Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (net)
Isu menarik II pagi ini, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut landasan demokrasi adalah etika dan moral. Mahfud mengatakan, jika landasan etika dan moral itu tidak ada maka demokrasi bisa dipermainkan semaunya dengan cara mengakali hukum. Menurut Mahfud, seseorang bisa melakukan kehendak sendiri mengatasnamakan hukum jika tidak mempunyai etika dan moral. bahkan, lanjut Mahfud, orang tersebut dapat mencari-cari alasan memberikan pelanggaran hukum yang telah diperbuat.
Isu hangat lainnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut kritik yang dilontarkan sivitas berbagai universitas Tanah Air didasari kekhawatiran akan penguatan dinasti politik yang berlebihan bahkan sudah telanjang bulat. Menurut Cak Imin, banyak pihak mengkhawatirkan penyelenggaraan pemilu saat ini yang diwarnai sikap tidak netral aparatur negara di banyak tempat. Berikut isu selengkapnya.
1. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut landasan demokrasi adalah etika dan moral. Mahfud mengatakan, jika landasan etika dan moral itu tidak ada maka demokrasi bisa dipermainkan semaunya dengan cara mengakali hukum. “Kalau orang mau main-main dengan demokrasi, itu bisa mengakali hukum dengan cara apa saja. Sebab itu, yang melandasi demokrasi itu adalah etika dan moral,” kata Mahfud MD dalam kampanye di Jakarta Selatan, Sabtu (3/2). Menurut Mahfud, seseorang bisa melakukan kehendak sendiri mengatasnamakan hukum jika tidak mempunyai etika dan moral.
Bahkan, lanjut Mahfud, orang tersebut dapat mencari-cari alasan memberikan pelanggaran hukum yang telah diperbuat. “Kalau orang sudah tidak punya etika dan moral, apa pun bisa dilakukan atas dasar nama hukum, selalu menemukan alasan untuk membenarkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan,” imbuhnya. Calon wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo itu menganggap hal tersebut sangat berbahaya bagi negara dan akan terulang kembali setiap pemilu. “Menurut saya, itu berbahaya bagi masa depan Indonesia karena akan terus terjadi setiap lima tahun sekali, terjadi akal-akalan,” kata Mahfud lagi.
2. Mahfud MD mengingatkan, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan rakyat. Mahfud bercerita soal kepemimpinan Presiden Soeharto yang begitu kuat. Saat itu, semua lapisan, mulai dari TNI, Polri, anggota DPR dan MPR tunduk pada perintah presiden. “Pak Soeharto itu luar biasa kuatnya, semut pun tunduk sama dia, apalagi TNI, Polri, anggota DPR, MPR, semua waktu itu sama Pak Soeharto tunduk, Pak Harto berbatuk, ikut berbatuk, dianggap instruksi,” ujar Mahfud.
Kendati demikian,ujarnya, kekuatan yang telah dibangun puluhan tahun itu pun runtuh saat dilawan aspirasi masyarakat. “Sekuat itu pun kalau dilawan aspirasi rakyat. Jatuh dalam waktu dekat, itu yang dialami Pak Harto,” kata dia. Mahfud lalu mengenang jelang lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada saat itu, anggota MPR yang mewakili rakyat menyatakan hanya Soeharto yang bisa memimpin Indonesia. “1.000 anggota MPR yang mewakili seluruh rakyat Indonesia menyatakan hanya Pak Harto yang bisa memimpin Indonesia, berarti enggak ada satu pun yang mengkritik di MPR, kecuali gerakan-gerakan civil society pada waktu itu,” ucap dia.
Namun, ada perubahan sikap Harmoko selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang awalnya mendukung Presiden ke-2 Indonesia tersebut. Semua dukungan itu hancur saat rakyat merasa tidak bisa melaksanakan demokrasi secara bebas di masa pemerintahan Soeharto. “Ketika terjadi reformasi 98 adalah Harmoko juga yang mengancam Soeharto, kalau hari Senin tidak turun, kami MPR akan sidang istimewa dan memecat Soeharto. Padahal dulu bilangnya seluruh masyarakat Indonesia mendukung dan memilih Pak Harto,” kata Mahfud.
3 Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut kritik yang dilontarkan sivitas berbagai universitas Tanah Air didasari kekhawatiran akan penguatan dinasti politik yang berlebihan bahkan sudah telanjang bulat. Menurut Cak Imin, banyak pihak mengkhawatirkan penyelenggaraan pemilu saat ini yang diwarnai sikap tidak netral aparatur negara di banyak tempat. “Betul (sivitas akademika sangat khawatir) bukan hanya terasa, dimulai dari penguatan politik dinasti yang berlebihan, kalau dinasti yang tidak berlebihan boleh, dalam artian tidak terlalu mengandalkan kekuasaan. Tapi ini sudah telanjang bulat” kata Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (4/2).
Cak Imin menyoroti tindakan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson yang terang-terangan meminta masyarakat memilih capres yang pro pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, Harisson merupakan penjabat gubernur yang tidak dipilih rakyat. “Kita dengar tuh Gubernur Kalimantan Barat, penjabat itu, baru penjabat bukan pilihan rakyat itu,” tutur Cak Imin. Selain itu, Ketua Umum PKB ini juga menyoroti tindakan sejumlah aparat kepolisian yang memanggil dan memeriksa para kepala desa. Tindakan itu dinilai dilakukan secara dewenang-wenang. Baca juga: Penyataan Sikap Sivitas Akademika 9 Kampus Kritisi Demokrasi Pemerintahan Jokowi Berkaca dari persoalan-persoalan itu, kata Cak Imin, para guru besar, penggawa pendidikan dan sivitas akadmeika di berbagai kampus turun gunung menyatakan sikap. “Kampus tidak diam. Kami terima kasih meskipun tidak menjadi bagian dari gerakan politik, tapi ini menguatkan politik yang menjaid tanggung jawab kami juga,” ujar Cak Imin.
Cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku kecewa terhadap respons Istana Negara yang menuding pernyataan sejumlah universitas merupakan strategi politik partisan. Cak Imin menilai, pernyataan sikap para guru besar dan akademisi tersebut merupakan peringatan dan seruan moral terhadap pemerintahan Presiden Jokowi terkait penyelenggaraan pemilu. “Saya kecewa dengan respons Istana yang seolah-olah ini ada kepentingan politik. Sekali-kali jangan ini ditarik ke politik, ini peringatan pada kita semua khususnya pada presiden dan seluruh pemerintahan,” kata Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (4/2).
Cak Imin berpendapat, semestinya peringatan para akademisi menjadi cambuk untuk memperbaiki keadaan. Namun, pihak Istana justru terkesan seperti merasa terganggu. Cak Imin mengkritik pernyataan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana yang menyudutkan kritik para penggawa pendidikan. “Kami menganggap itu urusan moral dan urusan etik, juga urusan mengingat bagi kita semua,” tandasnya. Cak Imin menegaskan, baginya kritik para akademisi terhadap rezim Jokowi itu merupakan perkara moral dan etik. Tujuannya, agar pemerintahan Jokowi yang hampir selesai ini tidak terjerumus dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak adil.
4. Jubir Timbas AMIN, Mardani Ali Sera menyebut banjir kritik dari para Guru Besar di kampus-kampus ternama kepada Presiden Jokowi sebagai ekspresi nurani yang terluka. Menurut dia, para guru besar yang memperingatkan Jokowi itu sebagai akumulasi proses pemilu yang dimulai dengan kontroversi. “Secara umum yang terjadi ada hati nurani yang dilukai, mulai dari proses di MK (Mahkamah Konstitusi), bansos yang dipolitisasi, presiden yang ingin memihak sebelumnya cewe-cawe. Itu semua jauh dari nilai demokrasi,” kata Mardani saat ditemui di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (3/2).
Mardani mengatakan, demokrasi semestinya memberikan kesetaraan kepada semua, bukan pada satu pihak tertentu karena alasan politik keluarga semata. “Ini salah satu mendapatkan fasilitas dukungan dan itu menyakiti rakyat,” katanya. Timnas Anies-Muhaimin sendiri memberikan apresiasi kepada para guru besar dan akademisi yang berani mmeberikan kritiknya kepada penguasa. “Dan apresiasi kepada para guru besar, akademisi, cerdik pandai yang mau turun. Sekarang lah saatnya kita jaga negeri kita,” tandasnya.
5. Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah memprediksi peluang PDI-P dan PKS bergabung pada Pilpres di putaran kedua terbuka sangat besar. Peluang itu dilatarbelakangi adanya situasi di mana pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menghantam konstituen PDI-P di sejumlah daerah. “Orang bilang mana mungkin PDI-P bergabung sama PKS, iya kalau suasana kompetisinya normal-normal saja, tidak ada digebukin di mana-mana PDIP-nya,” kata Eep dalam siaran Gaspol di YouTube Kompas.com, Sabtu (3/2).
Serangan-serangan yang dilakukan Prabowo-Gibran ke pemilih PDI-P itu justru dinilai menjadi dorongan bagi partai berlogo banteng moncong putih untuk bergabung dengan PKS di putaran kedua Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, PDI-P mengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sedangkan PKS mengusung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin). Kedua partai itu memiliki latar belakang ideologis dan basis pendukung yang berbeda. PKS diketahui memiliki landasan ideologi Islam, sementara PDI-P berlandaskan nasionalisme.
Namun, menurut Eep, tidak ada pihak yang bisa bertahan secara ideologis dalam suasana perkelahian politik saat ini. “Kalau di Jawa Tengah digebukin kayak begitu, di Jawa Barat, digebukin kayak gitu, di Jawa Timur digebukin kayak begitu. Bukan daya tarik PKS-nya yang kuat, bukan daya tarik Amin ya yang kuat, tapi daya dorong mereka untuk tidak ke Prabowo-nya yang kuat,’’ ujarnya. Eep menegaskan, strategi paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran yang menghantam basis pemilih lawan, justru berimbas mempersatukan kubu Ganjar-Mahfud dan kubu Amin. “Jadi resiko yang diambil oleh 02 dengan menggunakan strategi menghantam basis-basis pemilihnya 03 itu adalah terjadi perkelahian yang nyata di bawah, yang membuat 03 dengan 01 mungkin bergabung, siapa pun yang maju di putaran kedua, Anies atau Ganjar,” terangnya.
CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah yakin, Pilpres 2024 yang diikuti tiga pasangan capres-cawapres berlangsung 2 putaran. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan pada 14 – 25 Januari 2024 terhadap 2.600 responden di seluruh Indonesia. “Orang-orang mengatakan pasti 1 putaran, tidak, masih terbuka kemungkinan 2 putaran,” kata Eep Saefulloh Fatah dalam acara Gaspol! Kompas.com, Sabtu (3/2). “Sebab, pemilihan umum di Indonesia itu selalu ditandai oleh para pemilih yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memfinalkan pilihannya,” ujarnya.
Berdasarkan survei terakhir yang dilakukan Polmark Indonesia, setidaknya ada 25 persen pemilih yang belum menentukan pilihan sampai dengan saat ini. Mereka masih menunggu dan ingin melihat debat capres terakhir yang digelar KPU 4 Februari 2024 selesai. Tidak hanya itu, 14 persen di antaranya masih menimbang-nimbang pilihannya sampai mendekati hari pencoblosan yakni 14 Februari 2024 mendatang.
“Di survei nasional kami yang terakhir dengan 2600 responden itu, masih ada 25 persen pemilih yang akan memutuskan setelah semua debat mereka tonton, akhirnya, setelah 4 Februari, itu kan sudah mepet, 10 hari lagi pencoblosan. Lalu, ada yang menentukan pilihan setelah kampanye selesai, itu 10 Februari, tinggal 4 hari lagi hari H (pencoblosan) di masa tenang 11, 12, 13, dan yang terbesar justru di hari H, 14 persen lebih, gabungannya 25 persen,” jelasnya. Dengan penelitian yang dilakukan Polmark Indonesia, Eep meyakini Pilpres 2024 berlangsung dalam 2 putaran. Terlebih, dalam proses pemilu yang demokratis terdapat tiga kelompok yang berperan. Satu bintang, dua penentu, tiga wasit atau penyelenggara.
Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Dalam beleid itu juga perlu diatur soal pelucutan kekuasaan presiden di akhir-akhir masa jabatannya. “Contoh undang-undang lembaga kepresidenan harus dibikin dan presiden harus dipincangkan, kalau istilah Zainal Arifin Mochtar, istilah umum sebetulnya itu, dalam pengertian bahwa dia harus dilucuti sebagian kekuasaannya dalam waktu yang krusial misalnya di ujung pemerintahan,” ujar Eep dalam siaran Gaspol yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (4/2).
Kedua Hal tersebut diperlukan guna mencegah tindakan sewenang-wenang oleh presiden dalam mengintervensi kekuasaan di akhir masa jabatannya. “Supaya ketika dia jadi kandidat (presiden) lagi dia tidak menyeleweangkan kekuasaan atau di ujung dua terminnya dia tidak melakukan nepotisme, dia tidak melakukan personalisasi bansos dan lain-lain. Itu harus diatur,” kata dia. Selain itu, CEO Pollmark Indonesia ini juga menyorot soal masalah kolusi di kalangan oligarki. Dia menilai Indonesia memerlukan Undang-Undang Pendanaan Politik atau Political Financing yang mengatur secara detil soal keuangan suatu kegiatan politik. “Harus ada misalnya Undang-Undang Political Financing Pendanaan Politik yang dibuat, yang mengatur bagaimana uang untuk kegiatan politik dikumpulkan, bukan hanya besarnya, transparansinya, mekanisme pertanggungjawabannya,” kata Eep.
6. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, rakyat jangan diperlakukan seperti ayam, disiksa tetapi belakangan malah diberi gula-gula untuk memenuhi perut mereka. “Kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam, disiksa, dicabut bulunya kemudian pada saatnya dia diundang dikunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukan ayam, rakyat bisa menentukan sendiri nasibnya,” kata Ganjar saat kampanye di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2).
Ganjar menegaskan, dalam demokrasi, masyarakat harus diberikan kebebasan untuk berekspresi serta menyampaikan suara mereka. Oleh karena itu, aparat pemerintah tidak boleh menindas rakyat karena pilihan politik mereka. “Apa yang saudara akan lakukan ketika ditindas? Apa? Apa? Apa? Lawanlah dengan benar, lawanlah dengan konstitusional, dan wujudkan itu pada tanggal 14 Februari nanti, rakyat menentukan sikap,” ujar Ganjar.
Ganjar juga mengingatkan agar aparat fokus untuk melayani kebutuhan masyarakat ketimbang mengurusi pilihan politik publik. “Biarkan aparatur TNI, Polri, ASN bekerja melayani masyarakat. Biarkan mereka netral, biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa negeri ini,” pesan Ganjar.
Ganjar berjanji tidak akan meninggalkan rakyat dan menempatkan rakyat sebagai tuan apabila terpilih menjadi presiden. Ganjar mengatakan, salah satu aspirasi yang paling banyak ia terima saat berkampanye keliling Indonesia adalah dirinya tidak meninggalkan rakyat. “Insya Allah Ganjar dan Mahfud akan bersama rakyat, kita kerahkan seluruh kekuatan daya yang kami miliki agar kemudian nasib mereka lebih baik,” kata Ganjar. “Kami tidak akan tinggalkan rakyat. Kami akan selalu bersama rakyat dan inilah kenapa saya katakan tuan kami adalah rakyat,” imbuh dia.
Ganjar menuturkan, ia dan calon wakil presiden Mahfud MD sudah menyambangi 315 titik selama berkeliling Indonesia. Ia mengaku mendapatkan banyak keluhan dari publik, mulai dari harga beras yang tak terjangkau, kesulitan mendapat pekerjaan, hingga akses yang tidak setara bagi penyandang disabilitas dan perempuan. “Kami tidur di rumah warga, kami masuk ke pasar-pasar, kami ngobrol dengan mereka,” ujar politikus PDI-P tersebut. Ganjar mengaku dapat merasakan kecemasan dari rakyat yang ia temui selama perjalanan kampanye. Menurut dia, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi momentum bagi rakyat untuk mengubah nasib mereka agar lebih baik.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku senang melihat para alumni Universitas Indonesia mulai menyuarakan suaranya. “Kami hari ini senang karena para intelektual mulai keluar dari kampus mulai menyuarakan suaranya dengan sangat jernih,” ujar Ganjar dalam acara Alumni UI Bersama Ganjar-Mahfud di Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2). Ganjar menyebut, para alumni UI memiliki kemauan untuk mengawal jalannya reformasi agar tidak”dibengkokkan. “Punya kemauan kuat untuk mengawal jalannya reformasi dan tentu kita semua tidak mau perjalanan reformasinya bengkok atau dibengkokkan,” ucap kader tulen PDI-P ini.
Ganjar lalu meminta semua menunjukkan komitmen kebangsaan dan berani bersuara apabila melihat kezaliman. “Hari ini kesempatan kita semua untuk menunjukkan komitmen kebangsaan kita untuk berani menyuarakan dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya kezaliman,” imbuhnya. Ganjar mengajak para alumni UI untuk menempatkan kembali demokrasi pada arasnya dan memberikannya kepada rakyat. “Mari kita tempatkan demokrasi ini pada arasnya dan berikan kepada rakyat seluruh hak yang dimiliki untuk menentukan nasib republik ini,” kata Ganjar. “Terima kasih untuk alumni UI yang sudah mendukung, saya doakan sehat selalu,” tutupnya.
7. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, kebijakan bansos pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik. Hasto menyebutkan, anggaran kementerian pun dipaksa dipotong demi memenuhi kebutuhan anggaran penyediaan bansos. “Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral,” kata Hasto di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2).
Hasto mengatakan, bansos semestinya diberikan untuk menujukkan komitmen pemerintah kepada rakyat, bukan kepentingan politik. Namun, yang terjadi sekarang bansos justru dijadikan alat politik karena disalurkan melalui partai-partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. “Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak,” ujar Hasto.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bansos atau perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah nilai anggaran Bansos pada 2024 yang mencapai Rp 496 triliun. Jumlah anggaran Bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun. Bahkan jumlah anggaran Bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun Kebijakan bansos ini dinilai sebagai wujud politik transaksional dan dianggap terkait dengan agenda elektoral.
8. Menkeu Sri Mulyani sebenarnya juga gerah terhadap penyaluran bansos yang disebut-sebut menyimpang dari aturan.Bendahara negara ini berulangkali menegaskan, pengelolaan keuangan negara (dari APBN) harus dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, salah satunya penggunaan uang negara untuk penyaluran bansos. Kata Sri Mulyani, para pembayar pajak bisa ikut mengawasi penggunaan keuangan negara. Sementara bagi masyarakat yang menerima manfaat seperti bansos, bisa memahami kalau bantuan yang mereka terima didanai APBN.
“Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini ikut mengawasi, ikut memiliki karena mereka yang mampu membayar pajak tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tegas Sri Mulyani dalam Peresmian Rumah Susun Jayapura yang disiarkan YouTube Kementerian Keuangan, Sabtu (3/2). Sri Mulyani bilang, bansos adalah salah satu dari sekian banyak instrumen keuangan negara untuk bisa membantu masyarakat yang ekonominya lemah. Dari pajak dan penerimaan negara lainnya, APBN bisa menciptakan keadilan yang bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Dengan penggunaan dan pengelolaan APBN yang transparan, maka masyarakat yang jadi pembayar pajak bisa merasakan ikut membantu mereka yang menerima manfaat langsung dari uang negara. “Kita terus juga harus memupuk rasa gotong-royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” tutur Sri Mulyani.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sudah bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di tengah isu yang menyebut Sri Mulyani bakal mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Namun, Hasto tidak mau mengungkap isi pertemuan antara Sri Mulyani dan Megawati karena pertemuannya tertutup. “Bu Sri Mulyani dan Bu Mega sering ketemu di BRIN secara tertutup, ya saya tak bisa sampaikan apa yang dibahas,” kata Hasto di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2).
Hasto tidak mengungkapkan kapan pertemuan antara Megawati dan Sri Mulyani itu berlangsung. Ia cuma mengingatkan, Megawati dan Sri Mulyani sama-sama berada di Dewan Pengarah BRIN sehingga keduanya sering bertemu. Ia mengungkapkan, ada masalah dalam hal anggaran keuangan negara karena dana di sejumlah kementerian/lembaga dipotong untuk menggelontorkan bantuan sosial yang ditengarai bermuatan politis. “Ketika bansos sudah dipolitisasi untum kepentingan paslon 02, bahkan ada juga bansos yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak,” ujar Hasto.
9. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bersilaturahmi ke Bawaslu RI untuk mengingatkan pentingnya peran Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Tokoh-tokoh yang hadir antara lain Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Komarudin Hidayat, Frans Magnis Suseno, Alissa Wahid, dan Laode Muhamad Syarif. “Peran Bawaslu sangat penting. Ambruknya pengawasan pemilu akan membuat harapan rakyat mendapatkan pemimpin yang negarawan hanya angan-angan,” kata Shinta dalam keterangannya, Minggu (4/2).
Shinta mengajak para tokoh bangsa merawat nurani bangsa dan berkomitmen pada masa depan, sehingga tidak memikirkan hanya golongannya sendiri. Dia mengatakan perjuangan masa depan adalah demi anak cucu. Selama silaturahmi, Shinta dan rombongan berdiskusi dan berdiaog sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pemilu. “Melihat apakah pemilu berjalan adil jujur dan adil. Jika ada yang masalah yang dihadapi kami ingin juga mendengar apa yang akan dilakukan Bawaslu,” ujarnya.
10 Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta masyarakat Lumajang, Jawa Timur mendukung gerakan perubahan, karena gerakan ini menjadi solsui atas tingginya harga pangan dan mahalnya harga pupuk yang mengakibatkan para petani semakin merugi. “Sehingga pemerintah harus turun tangan, tidak boleh dibiarkan. Jangan mempertahankan kesengsaraan ini terlampau lama, termasuk pupuk tadi,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/2).
Dalam kampanyenya di Lumajang, Cak Imin mendengar keluhan para pengrajin perak dan emas, juga petani tembakau dan pegiat pariwisata. Keluhan yang mayoritas disampaikan adalah soal kualitas pendidikan yang masih terabaikan di tempat itu. “Karena itu, harus ada perubahan pengelolaan manajemen pendidikan, supaya guru-guru sejahtera, konsentrasi mendidik, bukan urus administrasinya,” tutur Cak Imin. Atas dua permasalahan itu, Cak Imin berjanji jika terpilih dalam pilpres 2024 bersama capres Anies Baswedan, masalah tersebut akan bisa teratasi. “Pupuk gak diurusi, pendidikan dibiarkan, kemudian pengangguran merata dimana-mana. Mosok koyok ngoten bade trusno ke anake. Berarti perlu nopo? Perubahan,” kata Cak Imin.
11. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghadiri kampanye akbar pasangan capres dan cawapresnomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2). Begitu sampai, Ahok langsung meriung bersama para elite partai politik pengusung Ganjar-Mahfud di Tribun VIP Barat Stadion Utama GBK. Ahok yang mengenakan kemeja dan celana hitam itu tampak menyalami sejumlah tokoh seperti Ketua DPR Puan Maharani, Mensos Tri Rismaharini, dan Seskab Pramono Anung.
Kehadiran sosok Ahok membuat heboh. Hadirin meneriakkan nama mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu. “Ahok, Ahok,” teriak mereka sambil memotret Ahok. Ahok pun membalas sapaan tersebut dengan mengacungkan salam metal atau tiga jari yang menjadi simbol Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan. Tak lama setelah itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekanroputri dan cawapres Mahfud MD hadir di tribun VIP Barat dan ikut mengacungkan tiga jari.
12. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengaku sempat dilarang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok menuturkan, pada satu waktu dirinya menemui Megawati dan meminta izin untuk ikut kampanye memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sebab, dengan jabatannya di PT Pertamina ia tidak diperbolehkan ikut kampanye. “Kita fight Bu, walaupun secara teori kita tidak berkuasa ya. Lalu Ibu (Megawati) bilang gini ‘jangan, Pak Ahok ditugaskan jaga Pertamina’,” kata Ahok dalam acara Deklarasi Relawan Ahokers di Jakarta Pusat, Minggu (4/2).
Ahok lantas mencermati upayanya menjaga keuangan perusahaan minyak negara. Setelah memastikan sistem pengawasan perusahaan aman, ia baru mengundurkan diri. Di antaranya, kata Ahok, dengan memangkas anggaran pengadaan barang dan jasa minimal 50 persen pada tahun ini. Hal itu baru bisa diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, RUPS ternyata ditunda sehingga kemunduran dirinya baru terlaksana beberapa waktu terakhir.
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan, Ahok memutuskan mundur sebagai Komut PT Pertamina karena melihat situasi yang semakin tidak kondusif menjelang Pilpres 2024. “Enggak (ada komunikasi), itu keputusan Pak Ahok sendiri melihat suasana situasi yang akhir akhir ini kok semakin tidak kondusif,” kata Puan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2). Puan tidak mau berkomentar ketika ditanya apakah Megawati mendukung keputusan Ahok tersebut atau tidak. “Nanti kalau saya bilang begitu, dibilangnya diatur. Enggak, itu keputusan Pak Ahok,” kata Ketua DPR itu.
Sedangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memuji sikap eks Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mundur dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan. Ganjar mengatakan, mengundurkan diri dari jabatan publik adalah sebuah etika apabila seorang pejabat ingin berpihak pada kontestasi politik. “Ketika kita mau berpihak agar bisa netral dan tidak terpengaruh oleh segala sesuatu yang berkaitan potensi melanggar ketentuan, maka pada saat itu mundur itu sebuah etika,” kata Ganjar di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2).
13. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Melalui unggahan akun resmi Instagram-nya, Luhut menjelaskan alasan dirinya memilih Prabowo, yakni keberlanjutan program pemerintahan Presiden Jokowi yang ditawarkan oleh paslon tersebut. “Kita pilih orang yang tepat menjadi presiden Republik Indonesia. Tanggal 14 ini tepat. Saya pribadi memilih Pak Prabowo, alasannya sangat sederhana, soal berkelanjutan program Presiden Jokowi,” ujar dia dalam unggahan akun resmi Instagram-nya, Sabtu (3/2).
Luhut Pandjaitan menyampaikan testimoninya untuk cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Melalui unggahan di akun resmi Instagram-nya, Luhut mengatakan, dirinya sudah mengenal Gibran sejak muda, dan putra sulung Presiden Jokowi itu dinilai sebagai sosok yang memiliki keteguhan hati. “Makanya saya tidak setuju waktu disampaikan anak ingusan, karena orang tidak berhitung,” kata Luhut dalam unggahan Instagram-nya, Sabtu (3/2). Menurutnya, Gibran kerap dipandang sebelah mata oleh sejumlah pihak, sebagaimana dirasakan Jokowi ketika masih menjabat Wali Kota Solo dan mencoba maju untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta yang pada akhirnya menjadi presiden.
“Orang memandang sebelah mata, kita belajar anak-anak muda Indonesia jangan pernah memandang sebelah mata orang lain. Orang lain itu punya kemampuan tersembunyi yang tidak terlihat karena dia belum mendapat kesempatan,” sambung Luhut. Ia mengaku, dirinya belum mengenal lama sosok Gibran. Akan tetapi, ia menilai, Gibran memiliki pengalaman yang serupa dengan Jokowi, di mana keduanya sempat menjabat sebagai Wali Kota Solo. “Saya lihat sepak terjangnya di Solo itu sama seperti ayahnya,” tutur Luhut.
Disebutkan, ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo, banyak orang tidak menduga Jokowi akan mampu menjadi sosok penting dan memimpin Indonesia. Dikatakan, berdasarkan pengalamannya berkunjung ke Solo, Luhut menilai, Gibran mampu menata kota itu dengan baik. “Saya pergi beberapa kali ke Solo dan saya lihat dia mengikuti jejaknya Pak Jokowi,” ucapnya. Berlandaskan argumen tersebut, Luhut mengaku senang ketika tahu Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai pendampingnya. “Jujur saya senang, karena beliau memberikan contoh baik kepada kita semua untuk tidak pernah memandang sebelah mata orang lain. Karena boleh jadi mereka punya kemampuan khusus yang selama ini tak terlihat karena tidak mendapat kesempatan,” ujar Luhut.
14. Jubir Timnas AMIN, Mardani Ali Sera menanggapi deklarasi dukungan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan para Menteri Kabinet Jokowi kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka seperti sudah diatur. Namun, ia menilai deklarasi dukungan Luhut lebih bagus karena semakin terang ke mana arah para menteri Kabinet Indonesia Maju meuju. Mardani menyarankan, sebaiknya Presiden Jokowi ikut mendeklarasikan dukungannya sekalian kepada Prabowo-Gibran.
“Saya melihat itu seperti terorkestrasi. Malah bagus, sekalian saja Presiden Jokowi segera deklarasi,” katanya saat ditemui di Ballroom PGC, Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (3/2). Mardani mendorong Jokowi mendeklarasikan diri sekalian agar tidak terlihat seperti main aman dalam mempromosikan paslon nomor urut 2. Menurut Mardani, jika Jokowi mengambil sikap yang jelas maka gerakan perubahan akan semakin meyakinkan. “Sampai sekarang kan sikap Jokowi masih abu-abu. Kalau bagi kita makin jelas makin baik sehingga perlawanan rakyat, semangat rakyat semakin terkonsolidasi,” tandasnya. (HPS)
