Wapres Ma’ruf Amin (net)
Isu menarik pagi ini, Wapres RI Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah berpeluang mengevaluasi aturan soal cuti bagi menteri yang maju pilpres usai gelaran Pemilu 2024. Menurutnya, jika aturan ini dinilai kurang tepat, ke depan, ada baiknya menteri yang maju sebagai capres atau cawapres diwajibkan untuk mundur.
Isu hangat lainnya, Presiden Jokowi resmi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK melalui Keppres Nomor 129/P Tahun 2023. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengusulkan supaya pemerintah menunda pembagian bansos sampai dengan pilpres 2024 selesai. Berikut isu selengkapnya.
1. Wapres RI Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah berpeluang mengevaluasi aturan soal cuti bagi menteri yang maju pilpres usai gelaran Pemilu 2024. Menurutnya, jika aturan ini dinilai kurang tepat, ke depan, ada baiknya menteri yang maju sebagai capres atau cawapres diwajibkan untuk mundur. “Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru (aturan) banyak dilanggar, maka sebaiknya kembali saja seperti dulu, (menteri maju pilpres) mundur,” kata Ma’ruf dalam program Satu Meja Kompas TV, Jumat (29/12).
Ma’ruf memahami, aturan yang ada saat ini menyebutkan menteri yang maju pilpres tak harus mundur, tetapi wajib cuti saat kampanye. Menurut Ma’ruf, ada dua hal penting yang harus diperhatikan kaitannya dengan menteri maju pilpres. Pertama, apakah menteri tersebut tetap bekerja dengan baik selama tahapan pemilihan berjalan. Kedua, apakah ada indikasi menteri itu menyalahgunakan jabatan atau terindikasi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran, ia menyarankan supaya aturan terkait hal ini direvisi. “Supaya tidak ada pelanggaran ke mana-mana, tidak ada pekerjaan yang dikorbankan atau dia menyalahgunakan jabatan,” ujarnya. Ma’ruf tak menampik, gelaran Pilpres 2024 menyebabkan konsentrasi kerja jajaran Kabinet Indonesia Maju berkurang. Sebab, ada menteri yang maju sebagai capres dan cawapres, ada pula yang menjadi bagian dari tim sukses (timses). Meski demikian, Ma’ruf mengatakan, situasinya belum tentu mengganggu kinerja kabinet. Sejauh ini rapat kabinet masih berjalan dengan normal.
KH Ma’ruf Amin memberikan kebebasan kepada anggota keluarganya untuk menentukan pilihan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Ma’ruf mengatakan, anak-anak dan anggota keluarganya punya penilaian masing-masing tentang calon pemimpin negara. “Saya silakan saja mereka mau memilih ke mana, silakan saja,” ujarnya. Ma’ruf tak menampik bahwa anak-anaknya memiliki pilihan politik yang berbeda. Putrinya, Siti Mahmudah memberi dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran, malah menjadi bendahara Relawan Nderek Guru (Ndaru) yang mendukung Prabowo-Gibran. Putri Ma’ruf lainnya, Siti Nur Azizah mendukung pasangan Ganjar-Mahfud MD dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar-Mahfud (Baki Gama) 03.
Ma’ruf membebaskan mereka dalam menentukan pilihan, dia hanya berharap, keluarganya memilih capres-cawapres terbaik. Ma’ruf sendiri mengaku tak akan menunjukkan keberpihakannya ke pasangan capres-cawapres tertentu. Ia tidak akan memberikan endorsement ke salah satu pasangan calon tertentu. Ia bilang, capres-cawapres yang dia pilih hanya diketahui dirinya ketika kelak mencoblos surat suara pada hari H, 14 Februari 2023. Ma’ruf mengatakan, pilihan politik merupakan persoalan hati dan urusan personal, sehingga ia tidak ingin mengumbarnya ke publik. “Itu persoalan hati dan personal, karena itu saya hanya tuangkan di bilik (suara). Untuk di publik, saya bersikap netral saja,” katanya.
Ma’ruf Amin juga buka suara soal kekhawatiran publik terkait netralitas Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024. Sebabnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut berkontestasi sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. “Itu kan namanya juga pandangan, saya kira pandangan seperti itu logis saja. Orang tua bagaimana kalau anaknya berkontestasi, masa enggak membela, itu kan pandangan publik. Itu saya kira sah-sah saja muncul,” kata Ma’ruf, Jumat (29/12). Menurut Ma’ruf, sah-sah saja jika masyarakat punya kekhawatiran terkait hal tersebut. Meski begitu, Ma’ruf bilang, Presiden telah angkat bicara terkait ini. Jokowi mengatakan dirinya netral dan tak memihak salah satu pasangan capres-cawapres. “Pernyataan dari Presiden sudah ada, bilang netral. Publik khawatir, ini kan sama-sama bisa, kemungkinan itu ada,” ujarnya.
2. Presiden Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK melalui Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli sebagai Ketua merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Keppres tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 28 Desember 2023. “Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023, tentang Pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024,” kata Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (29/12).
Ari menyampaikan, ada tiga pertimbangan Kepala Negara menandatangani Keppres tersebut. Pertama, terkait surat pengunduran diri Firli Bahuri yang telah diterima Kemensekneg pada 22 Desember 2023. Kedua, Putusan Dewas KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang menjatuhkan sanksi berat terhadap Firli Bahuri lantaran terbukti melanggar etik dalam kasus eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Ketiga, berdasarkan pasal 32, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana beberapa kali diubah, pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui Keppres.
Polri bakal mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri. “TPPU menjadi materi dan target dari penyidik gabungan selanjutnya,” ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, kemarin. Disebutkan, Polri menemukan beberapa aset tanah dan bangunan milik Firli yang tidak didaftarkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “(Penyidikan) semua ya. Aset yang di Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Itu akan jadi materi dari penyidik,” kata Ade. Ia menduga, Firli memperoleh aset-aset itu tidak lama setelah munculnya kabar dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. “Karena terkait perolehan itu berada di kisaran waktu yang sama dari kurun waktu dugaan tindak pidana korupsi (pemerasan) yang terjadi,” ungkap Ade.
3. TPN Ganjar-Mahfud MD mengusulkan supaya pemerintah menunda pembagian bansos sampai dengan pilpres 2024 selesai. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan, pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai akan menguntungkan pasangan capres-cawapres tertentu. “Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah, tapi presepsi publik seperti itu,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12). “Sebaiknya, usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan sakwasangka,” ucap Pengacara senior itu.
TPN Ganjar-Mahfud MD menilai dikirimnya puluhan ribu surat suara ke Taiwan di luar jadwal menimbulkan kecurigaan. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis memandang, isu ini menimbulkan dugaan adanya manipuasi terhadap surat suara meskipun KPU telah memberikan klarifikasi. “Kejadian di Taiwan ini bisa menimbulkan kecurigaan bahwa akan ada dugaan manipulasi yang dilakukan walaupun KPU sudah membantah ini,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
Todung menyampaikan, jumlah penduduk Indonesia di Taiwan diperkirakan lebih dari 260.000 orang. Namun, dari jumlah tersebut tidak semuanya mendaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024. Pengacara senior ini menyoroti kemungkinan surat suara yang dikirim ke Taiwan disalahgunakan. “Kalau tadi dikatakan itu belum dicoblos sama sekali, apakah itu akan bisa dicoblos untuk mereka yang tidak terdaftar? Ini bisa-bisa saja, kemungkinan-kemungkinan semacam ini terjadi,” ucapnya. Todung meminta KPU dan Bawaslu untuk taat aturan terkait proses Pemilu yang tengah berjalan.
4. Kader senior PDI-P Aria Bima buka suarasoal sejumlah kader PPP yang mendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia mengaku menyerahkan urusan tersebut kepada internal partai berlambang ka’bah tersebut. “Mengembalikan kepada PPP untuk menyelesaikan persoalan tersebut karena itu wilayah kedisiplinan organisasi di masing-masing partai pengusung,” katanya saat menemani Ganjar Pranowo kampanye di Surakarta, Jumat (29/12). Menurut dia, adanya perbedaan suara atau pendapat di internal partai merupakan hal yang biasa. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di internal Partai Golkar ketika sejumlah kadernya menyatakan dukungan untuk pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy merekomendasikan Plt Ketua Umum Mardiono segera memberi sanksi kepada kader PPP yang menyeberang mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres mendatang. Sebab, secara kelembagaan PPP tergabung dalam koalisi bersama PDI-P, Partai Hanura, dan Perindo, mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden. Menurut dia, para kader PPP tersebut bisa dikenai sanksi berat hingga pemecatan karena membangkan keputusan partai. “Majelis Pertimbangan DPP PPP merekomendasikan kepada Plt. Ketua Umum DPP untuk segera melakukan langkah-langkah penegakan disiplin partai mulai dari peringatan hingga pemecatan keanggotaan terhadap kader-kader yang membangkang, melawan, dan tidak mengindahkan keputusan partai,” tegasnya, Jumat (29/12).
5. Capres urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan, anggaran pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) gratis untuk keluarga miskin di setiap kabupaten/kota yang dijanjikannya menelan beaya Rp 50 triliun. Saat ditanya, apakah program ini lebih realistis dibandingkan program makan siang gratis yang menelan beaya Rp 400 triliun yang dijanjikan Prabowo Subianto, Ganjar mengaku tak mau membandingkannya. Namun, dia menyatakan anggaran program SMK gratis jauh lebih murah.
“Enggak, saya enggak mau membanding-bandingkan, enggak, hehehe. Saya punya ide sendiri saja,” kata Ganjar saat menghadiri acara bertajuk “Launching Program SMK Gratis Langsung Kerja untuk Keluarga Miskin” di Lapangan Pule, Selogiri, Wonogiri, Jumat (29/12). “Kami pernah menghitung itu anggarannya sekitar Rp 50-an triliun, jadi tidak terlalu mahal, jadi jauh lebih sistematis,” imbuhnya.
6. Direktur LSI Denny JA Adjie Alfaraby menyebut, hasil survei terbaru LSI Denny JA mencatat pasangan Prabowo-Gibran menempati posisi pertama dengan elektabilitas 43,3 persen pada Pilpres 2024. Anies-Muhaimin Iskandar menempati posisi dua dengan 25,3 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di posisi ketiga dengan 22,9 persen. Sementara 7,9 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu, dan 0,6 persen suara tidak sah.
“Ini adalah pasangan yang kalau terjadi dua putaran maka pasangan yang sudah lolos ke putaran kedua adalah Prabowo-Gibran,” kata Adjie dalam acara daring, Jumat (29/12). Adjie menilai peluang Pilpres 2024 satu atau dua putaran masih imbang 50:50. Ia menyebut Prabowo-Gibran berpotensi unggul dalam satu putaran, sebab elektabilitas hanya kurang 7-8 persen saja untuk menang. Sedangkan, kata Adjie, pasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud bersaing ketat untuk lolos ke putaran kedua jika tak ada pasangan calon yang mendapat suara 51 persen.
“Perjuangan Prabowo-Gibran adalah berupaya menang satu putaran. Sementara perjuangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin adalah saling menyingkirkan untuk lolos di putaran kedua,” ujarnya.
Ganjar Pranowo mempertanyakan hasil survei elektabilitas pasangan capres-cawapres belakangan ini yang menyebut dirinya berada di urutan ketiga dengan elektabilitas yang terus menurun. Ganjar lantas mempertanyakan hasil survei tersebut. Sebab, sambutan masyarakat selalu ramai ketika dirinya berkampanye keliling ke kota-kota Indonesia. “Mengapa (elektabilitas) saya turun terus-menerus, karena kalau saya melihat sambutan masyarakat ramai begini dan saya bisa bertanya langsung, rasanya kondisi psikologisnya bisa saya rasakan, akan ke mana real suara yang terjadi,” kata Ganjar saat blusukan ke Pasar Kota Wonogiri, Sukorejo, Giritirto, Kabupaten Wonogiri, Jumat (29/12). Ia mengaku dirinya membandingkan hasil survei yang beredar belakangan ini.
7. Ketua Umum Partai Demokrat AHY tidak percaya dengan hasil survei sejumlah lembaga yang menyebut partainya hanya mendapatkan empat persen suara pada Pemilu 2024. “Saya enggak terlalu percaya itu. Kami juga punya survei sendiri. Kami tidak terlalu percaya yang seolah-olah merendahkan semangat kami,” kata AHY di Makassar, Jumat (29/12).
AHY berkeyakinan, target yang telah ditetapkan partainya pada Pemilu mendatang dapat tercapai yang telah diukur melalui hasil survei internal Partai Demokrat. “Kami tetap punya keyakinan tapi kami juga tidak pernah merasa sudah puas. Yang jelas kami punya target-target pencapaian yang kami ukur dari waktu ke waktu melalui survei. Insya Allah Demokrat akan mencapai tujuannya,” ungkapnya.
8. Bawaslu Jakarta Pusat menemukan data dan fakta baru dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait kegiatan bagi-bagi susu gratis di area car free day (CFD) Jakarta.
Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey mengatakan temuan data dan fakta baru tersebut membuat pihaknya butuh waktu untuk mengkaji dugaan pelanggaran, sehingga putusan belum dibacakan Jumat (29/12).
“Kami menemukan ada data dan fakta yang baru, yang bisa kita pertimbangkan untuk kita kaji lagi, lebih mendetail, dan itu kita agak terjadi seperti itu kelambatan karena kami temukan data dan fakta yang baru,” kata Pangkey kepada wartawan. Ia mengatakan dalam peristiwa itu, sudah dinyatakan tidak ada pelanggaran pidana Pemilu. Bawaslu Jakarta Pusat, kata dia, mengkaji dugaan pelanggaran terhadap peraturan lainnya.
9. Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu meminta pemenuhan uang duka korban ledakan tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah tak ditunda-tunda. Adian mengingatkan agar proses pemberian uang duka yang dijanjikan tak melalui prosedur yang berbelit-belit. “Uang duka yang dijanjikan perusahaan minimal Rp600 juta per orang dan tanggungan pendidikan sampai lulus kuliah tidak boleh ditunda-tunda dan berbelit-belit,” kata Adian dalam keterangan, Jumat (29/12). Adian mendorong pengusutan secara tuntas atas penyebab kebakaran tersebut agar kejadian serupa tak terulang lagi ke depan. Ia meminta pihak yang paham akan smelter dilibatkan dalam proses pengusutan tersebut. Menurutnya, hal itu penting agar proses produksi tak terganggu dan para pekerja bisa bekerja dalam suasana kerja yang aman.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meminta agar pemerintah tak tergila-gila terhadap investasi asing hingga warga negaranya sendiri menjadi korban.
Hal itu disampaikan Mahfud menyoroti kasus ledakan tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang menyebabkan 19 orang meninggal dunia. “Pemerintah harus tegas, jangan tergila-gila pada investasi tapi warganya sendiri menjadi korban. Karena setiap investasi dan pembangunan tuh ya untuk warga negara,” kata Mahfud di Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Nurul Hidayah, Sukabumi. Mahfud menegaskan keselamatan warga negara Indonesia tak boleh dikesampingkan, meski investasi yang masuk besar-besaran. “Kalau investasi besar-besaran, tapi warga negaranya enggak terlindungi keselamatannya, itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.
10. Ketua Tim Hukum Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir mengungkapkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji. “Iya benar [dikabulkan], Alhamdulillah,” kata Ari, Jumat (29/12). Ari mengatakan Indra telah dikeluarkan dari Rutan Cipinang pada Jumat (29/12) malam ini. Ia turut membagikan foto Indra telah keluar dari Rutan Cipinang yang didampingi oleh jajaran tim hukum AMIN. “Iya benar [dikeluarkan dari tahanan malam ini],” kata dia.
Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan tak ada kepentingan politik di balik penangkapan jubir Timnas AMIN, Indra Charismiadji. “Enggak, saya enggak menduga [ada politisasi hukum],” kata Mahfud saat mengunjungi Pondok Pesanter Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Kamis (28/12). Mahfud menyebut siapapun yang terlibat kasus hukum haruslah diadili dan menerima konsekuensinya. Terlepas yang bersangkutan tim pemenangan pasangan capres-cawapres manapun. “Kalau saya, semua orang yang terlibat tindakan hukum itu apakah di pimpinan-pimpinan paslon 1, paslon 2, paslon 3 ditangkap aja kalau korupsi,” ucapnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan meski waktu penangkapannya berdekatan dengan Pilpres 2024, hukum tetap haruslah ditegakkan. “Hukum harus tegak. Saya ndak menilai itu politik,” katanya.
11. Wamenag Saiful Rahmat Dasuki mengungkap fenomena masyarakat yang terbelah ketika berdoa di tengah Pilpres 2024. Menurutnya, ada masyarakat yang tetap mengucap amin pada akhir doa, namun ada juga yang mengubahnya dengan qobul. “Hari ini kita agak kikuk. Gara-gara Pilpres kita kikuk, mau baca doa ada yang bilang amin, ada yang bilang qobul, ada yang tahiyat dimain-mainkan,” kata Saiful dalam acara Pengukuhan Kelompok Kerja Majelis Taklim di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (29/12). Saiful menegaskan ritual atau ajaran agama tak seharusnya dijadikan lelucon politik. Menurutnya, nilainya tak berimbang antara lelucon politik dengan keyakinan yang dipahami. “Mulai hari ini kita selesaikan sudah lelucon-lelucon politik yang berdasarkan agama-agama tadi,” ujarnya.
12. TKN Fanta Prabowo-Gibran mensosialisasikan visi, misi, dan program Prabowo-Gibran sambil membagikan susu gratis untuk masyarakat di kawasan Sarinah dan Sudirman, Jakarta Pusat, kemarin. Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan menjelaskan, pemenuhan gizi masyarakat lewat pemberian susu dan makan siang gratis untuk anak sekolah merupakan salah satu program unggulan Prabowo-Gibran. “Sore ini mulai dari FX Sudirman lalu Sarinah sosialisasi program Prabowo dan Gibran sambil langsung memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dengan memberikan susu,” ujar Arief dalam keterangannya, Jumat (29/12).
Ia menepis anggapan bahwa kubu Prabowo-Gibran bukan hanya joget-joget saja selama ini. “Kita ingin menampilkan ternyata gemoy ini juga punya program. Selama ini ada yang bilang kita hanya bisa joget-joget doang. Nah ini kita tunjukin anak muda di bawah Prabowo-Gibran juga punya gagasan dan program nyata bawa susu,” imbuhnya. (HPS)
