Edward Omar Sharif Hiariej dan Benny K Harman (net)
Isu hangat pagi ini, anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat Benny K Harman mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dari ruangan rapat Komisi III DPR. Alasannya supaya rapatnya tidak cacat. Namun, pimpinan rapat, Habiburokhman memutuskan rapat dilanjutkan dan Eddy tetap berada di ruangan.
Isu menarik lainnya, Kejagung kembali menyita uang sebanyak 619.000 dolar AS dari anggota BPK Achsanul Qosasi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Namun, menurut Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, penyerahan uang tersebut tidak menghentikan penanganan kasus yang saat ini dilakukan Kejagung.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ditunjuk jadi Ketua Dewan Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Waletum Partai Nasdem Ahmad Ali ditetapkan sebagai head coach atau kepala pelatih. Kiai Syukron Makmun jadi Ketua Dewan Penasihat, dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno jadi Wakil Ketua Dewan Penasihat. Berikut isu selengkapnya.
1. Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat Benny K Harman mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dari ruangan rapat. Peristiwa itu terjadi saat Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan jajaran Kemenkumham terkait optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham menjelang Pemilu 2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).
Mulanya, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mempersilakan Menkumham Yasonna Laoly untuk memaparkan data. Begitu Yasonna hendak berbicara, Benny langsung menginterupsi. “Sebentar, Pak. Interupsi, silakan,” kata Habiburokhman yang memimpin rapat. Benny pun angkat bicara. Kepada para peserta rapat, Benny mempertegas status Eddy Hiariej sebagai tersangka.
“Di hadapan kita ini, selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, apa ada yang tidak tahu status beliau ini? “Yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini tersangka, ditetapkan tersangka oleh KPK,” ujarnya, Benny meminta Eddy keluar ruang agar rapat “tidak cacat”. “Kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini,” pinta Benny.
Namun, Habiburokhman memutuskan rapat dilanjutkan dengan Eddy tetap berada di ruangan. “Sementara persoalan status atau apa namanya, rekan-rekan yang hadir, saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini. Jadi kita lanjut,” tutur Habiburokhman. Seperti diketahui, KPK menetapkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi, pada 9 November lalu.
2. Kejagung RI kembali menyita uang dari anggota BPK Achsanul Qosasi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyebutkan, Tim Kejagung menerima uang dari Achsanul sebesar 619.000 dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 9.560.455 pada Selasa (21/11). Dengan pengembalian uang tersebut, maka total uang yang disita Kejagung terkait Achsanul sebanyak Rp 40 miliar. “Berhasil mengupayakan penyerahan kembali sejumlah uang sebesar 619.000 dollar Amerika Serikat dari tersangka AQ, sehingga total penyerahan uang tersebut senilai USD 2.640.000 atau setara dengan Rp 40 miliar,” ucap Ketut dalam keterangannya, kemarin siang.
Namun Ketut memastikan, penyerahan uang tersebut tidak menghentikan penanganan kasus yang saat ini dilakukan Kejagung. Sebagaimana diketahui, tersangka Achsanul dan Sadikin Rusli (SDK) sebelumnya telah mengembalikan uang ke Kejagung senilai 2.021.000 dollar AS atau setara dengan Rp 31,4 miliar pada Kamis (16/11).
3. Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul meminta semua legislator Partai Banteng untuk mendukung terus Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan. Pacul juga mengungkap, tidak ada arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menarik para menteri dari kabinet pemerintahan Jokowi.
“Menarik menteri itu kan kebijakan ketua umum. Yang saya dengar pastikan bahwa kita diminta partai, anggota dewan diminta mendukung Pak Jokowi sebagai presiden sampai akhir masa jabatan,” kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11). Pacul enggan bicara tegas soal hubungan partainya dengan Jokowi saat ini menyusul pencalonan sang anak sulung, Gibran Rakabuming sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
4. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Penunjukan Surya Paloh tersebut disampaikan lansgung oleh capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. “Sebagai sebuah timnas, ada unsur pembinanya. Ketua Dewan Pembinanya Bapak Surya Paloh,” kata Anies dalam konferensi pers di rumah Pemenangan Timnas AMIN, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11 )kemarin.
Disebutkan, Dewan Pembina Timnas Anies-Muhaimin beranggotakan lima orang. Yakni, Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri, pengusaha properti Jan Darmadi, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri, dan politisi PKB Nyai Latifah. Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali ditetapkan sebagai head coach atau kepala pelatih.
Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno didapuk jadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Sedangkan Kiai Syukron Makmun jadi Ketua Dewan Penasihat Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin. “Wakil Ketuanya Bapak Japto Soerjosoemarno,” kata Anies. Letjen TNI (Purn) Sutiyoso alias Bang Yos juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas Pemenangan AMIN. Demikian juga Manarul Hidayat, Sutrisno Bachir, Michael Manufandu, dan Eks Wakapolri Komjen Pol Oegroseno.
5. Advokat Pengawas Pemilu laporkan Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD ke Bawaslu RI, Selasa (21/11). Pelaporan itu imbas pose foto tiga jari yang dilakukan Mahfud bersama pilot Garuda Indonesia baru-baru ini yang diunggah di akun resmi Instagramnya. Laporan tersebut sudah diterima Bawaslu dengan tanda bukti pelaporan nomor 012/LP/PP/RI/00.00/11/2023. “Pada pokoknya, kami menduga Mahfud MD telah mencuri start kampanye karena dia mengajak dua pilot Garuda berpose menggunakan jari tiga berdiri, yang itu adalah menurut kami adalah bagian dari citra diri nomor urut cawapres,” kata pelapor, Muhammad Mu’alimin, Selasa (21/11) sore.
Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis berpendapat, cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD tidak melakukan kampanye dengan mengajak pilot Garuda Indonesia pose tiga jari. “Saya kira enggak (indikasi kampanye duluan). Ya dia kan tahu masa kampanye itu masih tanggal 28 (November). Jadi saya pastikan dia tidak melakukan kampanye duluan,” kata Todung di Media Center TPN Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (21/11). Todung menilai Mahfud sebagai peserta Pilpres pasti paham soal aturan kampanye Pemilu 2024. Terlebih, Mahfud sebagai ahli di bidang hukum tentu taat peraturan. “Kalau dia tidak tahu ya lain lagi, tapi menurut saya, dia sangat paham,” imbuhnya.
6. Partai Golkar berencana mengusung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution sebagai calon Gubernur Sumatera Utara dan calon Wali Kota Medan 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, dua surat tugas untuk Bobby telah diserahkan. “Sudah, tadi saya bilang Pak Bobby itu dapat 2 surat tugas, sebagai bakal calon gubernur Sumut dan juga sebagai bakal calon Wali Kota Medan,” ujar Doli di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (21/11) malam. Namun, kata dia, Golkar akan melihat dinamika politik terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan mengusung Bobby sebagai petahana di Pilwalkot Medan, atau mengusungnya di Pilgub Sumatera Utara.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan partainya mengusung sejumlah nama menjadi bakal cagub di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya, mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sebagai Cagub Banten, Ridwan Kamil sebagai Cagub Jabar, Khofifah Indar Parawansa sebagai Cagub Jatim. Juga mantan bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar sebagai Cagub DKI Jakarta, eks Kabaintelkam Polri Komjen (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Cagub Papua Barat. “Salah satunya adalah Pak Paulus yang akan kita dukung untuk menjadi bakal calon di Papua Barat untuk gubernur,” ujar Airlangga dalam jumpa pers di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (21/11).
7. Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan eks Ketua MK, Anwar Usman tidak terlibat dalam perkara pengujian ulang syarat usia minimum capres-cawapres. “Yang Mulia Pak Anwar tidak ikut membahas, sesuai dengan perintah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi,” kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, Selasa (21/11). Ia membenarkan, majelis hakim konstitusi hari ini juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas perkara itu. Namun, Enny berujar, pembahasan perkara itu belum rampung dalam RPH tadi. “RPH tadi membahas berbagai perkara, salah satunya adalah perkara 141, namun belum selesai karena ada agenda persidangan sehingga masih berlanjut,” ucapnya.
8. Presiden Jokowi akan melantik KSAD Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI pada Rabu (22/11) hari ini. Hal tersebut disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Selasa (21/11). “Rencananya besok pagi, Bapak Presiden dijadwalkan akan melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” ujar Ari lewat pesan WhatsApp. Menurut Ari, agenda Presiden Rabu ini hanya untuk melantik Panglima TNI.
9. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto curiga terhadap sikap Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham yang mengganti kepala lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Pasalnya, penggantian itu dilakukan menjelang Pemilu 2024. Kecurigaan itu ia sampaikan dalam rapat bersama Menkumham Yasonna Laoly di DPR pada Selasa (21/11).
“Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat Pemilu, Kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Pj Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres,” kata Wihadi.
10. TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyebut ada polisi mendatangi kegiatan yang dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, saat itu Hasto sedang memberi pengarahan di DPC PDIP Palu.
“Nah ketika dia (Hasto) melakukan itu, kantor DPC PDIP Palu itu didatangi oleh delapan orang polisi, padahal itu acara internal PDIP,” kata Todung di Media Center TPN, Jakarta, Selasa malam (21/11).
Todung menyebut ada polisi yang sampai masuk ke dalam ruangan, sementara beberapa lainnya berada di luar. Dia menganggap ini sebagai tekanan. Menurutnya, tekanan bukan hanya berupa ancaman fisik. Bisa pula berupa ancaman psikis dan politik. Misalnya ketika ada polisi yang mendatangi DPC PDIP Palu.
11. Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023 melarang perangkat desa terlibat kampanye dan menjadi partisan dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Dalam Pasal 280 ayat 2 huruf i dijelaskan, perangkat desa dilarang dilibatkan sebagai pelaksana, peserta dan tim kampanye. Kemudian Pasal 282 menyebutkan, perangkat desa tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan salah satu paslon.
Sementara Pasal 282 berbunyi: “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Jika perangkat desa tidak netral, mereka terancam pidana maksimal satu tahun penjara. Hal itu tertuang dalam Pasal 490 yang berbunyi : “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00.
12. TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah adanya sinyal dukungan terhadap Prabowo-Gibran dalam acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu, pada Minggu (19/11) lalu. Wakil Ketua Komandan Hukum dan Advokasi TKN Habiburokhman mengatakan, kehadiran Gibran dalam acara tersebut sekadar memenuhi undangan untuk memberikan pandangannya tentang pembangunan desa. “Tidak ada dukungan. Tidak ada. Yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya itu,” kata Habib, kemarin. Habib mengaku tak tahu secara lengkap pandangan Gibran perihal pembangunan desa yang disampaikan dalam acara itu.
13. Dukungan aparat pemerintahan desa kepada putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres panen kecaman. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengecam dukungan itu. Menurutnya, dukungan semacam itu sebagai niat jahat untuk mengkhianati Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur aparat desa bersikap netral. Hal itu berdasarkan UU Pemilu dan UU Desa. “Ini adalah bentuk penghinaan aparat desa terhadap negara hukum di Indonesia yang jelas-jelas melarang kepala desa beserta aparatnya terlibat atau mendukung calon tertentu dalam pelaksanaan pemilu,” kata Nurlia, Selasa (21/11).
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menilai, dukungan politik aparatur pemerintahan desa kepada pasangan capres-cawapres nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai wujud praktik demokrasi yang berjalan tanpa etika. “Mobilisasi kepala desa ini memperlihatkan demokrasi tanpa etika dan moralitas. Terlalu banyak manuver politik yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan,” kata Neni, kemarin.
Neni menganggap penyampaian dukungan tersebut menjadi bukti intervensi pemerintah menjelang Pilpres 2024. “Kuatnya manuver politik yang kita lihat dengan mobilisasi kepala desa dan aparatnya makin menegasikan kuatnya negara dalam mengontrol jalannya proses penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata dia. “Di mulut tidak akan cawe-cawe, tetapi faktanya mengerahkan kekuatan birokrasi,” sambung Neni. Ia menyoroti, praktik demokrasi yang bisa melenceng jika terjadi campur tangan pemerintah dengan mengerahkan birokrasi sampai tingkat desa mendukung paslon tertentu.
Peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Devi Darmawan meminta aparat pemerintahan desa menjunjung prinsip netralitas dalam Pemilu Legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) untuk mempertahankan keseimbangan dan membiarkan setiap kontestan bersaing secara jujur dan adil. “Keberpihakan ini kan berarti mencederai prinsip netralitas yang ada di dalam penyelenggaraan Pemilu. Artinya mereka mengubah konstelasi penyelenggaraan pemilu yang tadinya setara menjadi tidak lagi berimbang,” kata Devi, Selasa (21/11).
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah untuk segera menunjuk tempat akomodasi bagi para pengungsi etnis Rohingya yang berlabuh di Aceh. Berdasarkan catatan Kontras Aceh, setidaknya hingga saat ini pengungsi etnis Rohingya yang ada di Kabupaten Pidie, Aceh, jumlahnya mencapai 1.041 orang. “Pengungsi yang existing di Kamp Bina Raya di Kabupaten Pidie sebelumnya berjumlah 139 orang, dan saat ini dalam perhitungan Kontras Aceh jumlah pengungsi beretnis Rohingya di Aceh itu kurang lebih 1.041 orang,” kata Koordinator Kontras Aceh Azharul Husna dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/11).
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid menyebut, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menampung para pengungsi, termasuk pengungsi beretnis Rohingya yang belakangan ramai datang ke wilayah Aceh. Menurut Usman, meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, namun sebagai negara tentu sudah memiliki banyak aturan terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM). “Jadi tanggung jawab Indonesia sangat jelas di bawah covenant dan kovensi serta Deklarasi Universal PBB tentang HAM,” kata Usman dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/11).
14. Menhan Prabowo Subianto yang kini menjadi Capres Kolisi Indonesia Bersatu (KIM) menjenguk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di sela-sela kunjungan kerjanya di Singapura. Seperti diketahui, Luhut sedang dalam proses pemulihan pasca mendapatkan perawatan di General Hospital Singapura. Menurut Prabowo, kondisi Luhut saat ini sudah berangsur pulih. Akan tetapi, masih perlu waktu untuk penyesuaian. “Iya, saya jenguk beliau,” kata Prabowo dalam keterangannya, Selasa (21/11).
Prabowo mengaku gembira melihat kondisi terkini Luhut. Dia menyebut Luhut ingin segera kembali bekerja. Namun, semua pihak meminta agar Luhut pelan-pelan memulihkan diri terlebih dahulu. “Beliau alhamdulillah sudah pulih, memang perlu waktu penyesuaian. Jadi saya sangat gembira beliau sudah ingin segera bekerja, tapi memang semua pihak minta beliau pelan-pelan menyesuaikan diri,” ujarnya. Prabowo berkunjung ke Singapura untuk menerima penghargaan Darjah Utama Bakti Cemerlang (Tentera) yang merupakan penghargaan militer tertinggi dari pemerintah Singapura. (HPS)
