Mensesneg Pratikno (net)
Isu hangat pagi ini, seharian kemarin, Rabu (22/11) beredar surat berkop Kementerian Sekretariat Negara RI yang berisi daftar nama menteri yang akan direshuffle. Surat yang beredar tersebut ditandatangani Mensesneg Pratikno. Di bawah kop surat, tertulis ‘Daftar Reshuffle Ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang Diusulkan dan Telah Disetujui oleh Bapak Presiden RI’. Ada 13 posisi dalam daftar reshuffle tersebut, yakni 11 menteri, Panglima TNI, hingga Kepala BIN. Namun ketika dikonfirmasi, Mensesneg Pratikno menyebutkan surat tersebut hoax alias tidak benar.
Isu menarik lainnya, Anies Baswedan ditanya soal jatah Menteri untuk Muhammadiyah oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dalam dialog terbuka di Edutorium Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jateng, Rabu (22/11). Anies pun menjanjikan, akan memberikan tempat di kabinet untuk kader Muhammadiyah. “Pak Jokowi saja memberi tempat (untuk Muhammadiyah), apa lagi kita,” tegas Anies sambal tertawa.
Polisi segera periksa Ketua KPK Firli Bahuri dalam kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli akan dikenai Pasal 12 huruf e, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP yang ancaman hukumannya bisa dipenjara seumur hidup. Berikut isu selengkapnya.
1. Seharian kemarin, Rabu (22/11) beredar surat berkop Kementerian Sekretariat Negara RI yang berisi daftar nama menteri yang akan direshuffle. Surat yang beredar tersebut ditandatangani Mensesneg Pratikno. Di bawah kop surat, tertulis ‘Daftar Reshuffle Ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang Diusulkan dan Telah Disetujui oleh Bapak Presiden RI’. Ada 13 posisi dalam daftar reshuffle tersebut, yakni 11 menteri, Panglima TNI, hingga Kepala BIN.
Namun ketika dikonfirmasi, Mensesneg Pratikno menyebutkan surat tersebut hoax alias tidak benar. Dia mengatakan belum ada rencana reshuffle sejauh ini. “Ini hoax,” kata Pratikno. ‘’Dereng (belum),” jawab Pratikno ketika ditanya adakah rencana reshuffle dalam waktu dekat.
Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana juga menepis kabar tersebut. Dia mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai kabar yang belum dipastikan kebenarannya. “Saat ini beredar sebuah dokumen reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang telah diusulkan dan disetujui Presiden. Dapat dipastikan dokumen tersebut hoax, mengandung informasi yang tidak benar/bohong,” ujarnya.
“Mengingat banyaknya hoax dan kabar bohong yang beredar belakangan ini, kami mengimbau agar publik melakukan check and recheck dan tidak mudah percaya pada informasi dan berita-berita yang tidak berasal dari sumber yang resmi dan kredibel,” tegas Ari.
2. Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan ditanya soal jatah Menteri untuk Muhammadiyah oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dalam dialog terbuka di Edutorium Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jateng, Rabu (22/11). “Kalau saya boleh tanya, tadi kan pertanyaan ilmiah. Nah, saya mau tanya, yang tidak ilmiah tapi penting. Kalau mas Anies dan Cak Imin terpilih, akan mengangkat menteri dari Muhammadiyah?” tanya Abdul Mu’ti dihadapan Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Mendengar pertanyaan tersebut, Anies dan Cak Imin kelihatan kaget dan tertawa. Namun pertanyaan ini langsung dijawab Anies dengan pertanyaan. “Pertanyaan lagi, Pak Mu’ti masuk dalam daftarnya ya Pak Haedar?” ujar Anies bercanda. Sontak pertanyaan Anies itu mengundang tawa ribuan warga Muhammadiyah yang hadir. Anies lalu menjanjikan, akan memberikan tempat di kabinet untuk kader Muhammadiyah. “Pak Jokowi saja memberi tempat (untuk Muhammadiyah), apa lagi kita,” tegas Anies sambal tertawa.
Dalam paparannya, Anies menyebut, etika politik dan etika bernegara di Indonesia sedang terkikir atau mengalami erosi saat ini. Dia berjanji, jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres mendatang akan mengembalikan lagi etika politik yang sedang terkikir tersebut. “Kami melihat juga pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan bernegara dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika politik, etika bernegara yang kita saksikan akhir-akhir ini mengalami erosi,” kata Anies dalam Dialog Terbuka di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11). Menurut Anies, agar etika politik tidak terkikis lebih dalam, perlu ada komitmen dari para politisi di negeri ini untuk menghilangkan kepentingan yang tidak berkaitan dengan negara.
Anies berjanji akan memprioritaskan program pembangunan manusia bila terpilih menjadi presiden pada Pilpres mendatang. Menurutnya, hal ini penting mengingat masih tingginya angka ketimpangan pembangunan manusia di Tanah Air. “Betapa ketimpangan itu nyata. Pembangunan itu tentang manusia, bukan tentang infrastruktur, bukan tentang bangunan, tapi manusianya,” katanya. Anies mencontohkan, indeks pembangunan manusia di Jawa-Sumatera pada tahun 2013 skornya mencapai 69. Sementara, di Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku, angka itu baru dicapai pada tahun 2022.
Data ini menunjukkan, angka ketimpangan pembangunan manusia masih sangat tinggi. Butuh waktu yang lama untuk menyamakan skor indeks pembangunan manusia antara satu daerah dengan lainnya. “Ketinggalannya satu dekade. Bukan soal selisihnya itu empat poin, lima poin. Mengejar lima poin itu satu dekade,” ucap Anies.
3. Anies berjanji akan lakukan pengkajian ulang UU ITE jika terpilih jadi presiden. Ia menilai, selama ini UU ITE membelengu kebebasan berekspresi dan berpendapat. Anies lalu menyinggung kebiasaan warga Indonesia yang masih menyamarkan atau menyebut Indonesia dengan istilah wakanda ataupun Konoha. Ia mengatakan, kritik sangat penting bagi berlangsungnya pemerintahan. Jika kritik tidak dibebaskan, demokrasi akan mengalami penurunan. “Kita menyaksikan juga bagaimana kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan, kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Karena kritik itu mencerdaskan masyarakat dan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik karena adanya hujanan kritik,” tegas Anies.
Anies mengungkap soal kebiasaan masyarakat yang menyebut Indonesia sebagai Wakanda (sebuah tempat fiktif dalam film garapan Marvel Studios) atau Konoha (merupakan nama sebuah tempat fiktif dalam cerita kartun Naruto) di media sosial. Mereka takut menyebut nama Indonesia karena khawatir muncul tuntutan hukum. Menurut Anies, kebiasaan itu merupakan dampak dari demokrasi di Indonesia yang menurun sehingga menyulitkan kebebasan berekspresi. Penurunan kondisi demokrasi ada kaitannya dengan hukum dan kekuasaan.
Kata Anies, dalam suatu negara, jika ada penguasa yang bisa mengganti-ganti hukum maka bisa disebut sebagai negara kekuasaan. Anies menekankan agar Indonesia tidak berubah menjadi negara kekuasaan. “Negeri ini (Indonesia) tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Harus dikembalikan menjadi negara hukum,” tutur Anies dalam acara Gagas RI yang disiarkan Kompas TV, Rabu (22/11) malam.
Menurut dia, jika hukum dikembalikan fungsinya, akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada negara. Sebab, kepercayaan merupakan salah satu modal demokrasi. “Dalam sebuah demokrasi, pilarnya adalah trust. Kepercayaan. Untuk negara non demokrasi pilarnya adalah rasa takut. Bila ada sebuah negara rakyatnya punya rasa takut, tokoh tokohnya punya rasa takut, maka di situ sebetulnya bukan demokrasi. Bila demokrasi tidak ada rasa takut, justru yang ada adalah kepercayaan,” tambahnya.
Anies menggagas upaya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam visi misinya maju sebagai pengganti Presiden Jokowi ke depan. Anies tidak ingin kebijakan pusat dan daerah kerap berubah-ubah dalam waktu singkat, karena akibat berubah-ubahnya kebijakan itu, hasil dari kebijakan tersebut tidak maksimal. “Kita ingin Indonesia di pusat dengan daerah kebijakannya sinkron. Kita ingin pemerintahan yang konsisten kebijakannya, bukan kebijakan yang bulan ini dikerjakan A, 6 bulan lain berubah B. Enam bulan berikut berubah C. Tapi (kita justru ingin) konsisten dikerjakan lintas waktu,” katanya.
Anies menyampaikan, gagasan itu merupakan satu dari 8 jalan perubahan yang akan dilakukannya bila terpilih menjadi pemimpin bangsa. Adapun gagasan utama Anies adalah biaya hidup yang murah dan tersedianya beragam kebutuhan pokok masyarakat. Selanjutnya, pengentasan kemiskinan dengan memberikan perluasan kepastian berusaha dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
Anies buka suara soal tiga mantan pimpinan KPK yang bergabung dalam Timnas Pemenangan AMIN. Ketiga mantan pimpinan KPK tersebut adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Thony Saut Situmorang. “Justru yang menjadi anggota Timnas AMIN adalah pribadi-pribadi yang selama ini sudah bekerja untuk perubahan di berbagai sektor,” kata Anies di Kampus C Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu (22/11).
4. Polisi segera periksa Ketua KPK Firli Bahuri dalam kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh penyidik.
“Melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini dilakukan penyidikannya,” kata Ade, Rabu (23/11). Firli akan dikenai Pasal 12 huruf e, Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dengan pasal tersebut, Firli bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firli Bahuri ke mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL), salah satunya dokumen penukaran valuta asing senilai Rp7,4 miliar. “Dokumen penukaran valas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar Rp7.468.711.500 sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Rabu (23/11).
Selain itu, polisi juga menyita tanda terima penyitaan rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Penyidik turut menyita pakaian, sepatu, hingga pin yang digunakan oleh SYL saat bertemu dengan Firli di GOR Tangki pada 2 Maret 2022.
Polisi juga satu buah hardisk eksternal atau SSD dari penyerahan KPK berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI. Pihak kepolisian juga menyita ikhtisar lengkap LHKPN atas nama Firli mulai tahun 2019 sampai tahun 2022.
5. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan membantah keterlibatan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban terkait pakta integritas dukungan kepada pasangan capres-cawapres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Budi Gunawan, tidak mungkin pejabat intelijen melakukan penerbitan surat pakta integritas. “Enggak ada. Enggak ada. Masa intel ngeluarin begitu (surat pakta integritas),” ujar Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11). Sebelumnya, beredar dokumen pakta integritas dukungan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pakta integritas itu diteken oleh Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban.
Sebelumnya Anies Baswedan meminta Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban mundur. “Jadi, bila Kabinda punya aspirasi, mundur saja dari Kabinda enggak apa-apa. Tapi, kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus netral,” ujar Anies saat ditemui di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (17/11). Anies mengatakan, terbongkarnya pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong itu menyebabkan kepercayaan rakyat kepada negara menurun.
Seperti diberitakan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian (TSP) Silalaban telah dirotasi menjadi Staf Khusus KSAD. Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.
6. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron akan menyerahkan temuan dokumen pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso ke lembaga berwenang. Sebab, dokumen pakta integritas itu tak berhubungan dengan kasus korupsi yang menjerat Yan Piet Moso. Dokumen pakta integritas yang ditandatangani Yan Piet itu berisi komitmen untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pakta integritas itu dibubuhi tanda tangan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian (TSP) Silalaban. “Jadi sekali lagi, KPK dalam proses pemyelidikan-penyidikan mungkin menemukan dokumen-dokumen yang Anda sebutkan tadi (pakta integritas),” kata Ghufron saat ditemui awak media di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Rabu (22/11). “Tentu kami kemudian akan sampaikan kepada pejabat atau lembaga yang berkompeten, karena tidak menyangkut korupsi,” lanjutnya.
7. Plt Ketua Umum PPP Mardiono memastikan, pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak akan menyebarkan propaganda palsu pada masa kampanye Pilpres mendatang. “Kita enggak mau dengan propaganda-propaganda palsu, apalagi juga kita menyampaikan janji-janji yang palsu, itu kita akan terhindar dari hal-hal itu,” kata Mardiono di Gedung High End, Jakarta, Rabu (22/11). PPP merupakan salah satu parpol, selain PDI Perjuangan, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.
Mardiono menuturkan, Ganjar-Mahfud ingin bekerja bersama rakyat untuk memenangkan Pilpres 2024. Oleh karena itu, pasangan nomor urut 3 ini bakal mengedepankan isu-isu yang dibutuhkan rakyat selama masa kampanye. “Kita tidak akan menggunakan propaganda-propaganda yang sifatnya palsu, tetapi apa yang terjadi saat ini itulah yang akan kita sampaikan kepada rakyat, itulah tujuan kita dalam meraih kemenangan,” kata Mardiono.
8. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam pelantikan Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11). Padahal, dalam tiga kali pelantikan Panglima TNI sebelumnya, Megawati selalu hadir di Istana. Apakah ini ada kaitannya dengan kemarahan PDIP gara-gara Presiden Jokowi mendukung Prabowo-Gibran sebagai Capres-Cawapres 2024.
Pelantikan tersebut dihadiri Laksamana Yudo Margono, KASAU Marsekal Fadjar Prasetyo, KASAL Laksamana Muhammad Ali, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala BIN Budi Gunawan. Hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Wantimpres Wiranto, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Achmad.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menginstruksikan jajarannya untuk memberikan penyuluhan mengenai netralitas TNI agar prajurit tidak berpolitik praktis. Penyuluhan netralitas itu dilakukan sekaligus mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. “Saya sudah instruksikan pada jajaran di mana di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI yang tertuang dalam UU 34/2004 (tentang TNI), di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis,” kata Agus usai dilantik menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).
Selain penyuluhan, Panglima TNI sebelumnya, Laksamana Yudo Margono telah membentuk posko pengaduan masyarakat untuk mengawal jalannya Pemilu 2024. Masyarakat bisa melapor ke sana jika menemukan aparat TNI yang tidak netral. Baca juga: Soal Calon KSAD, Panglima Agus: Kita Lihat Bintang 3 yang Eligible Agus Subiyanto lantas menyampaikan bahwa akan menjatuhkan sanksi kepada oknum-oknum prajurit yang kedapatan tidak netral tersebut. “Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis, akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya. Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan,” ujar Agus.
9. Pasangan capres-cawapres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menonjolkan isu ekonomi dan kepastian hukum pada masa kampanye. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid menyatakan, dua isu tersebut akan ditonjolkan karena merupakan kegelisahan rakyat. “Nanti Mas Ganjar dan Prof Mahfud juga bicara mengenai fokus pada dua hal yaitu pertama mengenai ekonomi dan yg kedua adalah mengenai kepastian hukum,” kata Arsjad di Gedung High End, Jakarta, Rabu (22/11). “Itu yang menjadi dua topik utama dari kami yang di mana itulah kekuatan dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud dan itulah kegelisahan dan yang kami rasa itu yang diinginkan oleh rakyat,” imbuh Arsjad.
10. Lembaga survei Setara Institute menyatakan, survei terkait elektabilitas capres dan cawapres semakin tidak masuk akal dalam beberapa hari terakhir. “Hari-hari ini publik disuguhi hasil survei tentang elektabilitas capres dan cawapres yang semakin tidak masuk akal,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani dalam keterangan tertulis, Rabu (22/11). Anies mengatakan, Timnas AMIN diisi sejumlah orang yang sudah bekerja untuk mengubah Indonesia, mereka berasal dari berbagai latar belakang. “Anggota Timnas AMIN siap bergerak untuk perubahan, untuk Indonesia. Jadi yang berkumpul adalah orang-orang yang ingin perubahan. Untuk Indonesia lebih adil dan lebih makmur,” tegas Anies.
Ismail menyoroti posisi lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik atau juru kampanye yang berlindung di balik kebebasan akademik survei. “Atau agitator yang ditugasi untuk menggiring opini tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pihak yang menugasi,” ujar Ismail. Setara Institute juga menyayangkan materi survei yang seharusnya tidak dipromosikan karena bertentangan dengan konstitusi.
Sebelumnya Ketua Bappilu PPP Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Lembaga survei kini tidak hanya menjadi alat untuk mengukur elektabilitas saja, tetapi sudah menjadi alat untuk mendelegitimasi atau promosi sosok capres cawapres tertentu. “Ternyata survei itu bukan hanya digunakan untuk strategi akurasi, tapi lebih untuk intimidasi dan promosi kandidat masing-masing,” ujar Sandiaga di acara pembekalan caleg PPP se-Indonesia, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (11/11). Tak hanya itu, survei juga digunakan untuk menimbulkan bias informasi.
11. Eks Ketua MK, Anwar Usman ajukan keberatan setelah hakim konstitusi Suhartoyo diangkat sebagai Ketua MK yang baru menggantikan dirinya. “Ada surat keberatan dari Yang Mulia Anwar Usman atas Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Yang Mulia Suhartoyo sebagai Ketua MK 2023-2028,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Rabu (22/11). Enny menyampaikan, surat keberatan itu diteken sejak pekan lalu. “Surat tersebut disampaikan oleh 3 kuasa hukum Yang Mulia Anwar Usman bertanggal 15 November 2023,” ujarnya. Enny belum dapat memastikan bagaimana prosedur maupun tindak lanjut atas surat keberatan semacam itu.
12. Kelompok yang tergabung dalam Radar Demokrasi Indonesia mengadukan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ke Bawaslu. Laporan yang dimaksud terkait dengan dugaan pelibatan anak-anak dalam sosialisasi program pemberian susu. “Saya melaporkan ada tindakan ataupun ada pelanggaran pemilu terhadap salah satu tim kampanye paslon,” kata pimpinan Radar Demokrasi Indonesia, Steve Josh Tarore, Kamis (23/11).Dia mengaku sudah mengantongi bukti dari tayangan di salah satu televisi swasta. Rekaman video disertakan dalam laporan ke Bawaslu. Steve menduga kubu Prabowo-Gibran melanggar kampanye sebelum waktunya. Steve menganggap video yang beredar itu sudah termasuk bentuk kampanye yang seharusnya belum boleh dilakukan saat ini.
Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka angkat bicara usai diduga iklan Prabowo Subianto di televisi dilaporkan ke Bawaslu. Iklan itu dilaporkan kelompok yang menamakan diri Radar Demokrasi Indonesia karena dianggap curi start dan melibatkan anak-anak dalam pembuatannya. Gibran mengaku siap mendapat teguran dari Bawaslu jika iklan tersebut dianggap menyalahi aturan. “Ya monggo silakan. Kalau ada yang menyimpang atau kalau ada kesalahan-kesalahan, kami siap ditegur Bawaslu,” kata putra sulung Presiden Jokowi itu di Solo Safari, Rabu (22/11). (HPS)
