HOT ISU PAGI INI, MAHFUD MD PASTIKAN HAK ANGKET DPR JALAN, TINGGAL KOORDINASI TEKNIS SAJA

oleh
oleh

Cawapres Nomor urut 3, Mahfud MD (net)

Isu menarik pagi ini, Cawapres Nomor urut 3, Mahfud MD mengaku sudah memegang dan membaca sebagian naskah akademik untuk mengajukan hak angket DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan mengusulkan hak angket. Ia pastikan, hak angket DPR jalan, tinggal koordinasi teknis saja.

Politisi PDI-P Chico Hakim menyampaikan, wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan sekadar sensasi. Chico menyebut PDIP masih mengatur strategi dan argumentasi, termasuk menyiapkan dokumen pendukungnya. Semenyata itu Ketum Partai Demokrat AHY menyatakan partainya menolak hak angket DPR yang digagas Ganjar Pranowo. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sudah memegang dan membaca sebagian naskah akademik untuk mengajukan hak angket DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan mengusulkan hak angket. Namun, ia enggan mengungkap siapa saja, lantaran hal itu merupakan urusan partai politik. “Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali. Di atas 75 halaman lah yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan. Tinggal, kan, itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan,” kata Mahfud usai berolahraga di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).

Mahfud menerangkan, para anggota DPR yang terlibat atau menandatangani pengajuan angket itu harus membaca naskah akademiknya dulu. Ia pastikan, rencana angket DPR tidak akan mandek di tahap pengusulan. Ia prediksi, akan terjadi perdebatan alot di tahap persetujuan. “Kalau saya lihat semangatnya itu tidak akan mandek, tahap pengusulan kaan terus. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak. Itu nanti semua partai akan ikut, nah nanti kita lihat di situ,” katanya.

Mahfud mengatakan, yang diselidiki dalam hak angket adalah kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan beberapa undang-undang, bukan pasangan calon maupun KPU. “Yang digugat adalah kebijakan pemerintah, bukan paslon, bukan KPU. Yang dipersoalkan di angket itu, kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang-undang yang berimplikasi, tentu saja, dalam praktiknya terhadap pemilihan umum, tetapi tidak akan menafikan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU dan MK. Oleh sebab itu, tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan, angket itu ndak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden,” kata Mahfud.

 

Paslon Pilpres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyebut pihaknya menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 melalui jalur politik dan jalur hukum. Mahfud MD menyebut konsekuensi jalur hukum yang akan ditempuh, memungkinkan pemilu diulang atau didiskualifikasi. ‘’Saya tegaskan kalau jalur politik dan jalur hukum itu konsekuensinya berbeda. Kalau jalur hukum itu konsekuensinya adalah hasil perhitungan pemilu itu sah atau tidak benar atau tidak yang ditetapkan oleh KPU yang ujungnya nanti mungkin pemilu akan diulang, pemilu di diskualifikasi itu nanti yang akan dipertaruhkan di MK,” kata Mahfud, Jumat (8/3).

Mantan Menko Polhukam itu menyebut akan mengkoordinir kecurangan Pemilu 2024 pada jalur hukum sementara Ganjar Pranowo akan mengkoordinir jalur politik yaitu hak angket.  Mahfud menegaskan  Pemilu 2024 belum selesai karena jalur hukum yang akan ditempuh berkemungkinan menjadi Pemilu 2024 menjadi dua putaran yang berlangsung pada 26 Juni mendatang.  “Kan bisa saja ada pemilu ulang bisa putaran kedua bisa saja tidak. Jadi tidak akan mengganggu kalender konstitusi karena KPU sudah menjadwalkan 26 Juni 2024 apakah itu ulang atau apa kalau itu memang MK memutuskan seperti itu. Jadi jangan bilang pemilu sudah selesai,” ujarnya.

 

Deputi Direktur Eksekutif PSHK Fajri Nursyamsi mendesak fraksi-fraksi di DPR segera mengajukan usulan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ia menilai, wacana hak angket saat ini masih menjadi cek kosong meskipun perwakilan sejumlah fraksi sudah menyuarakan pentingnya hak angket dalam rapat paripurna DPR. “Walaupun apa yang disampaikan belumlah usulan resmi, tetapi hal itu mengindikasikan bahwa sejumlah fraksi di DPR sedang berkonsolidasi dan merumuskan arah hak angket yang akan diajukan. Namun begitu, karena belum ada kejelasan arah, hak angket masih menjadi cek kosong,” kata Fajri dalam siaran pers, Jumat (8/3).

 

Politisi PDI-P Chico Hakim menyampaikan, wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan sekadar sensasi. “Kita enggak mau menjadi sekadar sensasi. Karena kita tidak mau sekadar sensasi, maka semuanya harus disiapkan secara matang,” kata Chico, Jumat (8/3). Chico mengungkapkan alasan partainya belum juga mengajukan hak angket yang sudah disuarakan sejak beberapa hari pasca-hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Chico menyebut partainya masih mengatur strategi dan argumentasi dalam mengambil keputusan hak angket, termasuk sejumlah dokumen yang mesti dipersiapkan.

 

Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menegaskan, pihaknya tetap menunggu sikap PDI-P soal pengajuan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ia menyatakan,  keberadaan PDI-P dibutuhkan untuk memenuhi jumlah anggota dewan di parlemen agar hak angket bisa direalisasikan. Bukan sekedar memenuhi syarat untuk diajukan pada rapat paripurna. “Enggak usah ngomong (sikap) Nasdem, kubu 01 juga enggak ada artinya nanti pasti mentok di paripurna. Kalau PDI-P dengan 01 itu baru signifikan,” ujar Hermawi di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3).

Taslim mengatakan, tiga parpol Koalisi Perubahan ingin membuat perjanjian dengan PDI-P soal komitmen pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut Hermawi, perjanjian tertulis itu penting untuk memastikan keseriusan setiap parpol dalam mendorong penggunaan hak angket di DPR. “Kami punya proposal kesepakatan-kesepakatan. Satu kata dan perbuatan, jangan lain di bibir, lain di hati. Supaya satu suara selama angket itu ada,” ujar Hermawi. Ia menyatakan, jika diperlukan, perjanjian itu berbentuk nota kesepakatan dan mesti ditunjukan pada publik. “Kalau perlu kita notarialkan, rakyat perlu tahu, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Hermawi.

 

Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR Taufik Basari menyebutkan, pihaknya sudah lakukan komunikasi secara informal dengan Fraksi PDI-P soal rencana menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Fraksi Partai Nasdem, menurut Taufik Basari, menyatakan Fraksi PDIP siap mendukung hak angket tersebut.

“Secara informal sudah ada pembicaraan (dengan fraksi PDI-P), tetapi kita lagi memastikan pematangan dari proses komunikasi ini,” kata Taufik, kemarin. Pria yang karib disapa Tobas ini memandang, PDI-P menjadi kunci dalam menggulirkan rencana hak angket. Ia menganggap PDIP sebagai inisiator hak angket. “Mereka yang mengawali usulan hak angket ini dan kita hormati FPDIP sebagai fraksi terbesar, kita menunggu juga kesiapan PDIP,” ujarnya.

 

2. Ketua Umum Partai Demokrat AHY menegaskan, Demokrat menolak hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. “Demokrat menolak. Kami menolak secara tegas. Karena pertama, walaupun kami menghormati ya siapa pun di negeri ini yang menggunakan hak politik, hak politik itu kan berbagai format yang penting konstitusional, tapi bagi kami, kami menolak tegas karena bagi kami tidak ada urgensinya,” kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (8/3).

Bagi AHY, pemilu telah berjalan dengan aman dan damai. Jika pun terjadi kecurangan Pemilu 2024 secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), hal itu sulit dibuktikan. “Ini sebuah realitas dan tentunya sulit untuk melihat di situ ada bisa dikatakan kecurangan secara terstruktur masif. Intinya karena jaraknya juga jauh saya pikir sulit untuk punya narasi seperti itu, argumentasinya enggak kuat,” ujar AHY.

 

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Melky Laka Lena meminta wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 ditunda. Alasannya, tahapan Pemilu 2024 hingga kini masih berjalan. Karena itu, alangkah baiknya hak angket baru digunakan apabila seluruh tahapan Pemilu 2024 rampung. “Partai Golkar sendiri sesuai dengan kondisi saat ini, melihat bahwa persoalan hak angket ini bisa kita tahan sebentar, jangan digunakan karena mekanisme dan tahapan pemilu lagi berjalan,” ujar Melky, Jumat (8/3).

 

3. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pesimismenya menghadapi situasi saat ini. Pasalnya, banyak pihak (maksudnya para elit, red) hanya memikirkan Indonesia dalam jangka pendek, tidak berpikir tentang Indonesia 20 sampai 30 tahun ke depan. Mereka yang hanya memikirkan Indonesia dalam waktu 6 bulan ke depan saja, padahal semestinya mereka memikirkan bangsa ini jauh hari ke depan untuk memberikan peninggalan terbaik buat anak cucu.

“Satu kesedihan yang saya harus nyatakan. Seakan-akan kita sudah tidak mampu lagi membangun impian besar dalam strategi perspektif jangka panjang,” ujar Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3). Ia menganggap, saat ini banyak yang lebih memilih untuk melihat kepentingan masing-masing ketimbang masyarakat. “Kondisi memaksa kita seakan-akan itu merupakan suatu impian yang nihil untuk dapat kita wujudkan. Kita dipaksa pada kepentingan-kepentingan sesaat. Pada kepentingan jangka pendek yang serba pragmatis,” tutur Surya.

 

4. Ketum Partai Demokrat AHY menegaskan tugas Partai Demokrat adalah turut berkontribusi agar pemerintahan Jokowi dapat mendarat dengan mulus atau soft landing. Padahal, sebelum Demokrat masuk kabinet, AHY getol sekali mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. “Nah, tugas Demokrat walaupun tadi delapan bulan, sama-sama kita kawal agar pemerintahan Presiden Jokowi bisa menuntaskan tugas-tugas dan programnya, bisa soft landing tapi sekaligus mempersiapkan agar take off berikutnya dan lima tahun berikutnya pemerintahan juga semakin sukses,” ujar AHY. “Insya Allah Bapak Prabowo Subianto jika pada saatnya nanti secara resmi ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan, Demokrat ada di fase-fase yang penting ini,” sambungnya.

AHY mengaku nyaman berada dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
Ia sempat bercerita soal ketika Demokrat jadi oposisi pemerintah sejak Jokowi berkuasa pada 2014 lalu. Menurut AHY, kala itu Demokrat berperan sebagai oposisi yang baik, bertanggung jawab, peduli, ingin negaranya baik, ingin pemerintahannya sukses, serta ingin rakyatnya sejahtera. Kata AHY, banyak keterbatasan yang dialami sebagai oposisi di luar pemerintahan. Yakni, Demokrat hanya bisa mengimbau, mengingatkan, dan mengkritisi kebijakan, tetapi tidak bisa mengeksekusi.

 

5. Mantan Wapresnya Jokowi, Jusuf Kalla (JK) mengaku terkejut Prabowo-Gibran menang telak pada Pilpres 2024 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga. “Mengejutkan, bukan saja saya, saya kira banyak orang (terkejut), mungkin pasangan nomor 2 terkejut juga,” katanya, kemarin. JK tidak mengaku tidak menyangka pasangan Prabowo-Gibran dapat memperoleh suara lebih dari 50 persen, bahkan hampir mencapai 60 persen. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu memperkirakan, Pilpres 2024 mestinya berlangsung 2 putaran karena tidak ada yang memperoleh suara di atas 50 persen.

JK berpendapat, Prabowo-Gibran belum tentu melanjutkan semua program Presiden Jokowi. “Tidak (semua dilanjutkan). Tidak mungkin, terkecuali ugal-ugalan cetak duit, tapi akibatnya inflasi kembali kayak dulu, bisa 100 persen kalau ini dibiarin, kalau semua mau dibelanjakan,” ujar JK. Kata dia,  beban ekonomi di era Prabowo-Gibran (jika resmi dilantik menjadi pemimpin selanjutnya, red) akan berat. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi bom waktu ke depan.

Terlebih, kata JK, kondisi masyarakat yang sudah terbiasa dengan adanya berbagai subsidi hingga bansos. “(Subsidi hingga BBM) Itu semua kira-kira saya hitung-hitung 2.500 triliun. Di lain pihak, pajak kita berapa? Cuma 2.800 triliun. Jadi bagaimana yang lain? Bagaimana ke daerah? Bagaimana garap pembangunan? Tak ada lagi sumbernya. Ini sebenarnya kalau saya katakan, bom waktu yang akan terjadi,” kata JK lagi.

 

6. KPK panggil Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan TPPU eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, Jumat (8/3). Seperti diketahui, Syahrul Yasin Limpo merupakan kader sekaligus pimpinan teras Partai Nasdem. “Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK,” kata Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat. Selain Sahroni, penyidik juga memanggil seorang PNS bernama Hotman Fajar Simanjuntak.

Namun Sahroni tidak bisa hadir karena surat panggilannya baru diterima pada Kamis (7/3) sedangkan hari itu ia punya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. “Saya enggak bisa datang hari ini, tapi saya sudah berkirim surat ke KPK untuk penundaan karena surat pemanggilan dari KPK baru kemarin datang,” kata Sahroni, Jumat (9/3) pagi.

 

7. KPK usut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Tim penyidik KPK menggeledah dua kantor berbeda terkait kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen Tahun Anggaran 2019 pada Jumat (8/3). Dua kantor itu adalah Kantor PT Taspen (Persero), Jakarta Pusat dan kantor pihak swasta yang berada di Office 8 Building SCBD, Jakarta Selatan. “Masih berlangsung penggeledahan di dua lokasi berbeda,” kata Jubir KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin sore.

Dijelaskan, tim penyidik KPK juga telah menggeledah lima lokasi di Jakarta terkait perkara ini. Yakni dua rumah kediaman di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara. Satu rumah kediaman di Menteng, Jakarta Pusat. Satu rumah kediaman di Kebayoran Lama, dan satu unit tempat tinggal yang berada di Belleza Apartemen, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti di antaranya berupa dokumen-dokumen maupun catatan investasi keuangan, alat elektronik dan sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing. Temuan tersebut, disita penyidik untuk dianalisa.

 

Penyidik KPK mencegah dua orang untuk bepergian ke luar negeri terkait proses penyidikan perkara dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif di PT Taspen Tahun Anggaran 2019. Pencegahan terhadap dua orang tersebut telah dilayangkan ke Ditjen Imigrasi, Kemenkumham RI. “Untuk mendukung proses penyidikan perkara dugaan korupsi di PT Taspen (Persero), telah diajukan cegah terhadap dua orang yang terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta untuk tetap berada di wilayah Indonesia pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI,” kata Ali Fikri, Jumat (8/3).

 

8. Ketua KPU Hasyim Asy’ari membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yng menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar-Mahfud sehingga pasangan nomor urut 3 tersebut hanya bisa menembus maksimal 17 persen. “Jadi kalau ada informasi, kabar atau pernyataan seperti itu, KPU membantah ya bahwa KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suaranya sekian, tidak ada,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (8/3).

Tak hanya paslon, Hasyim juga mengklaim tak pernah mematok hasil suara partai politik dengan persentase tertentu di Pemilu. Ia menegaskan pemungutan suara di Pemilu sifatnya langsung lantaran yang menentukan perolehan suara adalah pemilih. Terlebih, ia juga mengatakan KPU tidak bisa mengkontrol jumlah partisipasi pemilih yang hadir ke TPS menggunakan haknya. “KPU tidak bisa memprediksi, tidak bisa mengontrol. Jadi perolehan suara baik berupa suara maupun dikonversi ke persentase, semuanya berasal dari penghitungan suara secara berjenjang dari TPS,” kata Hasyim.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar-Mahfud di pilpres sehingga pasangan nomor urut 3 ini hanya bisa menembus maksimal 17 persen. Hasto mengatakan hal itu ia ketahui setelah bicara dengan sejumlah pakar teknologi informasi. Namun, ia tak menyebut siapa dan dari mana pakar tersebut. “Misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen,” kata Hasto di Election Talk FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3).

9. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengungkap ada empat nama kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar yang akan bertarung dalam Munas Partai Golkar tahun ini. “Sudah 4 (calon) yang muncul ke permukaan, yang akan bertarung dalam forum Munas tahun ini. Ada Pak Airlangga (Airlangga Hartarto) sendiri, ada Pak Agus Gumiwang, ada Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia), ada saya,” ucap Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).

Disinggung soal kandidat dari luar kader Partai Golkar yang akan masuk bursa pencalonan Ketum Golkar, termasuk peluang masuknya Presiden Jokowi, Bamsoet yang Ketua MPR enggan berbicara panjang lebar. Ia hanya berdoa agar perpolitikan nasional bisa terus kondusif menjelang Munas. “Kalau Golkar sih terbuka sebagaimana posisi ketua umum kami, maka kita sebagai partai terbuka menerima siapa saja,” jelasnya.

 

10. Kumpulan emak-emak demo di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (8/3). Mereka berbaris sambil membawa beberapa poster yang berisi tuntutan soal harga sembako hingga hak angket DPR. “Sembako mahal, saatnya Jokowi turun,” bunyi poster tersebut. “Bongkar sindikat Jokowi di balik Pemilu curang,” bunyi poster yang lain. Emak-emak ini juga mendukung hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Selain membawa poster, mereka tampak mengibarkan bendera merah putih.

Dalam kesempatan yang sama, massa buruh juga menyampaikan pendapat di depan Gedung DPR/MPR. Mereka meminta DPR mencabut UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. “Undang-Undang Nomor 6 yang dikeluarkan Pak Jokowi betul-betul buruk, jelek. Kami meminta kepada DPR untuk mencabut Undang Undang haram tersebut,” tutur orator. “Perlindungan buruh juga harus diperhatikan, karena buruh merupakan sebuah aset negara. Kalau ada buruh sakit, diobati!” tuturnya.

 

Sejumlah massa pelajar dan mahasiswa juga lakukan demo tandingan menolak hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi di Gedung DPR/MPR, Jumat (8/3). Mereka berdatangan ke Gedung DPR/MPR sekitar pukul 14.00 WIB. Di barisan depan terdapat dua mobil komando yang dilengkapi alat pengeras suara. Para peserta aksi tandingan berisi pelajar dan mahasiswa. Para pelajar tampak menggunakan kemeja putih serta celana warna abu-abu, sedangkan massa mahasiswa memakai almamater kampus masing-masing. Mereka membentangkan poster berwarna merah. “Mahasiswa dan pelajar menolak angket dan pemakzulan Presiden. #JagadamaiIndonesia,” bunyi poster tersebut.

 

11. Presiden Jokowi ditemani Menhan merangkap capres nomor urut 2, Prabowo Subianto lakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jumat (8/3).  Keduanya memakai setelan yang sama, yakni kemeja putih lengan panjang dan celana panjang warna hitam. Jokowi dan rombongan lepas landas sekitar pukul 07.30 WIB dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

“Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudi Saladin, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin. Sementara sejumlah pejabat ikut melepas keberangkatan Jokowi, yakni Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Pangkoopsud I Marsda Mohammad Nurdin, dan Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma Destianto Nugroho Utomo,’’ demikian keterangan, Biro Pers Sekretariat Presiden. (HPS)