HOT ISU PAGI INI, KPK MULAI SERIUS GARAP KASUS HARUN MASIKU

oleh
oleh

Gedung KPK (net)

Isu menarik pagi ini, KPK memanggil mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang telah bebas bersyarat terkait kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku pada Kamis (28/12) hari ini. Pemanggilan ini dinilai sebagai sinyal KPK mulai serius menangani kasus Harun Masiku. Menurut jadwal, Wahyu akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Isu hangat lainnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri melanggar kode etik dalam kasus eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ia meminta Firli  mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan KPK.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku dapat bocoran menang tipis di Provinsi Banten pada pilpres mendatang. Sementara itu, Jubir Timnas AMIN, Indra Charismiadji dijebloskan ke Rutan Cipinang usai pelimpahan tahap II yang diterima Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Rabu (27/12). Indra ditahan sebagai tersangka kasus perpajakan dan TPPU yang merugikan negara sebesar Rp1,1 miliar. Berikut isu selengkapnya.

 

1. KPK panggil mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang telah bebas bersyarat terkait kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku pada Kamis (28/12) hari ini. Pemanggilan ini dinilai sebagai sinyal KPK mulai serius menangani kasus Harun Masiku. Menurut jadwal, Wahyu akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. “Sebagai tindaklanjut penyelesaian penyidikan perkara kaitan dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 dengan tersangka HM, besok Kamis (28/12) bertempat di Gedung Merah Putih KPK. Tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Wahyu Setiawan (mantan Anggota KPU periode 2017-2022),” ujar Jubir KPK Ali Fikri, Rabu (27/12).

Seperti diketahui, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan telah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Wahyu merupakan terpidana kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024. “Betul yang bersangkutan sudah bebas, Pembebasan Bersyarat (PB) per tanggal 6 Oktober 2023,” ungkap Kepala Bagian Humas dan Protokol, Ditjen Pas, Kemenkumham, Edward Eka Saputra, kemarin. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Wahyu Setiawan dari 6 tahun menjadi 7 tahun penjara pada Juni 2021.

Sebelumnya, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menantang agar buron kasus suap Harun Masiku ditangkap. Ia menggelar sayembara kepada siapapun yang bisa menangkap Harun Masiku. “Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke,” kata Fahri Hamzah melalui akun X (Twitter) resminya, Selasa (31/10) lalu. Menurut dia, penangkapan Harun Masiku adalah pekerjaan rumah terbesar KPK. Sebab, dengan ditangkapnya eks kader PDI-P tersebut, modus kecurangan pemilu bisa terungkap.

 

2. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri melanggar kode etik di kasus eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Maka dari itu, Firli diminta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. “Mengadili, satu, Firli terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik dan perilaku yaitu berhubungan langsung dan tidak langsung dengan SYL yang perkaranya sedang ditangani KPK,” ujar Tumpak dalam sidang di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/12). Tumpak menjelaskan, Firli juga tidak memberi tahu kepada pimpinan KPK yang lain terkait komunikasinya dengan SYL.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan alasannya tidak memecat Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK meski sudah terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Menurut Tumpak, keputusan untuk memberhentikan Ketua KPK berada di tangan Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, Dewas KPK hanya bisa meminta Firli untuk mundur dari jabatannya. “Dewas KPK tidak bisa memecat, kita Dewan Pengawas tidak punya kewenangan untuk memecat. Yang boleh memberhentikan itu hanya Presiden. Satu-satunya kita suruh dia mengundurkan diri. Tidak bisa kita memberhentikan itu, enggak ada kewenangan,” ujar Tumpak menegaskan.

Tumpak mengakui, Firli Bahuri merupakan Ketua KPK pertama di Indonesia yang diminta mengundurkan diri. Firli diminta mundur karena mendapat sanksi berat usai dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dalam kasus Syahrul Yasin Limpo. “Apakah Ketua KPK ini pertama kalinya diberhentikan Presiden? Kalau Ketua KPK diadili oleh Dewan Pengawas dengan keputusan supaya yang bersangkutan mengundurkan diri, ini baru pertama kalinya, memang betul,” ujar Tumpak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/12). Tumpak memastikan Presiden Jokowi  akan memberhentikan Firli dari jabatan Ketua KPK.

 

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengungkapkan, mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengirim pesan WhatsApp kepada Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Haris mengungkapkan hal tersebut dalam sidang pelanggaran kode etik Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/12). “Bahwa setelah surat perintah penyidikan atas nama saksi Syahrul Yasin Limpo ditandatangani dan ditetapkan sebagai tersangka, terperiksa (Firli) kembali melakukan komunikasi dengan saksi Syahrul Yasin Limpo melalui pesan WhatsApp pada bulan September 2023, pada saat saksi Syahrul Yasin Limpo berada di Roma dan penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah saksi Kasdi Subagyono,” ujar Haris.

 

3. Ketua KPK nonaktif Bahuri tidak hadir dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Dewas KPK, Rabu (27/12). Sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Firli telah dimulai dan dibuka oleh Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean. “Persidangan dilakukan di luar hadirnya Terperiksa (Firli),” ujar Tumpak. Ia menjelaskan, Firli tidak hadir di persidangan etik hari ini tanpa alasan yang sah. Padahal, Firli sudah dipanggil secara sah untuk hadir dalam persidangan etik. “Terperiksa dianggap melepas haknya untuk membela diri,” ucap Tumpak.

 

Penyidik Polri mencecar 22 pertanyaan kepada Firli Bahuri dalam pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (27/12). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeriksaan terhadap Firli berlangsung selama 10 jam, yakni sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 20.30 WIB.

“Dalam pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap tersangka pada hari ini, penyidik mengajukan sebanyak 22 (dua puluh dua) pertanyaan kepada tersangka FB,” kata Trunoyudo dalam keterangannya. Kata Trunoyudo, pemeriksaan hari ini bertujuan untuk meminta keterangan tentang seluruh harta benda milik Firli termasuk aset milik istri, anak, dan keluarga hingga aset lain atau harta benda yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.

 

4. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku dapat bocoran menang tipis di Provinsi Banten pada pilpres mendatang. “Saya dapat bocoran, AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin) belum menang besar, tapi masih menang tipis di Banten,” kata Cak Imin saat silaturahmi bersama relawan AMIN se-Banten di Hall Islamic Village Karawaci Jalan Raya Qodr, Kelapa Dua, Tangerang, Rabu (27/12).

Terkait hal itu, Cak Imin minta pendukungnya menggerakkan jaringan yang paling bawah agar AMIN menang telak sehingga apabila ada kecurangan tak akan berpengaruh. “Habis ini semua menggerakkan yang paling bawah. Kita harus menang tebal di Banten karena kalau menang tebal, kecurangan apa pun enggak akan ada gunanya. Tapi, kalau kita menang tipis, berbahaya,” ujarnya.

 

Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) kampanye di Jakarta, Rabu (27/12). Keduanya menerima dukungan dari Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KB HMI) di Swasana Lippo Kuningan Grand Ballroom, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah deklarasi, Cak Imin lampanye ke Banten, sementara Anies tidak memiliki jadwal kampanye di hari yang ke-30 masa kampanye ini.

 

5. Jubir Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Indra Charismiadji ditahan di Rutan Cipinang untuk 20 hari ke depan usai pelimpahan tahap II yang diterima Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Rabu (27/12). Plh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Mahfuddin Cakra Saputra mengatakan penahanan Indra berdasar Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : PRINT – 25 /M.1.13/Ft.2/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.

“Tersangka Nurindra B Charismiadji di Rutan Cipinang selama 20 (dua puluh) hari ke depan sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024,” kata Mahfuddin dalam keterangan tertulis, Rabu (27/12). Indra ditahan sebagai tersangka kasus perpajakan dan TPPU yang merugikan negara sebesar Rp1,1 miliar. Dalam kasus ini penyidik melakukan pelimpahan tahap II terhadap dua tersangka yakni Indra dan satu tersangka lain bernama Ike Andriani.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Jubir Timnas Pemenangan AMIN Indra Charismiadji yang ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Sahroni telah mengirimkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap Indra ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Rabu, 27 Desember 2023. Ia bersedia menjadi jaminan terhadap penangguhan penahanan Indra.

“Bahwa saya telah membaca dan mengerti ketentuan Pasal 31 KUHP,” kata Sahroni dalam dokumen surat jaminan penangguhan penahanan Indra yang telah dikonfirmasi, Kamis (28/12). Dalam surat itu, Sahroni menyampaikan empat poin jaminan terhadap kasus yang menjerat Indra. Ia menjamin bisa memastikan Indra tidak akan melarikan diri, tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. “Saya sanggup dan bersedia untuk menghadiri pemeriksaan kapan saja,” kata Sahroni.

 

6. Hasil survei terbaru CSIS mengungkapkan, elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bersaing ketat di wilayah Sumatera dan Jakarta-Banten. CSIS melakukan survei dan mem-breakdown elektabilitas capres-cawapres berdasarkan wilayah yang terbagi menjadi Sumatera; Jakarta-Banten; Jawa Barat; Jawa Tengah-Yogyakarta; Jawa Timur; Bali-Nusa Tenggara; Kalimantan; Sulawesi-Gorontalo; dan Maluku-Papua. “Kalau kita breakdown berdasarkan zona, memang menunjukkan di wilayah Sumatera itu pasangan 01 dan 02 masih bersaing ketat,” kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, Rabu (27/12).

Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menyebut, elektabilitas capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul di hampir semua wilayah di Indonesia. Hanya di Jateng dan DIY, tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran kalah dari capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. “Prabowo-Gibran keunggulannya merata, kecuali di Jawa Tengah dan DIY kalah sama Ganjar-Mahfud,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Selasa (26/12).

 

7. KPU buka suara soal peluang menjatuhkan sanksi terhadap gestur cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang diduga kembali memancing pendukungnya untuk bersorak saat acara debat cawapres di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12) malam lalu. Namun, terkait sanksi yang akan dijatuhkan masih menunggu hasil rapat pleno KPU yang akan digelar Kamis (28/12). “Lho iya kan peluang-peluang itu ada, tunggu saja pleno besok,” ujar Komisioner KPU August Mellaz di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).

Mellaz menjelaskan gestur Gibran itu termasuk dalam masukan yang disampaikan tim paslon pada rapat evaluasi bersama KPU pada hari ini. Masukan itu, jelas Mellaz, turut disampaikan secara tertulis. “Ya itu (Gestur provokasi Gibran) bagian dari masukan yang disampaikan oleh tim paslon, kebetulan juga sudah disampaikan secara tertulis, kami besok akan bahas di pleno untuk urusan itu,” kata Mellaz.

 

8. KPU meminta, capres yang akan adu gagasan pada debat ketiga Pilpres 2024 menjelaskan singkatan dan istilah asing yang tak familiar jika digunakan untuk bertanya. Hal itu disepakati dalam rapat evaluasi debat kedua bersama perwakilan masing-masing tim pasangan capres-cawapres, Rabu (27/12). “Yang pertama itu tentu mau tidak mau tugasnya LO (liaison officer) dari pasangan calon untuk briefing kepada capres ataupun cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan,” kata Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz usai rapat, kemarin sore.

“Langkah pertama tentu kita ingatkan ke tim paslon untuk memastikan agar itu (penggunaan singkatan dan istilah asing/tak familiar) tidak terjadi. Tetapi kalaupun itu ada memang sebagai suatu pertanyaan, itu dipanjangkan,” jelasnya. KPU juga menyepakati capres hanya akan menggunakan 1 mikrofon yang terpasang (built-in) di podium masing-masing dalam debat berikutnya. Penggunaan mikrofon built-in di podium ini  untuk mengurangi kans capres meninggalkan podium saat berdebat, seperti yang dilakukan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat kedua yang lalu.

 

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta KPU mengevaluasi penggunaan singkatan dalam debat capres dan cawapres selanjutnya. Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menyampaikan, TPN sudah menyurati KPU mengenai evaluasi debat kedua, termasuk soal penggunaan singkatan. “Sudah kami sampaikan secara tertulis yang ini, yang evaluasi kami tentang debat kedua, termasuk penggunaan singkatan, termasuk ketika Mas Gibran bertanya di luar topik,” kata Andi di media center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).

 

Jubir Timnas AMIN, Pipin Sopian menilai pertanyaan yang diajukan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dengan menggunakan istilah asing yang tidak diketahui masyarakat awam dalam debat cawapres pekan lalu adalah jebakan. “Persoalannya di situ. Ada upaya untuk menjebak sesuatu yang seharusnya jelaskan saja dulu,” kata Pipin Sopian, kemarin. Pipin mengatakan, taktik yang digunakan Gibran mengulang strategis yang digunakan sang ayah, Presiden Jokowi dalam debat capres pada Pilpres 2019 silam.

 

9. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan gugatan hak uji materi (HUM) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2023 tentang syarat usia capres-cawapres yang dilayangkan Yunus Nuryanto, LBH Yusuf, dan Risma Situmorang ke MA. Gugatan itu diajukan lantaran KPU merevisi PKPU sesuai hasil putusan MK. “Tolak permohonan keberatan HUM,” demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir dari situs MA, Rabu (27/12). Dengabn ditolaknya gugatan tersebut, maka posisi Gibran aman. Adapun gugatan PKPU dari Yunus Nuryanto teregister dengan nomor 47 P/HUM/2023. Sementara dari LBH Yusuf teregister dengan nomor 51 P/HUM/2023, dan dari Risma Situmorang teregister dengan nomor 52 P/HUM/2023.

 

10. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan hasil kampanye Pilpres 2024 ke sejumlah daerah selama sebulan. “Sebulan kampanye saya bisa merasakan apa yang menjadi suara rakyat lebih pada problem riil yang dihadapi masyarakat,” kata Ganjar ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (27/12). Ganjar mengaku mendengar aspirasi masyarakat yang mendambakan lapangan kerja terbuka lebar, plus pendapatan tinggi sehingga mendorong daya beli selama kampanye di sejumlah daerah. Dari sektor pertanian, Ganjar mendengar keluhan para petani di banyak daerah akan masalah kelangkaan ketersediaan pupuk. “Kalau ada, mahal. Yang nelayan masalah BBM,” bebernya.

 

11. Presiden Jokowi berpesan agar masyarakat menjaga toleransi dan perdamaian menjelang tahun politik 2024. Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Perayaan Natal Nasional di Gereja Grha Bethany, Nginden, Surabaya, Rabu (27/12). Jokowi menekankan berkali-kali soal persatuan dan kesatuan yang harus terus dijaga di tengah keberagaman. “Walaupun kita memasuki tahun politik sebentar lagi kita menyelenggarakan pemilu, kita harus terus jaga toleransi, menjaga persatuan perdamaian,” kata Jokowi.

Sebelum menghadiri kegiatan tersebut, Presiden Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah kepada warga di Sidoarjo. “Pilihan untuk hidup rukun dan kasih sayang adalah pilihan terbaik yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita yang harus perjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Jokowi. Selain itu, Jokowi juga membagikan dua buah sepeda kepada jemaat yang hafap Pancasila. “Saya ingin ada yang angkat tangan, yang apal (hafal) Pancasila?” ujar Jokowi.

 

12. Lembaga survei CSIS merilis, Partai Gerindra mulai membuntuti PDIP dalam perolehan suara pada pemilu. Hasil survei terbaru CSIS menyebut, PDI-P memiliki elektabilitas tertinggi dengan 16,4 persen, disusul Partai Gerindra dengan 14,6 persen. “PDI-P sudah mulai dibuntuti oleh Partai Gerindra,” kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes dalam paparannya secara daring, Rabu (27/12). Urutan ketiga hingga kedelapan ditempati Partai Golkar (11,9 persen), PKS (11,8 persen), PKB (9,2 persen), Partai Nasdem (6,4 persen), Partai Amanat Nasional (5,2 persen), dan Partai Demokrat (4,8 persen). PPP (3,5 persen), Partai Perindo (1,5 persen), dan Partai Solidaritas Indonesia (1,3 persen). Sisanya partai yang mendapatkan elektabilitas di bawah 1 persen yakni Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, hingga Partai Ummat. (HPS)