Gedung KPU (net)
Isu hangat pagi ini, KPU buka suara soal polemik ijazah Gibran Rakabuming yang diduga palsu. KPU mengklaim dokumen ijazah atau bukti pendidikan semua capres-cawapres, termasuk Gibran telah memenuhi syarat. Sementara itu Gibran Rakabuming Raka membantah isu soal ibunya, Iriana Joko Widodo yang dituding turut cawe-cawe memuluskan jalan dirinya (Gibran, red) menuju kontestasi Pilpres 2024.
Isu menarik lainnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakin pasangan Prabowo-Gibran akan memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran karena Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY akan turun gunung untuk memenangkan pasangan itu. Komunikasi Puan Maharani dengan Presiden Jokowi lancar-lancar saja, keduanya happy-happy saja. Kata Puan, PDI-P akan tetap bertahan di pemerintahan Jokowi. Berikut isu selengkapnya.
1. KPU buka suara soal isu Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang dituding warganet menggunakan ijazah palsu. KPU memastikan, semua ijazah yang dilampirkan putra sulung Presiden Jokowi untuk pendaftaran cawapres itu asli. Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, sebelum menetapkan Gibran sebagai cawapres, pihaknya sudah melakukan verifikasi terhadap semua dokumen persyaratan pencalonan. Verifikasi dilakukan pula terhadap ijazah Gibran setara SMK dari University of Technology Sydney (UTS) Insearch di Sydney, dan ijazah S1 dari University of Bradford di Singapura. “Salinan dokumen kelulusan dalam bentuk foto copy ijazah terlegalisasi yang diserahkan oleh semua bakal pasangan capres-cawapres telah dinyatakan MS (Memenuhi Syarat),” kata Idham, Senin (20/11).
Ketika diminta penegasannya apakah dokumen yang dinyatakan MS itu asli, Idham membenarkan. “Iya, Mas, benar sekali,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu. Sebelumnya Gibran juga sudah membantah isu soal ijazahnya. “Ijazah palsu apa? Nggak ada yang palsu,” kata Gibran kepada wartawan di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (19/11).
2. Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka membantah isu soal ibunya, Iriana Joko Widodo turut cawe-cawe atau ikut campur untuk memuluskan jalannya dalam kontestasi Pilpres 2024. Gibran menepis informasi bahwa ibunya bertemu dengan relawan dari kelompok pengusaha. “Enggak benar. Tanya saja ke relawan, pernah enggak ketemu,” ujar Gibran di Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat, kemarin. “Oh, (relawan) Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) apalagi, enggak pernah,” kata putra sulung Presiden Jokowi itu. Gibran balik bertanya siapa yang menghembuskan isu soal Iriana turut cawe-cawe tersebut.
3. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakin pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 memenangi Pilpres 2024 hanya dalam satu putaran saja. AHY yakin Prabowo-Gibran bisamenang satu putaran karena Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY akan turun gunung untuk memenangkan pasangan itu. AHY optimistis dan yakin atas kemenangan itu setelah melihat hasil lembaga survei, di mana Prabowo-Gibran unggul secara signifikan dari pasangan lain.
“Elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran alhamdulillah berada di rentang 42 hingga 45 persen. Artinya bukan hanya unggul, tapi juga kuat. Cukup signifikan dibandingkan dengan elektabilitas paslon lainnya,” ujar AHY dalam konsolidasi pemenangan Partai Demokrat di Madiun, Jawa Timur, Senin (20/11). “Angka ini berdasarkan hasil 3 lembaga survei hasilnya serupa, 42 hingga 45 persen. Tentu angka ini semakin menguatkan semangat kita bisa menang 1 putaran,” tandas AHY.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, SBY dalam pidatonya menyatakan dirinya mendukung penuh Prabowo Subianto menjadi Presiden ke-8 RI. “Pada kesempatan yang amat penting ini, dengan memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya memberikan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dan insya Allah beliau menjadi Presiden ke-8 Indonesia,” ujar SBY, kemarin. SBY mengungkapkan Prabowo memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia. Selain itu, Pranowo juga sudah siap menjadi Presiden RI.
4. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto secara blak-blakan mengakui dirinya didukung Presiden Jokowi pada kontestasi Pilpres 2024. Prabowo mengatakan Jokowi selalu berada di sebelahnya. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi pemenangan Partai Demokrat di Hotel Aston Madiun, Jawa Timur, Senin (20/11). Awalnya, Prabowo mengungkapkan ia merasa terhormat karena mendapat dukungan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga mantan Presiden SBY. Pada momen tersebut, Prabowo mengungkapkan dirinya didukung Presiden Jokowi.
“Saya merasa sangat dihormati atas kesediaan Pak SBY untuk turun gunung. Presiden ke-6 mendukung dan berada di sebelah saya, Presiden ke-7 juga mendukung berada di sebelah saya,” ujar Prabowo. Ia menjelaskan, dengan dukungan SBY dan Jokowi berarti dirinya mendapat bekal pengalaman sebagai Presiden selama 20 tahun. Sebab, SBY menjabat sebagai Presiden 10 tahu, Jokowi menjadi presiden juga 10 tahun.”Berarti ada pengalaman 20 tahun pemerintahan. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Insya Allah kita akan berbuat terbaik untuk bangsa dan rakyat,” tuturnya.
Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto berharap kerja sama partai-partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) bisa dilakukan dalam jangka panjang. “Kita sekarang sudah membicarakan bahwa sebaiknya koalisi ini menjadi koalisi permanen, koalisi untuk jangka panjang,” kata Prabowo.
KIM merupakan koalisi partai politik yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PBB, PAN, PSI, Gelora, Garuda, serta Prima. Dibentuk untuk mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.
Menurut Prabowo, KIM sebaiknya tak hanya dibentuk untuk mengusung dirinya dan Gibran di Pilpres 2024. Dia ingin KIM terus ada dan bekerja sama membangun Indonesia di masa mendatang. “Karena Indonesia butuh suatu koalisi yang kuat, yang punya visi yang sama, idealisme yang sama, cita-cita yang sama,” sambungnya. Ia berharap Demokrat menjadi partai yang kuat di DPR periode 2024-2029 mendatang.
5. Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi di kalangan pemilih milenial dan kawasan Jawa Tengah dalam hasil survei terbaru LSI Denny JA periode awal November 2023. Elektabilitas Prabowo mencapai 41,6 persen di segmen milenial. Angka ini alami kenaikan ketimbang di bulan Oktober 2023 lalu sebesar 36,9 persen.
Peneliti LSI Denny JA Adjie Al Faraby menilai salah satu faktor kenaikan elektabilitas Prabowo di kalangan milenial karena menggandeng Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. “Elektabilitas Prabowo alami kenaikan di pemilih milenial. Kenaikan naik 4-5 persen,” kata Adjie dalam konferensi persnya, Senin (20/11).
Adjie menjelaskan Generasi milenial akan menjadi mayoritas pemilih Indonesia. Sementara Gibran satu-satunya wakil generasi milenial dalam jajaran pasangan Capres-Cawapres 2024. Adjie mengatakan terdapat alasan lain Prabowo unggul di Segmen pemilih milenial. Dari hasil riset kualitatif, Prabowo memiliki perubahan gestur dan gaya komunikasi yang disampaikan ke publik. “Banyak joget, muncul julukan gemoy itu bagian dari beberapa gimik yang menguatkan Prabowo di pemilih milenial. Prabowo tumbuh menjadi capres yang paling banyak dipilih generasi milenial,” kata dia.
Ketua Fraksi Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas meminta kader partainya santai saja saat menghadapi cacian dan hinaan selama Pemilu 2024. Tak perlu ditanggapi serius, nanti juga bosan sendiri. “Kita juga rasanya sangat tahu bagaimana difitnah, di-bully, diejek, dan dijelek-jelekin. Saya jadi ingat pesan capres kita. Kalau ada yang seperti itu, yang julid, yang marah, yang nyinyir, apalagi hendak merusak moril kita, senyumin aja, jogetin aja. Kalau perlu bilang bro, sis ngopi yuk, saranghaeyo,” kata Ibas saat Pembukaan Pembekalan Pemenangan Pemilu 2024 yang ditayangkan YouTube Partai Demokrat, Senin (20/11).
6. Mahkamah Konstitusi (MK) segera menjadwalkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas kelanjutan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 yang “menguji ulang” syarat usia minimum capres-cawapres yang sebelumnya diubah MK. Hal itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo yang juga menjadi ketua hakim panel dalam perkara ini. “Ini kami nanti mau saya bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim besok supaya tidak dalam waktu yang terlalu lama,” kata Suhartoyo dalam sidang lanjutan beragendakan perbaikan permohonan, Senin (20/11/2023). Ungkapan itu dilontarkan Suhartoyo ketika pengacara penggugat, Viktor Santoso Tandiasa, menyampaikan bahwa petitum yang ada dalam dokumen perbaikan permohonan perlu penyesuaian lagi.
7. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan dirinya tetap menjalin komunikasi dengan Presiden Jokowi. Puan menekankan PDI-P akan tetap bertahan di pemerintahan Jokowi. Ia menyebut komunikasinya dengan Jokowi tidak terpengaruh oleh “huru-hara” politik yang tengah terjadi, semisal isu keretakan hubungan karena majunya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. “Pertemuan dengan Pak Jokowi berjalan dengan baik, lancar, nyaman,” kata Puan dalam keterangannya, Senin. “Dan enggak ada huru-hara yang seperti disampaikan. Kita tenang-tenang saja,” kata Puan usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).
Puan Maharani menyatakan tak ada instruksi PDI-P kepada Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo untuk menyampaikan kritik pada pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, kritik itu disampaikan Ganjar secara pribadi dan berbasis data aktual. “Enggak ada instruksi. Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” kata Puan. Ia mengatakan, PDI-P akan melihat apakah kritik yang dilontarkan Ganjar berpengaruh pada tingkat elektabilitasnya. “Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDI-P untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas. Apakah hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar,” katanya lagi.
Ketua DPR Puan Maharani mendukung pernyataan bakal capres Ganjar Pranowo soal rapor merah penegakan hukum di Indonesia. Puan yakin, Ganjar pasti memiliki data soal itu sehingga menilai skor penegakan hukum di angka 5. “Ya, Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan,” kata Puan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/11).
Puan menuturkan, penegakan hukum di Indonesia memang harus berjalan baik sesuai dengan koridor dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan dan tebang pilih. Ia meminta pemimpin yang terpilih nanti menegakkan hukum secara benar. “Jadi memang ke depan saya berharap siapa pun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil, sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih,” tuturnya.
8. Dewas KPK membuka peluang untuk mengkonfrontasi Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam kasus dugaan pelanggaran etik terkait pertemuan keduanya. Hal itu bertalian dengan keteranagn berbeda yang disampaikan Firli dan SYL. “Ya nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang perlu, ya dilakukan. Kalau enggak perlu ya, enggak,” ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (20/11) sore. Dewas, kata Albertina, masih memerlukan keterangan saksi lain dalam perkara ini.
“Ya nanti setelah ini kan Dewas-nya rapat dulu, mana lagi yang perlu dipanggil, dipanggil. Mana yang perlu dipanggil ulang, dipanggil ulang,” jelas Albertina. Ia juga menjelaskan hasil klarifikasi yang dilakukan pihaknya terhadap Firli pada hari ini. Albertina menyebut pensiunan jenderal polisi bintang tiga itu diklarifikasi terkait laporan yang diajukan kepada Dewas KPK. Albertina menyebut Dewas menargetkan kasus ini dapat segera selesai. Menurut Albertina, status Firli di Polda Metro Jaya tidak akan berpengaruh dengan proses jalannya perkara di Dewas KPK. Hal itu, jelas dia, karena Dewas memeriksa etik, bukan pidana.
Terpisah, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean belum dapat memastikan konfrontasi antara Firli dan SYL. “Melihat kepentingannya nanti, apakah perlu atau tidak. Kita lihat nanti,” kata Tumpak. Dia menegaskan terdapat perbedaan keterangan yang disampaikan kedua pihak tersebut. Kendati demikian, Tumpak tidak merinci lebih jauh perbedaan keteranagan yang dimaksud. “Ada perbedaan lah. Ya perbedaannya ya masa saya harus bilang. Ada perbedaan. Enggak boleh (disampaikan),” ujarnya.
9. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan tidak akan mundur meskipun dirinya diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dia menyebut situasi ini sebagai serangan balik para koruptor. “Saya juga tidak pernah kecewa kepada negara karena pada prinsipnya negara ini membutuhkan pengabdian terbaik dari seluruh anak bangsa dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari suatu hadapan tentang kebatilan, terutama menghadapi serangan balik para koruptor,” ujar Firli saat konferensi pers terkait perkembangan lembaga di Gedung Merah Putih KPK, Senin (20/11). Firli menyatakan tak pernah melakukan pemerasan terhadap siapapun. “Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melalukan pemerasan dan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun,” kata Firli.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penyidik kepolisian mengantongi tiga alamat yang salah saat menggeledah rumahnya di Villa Galaxy, Bekasi, Jawa Barat pada 26 Oktober lalu. Ia menyebut tidak ada barang yang disita dalam penggeledahan tersebut. Firli mengatakan penggeledahan disaksikan oleh sejumlah pihak, termasuk Ketua RT setempat. “Dan juga kami menerima surat izin penggeledahan yang saat itu tertuju dengan untuk lima rumah. Sedangkan tiga rumah lain yang alamatnya salah, bukan rumah saya. Rekan-rekan pasti mengikuti ada tiga rumah yang menjadi sosortan, dianggap rumah Firli, padahal itu bukan rumah Firli,” ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/11).
“Tentulah para pihak yang memiliki rumah menyampaikan keberatan kepada saya dan kepada yang melakukan penggeledahan. Sampai hari ini pun yang bersangkutan juga merasa tidak nyaman,” sambung Firli. Selain itu, Firli juga menjabarkan hasil penggeledahan penyidik di rumah sewanya di Kertanegara Nomor 46 Jakarta Selatan. Ia menyebut ada tiga barang yang disita. Firli mengaku tidak pernah melihat atau diperlihatkan ketiga barang itu selama menjalani pemeriksaan pada perkara ini.
Ketua KPK Firli Bahuri memenuhi panggilan Dewas KPK di Gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC), Senin (20/11) kemarin. Firli tiba di tempat tersebut sekitar pukul 10.08 WIB dengan menggunakan mobil Camry berpelat B 1990 RFP dikawal mobil Fortuner hitam dan sejumlah orang. Begitu turun dari kendaraan, Firli langsung masuk ke Gedung ACLC KPK dengan cepat dan enggan menjawab pertanyaan wartawan. “Tadi sudah saya jelaskan ya,” ujar Firli. Sebelum menghadiri panggilan Dewas, Firli memang menyampaikan konferensi pers terkait pemeriksaan dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya di Bareskrim Mabes Polri pekan lalu.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai, momen Ketua KPK Firli Bahuri menutup wajah di depan awak media hanya sebagai “akting”. “Anggap saja sikap Ketua KPK sedang melakukan akting di depan awak media,” ucap Bambang, Senin (20/11). Bambang menganggap ini seperti serial drama yang episodenya akan terus bertambah. Ia memprediksi, kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo bisa berlanjut hingga Pemilu 2024 selesai. “Artinya proses pemeriksaan masih akan menambah episode drama yang tak tahu sampai kapan berakhir. Bisa jadi, (kasus ini) bisa sampai Pemilu 2024 nanti, dengan alasan diskresi kepolisian,” ujar Bambang.
Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute meminta Ketua KPK Firli Bahuri berhenti seolah menjadi korban dan menggunakan diksi “serangan balik koruptor”, atas kasus dugaan pemerasan yang kini menjeratnya. Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha menilai, justru kinerja KPK semakin buruk setelah dipimpin Firli Bahuri. “Firli Bahuri berhenti memainkan diksi serangan balik koruptor, justru pemberantasan korupsi dan kinerja KPK memburuk sampai ke titik nadir di bawah kepemimpinan dirinya,” kata Praswad Nugraha, Senin (20/11). Praswad berpandangan, Firli Bahuri tidak pernah menjadi bagian dari perlawanan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
10. Bawaslu akan memanggil panitia acara deklarasi dukungan perangkat desa kepada pasangan capres dan cawapres Nomor Uurut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11). Pemanggilan itu untuk menilai apakah terdapat pelanggaran atau tidak dalam acara tersebut. Sebab, acara itu dihadiri ribuan perangkat desa, yang sesuai peraturan perundang-undangan dilarang menjadi tim kampanye paslon capres-cawapres. “Kita lagi panggil panitianya itu rencananya, ya secepatnya (akan kita panggil),” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/11).
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengingatkan aparat pemerintahan desa berada pada koridor netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024. “Sebagai kepala desa, tentu punya hak untuk berorganisasi. Sebagai kepala desa, baik profesi maupun dalam hal kinerja,” kata Kaka dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Senin (20/11). “Tetapi tentu saja ada koridor netralitas yang harus dipatuhi,” sambung Kaka.
Mobilisasi dukungan aparatur pemerintahan desa kepada pasangan calon presiden-calon wakil presiden tertentu dalam Pilpres 2024 bisa membuat proses pergantian kepemimpinan itu tidak berjalan adil. “Mobilisasi kepala desa ini bisa membuat unfairness kontestasi karena dinilai menguntungkan dan merugikan peserta pemilu yang lain,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, Senin (20/11). Neni meminta para aparatur pemerintahan desa tidak terseret dalam persaingan politik dengan alasan apapun supaya tidak merusak praktik demokrasi di tengah masyarakat.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Bawaslu mengambil langkah pencegahan dan penindakan usai ribuan aparat dan kepala desa memberi sinyal dukungan kepada Gibran Rakabuming. Sebab, di masa kampanye, aparat desa dilarang oleh regulasi untuk bersikap partisan, apalagi tergabung di dalam tim kampanye/pelaksana kampanye calon tertentu. Perludem menilai, benih-benih pelanggaran ini sudah muncul dengan adanya sinyal dukungan. “Sekalipun kampanye baru dilakukan pada 28 November mendatang, Bawaslu perlu dengan sesegera mungkin untuk menindaklanjuti temuan yang beredar,” kata peneliti Perludem Ihsan Maulana, Senin (20/11).
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam pemilu. Menurut Abdul Halim, dalam pemilu, biasanya perangkat desa akan direkrut menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dengan demikian, apabila tidak netral, akan sangat berbahaya bagi pelaksanaan pemilu. “(Perangkat desa dan kepala desa) harus netral. Harus netral. Karena kan kemudian dia (jadi) KPPS. Itu kan dari mereka sebagian besar. Kalau enggak (netral) bahaya itu,” ujar Abdul Halim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11). Selain itu, kepala desa dan perangkat desa tidak boleh datang ke acara kampanye ataupun mobilisasi massa. Namun, lanjut Abdul Halim, kepala desa dan perangkat desa tetap punya hak pilih dalam pemilu.
11. Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mempertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan pertemuan perangkat desa dengan cawapres Bomor Urut 2, Gibran Rakabumin Raka. Djohan menyakatan, pemerintah seharusnya melarang kepala desa dan perangkat desa mengikuti kegiatan politik praktis karena hal itu dilarang oleh undang-undang. “Itu kalau ditengarai ada (politik) transaksional yang ingin dimainkan oleh perangkat desa itu mereka mencegah jadi itu harus ada langkah pencegahan dengan meminta tidak boleh ada pertemuan-pertemuan seperti itu,” kata Djohan, Senin (20/11). “Ini kan enggak ada (larangan) kita lihat, kecolongan? Masak adem-adem saja, diam-diam saja orang-orang itu di pemeritahan, apakah mereka tidak melihat semua itu?” ujar Djohan.
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani meminta semua pihak melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil, tanpa ada maksud untuk memecah belah persatuan. “Saya harapkan semua harus laksanakan Pemilu ini dengan baik, damai, jujur, adil, tanpa memecah belah. Itu yang harus kita laksanakan bersama-sama,” kata Puan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/11). Ia tidak memungkiri, tidak ada aturan yang melarang perangkat desa untuk mendukung salah satu calon tertentu, sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Namun dia berharap, semua elemen bangsa bisa menjaga Pemilu tetap berjalan netral.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan kepala desa bebas menyampaikan pendapatnya soal dukungan pada capres dan cawapres tertentu. “Kepala desa itu kan di dalam perut undang-undang kita ini, dia tidak disebut sebagai pejabat publik, dia juga tidak disebut sebagai pejabat politik, dan mereka mengatakan (dukungan) bebas saja,” ucap Doli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/11). Ia menyatakan, asosiasi perangkat desa selama ini tak pernah satu suara. Bahkan, organisasi itu punya banyak pecahan. Baginya, langkah mereka menyampaikan dukungan sah-sah saja selama tak melanggar undang-undang. “Jadi selama tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan, mereka juga punya hak politik. Ya melakukan dukungan. Jadi kita kembalikan saja kepada aturan main,” kata Doli.
Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengingatkan, upaya memobilisasi aparat desa untuk pemilu merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang pernah dipraktikkan rezim Orde Baru. Direktur Puskapol UI, Hurriyah menilai, upaya sejenis yang dilakukan saat ini bisa mengancam demokrasi dalam jangka panjang. “Kerugian terbesarnya tentu saja pada erosi demokrasi kita,” kata Hurriyah, Senin (20/11). “Kita sudah 2024, bukan lagi menjadi momentum demokrasi kita terkonsolidasi, tapi justru malah setback, balik lagi ke era otoritarian,” lanjutnya. Ia mengingatkan, langgam pemerintahan Orde Baru di tangan Soeharto juga bersifat “monoloyalitas” dengan senjata berupa mobilisasi aparat negara. Bukan hanya aparat keamanan, aparat desa juga menjadi salah satu unsur penting untuk dimobilisasi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Bawaslu mengawasi potensi pelanggaran Pemilu secara ketat. Permintaan itu merespons sikap tidak netral perangkat desa yang memberikan sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran. ‘’Di lapangan ini saya kira yang perlu itu pengawasannya dari Bawaslu ya, untuk terus melakukan pengawasan yang ketat,” pinta Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/11). Ma’ruf mendorong masyarakat untuk mengawasi proses pelaksanaan pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Wapres menegaskan, panduan mengenai sikap aparat TNI, Polri, dan ASN dalam Pilkada, Pemilu, dan Pilpres sudah jelas yakni harus netral dan tidak memihak. Kiai Ma’ruf menilai kunci agar tidak ada pelanggaran pemilu berpulang kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang harus berani menindak pelanggar.
12. Presiden Jokowi mengakui Presiden AS Joe Biden tidak memberi tanggapan saat dirinya meminta AS mendorong gencatan senjata di Gaza, Palestina. Menurut Jokowi, dirinya sudah secara langsung menyampaikan soal urgensi mengapa gencatan senjata harus dilakukan segera. “Saya bertemu di White House dengan Presiden Joe Biden, setelah itu bertemu lagi di San Francisco di APEC, di kedua momen ini saya menyampaikan secara langsung soal pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (20/11). “Yang kedua, gencatan senjata (harus) segera dilakukan; dan yang ketiga, perang segera disetop; serta yang keempat, bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza, di Gedung Putih itu yang saya sampaikan, di APEC juga itu saya sampaikan secara tegas,” jelas Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, Menlu Retno Marsudi berada di China untuk menyampaikan hasil KTT OKI soal Palestina. Menurut Presiden, hal tersebut sesuai dengan tugas yang diberikan OKI kepada Menlu Retno. “Ini Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi (ke China). Karena kita memang menjadi salah satu utusan dari OKI, organisasi kerja sama Islam untuk menyampaikan hasil-hasil yang kita bicarakan di (KTT OKI) Saudi Arabia,” ujar Jokowi lagi. (HPS)
