Pengamat politik, M. Qodari (net)
Isu menarik pagi ini, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari melempar isu Gibran Rakabuming Raka yang anak sulung Presiden Jokowi berpeluang besar jadi Ketua Umum Partai Golkar. Sementara Partai Gerindra tengah menyiapkan beberapa nama, salah satunya isteri Kaesang Pangarep, Erina Gudono jadi kandidat calon bupati Sleman pada Pilkada 2024 mendatang.
Isu hangat lainnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyindir Gerakan Kampus Menggugat yang diinisiasi sejumlah sivitas akademika UGM dan para guru besar dari sejumlah kampus di Yogyakarta. Menurutnya, cara itu tidak tepat digunakan dalam menyikapi persoalan negara. Berikut isu selengkapnya.
1. Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari melempar isu Gibran Rakabuming Raka yang putra sulung Presiden Jokowi berpeluang besar jadi Ketua Umum Partai Golkar. “Sebagai partai besar, tentu Golkar partai yang sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan,’’ katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.
Qodari mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo yang menyebut empat nama potensial sebagai Ketum Golkar, yakni Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang Kertasasmita. “Di luar empat nama yang disebutkan Bamsoet, menurut saya ada satu calon yang juga sangat potensial untuk menjadi Ketum Golkar ke depan yaitu Gibran Rakabuming Raka,” ujar Qodari.
Qodari menjelaskan dua alasan anak sulung Presiden Jokowi itu layak menakhodai Golkar. Pertama, Gibran tidak lama lagi menduduki jabatan strategis sebagai wakil presiden. Kata dia, selama ini karakteristik Partai Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
“Partai Golkar punya kecenderungan yang sangat kuat untuk memiliki kaki, memiliki akses di pemerintahan, bukan hanya menteri tetapi juga atau bahkan wakil presiden, karena Golkar adalah partai yang ideologinya karya dan kekaryaan dan selalu berorientasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan,” jelasnya. Qodari mengatakan, pengalaman itu terjadi pada Jusuf Kalla saat menjabat wapres RI 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar.
Alasan kedua, kata Qodari, Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Oleh sebab itu, tantangannya partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. “Partai Golkar ini adalah partai yang tua, partai besar dan kalau kita bicara mengenai pemilih pada hari ini dan pemilih di masa yang akan datang, saya kira Partai Golkar mengalami tantangan bagaimana agar partai ini bisa menjadi partai yang punya orientasi kepada anak muda dan punya tokoh yang juga berasal dari anak muda,” katanya.
2. Wali Kota Solo yang juga Cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mengaku enggan dicalonkan jadi Ketua Umum Partai Golkar. Menurut Gibran, masih banyak kader Partai Golkar yang lebih layak menduduki jabatan tersebut. “Wah, enggak lah. Biar yang senior-senior atau yang lebih berpengalaman saja,” katanya di Balai Kota Solo, Rabu (13/3).
Namun Gibran tak menjawab secara tegas saat ditanya apakah dirinya menolak menjadi Ketua Umum Partai Golkar terkait pernyataannya tersebut. Gibran hanya mengulangi jawaban awalnya. “Wah saya kan enggak tahu prosesnya di dalam partai Golkar seperti apa untuk pemilihan ketua umum. Yang jelas ya kembali ke itu tadi. Masih banyak yang senior-senior, masih banyak yang berpengalaman,” katanya.
Gibran juga beralasan saat ini dirinya masih menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Solo. Dalam berbagai kesempatan, Gibran mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir pada akhir 2024 nanti. “Sekali lagi untuk saat ini saya masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo,” katanya.
Gibran mengaku tidak ada rencana bergabung dengan salah satu partai koalisi. Pembicaraan dengan para petinggi partai politik partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) pun tidak pernah menyinggung hal tersebut. “Belum ada (ajakan dari partai). Belum ada pembicaraan ke sana juga,” kata putra sulung Presiden Jokowi itu. Terpisah, Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan dirinya belum mendengar wacana Gibran menjadi Ketum Golkar. “Wah, belum dengar saya mengenai hal tersebut,” ujar Dave, Rabu (13/3).
3. Partai Gerindra tengah menyiapkan beberapa nama, salah satunya isteri Kaesang Pangarep jadi kandidat calon Bupati Sleman pada Pilkada 2024 mendatang. “Semua itu kan ada wacana-wacana, terutama internal dulu yang diajukan lalu memandang yang lain. Nanti kira-kira survei masuk atau tidak,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Kabnupaten Sleman, HR Sukaptana, Sabtu (9/3) lalu. Sukaptana menyampaikan, salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. “Iya (Erina Gudono) masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatanya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukan dalam bursa tersebut,” jelasnya.
Dikatakan, Erina dipertimbangkan menjadi kandidat cabup Kabupaten Sleman karena melihat keinginan masyarakat untuk memiliki sosok pemimpin muda. “Pertimbangannya dari kami, dari kami mempertimbangkan nanti kan siapa tahu masyarakat oh ini yang muda, yang enerjik,” ujar Sukaptana. Adapun nama-nama dari kader internal Gerindra yang muncul, ada Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan termasuk HR Sukaptana. “Iya, (nama-nama itu) masih dalam penjajakan dulu semua,” tandas Sukaptana.
Ia mengungkapkan, partainya terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lainya. Sebab Gerindra mendapatkan enam kursi di Sleman dan masih kurang empat kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. “Kami masih lobi-lobi dengan partai yang lain, partai pengusung karena Gerindra kan nggak bisa maju sendiri tanpa koalisi dengan partai yang lain,” tutur Sukaptana.
4. Kepala Staf Presiden Moeldoko menyindir Gerakan Kampus Menggugat yang diinisiasi sejumlah sivitas akademika UGM dan para guru besar dari sejumlah kampus di Yogyakarta. Menurutnya, cara itu tidak tepat digunakan dalam menyikapi persoalan negara. “Karena kita negara hukum, jangan diselesaikan dengan cara-cara jalanan begitu,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3).
Moeldoko mengatakan hal yang dipermasalahkan civitas academica UGM berurusan dengan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, sebaiknya hal itu diadukan ke penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita negara hukum. Jadi mekanisme itu ada, regulasi jelas,” ujarnya.
5. Gerakan Kampus Menggugat kembali menyuarakan kritik mereka terhadap praktik kemunduran demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Gerakan yang diisiniasi puluhan sivitas akademika UGM dan para guru besar dari sejumlah kampus ini digelar di Balairung UGM, kemarin.
Beberapa tokoh yang terlibat antara lain Wakil Rektor UGM, Ari Sudjito; Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro; Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas; pakar tata hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar; Rektor UWM, Edy Suandi Hamid; Rektor UII, dan Fathul Wahid.
Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar berpendapat, saat ini demokrasi Indonesia sedang menuju ke arah yang terbalik sehingga harus dikembalikan ke jalan yang tepat. “Kita meyakini bahwa demokrasi bukan tidak pernah kalah, tetapi demokrasi itu membutuhkan perjuangan,” tegas Pakar Hukum Tata Negara UGM ini dalam orasinya.
Hari ini, lanjut Zainal, DPR sudah memulai hak angket dan DPD memulai Pansus sehingga para akademisi semestinya juga harus memikirkan langkah untuk melanjutkan perjuangan. Ketika lembaga negara tidak serius menjatuhkan sanksi dan melakukan penghukuman, maka rakyat bisa saja melakukan itu melalui pengadilan rakyat.
Bagi UGM, seru Zainal, ini sekaligus menjadi pelunasan hutang perjuangan demokrasi yang telah sekian lama dilakukan. Wakil Rektor UGM, Arie Sudjito menyampaikan, universitas merupakan bagian entitas intektual yang harus merasa terpanggil dengan keadaan demokrasi yang sekarang ini. “Kami menyadari bahwa kita membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dalam memperjuangkan demokrasi yang benar-benar otentik yang sesuai dengan undang-undang,” ucapnya.
Sebab, kata dia, persoalan ini tidak akan selesai dengan sendirinya di tengah konspirasi dan oligarki yang terus dilembagakan. Pada kesempatan ini, juga dibacakan deklarasi dari Gerakan Kampus Menggugat yang menyerukan agar universitas sebagai benteng etika menjadi lembaga ilmiah independen yang mampu menyuarakan kebenaran berbasis fakta dan nalar. “Segenap elemen masyarakat sipil harus terus kritis terhdapa jalannya pemerintahan dan tidak berhenti dalam memperjuangakan kepentingan rakyat,” seru Guru Besar Fakultas Biologi UGM, Budi Setiadi Daryono.
Selain itu, mereka juga mendesak agar para pemegang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif terus memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjujung tinggi amanah konstitusi, serta menegakkan supremasi hukum. Termasuk, memberantas segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
6. DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan tak ada dorongan dari Presiden Jokowi terkait mencuatnya nama Erina Gudono dalam bursa Pilkada Sleman. Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra DIY, Widi Handoko menyebut, nama Erina muncul karena aspirasi dari masyarakat. “Tidak ada dorongan dari Pak Jokowi,” ujarnya, Selasa (12/3). Dijelaskan, dari internal Partai Gerindra saat ini sudah ada nama lima nama untuk maju dalam Pilkada Sleman.
Di antaranya, Lisman Pujakesuma, HR.Sukaptono, Anton Prabu Semendawai, ada kemungkinan Pak Danang Wicaksana Sulistyo. Sementara terkait dengan partai koalisi, Widi menyebut, pihaknya masih belum melakukan penjajakan atau komunikasi. Namun, kata dia, partai yang berpeluang berkoalisi pada pilkada adalah yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. “Partai yang berpeluang menjadi koalisi adalah partai-partai pengusung Prabowo – Gibran pada saat Pilpres 2024. Namun demikian, tetap membuka pintu untuk partai- partai lainnya bergabung,” katanya.
7. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono tidak layak jadi calon Bupati Sleman mengingat latar belakangnya sebagai model dan tidak pernah menduduki jabatan publik. Ia merespons soal Erina yang diwacanakan oleh DPC Gerindra Sleman menjadi calon Bupati Sleman berdasarkan aspirasi masyarakat. “Prestasinya yang menonjol hanya sebagai Putri Yogyakarta.
Erina juga hanya sempat berkarier di dunia model. Jadi, Erina sama sekali belum pernah bersentuhan dengan profesi jabatan publik. Karena itu, Erina tidak punya pengalaman dalam hal kebijakan publik,” ujar Jamiluddin, Rabu (13/3). “Dengan demikian, upaya pencalonan Erina terkesan dipaksakan. Erina pada dasarnya belum layak menjadi calon Bupati Sleman,” kata dia lagi.
8. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka juga angkat bicara soal 12 tokoh yang berpotensi mengikuti Pemilihan Wali Kota Solo 2024 menurut jajak pendapat yang dilakukan Solo Raya Polling. Adik bungsu Gibran, Kaesang Pangarep pun masuk dalam daftar tersebut. Gibran enggan menjawab saat ditanya soal kelayakan Kaesang menjadi Wali Kota Solo. Ia menyerahkan penilaian tersebut kepada warga Solo. “Biar warga saja yang menilai ya,” jawab Gibran singkat saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (13/3).
Seperti diketahui, dalam tatanan tata negara Indonesia, jabatan Wali Kota termasuk dalam cabang eksekutif. Masuknya Kaesang sebagai calon Wali Kota Solo sejalan dengan pernyataan Gibran tak lama sebelum Kaesang bergabung hingga jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kala itu Gibran mengungkap Kaesang berminat terjun di politik sebagai eksekutif.
Saat ditanya soal itu, Gibran enggan menjawab dengan tegas. Ia mengaku pembicaraan dengan Kaesang sama sekali tidak pernah menyinggung soal pencalonan Wali Kota Solo. Menurut Gibran, pertanyaan tersebut lebih cocok ditanyakan ke Kaesang. “(Pembicaraan dengan Kaesang) enggak ada yang mengerucut ke sana. Ya ditanyakan ke orangnya langsung aja,” kata Gibran.
9. Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno angkat suara soal wacana koalisi permanen ‘Barisan Nasional’ partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Usulan itu sebelumnya disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jeffrie Geovanie. Jeffrie ingin koalisi permanen bisa dipimpin Presiden Jokowi. Sandi meyakini tak ada yang permanen dalam politik. Namun, ia menyebut PPP selama ini terus mendukung program pemerintah di bawah Presiden Jokowi. “Di politik itu kan tidak ada yang permanen. Tapi koalisi mendukung pemerintah itu sesuatu yang sudah nyata dan realita,” ucap Sandi di kompleks parlemen, Rabu (13/3).
Menparekraf itu menyebut dalam dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, PPP selalu berada dalam barisan koalisi pemerintah. Jika yang dimaksud permanen berada di koalisi pemerintah, PPP selama ini terus melakukannya. “Itu kalau yang disebut sebagai permanen mungkin bisa diartikan sebagai permanen dalam konsep mendukung dan berada di dalam pemerintahan,” katanya.
Namun, Sandi mengatakan partainya saat ini belum menentukan sikap apakah akan terus mendukung pemerintah atau menjadi oposisi. Menurutnya, PPP kata dia masih fokus mengawal hasil rekapitulasi penghitungan suara hingga 20 Maret mendatang. “Jadi proses internal daripada kita masih berlangsung, namun untuk pembahasan secara nasional secara permanen belum,” katanya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tak sepakat dengan PSI yang mengusulkan Presiden Jokowi jadi Ketua ‘Barisan Nasional’ yang menjadi pemimpin seluruh partai politik koalisi Prabowo-Gibran. Mardani mengatakan lebih baik Jokowi tak lagi dilibatkan dalam urusan koalisi dan pensiun setelah selesai menjabat presiden RI. “Kalau saya jangan, biarkan Pak Jokowi urusin pensiun saja. Jangan dilibatkan,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Rabu (13/3).
Mardani mengaku tak masalah dengan usulan yang diajukan PSI tersebut. Namun, ia menilai lebih baik Jokowi tak dilibatkan. Mardani berharap pembentukan koalisi pemerintahan nanti berjalan secara natural. “Dengan natural bisa lintas antar koalisi macam macam justru menyejukkan dan membuat ketajaman perbedaan menjadi hilang. Ide ini bisa jadi baik dalam bab konsolidasi, tapi bisa buruk dalam bab harmoni dan berbahaya,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, usulan PSI soal pembentukan koalisi permanen Prabowo-Gibran dan menjadikan Presiden Jokowi sebagai ketuanya, sejauh ini belum pernah dibicarakan. “Soal posisi atau struktur dalam bentuk tentang koalisi yang mengarah permanen ini kita belum pernah bicarakan apa-apa sebetulnya. Ya ini baru cerita-cerita lepas saja,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3). “Jadi apalagi kalau bicara tentang apakah perlu ada ketua, wakil ketua, atau anggota segala macam itu belum pernah sama sekali dibicarakan,” ujarnya lagi.
Doli berpendapat wacana pembentukan koalisi permanen pendukung Prabowo-Gibran sebaiknya dibicarakan setelah KPU secara resmi mengumumkan pemenang Pemilu 2024. Doli menyatakan apa yang disampaikan elite PSI itu merupakan pembicaraan lepas di antara pimpinan Koalisi Indonesia Maju soal peran Jokowi. Ia menyebut program Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan cukup banyak, sehingga membutuhkan energi yang besar untuk melaksanakannya.
10. Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah menginginkan, gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) kelak tetap dipilih masyarakat melalui Pilkada, bukan ditunjuk oleh presiden sebagaimana isu beberapa waktu belakangan ini. Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri raker perdana bersama Baleg DPR membahas RUU DKJ di Gedung DPR, Rabu (13/3). Tito menegaskan, sejak awal pemerintah tak pernah mengusulkan draf RUU DKJ yang mengatur agar gubernur dan wagub Jakarta ditunjuk oleh presiden.
“Bukan ditunjuk. Sekali lagi. Karena dari awal draf kami, draf pemerintah sikapnya sama juga, dipilih (rakyat), bukan ditunjuk,” kata Tito dalam rapat itu. Tito mengatakan, sikap pemerintah tersebut sudah tertuang sejak awal draf RUU DKJ yang terpublikasikan. Kendati demikian, saat draf RUU DKJ sudah dibahas di DPR, terjadi perubahan sehingga pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ mengatur gubernur dan wagub Jakarta ditunjuk presiden.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, pemindahan resmi ibu kota negara dari Jakarta ke IKN terjadi ketika Keppres terbit. Hal itu disampaikan Tito dalam Baleg DPR bersama Pemerintah dan DPD RI, pada Rabu (13/3). “Jadi ketika Keppres diterbitkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN berlaku, maka saat itulah ibu kota telah berpindah de jure dan de facto di IKN,” kata Tito dalam paparannya dalam raker tersebut. Perlu diketahui, proses transisi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN menjadi salah satu topik dalam rapat ini. Tito menjelaskan, Undang-undang (UU) IKN telah mengatur masa transisi pemindahan ibu kota. Aturan yang dimaksud, tertuang dalam Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pasal itu telah mengatur secara eksplisit soal tugas dan fungsi Jakarta sebagai ibu kota akan berlangsung hingga Presiden menerbitkan Keppres.
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengungkapkan empat materi muatan dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang salah satunya berisikan tentang mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Hal tersebut diungkapkan Supratman dalam raker perdana bersama pemerintah dan DPD membahas RUU DKJ di Gedung DPR, Rabu (13/3). “Secara umum materi muatan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terdiri dari 12 Bab dan 72 Pasal,” kata Supratman.
Muatan materi yang pertama mengatur tentang kekhususan Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota Negara. Kekhususan Jakarta tetap diatur sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi. “Kedua, pengaturan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta dan wilayah sekitarnya, serta mensinergikan antar daerah penunjang yang ada, baik Jakarta itu sendiri, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, maupun Cianjur,” jelasnya.
Ketiga, jelas Supratman, materi muatan RUU DKJ juga mengatur tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah di DKJ. Menurut politisi Partai Gerindra ini, soal mekanisme pemilihan kepala daerah DKJ memang menimbulkan perdebatan. “Tapi kita akan menunggu sikap akhir dari pemerintah dan diskusi kembali dengan fraksi-fraksi di DPR RI,” ungkap Supratman. Materi muatan yang terakhir, RUU DKJ memuat pengaturan tentang pemantauan dan peninjauan atas UU ini. Sebagai informasi, RUU DKJ kini menjadi sorotan karena mulai dibahas Baleg DPR pada Maret 2024. Kabar tentang rancangan beleid itu muncul sejak September 2023.
11. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengaku akan segera bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membahas soal jabatan di instansi TNI-Polri yang bisa diisi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, prinsip resiprokal (timbal balik) itu yang menjadi salah satu kebaruan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) manajemen ASN yang tengah dibahas pemerintah dengan Komisi II DPR. “Inilah sedang disusun. Dalam waktu dekat, kami akan bertemu dengan Pak Kapolri dan Panglima TNI untuk jabatan mana yang memungkinkan ASN bisa di situ. Karena, tidak mungkin semua jabatan bisa ditempati ASN,” ujar Anas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN). Dalam RPP tersebut, jabatan sipil bisa diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri maupun sebaliknya. Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, aturan ini bersifat resiprokal atau saling berbalasan dan akan diseleksi secara ketat. Menurutnya, pengisian jabatan ASN oleh TNI-Polri akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi dengan mekanisme manajemen talenta. “Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI-Polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik,” ujar Anas dalam keterangan resminya.
Peneliti senior Imparsial Al Araf menilai, rencana pelibatan anggota TNI dan Polri aktif untuk mengisi jabatan sipil melalui RPP tentang tata kelola jabatan aparatur sipil negara (ASN) menjadi wujud kembalinya dwifungsi militer dan aparat penegak hukum dalam sektor politik. “Di masa kini kebijakan PP ASN itu jelas mengembalikan dwifungsi dan itu jelas menyalahi prinsip dasar demokrasi,” kata Al Araf, Rabu (13/3).
Menurut Al Araf, salah satu amanat Reformasi adalah mencabut peran TNI dan Polri dalam urusan politik, dan mengembalikan fungsi mereka menjadi militer dan aparat penegak hukum yang profesional. Rencana penyusunan PP itu menurut Al Araf menjadi bukti pemerintah bersikap bertolak belakang dengan semangat Reformasi. “Seharusnya menempatkan fungsi TNI dan Polri dalam bidang pertahanan keamanan, dan bukan duduk dalam jabatan sipil,” ujarnya. Al Araf khawatir jika PP itu disahkan maka ada kecenderungan pemerintah bersikap otoriter terhadap masyarakat sipil, yakni menghadapi kritik dengan melibatkan kekuatan militer dan penegak hukum.
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera meminta pemerintah membatasi anggota TNI-Polri untuk duduk di jabatan aparatur sipil negara (ASN). Ia tak ingin, anggota TNI-Polri aktif semakin banyak duduk di jabatan pemerintahan karena hal itu tidak sesuai dengan amanat reformasi. “Jangan sampai TNI-Polri justru keluar dari core bussiness nya membangun pertahanan dan keamanan yang profesional. Itu kita ingatkan lagi,” ujarnya dalam raker Komisi II DPR dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Ia menyampaikan, memang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN diperbolehkan TNI-Polri menduduki jabatan ASN di beberapa lembaga pemerintahan di tingkat pusat. Namun, Mardani menggarisbawahi dalam praktiknya, tak banyak jabatan di institusi TNI-Polri yang bisa diisi oleh ASN. “Hampir tidak ada dari ASN yang pindah ke TNI-Polri, karena ruang lingkung TNI-Polri kan sangat sedikit, lebih rigid,” kara Mardani.
12. Khofifah Indar Parawansa mengaku nyaman bekerja dengan Emil Elistianto Dardak memimpin Jawa Timur. Selama ini ia mengaku berbagi tugas dengan baik bersama mantan Bupati Trenggalek itu. “Setelah menjalani proses di pemerintahan sejak lima tahun terakhir, saya terlanjur nyaman dengan Mas Emil,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu (13/3). Menurutnya, Emil masih dibutuhkan untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan di Jawa lima tahun kedepan. “Kami berbagi tugas dengan cukup baik, dan kami sama-sama memiliki kegiatan yang cukup padat,” ujarnya.
Namun, soal kemungkinan partai pengusungnya yang akan menyodorkan nama lain selain Emil, Ketua Umum Muslimat NU ini mengaku akan terus menjalin komunikasi politik yang baik dengan partai pengusung. “Dalam proses demokrasi ada ruang untuk menyampaikan gagasan dan pendapat untuk membangun Jatim yang lebih baik. Kami akan terus membangun komunikasi politik dengan partai pengusung,” pungkasnya.
13. Kepala Bappilu PPP Sandiaga Uno meminta para kader PPP tidak memberi komentar soal hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sandiaga menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat pengurus PPP yang dipimpim Plt Ketua Umum Mardiono. “Ya, sepengetahuan saya dalam rapat terakhir yang dipimpin Pak Plt Ketum, para kader diminta menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP itu kepada pimpinan, kepada plt ketum yang akan menyampaikan. Dan kita diminta tidak memberikan komentar,” kata Sandi di Gedung DPR, Rabu (13/3).
Sandi mengatakan PPP tak ingin urusan hak angket menimbulkan perbedaan pendapat berujung kesalahpahaman antarkader. Padahal saat ini para kader harus mengawal perhitungan suara Pemilu 2024 bersama-sama. “Kita akan fokus untuk mengawal suara. Semua kader itu bersemangat sehingga kita nanti akan tetap hadir nanti di Senayan sama-sama kalian, tapi mengenai hak angket itu proses politik yang nanti akan dikomentari para pimpinan,” kata dia.
14. Menko PMK Muhadjir Effendy memprediksi volume pemudik pada Hari Raya Lebaran 2024 akan naik hingga 25 persen dibandingkan momen lebaran tahun lalu. “Memang jumlah pemudik bisa dipastikan jauh lebih besar dibanding tahun lalu, karena sekarang kan sudah semakin terbuka, tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Biasanya rata-rata di atas sekitar 25 persen,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (13/3).
Muhadjir mengaku belum bisa memastikan perkiraan rinci soal jumlah pemudik pada tahun ini. Sebab, survei ini biasanya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Di sisi lain, Muhadjir mengatakan nantinya pemerintah akan menambah satu dermaga di Pelabuhan Merak untuk meminimalisir lonjakan kendaraan. “Ada penambahan dermaga di Merak. Ada satu tambahan dermaga, cuma nanti pintu masuknya beda sehingga tidak akan mengalami bottleneck ketika mau masuk di pelabuhan,” kata Muhadjir. (HPS)
