sangat menghargai Ibu Mega sebagai seorang yang pemimpin atau Ibu yang baik dan sangat demokratis,” kata JK. Ia mengatakan, penilaiannya itu tidak main-main. Sebab ia mengenal sosok Megawati. Oleh sebab itu, JK berharap khusus Ganjar mencontoh Megawati dan tetap mengutamakan demokrasi jika kelak memimpin bangsa.
6. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengaku, mulai mendapat tekanan terhadap pasangan capres-cawapres No urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. “Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat MK saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain,” kata Hasto di Jakarta, Sabtu. (18/11). Hasto lantas mencontohkan beberapa tekanan yang diterimanya.
Misalnya dugaan intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi. Bukan hanya itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Ni’am Yusron dan kader PDI-P, Adian Napitupulu. “Jadi berbagai signal-signal itu sudah ada. Tetapi bagi kami ketika politik digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, ini menumbuhkan jati diri yang makin kokoh,” ucap dia.
Hasto Kristiyanto mengaku mulai membangun komunikasi dengan tim pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Pasalnya, pasangan tersebut, menurut Hasto, diduga juga mendapat tekanan yang sama dengan timnya menjelang Pilpres 2024. “Oh, ya cukup banyak (tekanan yang muncul). Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama,” kata Hasto. Namun Hasto menyatakan, tekanan demi tekanan itu tidak akan melonggarkan semangat juang Tim Ganjar dan Mahfud. Pihaknya akan tetap bergerak, terlebih ketika banyak masyarakat yang sudah memberikan dukungan.
7. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengaku sependapat dengan Ganjar Pranowo, memang penegakan hukum di Indonesia di era kepemimpinan Presiden Jokowi menurun. Menurut JK, jika berkaca rentetan peristiwa berkaitan hukum beberapa waktu terakhir, nilai lima memang pantas untuk bidang penegakan hukum. “Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu. Terutama, karena suasana terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali,” kata JK di rumahnya, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11) sore. JK kemudian menyebut, semua warga negara tentu berharap hukum di Indonesia tetap ditegakkan. Menurutnya, penegakan hukum juga sebagai salah satu langkah untuk mencapai Indonesia emas 2045 seperti digaungkan Presiden Jokowi. “Tetapi syaratnya harus berlaku adil, bersikap netral. Kalau tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah,” kata JK.
Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan membantah adanya komunikasi dengan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto yang mengaku telah menjalin kerja sama dengan kubu terkait adanya kesamaan pengalaman soal tekanan politik dari penguasa jelang Pilpres 2024. “Kalau saya tidak ada (komunikasi) ya,” kata Anies di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (19/11).
Namun Anies tidak menampik mengalami tekanan-tekanan politik. Tetapi baginya, tekanan yang dialaminya tidak seberapa bila dibandingkan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. “Apa pun tekanan yang kita alami, yang kita hadapi, belum apa-apa dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan oleh keluarga-keluarga,” kata Anies. “Belum apa-apa dibanding sulitnya anak muda mencari lapangan pekerjaan, dibanding petani cari pupuk, dibanding nelayan, dibanding peternak,” lanjutnya.
Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menegaskan, pihaknya merasa tak perlu menggandeng PDI-P seandainya pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengalami tekanan dan intimidasi politik menjelang Pilpres 2024. Ia juga pernyataan Hasto Kristiyanto bahwa kubu AMIN turut mengalami tekanan yang sama dengan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. “Kami tidak merasa tertekan dan tidak merasa terintimidasi,” kata Hermawi, Minggu (19/11). “Namun, manakala kami nanti, misalnya, amit-amit jangan sampai, mengalami hal-hal yang diungkap oleh Hasto itu, mudah-mudahan kami punya cara dan jalan sendiri untuk mengatasinya, tanpa harus berkoordinasi dengan Hasto cs,” ujarnya lagi.
Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar Nusron Wahid juga merespons pernyataan Hasto Kristiyanto yang mengaku merasakan tekanan kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024.
Nusron bertanya balik kepada PDIP, siapa yang memberikan tekanan dan tekanan seperti apa yang didapatkan PDIP. “Yang menekan siapa? Tekanannya bentuknya apa? Tekanan batin atau tekanan apa?” Kata Nusron singkat di Jakarta Arena, Minggu (19/11).
8. Capres No Urut 3, Ganjar Pranowo menilai hukum di Indonesia menurun di era kepimpinan Presiden Jokowi. Ia memberikan nilai 5 soal penegakan hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Ganjar saat memaparkan gagasannya pada acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (18/11) siang. “Turun (penegakan hukum),” tegas Ganjar dalam acara tersebut.
Ganjar menyebutkan, faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan. “Ada rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” bebernya. Ganjar tak menampik juga soal penilaian tinggi sebelumnya terhadap penegakkan hukum di era Jokowi. Hal tersebut lantaran belum muncul kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu. Namun, Ganjar tak mau mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi. “Ketika akur tidak ada atau belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima,” tegasnya.
Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi cawapres pendamping Ganjar pun menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo, yang memberi skor 5 pada penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi. Menteri Mahfud, rapor merah itu diberikan karena eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) pada 7 November lalu. “Skor 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis (Kehormatan) Mahkamah Konsitusi kan,” kata Mahfud di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (19/11). Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan.
Mahfud lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. “Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas,” katanya lagi.
Menhan Prabowo Subianto hanya tertawa saat ditanya soal rapor merah penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang disampaikan Ganjar Pranowo. Saat meresmikan sumber air bersih Desa Pamubulan, Kabupaten Lebak, Minggu (19/11), Prabowo tidak berkomentar apa pun, ia hanya tertawa sambil mengedipkan sebelah matanya berulang-ulang, setelah itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini langsung masuk ke dalam mobilnya.
Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menyarankan Ganjar supaya menanyakan masalah itu kepada cawapresnya, Mahfud MD. “Tanggapan saya sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD,” ujarnya di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11). Menurut Nusron, Mahfud adalah orang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum. Pasalnya, Mahfud adalah Menko Polhukam. “Ya Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum, Pak Mahfud,” kata Nusron.
9. Ribuan perangkat desa menghadiri acara deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11). Ribuan perangkat desa tersebut tergabung dalam kelompok Desa Bersatu. Dalam undangan disebutkan bahwa Desa Bersatu terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) , DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), juga KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia).
Selain itu, juga PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara. “Desa Bersatu menjadi wadah perjuangan kepentingan organisasi desa secara nasional,” tulis Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas. Ia mengatakan, acara ini dihadiri 20.000 anggota organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu dari 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 12 kota.
10. Menhan Prabowo Subianto melibatkan BPK dan KPK untuk mencegah korupsi di lingkungan Kemenhan. Hal itu disampaikan Jubirnya, Dahnil Anzar Simanjuntak merespons pernyataan adik kandung Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo yang menyebut dugaan korupsi di Kemenhan mencapai Rp 51 triliun. “Nah, apakah ada langkah hukum? Pertama, itu kan langkah preventif, pencegahan, dan Pak Prabowo sudah melibatkan BPK, juga sudah melibatkan KPK untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan,” ujar Dahnil di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Sabtu (18/11).
Ia mengatakan, dugaan korupsi itu terjadi sebelum kepemimpinan Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun langsung melakukan audit pada berbagai kontrak kerja sama di Kemenhan. Hasilnya, banyak nilai kontrak yang ditingkatkan harganya atau dimark up. Namun, berbagai kontrak itu dibatalkan oleh Prabowo. “Sehingga pada awal (Prabowo jadi Menhan), penyerapan anggaran Kemenhan rendah. Kenapa? Karena banyak kontrak-kontrak yang dibatalkan Pak Prabowo karena ada dugaan mark up. Sehingga (pengadaan) berhenti dan tidak jadi ditandatangani Pak Prabowo. Sehingga tidak berjalan kontraknya,” sambung dia.
Direktur Eksekutif PusaKo Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan dugaan korupsi di Kemenhan yang diungkap adik kandung Menhan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, harus segera direspons oleh aparat penegak hukum. Jika tidak ada sikap dari negara, maka publik akan bertanya-tanya kenapa aparat tidak memberi atensi atas pengungkapan dugaan korupsi itu. “Harus direspons segera baik oleh KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian,” ujar Feri di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11). “Aneh kan ada orang yang menyampaikan (dugaan korupsi) sebesar itu. Hashim Djojohadikusumo lho yang menyampaikan. Bukan kaleng-kaleng. Harusnya direspons dengan baik oleh negara. Kalau tidak akan jadi tanda tanya kenapa aparat tidak merespons itu,” tegasnya.
11. Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menilai dinamika politik akan tetap bisa dinikmati rakyat sepanjang para elite memberikan contoh yang baik dan tidak terlampau melibatkan perasaan. “Kalau kemudian yang memberikan contoh asyik, bawahnya asyik juga. Kalau contoh yang di elitenya tidak asyik, bawahnya bisa tidak asyik,” kata Ganjar dalam acara 13 Tahun Mata Najwa di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (19/11). Menurut Ganjar, mekanisme pengawasan atau saling mengingatkan di antara politikus dan pejabat mesti dilakukan terus menerus, tanpa harus menyinggung atau melibatkan perasaan.
“Jadi kalau ada di antara kita saling mengingatkan, atau barangkali ada kritik di antara kita, ya enggak usah baper. Kalau baper, ditambah ekspresinya tidak menyenangkan, turunannya bisa dipersepsikan lain,” ujar Ganjar. Menurun dia, para elite seharusnya memberikan pendidikan dan teladan yang baik dalam berpolitik bagi masyarakat supaya tidak dijauhi dan membangkitkan sikap antipati. “Sehingga kalau kita mau memberikan pendidikan politik untuk mereka terlibat, kita dorong program yang kamu inginkan, caranya mencapai seperti ini, maka rasa-rasanya akan mengasyikkan. Apalagi kalau bawa-bawa nilai seni budaya,” ucap Ganjar.
Capres Nomor Urut 01 Anies Baswedan menilai berpolitik bisa dilakukan dengan gembira, dan tidak melulu harus menimbulkan perselisihan di kalangan elite dan masyarakat. Menurut Anies, tensi persaingan di antara para pasangan capres-cawapres serta dinamika politik menjelang Pilpres 2024 seharusnya tidak membuat para elite berselisih sampai merembet ke masyarakat. Dia menilai suka cita menjelang Pilpres dan Pemilu di kalangan masyarakat justru harus diapresiasi karena menjadi cerminan harapan setiap individu. “Lihat kita semua bikin banner, bikin kaus, bikin sablon, motornya disiapkan, itu kan karena suasana riang gembira. Itu keriangan yang ada di jutaan orang. Yang mereka menyongsong masa kampanye dengan bersiap-siap segala macam,” kata Anies dalam acara 13 Tahun Mata Najwa di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (19/11).
12. Menteri BUMN Erick Thohir menilai apa yang dilakukan pilot Garuda Indonesia dengan berpose tiga jari bersama Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD tidak mencoreng netralitas aparatur sipil negara (ASN). “Kalau BUMN kan bukan ASN, itu saja. Hahaha. Kategorinya kan musti ada, kalau Kementerian BUMN, nah itu ada catatan,” kata Erick ditemui di Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/11) malam. Ia lantas ditanya bagaimana langkah Kementerian BUMN selanjutnya untuk menghadapi persoalan di Garuda Indonesia tersebut.
Erick tidak menjawab spesifik apakah persoalan itu diserahkan ke Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia. Ia memastikan akan tetap netral sebagai Menteri BUMN dan profesional dalam melakukan kerja tugasnya di pemerintahan. “Saya sebagai Menteri BUMN sebagai orang profesional, ketika para calon presiden, ada masukan ada kritik kepada BUMN saya terbuka, karena ini saya professional. Tentu masukan dan pendapat itu perlu saya dengarkan,” ujarnya. (HPS)
