Capres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (net)
Isu menarik pagi ini, Capres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin minta polisi dan penegak hukum lainnya mengusut temuan PPATK soal dana janggal atau uang panas dari pihak asing sebanyak Rp 195 miliar yang mengalir ke 21 bendahara parpol. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengingatkan, parpol yang menerima aliran dana asing bisa dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua tahun dan denda dua kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
Isu hangat lainnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, dirinya tidak takut menghadapi para koruptor hingga antek asing di Indonesia, ia akan mengganyang korupsi dari bumi Indonesia. Prabowo Subianto kembali menyindir sosok akademisi yang cuma pintar berteori, tapi salah ketika memberikan pernyataan. Prabowo menegaskan dirinya selalu berbicara apa adanya, sehingga tidak mencoba meniru gaya bicara akademisi. Berikut isu selengkapnya.
1. Capres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin minta polisi dan penegak hukum lainnya mengusut temuan PPATK soal dana janggal atau uang panas dari pihak asing sebanyak Rp 195 miliar yang mengalir ke 21 bendahara parpol. “Usut. PPATK harus membuktikan, polisi jangan diam,” pinta Cak Imin dalam keterangan pers di Blitar, Jawa Timur, Kamis (11/1). Ketua Umum PKB itu menyatakan siap jika partainya diusut soal aliran dana. “(PKB) siap,” tuturnya. Sebelumnya dib eritakan, PPATK menemukan aliran dana Rp 195 M dari luar negeri ke bendahara 21 Parpol. PPATK menemukan transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik menjelang Pemilu tahun 2024.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengingatkan dana dari pihaknya asing atau luar negeri tidak boleh digunakan untuk kampanye parpol peserta Pemilu. Titi mengatakan partai politik dilarang menerima sumbangan dari pihak asing dalam bentuk apa pun karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 40 ayat (3) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Titi mengatakan partai politik yang melanggar ketentuan itu bisa dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua tahun dan denda dua kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya, sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (4) UU 2/2008. Kemudian, kata Titi lagi, Pasal 339 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur, peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari pihak asing.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, temuan transaksi keuangan yang diumumkan PPATK belum tentu merupakan tindak pidana. Nusron mengatakan, PPATK adalah lembaga yang hanya bisa menelusuri, tetapi tidak bisa menindak. Ia menyebut, penindakan tetap dilakukan oleh aparat penegak hukum. “Kita jangan kemudian menganggap bahwa segala sesuatu yang diumumkan oleh PPATK itu menjadi pasti ada tindak pidana. Belum tentu, karena sesungguhnya PPATK hanya men-tracing uang masuk dan uang keluar,” kata Nusron di Media Centre TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kamis (11/1). Nusron mengatakan, TKN menyambut positif jika keuangan partai politik semakin transparan.
2. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata akan menindaklanjuti hasil analisis atau informasi transaksi keuangan yang disampaikan PPATK. Di sisi lain, PPATK mengaku telah menyampaikan dua informasi kepada KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak yang terdaftar dalam DCT Pemilu. “Saya belum mengecek laporan yang mana saja yang sudah dikirimkan. Yang jelas, kalau ada laporan PPATK, pasti kita tindaklanjuti,” kata Alex, Kamis (11/1). Ia menjelaskan, proses tindak lanjut di antaranya dengan menelaah apakah ada unsur tindak pidana asal atau predicate crime.
KPK bakal berkoordinasi dengan PPATK terkait temuan penerimaan dana untuk kegiatan politik. “Nanti kami koordinasikan dengan PPATK,” ujar Alex. Ia mengatakan PPATK belum menyampaikan semua temuan kepada lembaga antirasuah. Kendati demikian, Alex belum merinci temuan apa saja yang sudah disampaikan dan yang belum disampaikan. PPATK sebelumnya mengungkap temuan sejumlah aliran dana terkait kegiatan politik menjelang Pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut transaksi keuangan ini melibatkan politikus hingga calon anggota legislatif (caleg) dari sejumlah partai politik.
KPU mengaku tak memiliki kewenangan untuk mendalami temuan PPATK soal penerimaan dana senilai Rp195 miliar dari luar negeri oleh bendahara 21 partai politik. Komisioner KPU Idham Holik menegaskan KPU hanya berwenang menangani Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Kata dia lagi, KPU hanya sebatas merekomendasikan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Kemudian, menyampaikan laporan penggunaan dana kampanye itu kepada akuntan publik dalam pemeriksaan laporan dana kampanye. “Kami tidak memiliki kapasitas untuk membandingkan data rekening di luar LADK. Kami hanya mengevaluasi penggunaan LADK dalam pembiayaan kampanye. Ini sesuai atau tidak,” kata Idham di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). “Kalau ada rekening-rekening lainnya itu digunakan untuk transaksi keuangan tentunya itu di luar kewenangan KPU,” imbuhnya.
Bareskrim Polri mengaku belum menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) keuangan para DCT Pemilu 2024 dari PPATK. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengaku akan berkoordinasi dengan PPATK terkait dokumen yang dimaksud. “Nanti saya koordinasi dengan PPATK. Tapi sampai sekarang saya belum dapat,” ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (11/1). Hal senada disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang juga Kasatgas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, ia mengaku belum menerima LHA dari PPATK. Sebelumnya PPATK membeberkan sejumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan dari para caleg peserta pemilu.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut transaksi mencurigakan itu diduga terkait perjudian, narkoba, hingga tambang ilegal (illegal mining). Ia mengaku dari total 100 DCT mencurigakan nilai transaksinya mencapai Rp51,47 triliun. “Ini kita ambil 100 (DCT/caleg) terbesar, itu nilainya Rp 51, 47 triliun,” kata Ivan dalam agenda Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 di Jakarta Pusat, kemarin.
3. Jubir Timnas AMIN Iwan Tarigan merespon ancaman pembunuhan terhadap Capres Nomor Urut 1. Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Ia meminta Polri mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. “Kami meminta pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum,” kata Iwan, Jumat (12/1).
Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyiysloth mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar yang ditulis @Rifanariansyah itu menyatakan, “Izin bapak, nembak kepala Anis hukumannya berapa lama ya?”
Timnas AMIN meminta tim Satgas pengawalan capres yang sudah dipersiapkan KPU untuk tetap waspada. Mereka juga meminta Satgas lebih meningkatkan keamanan meskipun tetap humanis agar hal-hal yang sudah menjadi ancaman tidak sampai terjadi.
4. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, dirinya tidak takut menghadapi para koruptor hingga antek asing di Indonesia. “Hei maling-maling, koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah gentar terhadap kalian. Hei kaum munafik, hei antek-antek asing, Prabowo-Gibran bersama rakyat Indonesia!” ujar Prabowo saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di Bengkulu, Kamis (11/1). Ia menjelaskan, saat ini Indonesia berada di sebuah persimpangan jalan untuk memilih apakah mereka ingin menjadi negara maju atau tidak.
Dia menginginkan Indonesia menjadi negara yang makmur dan adil, di mana semua rakyatnya hidup dengan sejahtera. “Korupsi kita hilangkan, kemiskinan kita hilangkan dari bumi Indonesia saudara-saudara,” sambungnya. Prabowo lantas mengingatkan para koruptor dan maling di Indonesia untuk berhati-hati. Sebab, pada 14 Februari 2024 mendatang, rakyat akan menentukan sendiri siapa pemimpin pilihannya. “Hai koruptor-koruptor, hai maling-maling, hati-hati, tanggal 14 Februari rakyat Indonesia akan menyuarakan keputusannya saudara-saudara sekalian,” tuturnya.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali mengungkit soal Anies Baswedan yang memberi nilai 11 dari 100 terkait kinerjanya sebagai Menhan. Prabowo menegaskan, yang paling penting adalah nilai yang diberikan masyarakat. “Walaupun ada yang beri nilai 11 dari 100, tapi yang penting nilai yang kalian berikan kepada saya,” ujar Prabowo dalam acara konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di Bengkulu, Kamis (11/1).
Prabowo menjelaskan, dirinya bukan hanya “omon-omon” dalam bekerja. Dia mengaku tidak ingin berbicara banyak atau berjanji-janji terus, tetapi tidak ada hasilnya. “Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi walaupun ada yang kasih nilai saya 11 dari 100. Di mana-mana dan semua pesan yang saya terima menunjukkan rakyat Indonesia, hati rakyat Indonesia, ibu-ibu, emak-emak, saudara-saudara Indonesia, sudah ada bersama kami,” imbuhnya.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyindir pihak yang menyebutnya membeli alutsista bekas pakai uang rakyat. Prabowo mengatakan, dirinya tidak mungkin membiarkan tentara berperang menggunakan barang bekas. Apalagi, ia pernah menjadi prajurit yang pernah berperang. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di Lampung, Kamis (11/1). “Mas… Mas… Aku dia bilang, aku mau pakai uang rakyat, utang, untuk beli barang bekas. Ndoro, aku ini prajurit, aku perang, aku bukan di belakang meja, aku perang. Masa orang perang mau pakai barang yang enggak bagus?” ujar Prabowo. “Kalau… Ini ada TV ya. Saya enggak boleh bicara yang emosi loh. Sorry ye, sorry ye, Ndoro. Ndoro, Mas,” katanya lagi.
Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto mengakui, dirinya tidak pandai berbicara hal-hal yang bersifat omong-kosong. “Memang, saya kurang pandai bicara, saya mengerti. Tapi, saya dari dulu memang bicara apa adanya,” kata Prabowo di hadapan ribuan massa yang menghadiri acara “Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran Provinsi Bengkulu” di Balai Buntar, Bengkulu, Kamis (11/1). Kendati demikian, Prabowo berjanji akan membuktikan kemampuannya melalui kerja nyata. “Akan saya tinggalkan buku-buku (di sini), mohon dipelajari supaya saudara-saudara yakin bahwa kita bukan hanya omong-omong saja. Kita tidak mau banyak bicara, banyak janji tapi tak ada hasil, tak ada kerja. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi,” sambungnya.
Prabowo Subianto kembali menyindir sosok akademisi yang hanya pintar berteori, tapi salah ketika memberikan pernyataan. Prabowo menegaskan dirinya selalu berbicara apa adanya, sehingga tidak mencoba meniru gaya bicara akademisi. “Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara sekalian. Kalian mau dengar saya bicara sopan-sopan terus? Atau saya bicara seperti politisi-politisi? Atau saya bicara seperti akademisi-akademisi yang pintar teori, pintar teori tapi salah,” ujar Prabowo. Ia mengaku bingung kenapa tidak boleh mengatakan akademisi itu tidak pintar, padahal telah mengeluarkan pernyataan yang salah. Dia menegaskan rakyat sudah tak bisa dibohongi lagi.
5. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan hadir pada acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) yang diselenggarakan KPK pada Rabu (17/1) pekan depan. “Ya, dateng lah,” kata Anies sambil tersenyum di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1) malam. Meski begitu, Anies tak menjawab tentang persiapan dirinya sebelum menghadiri acara yang diselenggarakan KPK sejak 2021 itu.
Sebelumnya, KPK mengundang tiga pasangan capres-cawapres dalam acara Paku Integritas ini. Mereka bakal menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi. Tak hanya itu, mereka juga akan menandatangani pakta integritas.
Seperti diberitakan, Jubir KPK Ali Fikri telah mengonfirmasi ketiga paslon bakal menghadiri acara ini. “Informasi yang kami peroleh, yang kami undang dimaksud, pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah mengonfirmasi nanti akan hadir,” ujar Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/1).
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan kriteria menteri yang bakal membantu tugasnya sebagai presiden jika dirinya terpilih dalam Pilpres 2024. Anies mengaku bakal menunjuk seseorang menjadi menteri berdasarkan tiga kriteria, yakni kompetensi, relevansi, dan integritas. “Prinsip yang dipegang adalah satu, kompetensi. Dua, relevansi. Yang ketiga adalah pada aspek ketidakbermasalahan atau integritas,” kata Anies di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1). Anies menyebut, para menteri yang bakal mengisi kabinetnya itu berasal dari berbagai macam latar belakang. Baginya, tak masalah jika menteri tersebut berasal dari partai politik.
6. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan akan berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk memberantas pungli di Indonesia. Hal itu dia tegaskan dalam dialog dengan pengurus Kadin Indonesia di Djakarta Theater, Kamis (11/1) malam. “Pelaku usaha yang lebih tahu di mana terjadinya pungli, kapan terjadi pungli, berapa besar terjadinya pungli. Jadi kami melihat lagi-lagi kolaborasi dengan dunia usaha untuk menunjukkan lubang-lubang yang harus dikoreksi, praktik-praktik pungli yang harus diberantas,” ujarnya.
Anies menilai, pungli terjadi karena adanya sistem yang kurang mumpuni untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Sebab itu, kata Anies, langkah pertama memberantas pungli dengan cara memperbaiki sistem untuk menutup celah pungutan liar. “Yang kedua adalah terkait dengan aktor, dan ketika terkait dengan aktor, pemberesan pungli tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, yang lebih tahu pungli itu adalah pelaku usaha,” kata Anies.
Dalam dialog yang berlangsung khidmat itu, Anies Baswedan menjanjikan kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk para pelaku usaha. “Kita menginginkan ada kesetaraan kesempatan, kesetaraan untuk bisa tumbuh. Pertumbuhan yang diiring pemerataan dan keberlanjutan,” ujar Anies seraya mengatakan, kesetaraan dan kesempatan yang sama diperlukan untuk membangun Indonesia dengan program Satu Perekonomian.
Dalam program itu, Anies menyebut ada dua langkah yang akan dijalankan yaitu membentuk iklim usaha yang kondusif seperti membenahi kepastian hukum, kepastian rencana jangka panjang dan penyederhanaan perizinan. Langkah kedua menurukan biaya hidup dan menciptakan lapangan kerja. “Saya bertemu dengan banyak orang di berbagai daerah. Mereka menyebut biaya hidup dan biaya produksi yang mahal,” papar Anies. Untuk memperbaiki masalah tersebut, Anies berencana akan perbaiki tata kelola pangan, serta mengembangkan 40 kota agar pusat perekonomian bertambah.
7. Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD menemui pimpinan Bawaslu untuk berikan masukan terkait pengawasan Pemilu 2024. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta pengawas pemilu lebih proaktif. “Dalam beberapa hal kami melihat Bawaslu sedikit agak lambat dalam melakukan reaksi, tapi kami tidak menyangsikan niat mereka untuk melakukan sesuatu, untuk menanggapi laporan-laporan yang ada,” kata Todung, Kamis (11/1). “Tadi kita sudah mengadakan pertemuan dengan Bawaslu dan pertemuannya sangat positif sangat konstruktif. Kita minta Bawaslu untuk lebih proaktif berperan dalam menjaga integritas pemilu dan pilpres,” ujarnya.
8. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yakin warga Nahdliyin akan tetap memilih pasangan Anies-Muhaimin meski Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan Cak Imin menanggapi Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “(Itu) Biasa. Tiap pilpres masing-masing punya hak demokrasinya. Saya yakin, rakyat, bukan elite yang berideologi NU pasti Istikomah ke Anies-Muhaimin,” ujar Cak Imin dalam keterangan pers di Blitar, Jawa Timur, Kamis (11/1). Ketum PKB itu lantas menegaskan, dirinya meragukan ke-NU-an warga NU apabila tidak memilih Anies-Muhaimin. “Saya meragukan ke-NU-annya kalau tidak pilih Anies-Muhaimin,” tegasnya.
Ketua Bappilu Nasional PPP Sandiaga Uno mengatakan, partainya masih menganggap Khofifah Indar Parawansa sebagai anggota keluarga meskipun dia mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Sandiaga menilai, Gubernur Jawa Timu itu masih menyimpan rasa kekeluargaan dengan PPP. “PPP melihat Bu Khofifah sebagai salah satu juga yang menjadi keluarga besar PPP dan tentunya kita harapkan Jawa Timur walaupun Bu Khofifah tidak bersama kita tetapi hatinya tetap bersama PPP,’’ kata Sandiaga, Kamis (11/1). Menurutnya, daerah basis pemilih PPP di Jawa Timur akan tetap memberikan kontribusi suaranya kepada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
9. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata atau Alex menyatakan dirinya tidak pernah menghubungi pihak Kementan. “Kaitannya apa pun saya enggak tahu. Apakah ada komunikasi ke Kementan, kalau itu seingat saya saya enggak pernah. Karena saya nggak punya nomor telepon Kementan,” kata Alex saat ditemui awak media di gedung KPK lama. Jakarta Selatan, Kamis (11/1). Alex tak ambil pusing terkait pimpinan KPK yang kembali diadukan atas dugaan pelanggaran etik. Adapun Dewas KPK kembali memeriksa eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono. Pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut atas aduan dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK. Berdasarkan informasi dari Dewas KPK, terdapat dua pimpinan KPK yang kembali diadukan melanggar etik. “Oh gitu? Jangan-jangan saya. Emang gue pikirin,” ujar Alex saat ditemui di gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).
Senada dengan Alex, Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Ghufron, juga mengaku tidak mengetahui dua pimpinan yang dilaporkan ke Dewas. Meski demikian, Ghufron menyampaikan, pihaknya akan menghormati proses etik yang dilakukan Dewas KPK. “Kita hormati proses di Dewas saja. Kita tidak tahu juga materi dan siapa yang dilaporkan,” ujar Ghufron.
10. Dewan Pengawas KPK menyatakan akan menyidangkan 93 pegawai KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik menyangkut pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, sidang etik itu rencananya akan digelar pada bulan Januari. “Banyak ya, 93 orang, kalau enggak salah ingat,” kata Albertina saat ditemui awak media di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/1). “93 orang yang akan naik sidang etik,” lanjut Albertina.
11. KPK periksa mantan Sekjen Kemensos Hartono Laras sebagai saksi dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (Bansos). Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan dalam pemeriksaan yang digelar Rabu (10/1), Hartono dicecar terkait proses pemilihan pelaksana proyek. “Dikonfirmasi antara lain kaitan dengan seleksi dalam proses pemilihan para vendor pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras,” ujar Ali kepada wartawan, Kamis (11/1). Seperti diberitakan, KPK memang tengah mengusut dugaan korupsi penyaluran beras bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021.
12. TKN Prabowo-Gibran menilai, Bawaslu belum mengeluarkan pernyataan apa pun terkait kata-kata umpatan Prabowo Subianto dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau di GOR Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1). “Karena dalam pernyataan Ketua Bawaslu itu tidak ada sama sekali me-refresh tentang statement atau tindakan Pak Prabowo. Jadi Ketua Bawaslu hanya menjawab mengenai pasal atau ketentuan terkait dengan hinaan dalam kampanye pemilu,” kata Wakil Ketua TKN, Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/1). Juri curiga, ada yang melakukan framing terhadap penyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja terkait umpatan Prabowo tersebut. (HPS)
