HOT ISU PAGI INI, SINYAL JOKOWI BERGABUNG KE GOLKAR MAKIN JELAS DAN KUAT

oleh
oleh

Waketum Golkar Adies Kadir (net)

Isu menarik pagi ini, Sinyal Presiden Jokowi bergabung ke Partai Golkar makin jelas dan kuat. Waketum Golkar Adies Kadir berdoa Jokowi benar-benar bergabung ke partainya. Ketua Umum MKGR itu meyakini bergabungnya Jokowi ke Golkar akan mendapat sambutan baik dari semua kader. Mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham juga angkat suara soal peluang Presiden Jokowi bergabung dengan partainya menjelang Munas Golkar akhir tahun ini.

Isu lainnya, anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron menduga, salah satu penyebab  kenaikan harga beras karena berasnya diborong caleg untuk kepentingan jelang Pemilu dan Pilkada 2024. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap tiga penyebab harga beras melambung tinggi, yakni akibat kenaikan harga gabah kering, kenaikan sewa lahan, dan kenaikan harga pupuk. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Sinyal Presiden Jokowi bergabung ke Partai Golkar makin kuat dan jelas. Waketum Golkar Adies Kadir berdoa Jokowi benar-benar bergabung ke partainya. Ketua Umum MKGR itu meyakini bergabungnya Jokowi ke Golkar akan mendapat sambutan baik dari semua kader. “Kalau Ormas MKGR tentu kita sangat senang. Saya rasa bukan hanya Golkar, semua partai kalau Pak Jokowi gabung ke mana, kader partainya pasti senang. Kalau saya sebagai kader Golkar dan Ketum MKGR, saya pasti senang,” ujar Adies, kemarin.

“Cuma kita lihat seperti apa. Kalau mau gabung ya seperti apa. Kita harus menunggu. Saya hanya bisa berdoa semoga bergabung beneran,” katanya lagi. Adies mengakui, Airlangga dan Jokowi selama ini telah menjalin hubungan yang cukup dekat. Kata dia, Airlangga akan senang jika Jokowi masuk Golkar. “Kita tunggu, mudah-mudahan sekali lagi, bergabung,” ujar Adies.

 

2. Mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham juga angkat suara soal peluang Presiden Jokowi bergabung dengan partainya menjelang Munas Golkar akhir tahun ini. Idrus tak menampik, partainya memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Jokowi. Namun, mekanisme itu akan lebih konkret dibicarakan pada Munas mendatang bertepatan dengan momentum pemilihan Ketum Golkar yang baru. “Saya kira semua ada aturannya. Ada mekanismenya dan mekanisme itu bisa dibicarakan di Munas, sebagai lembaga tertinggi penentu kebijakan Partai Golkar,” kata Idrus di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

Selain memiliki hubungan yang baik dengan Golkar, Idrus menyebut partainya juga memiliki budaya yang terbuka. Dia menyebutnya dengan istilah go public. Artinya, Golkar tak dimiliki oleh satu dua orang atau pihak tertentu. “Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan Golkar, ya dalam rangka bersama sama membesarkan Golkar, ya ini namanya partai go public, bukan milik keluarga, bukan milik satu kelompok, kan bebas bebas saja,” kata dia. Namun, Idrus menyebut belum ada pembicaraan khusus soal peluang Jokowi bergabung. Saat ini, dia menyebut partainya masih fokus mengawal hasil rekapitulasi suara pemilu di KPU. “Ini kan masih kita baru mengikuti momentum politik ini, menghadapi perhitungan, nanti ada peresmian, baru menghadapi apa lagi, ini kan tahapan-tahapan yang ada,” katanya.

 

Di sisi lain, Idrus mempertanyakan rencana pertemuan mantan Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, pertemuan JK dengan Megawati boleh saja terlaksana asalkan tidak membawa nama Partai Golkar. “Kalau ketemu, sebagai tokoh, saya kira sebuah keniscayaan dan memang harus ketemu, tetapi kalau misalkan ketemu atas nama Golkar, saya kira dalam kapasitas apa?” kata Idrus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2). “Kalau tidak kapasitas dan posisinya tidak jelas, berarti sangat tidak etis kalau atas nama Golkar,” tegas Idrus.

Ia menjelaskan, JK belum pernah menyampaikan rencana pertemuannya denga Megawati kepada sesama senior partai berlambang pohon beringin ini. Namun Idrus yakin, JK tidak akan membawa nama Partai Golkar saat bertemu Megawati. “Terkecuali ada atas mandat dari Ketua Umum (Airlangga Hartarto). Nah itu baru jelas,” ucap Idrus. Ia berharap, jika JK dan Megawati bertemu, hendaknya memunculkan kedamaian dan suasana yang lebih baik pasca-Pemilu 2024, jangan malah memperkeruh suasana.

 

3. Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron menduga, salah satu penyebab kenaikan harga beras karena berasnya diborong caleg untuk kepentingan jelang Pemilu dan Pilkada 2024. Menurut Herman, kondisi itu menyebabkan ada kenaikan permintaan menghadapi pemilu, apalagi waktunya bersamaan dengan momentum menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Dia menyebut masyarakat biasanya membeli kebutuhan sembako dalam jumlah banyak sebagai cadangan. “Kemarin kan ada momentum pemilu. Pemilu kan mungkin para caleg beli beras juga untuk bagi-bagi dan lain sebagainya,” ucap Herman di gedung DPR, Kamis (29/2).

Di sisi lain, Herman menduga kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh ekonomi dunia yang berimbas pada harga bahan pokok. Dia menyebut kondisi El Nino yang terjadi di beberapa negara, termasuk di Indonesia yang menyebabkan produksi menurun. Kata dia, kondisi inilah yang menyebabkan kenaikan harga beras, karena dalam prinsip ekonomi, hukum besinya, kalau supply berkurang demandnya naik.

 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap tiga penyebab harga beras melambung tinggi, yakni akibat kenaikan harga gabah kering, kenaikan sewa lahan, dan kenaikan harga pupuk. Menurutnya, bansos beras pemerintah bukan pemicu harga beras di pasaran mahal.

Menurut Arief, kenaikan harga gabah kering panen (GKP) menjadi sebesar  Rp8.000 per kg. Biasanya, harga beras dua kali lipat harga GKP. “Kalau harga gabahnya Rp8.000 maka jangan heran harga berasnya Rp16 ribu. Kalau mau harga berasnya Rp14 ribu maka harga gabahnya kurang lebih Rp7.000,” ujarnya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, kemarin. “Kalau teman-teman melihat harga beras Rp11 ribu atau Rp10 ribu, ya harga gabahnya Rp4.000 sampai Rp5.000,” sambungnya.

Arief juga mengungkap kenaikan sewa lahan menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga beras. Penyebab ketiga adalah kenaikan harga pupuk. Arief menyebut faktor ini juga menjadi penyebab harga beras mahal. Bapanas menargetkan harga beras akan turun seiring dengan menurunnya harga gabah di sekitar Rp6.500 – Rp7.00 per kg saat panen raya mulai pada Maret.

 

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sultra, Sitti Saleha mengatakan harga beras di Kabupaten Wakatobi Rp 800 ribu per karung kemasan 50 kg. Sebelumnya beredar kabar harga beras di wilayah tersebut melonjak ke Rp 21 ribu per kg atau berkisar Rp1 juta per karung kemasan 50 kg. “Sudah dikonfirmasi ke kadis perindag Wakatobi, sesuai informasi harga (beras) Rp 800 ribu perkarung isi 50 kg,” kata Sitti, kemarin. Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindag Sultra Laode Muhammad Fitrah Arsyad menyebutkan harga beras jenis premium di 15 kabupaten kota berkisar Rp15.700 sampai Rp17 ribu per kg. Sedangkan beras jenis medium, harganya berkisar Rp13.600 sampai Rp14 ribu per kg.

4. Aksi Kamisan ke-807 yang digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (29/2) juga menyoal pemberian gelar jenderal kehormatan bintang empat kepada Menhan Prabowo Subianto, selain menuntut negara menuntaskan kasus HAM berat dan penghilangan paksa seperti Tragedi Semanggi I dan II 1998 dan penculikan aktivis di era Orde Baru.

Dalam aksi Kamisan ke-807, Ibu dari korban Tragedi Semanggi I, Maria Catarina Sumarsih meminta Jokowi mencabut Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 terkait pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo. “Tuntutan kami, Keppres pemberian pangkat istimewa itu terhadap Prabowo dicabut, kalau memang Pak Jokowi benar-benar seorang yang reformis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” kata Sumarsih di seberang istana, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (29/2) petang.

 

Pengamat militer Connie Rahakundini mempertanyakan dasar Presiden Jokowi memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto. Menurutnya, UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyatakan tidak ada kenaikan pangkat untuk purnawirawan. Selain itu, ia menilai Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan juga menyatakan kenaikan pangkat kehormatan hanya dapat diberikan kepada prajurit dan perwira aktif. “Karenanya yang menjadi pertanyaan adalah dasar hukum apa yang digunakan RI1 dan juga segenap jajaran TNI dari Panglima dan Kastaff AD untuk keputusan itu?” kata Connie dalam keterangannya, Kamis (29/2).

Connie juga mengatakan hingga kini belum menemukan apakah dalam beberapa hari terakhir, ada rapat Dewan di atas Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi sehingga, Prabowo bisa dapat pangkat tersebut. “Saya belum temukan apakah dalam beberapa hari kemarin ada semacam rapat estafet Dewan di atas Wanjakti, yang diciptakan RI 1 khusus seperti saat pasal dalam MK hendak disulap khusus bagi Gibran, sehingga Wanjakti itu mengizinkan Panglima dan Kastaff untuk melanggar UU di atas?” ujar Connie.

 

5. Menhan Prabowo Subianto menggelar syukuran bersama keluarga di kediaman Jl. Kertanegara, Jakarta, usai menerima anugerah jenderal bintang 4 dari Presiden Jokowi. Prabowo hadir mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) Angkatan Darat, lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak.Prabowo memotong tumpeng tanda syukur, lalu memberikannya kepada Sukartini Silitonga-Djojohadikusumo, adik dari ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo. Dia juga melakukan sungkem kepada Tante Tin, panggilan akrab untuk Sukartini yang sudah berusia 105 tahun.

 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengkritik bangsa-bangsa yang mengajarkan HAM, tapi malah diam saja ketika menyaksikan perempuan dan anak-anak yang tewas akibat agresi militer Israel di Gaza. Kritik tersebut disampaikannya saat berorasi ilmiah pada Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat. “Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita HAM, HAM, HAM, demokrasi, tapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu dibantai, dibunuh, dibom, mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM,” kata Prabowo, Kamis (29/2).

Ia berpendapat Indonesia kerap terlalu kagum dengan banyak hal yang diajarkan negara-negara lain, sehingga tidak percaya diri dalam menentukan sikap. Oleh sebab itu, Prabowo menekankan pentingnya generasi muda karena Indonesia memerlukan anak-anak muda tangguh, cerdas, dan pintar supaya menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung pada bangsa lain. “Kita butuh anak-anak muda yang cerdas, yang pintar sebagai calon-calon pemimpin. Dalam waktu dekat, saudara bisa saja nanti menjadi pemimpin,” katanya.

 

6. Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Andres Gustami divonis mati dalam kasus peredaran narkotika jaringan Fredy Pratama. “Menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Andres Gustami,” kata Ketua Majelis Hakim Lingga dalam amar putusan yang dibacakannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis (29/2).

Hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus hukuman mati tersebut di antaranya karena Andres tidak mendukung program pemerintah dalam memusnahkan peredaran narkotika. Selain itu, selaku anggota kepolisian Andres telah melakukan pengkhianatan terhadap institusi Polri, melakukan pemanfaatan terhadap orang untuk menghasilkan uang, dan jumlah yang diloloskan sangat besar. “Hal yang meringankan sama sekali tidak ada,” kata Lingga. Atas putusan tersebut, Andre bersama penasihat hukumnya menyatakan banding.

 

7. Dewas KPK telah meminta klarifikasi kepada Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron terkait laporan pelanggaran kode etik berupa menggunakan pengaruh dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Klarifikasi tersebut dilakukan pada Rabu, 28 Februari 2024. “Kemarin sudah diklarifikasi ya,” ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Kantornya, Jakarta, Kamis (29/2).

Ho enggan menyampaikan hasil klarifikasi tersebut. Dewas KPK, terang dia, masih memerlukan keterangan pihak lain untuk menyimpulkan apakah laporan itu akan dibawa ke persidangan etik atau tidak. “Kalau [dimintai] keterangan kan biasa tidak pernah kita beri tahu. [Kesimpulan] masih panjang,” kata Albertina. Belum dijelaskan pihak yang mengadukan Alex dan Ghufron ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Dewas KPK tidak memberi informasi mengenai hal tersebut.

 

8. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengusulkan mendiang mantan Presiden Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Mekeng menyusul pemberian gelar kehormatan jenderal bintang empat kepada Prabowo Subianto baru-baru ini. “Secara pribadi saya setuju Pak Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional,” kata Mekeng, Kamis (29/2).

Menurut dia, Soeharto telah banyak berkarya dan berbakti saat menjadi Presiden. Bahkan, pengabdian Soeharto sudah jauh dia lakukan sebelum kemerdekaan. “Karena karya dan bakti beliau selama menjabat sebagai presiden dan bahkan sebelum kemerdekaan,” katanya. Namun, hingga saat ini, partainya belum membahas wacana itu secara khusus.

 

9. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengatakan, utang Indonesia yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir harusnya menjadi lampu kuning bagi pemerintah. “Penambahan (utang) ini bisa semakin memperburuk kondisi anggaran negara,” tuturnya, Kamis (29/2). Ecky juga menyampaikan, utang yang selama ini hanya digunakan untuk menambal beban utang yang lain, sehingga pemerintah belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Saya memantau utang pemerintah meningkat signifikan sejak 10 tahun terakhir. Peningkatan utang pemerintah bahkan mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun sejak 2014,” ujar Ecky. Ecky membantah klaim pemerintah yang menyatakan utang Indonesia berada pada kondisi yang aman. Klaim ini, kata dia, didasarkan pada rasio utang terhadap PDB nasional.

 

10. Bawaslu memutuskan Mendag sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan bersalah, karena kampanye tanpa cuti sebagai pejabat publik. Zulhas sebetulnya sudah mengantongi izin cuti dari Istana, namun cuti itu disalahgunakan. “Meskipun Terlapor telah mendapatkan persetujuan izin cuti selama 13 hari kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 Januari 2024 dan tanggal 5, 6, 7 Februari 2024, sebagaimana dimaksud Surat Menteri Sekretaris Negara RI terbacakan pada 10 Januari 2024,” kata anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu, Totok Hariyono dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (29/2).

Dijelaskan, Zulhas melanggar Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), yang mengharuskan pejabat publik cuti di luar tanggungan dan tak memakai fasilitas negara saat kampanye. Pasal 302 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 mengatur bahwa cuti hanya diberikan sehari sepekan. Di luar hari kerja, pejabat publik hanya boleh kampanye pada tanggal merah/hari libur, termasuk akhir pekan.

Dalam pertimbangan putusan Bawaslu RI, Zulhas disebut telah melakukan kampanye pemilu 3 kali pada hari kerja dalam sepekan pada masa kampanye. Pertama, pada 23 Januari 2024 di Lapangan Dekai Sejahtera, Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua, pada 24 Januari 2024 di GOR Anugrah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga, pada 26 Januari 2024 di Lapangan Bola Kedung Jaya, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

11. Bareskrim Polri tetapkan 7 orang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka kasus dugaan penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara, Rabu (28/2). “Jumlah tersangka yang telah ditetapkan tujuh orang dari PPLN,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/2).

Djuhandani menjelaskan tindak pidana pelanggaran pemilu berupa penambahan data pemilih itu diduga dilakukan oleh ketujuh anggota PPLN antara periode 21 Juni 2023 sampai sekarang. Ia merincikan enam anggota PPLN tersebut dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 544 Jo Pasal 545 tentang Penambahan atau Pengurangan DPT setelah Ditetapkan serta Pemalsuan Data DPT. “Satu orang ditingkatkan status sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilu dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih,” tuturnya.

Terkait kasus tersebut, Komisioner KPU Mochamad Afifuddin menyebut pihaknya akan meneruskan masalah itu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti. “Dengan ditetapkan status Tersangka maka proses selanjutnya KPU akan melakukan langkah untuk meneruskan ke DKPP,” kata Afif, Kamis (29/2). Afif menyebut KPU tidak bisa memutuskan pemberhentian terhadap tujuh anggota PPLN itu. Dia mengatakan pemberhentian harus lewat DKPP. “Untuk mekanisme pemberhentian tetap dapat didasarkan pada hasil pemeriksaan DKPP terhadap status PPLN yang menjadi Tersangka,” ujarnya.

 

Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo, Riswahyu Raharjo, resmi ditetapkan jadi tersangka oleh Polres Wonosobo, Jawa Tengah karena diduga mengondisikan panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk memenangkan salah satu paslon presiden. Humas Polres Wonosobo Aipda Nanang Wibowo mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Hasilnya, Riswahyu Raharjo ditetapkan sebagai tersangka kasus pengondisian PPK. “Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo Riswahyu Raharjo memberikan intruksi untuk dapat mendukung pemenangan paslon nomor urut 03 (Ganjar Mahfud),” kata Nanang, dalam keterangan resminya, Kamis (29/2).

12. Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Kalimantan Timur jika fasilitas jalan tol dan bandara (airport) di kawasan itu sudah jadi. “Saya nunggu airport-nya jadi, jalan tol jadi,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di IKN, Kamis (29/2). Sementara itu, kata Jokowi, Menteri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan berkantor di IKN pada Juli 2024. “Pak Basuki Juli,” ujarnya.

Presiden Jokowi mengklaim, minat para investor untuk berinvestasi di IKN tinggi. Bahkan mereka mengantre untuk bisa berinvestasi di ibu kota baru tersebut. “Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup,” ujar Jokowi lagi. Ia mengungkapkan, optimisme investor meningkat pasca Pemilu 2024. Sehingga Presiden mengingatkan pentingnya pengaturan lahan dan ekosistem yang baik untuk memastikan pembangunan kota yang berkelanjutan. “Kalau yang mengantre ini ya diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk,” katanya.

 

13. Partai Demokrat menolak wacana hak angket di DPR. Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai hak angket yang digulirkan di DPR tidak memiliki urgensi. “Hak angket bagi Fraksi Partai Demokrat tentu sampai saat ini belum ada urgensinya karena kalau dihubung-hubungkan hak angket dengan hasil pemilu tentu tidak tepat,” ucap Herman di kompleks parlemen, Kamis (29/2).

Dia mempertanyakan apakah usulan hak angket tetap didorong oleh kubu paslon capres 1 atau 3, jika mereka memenangi Pilpres. Dia mengingatkan hasil pilpres yang memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai suara rakyat. Herman tak ingin suara rakyat didelegitimasi elite politik. Menurut dia, hak angket hanya bentuk degradasi terhadap suara masyarakat. (HPS)