Prabowo Subianto-Surya Paloh (net)
Isu menarik pagi ini, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, partainya resmi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Waketum PKB Jazilul Fawaid menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau kepada partainya untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan kontrol terhadap pemerintah akan sangat lemah jika PDI-P bergabung ke Prabowo-Gibran.
Isu hangat lainnya, mantan capres Anies Baswedan dielus-elus kembali PKS sebagai Cagub DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024. Sementara PDIP sedang menggodok Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, Mensos Tri Rismaharini (Risma), Menpan-RB Azwar Anas, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa sebagai calon yang akan diusung dalam Pilgub DKI 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, partainya resmi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. “Nasdem hari ini kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran,” ujar Surya Paloh di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4). Surya menjelaskan, dirinya merasa terhormat karena diterima dengan baik oleh Prabowo. Menurutnya, Prabowo adalah Ketua Umum Gerindra sekaligus sahabat karibnya.
Dengan bergabungnya Nasdem ke kubu Prabowo-Gibran, total terdapat 10 parpol yang masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju sementara PKB akan menyusul. Dari 10 parpol tersebut, 5 di antaranya lolos ke parlemen, sedangkan lima parpol sisanya di luar parlemen. Berikut daftar terbaru Koalisi Indonesia Maju. Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dan Partai Nasdem.
Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menyatakan telah sepakat dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh untuk bekerja sama. Prabowo menyampaikan itu usai bertemu Surya Paloh dan jajaran elite NasDem pada Kamis (25/4). “Kita sepakat bahwa kita akan kerja sama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Ia menyampaikan, selama ini komunikasi intensif dilakukan antara Gerindra dan NasDem oleh utusan masing-masing partai setelah Pilpres 2024 diketahui pemenangnya. Hingga kemudian Prabowo dan Paloh bertemu pada Kamis (25/4) hari ini. Prabowo mengatakan pertemuan berlangsung efektif dan produktif. Tak ketinggalan, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Paloh dan NasDem.
2. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau tua kepada partainya untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran. “Hijau tua lah (lampu hijau masuk kabinet) kan kesini (PKB). Kalau disebut hijau, hijaunya hijau tua lah,” kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).
Jazilul menduga Prabowo akan memprioritaskan PKB untuk diajak bekerjasama dalam pemerintahan. Penilaian itu berangkat dari keputusan Prabowo yang langsung mendatangi markas PKB pasca ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih. “Artinya, PKB bagian yang kira-kira dalam dugaan saya prioritas untuk diajak bekerjasama. Tapi ini persepsi saya kepada Pak Prabowo,” jelas dia.
Jazilul berharap partai pengusung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) tak risau terhadap pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Prabowo. Ia menyebut pertemuan itu adalah bagian dari tradisi PKB untuk selalu bersilaturahmi. Jazilul mengaku tak ingin merusak harmoni partai di KIM. “Tentu PKB tidak ingin merusak harmoni yang ada di Koalisi Indonesia Maju. PKB hanya ingin kalau pilpres harus berujung pada keakraban, pada silaturahim, dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo oleh Gus Muhaimin, saya pikir sinyal itu jelas,” jelasnya.
3. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai kontrol pemerintahan (checks and balances) akan sangat lemah jika PDI-P ikut bergabung ke koalisi pemerintah di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PDI-P diharapkan berada di luar pemerintahan untuk menjalankan kontrol terhadap berbagai kebijakan. “Persoalannya, jika PDI-P masuk, maka kekuatan oposisi (misalnya) hanya menyisakan PKS. Dan itu berdampak kepada lemahnya sistem checks and balances,” ujar Khoirul Umam, Kamis (25/4).
Umam juga menjelaskan, hingga saat ini setidaknya hanya PDI-P dan PKS yang belum membuka pintu komunikasi dengan koalisi Prabowo-Gibran. Ia memprediksi, jika PKS dan PDI-P jadi kekuatan oposisi, hal itu akan untungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena dua parpol tersebut punya basis ideologi yang bertolak belakang. “Kedua partai itu memang berpeluang bisa memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik,” kata Umam.
4. Mantan capres Anies Baswedan dielus-elus kembali PKS sebagai Cagub DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024. Sementara PDIP menggodok ‘Basuki Kuadrat’ yakni Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, Mensos Tri Rismaharini (Risma), Menpan-RB Azwar Anas, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebagai calon yang akan diusung dalam Pilgub DKI 2024.
Sekretaris DPD PDIP Jakarta Pantas Nainggolan menyebutkan nama-nama tokoh tersebut berpotensi untuk diusung partainya. “Utama sudah pasti lah kader yang menjadi prioritas. Tapi sekali lagi kan itu yang perlu dilihat, elektabilitas juga menjadi sangat penting,” kata Pantas, Kamis (25/4).
Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengaku masih membuka peluang untuk kembali mengusung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024. Aboe menyebut rata-rata masyarakat masih menginginkan Anies untuk menduduki kursi DKI 1 tersebut. “Adapun menyangkut masalah pilkada, semua rata-rata menginginkan Anies maju lagi, ya kalau memang cocok why not?” kata Aboe di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (25/4) malam.
5. PN Jakpus menolak gugatan Eggi Sudjana Cs terkait penggunaan ijazah palsu oleh Presiden Jokowi. Pengacara Jokowi, Otto Hasibuan menyebut, perkara yang teregister dengan nomor 610/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst itu telah diputuskan ditolak Majelis Hakim PN Jakpus, pada Kamis (25/4) kemarin.
“Gugatan tersebut oleh PN Jakpus hari ini dinyatakan telah tidak diterima. Eksepsi kami dikabulkan, eksepsi absolut dan gugatan itu tidak diterima,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (25/4).
Otto mengatakan dengan adanya putusan tersebut, maka seluruh tuduhan yang dilayangkan Eggi Sudjana Cs terkait ijazah palsu telah terbukti tidak benar. Otto berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Terlebih Otto menyebut selama ini tidak ada satupun alat bukti otentik yang disampaikan Eggy Cs terkait ijazah palsu.
“Hal itu (ijazah palsu) adalah tidak benar dan akhirnya PN Jakpus telah juga menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh beberapa orang yang diwakili oleh Eggi Sudjana dan gugatannya itu dinyatakan tidak dapat diterima,” katanya. “Terus terang saja, mengenai ini kita harus jelaskan. Hal ini memang tidak boleh kita biarkan sebagai negara hukum,” jelasnya.
Otto memastikan Presiden Jokowi tidak akan mengambil langkah hukum apapun terhadap pihak-pihak yang mengajukan gugatan di PN Jakpus. “Dia (Jokowi) sudah berikan kesempatan seluas-luasnya. Kalau anda enggak yakin digugat ke pengadilan, di pengadilan mereka ternyata tidak berhasil juga,” ujarnya. Di sisi lain, Otto juga menyebut gugatan terkait tuduhan dinasti politik kepada Jokowi dan keluarga juga telah ditolak oleh PTUN. Oleh sebab itu, ia menyebut tudingan dinasti politik oleh Jokowi tidaklah berdasar.
“Putusan ini sudah dilakukan dibuatkan oleh PTUN beberapa waktu lalu dan gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Jadi itu membuktikan bahwa persoalan dinasti politik itu sebenarnya tidak pernah terbukti di PTUN,” jelasnya. Otto lantas mengimbau seluruh pihak terkait untuk bisa menghormati putusan hukum yang telah ditetapkan. Ia juga berharap tidak ada tudingan serupa di masa yang akan datang.
6. Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham ikut-ikutan bicara soal kemungkinan Jokowi dan Gibran berlabuh ke Golkar. Idrus menyebut suasana kebatinan Presiden Jokowi dan Wapres Terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka sudah satu kesatuan dengan partainya. Menurut dia, proses masuknya Jokowi dan Gibran ke Golkar tinggal formalitas saja. “Pak Jokowi sebenarnya secara suasana kebatinan itu sudah merupakan keluarga besar Partai Golkar ya tinggal formalitasnya,” kata Idrus di Posko Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo-Gibran, Menteng, Jakarta, Kamis (25/4).
Bekas Sekjen Golkar ini menyebut Jokowi dan Gibran juga sudah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Idrus memperkirakan momentum Jokowi dan Gibran masuk Partai Golkar hanya tinggal menunggu waktu. “Suasana kebatinan oke, peranan Pak Jokowi sudah oke. Kalau sudah tidak ada masalah di sini berarti kalau begitu tinggal kita tunggu peresmian,” ujar dia.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku Presiden Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sudah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Hal ini disampaikan Airlangga usai menghadiri penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor KPU RI, Rabu (24/4/2024).
Mantan Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) merespons pernyataan Ketum Golkar Airlangga Hartarto soal Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming sudah menjadi bagian dari keluarga Golkar. Menurut JK, Golkar memang partai terbuka sehingga siapa saja bisa masuk menjadi anggota partai. Namun, terkait posisi strategis untuk Jokowi dan Gibran di Golkar, JK menyerahkan hal itu kepada pimpinan Partai Golkar.
7. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mempersilakan Partai Golkar untuk menampung Presiden Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sesudah tak lagi menjadi kader PDI-P. “Oh iya, silakan (Golkar terima Jokowi dan Gibran),” kata Djarot di Sekolah Partai DPP PDI-P, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4). Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI-P ini lantas menyebutkan partainya memiliki tolok ukur sendiri, yakni ideologi. PDI-P menurut Djarot, adalah partai yang memiliki ideologi Pancasila dan menjunjung konstitusi.
“(PDI-P) Kami bukan sekadar partai elektoral. Partai kita itu menyatu dengan keinginan rakyat, kehendak rakyat,” ujar dia. Ia mengeklaim, partainya bukanlah partai yang mengejar kekuasaan, melainkan memperjuangkan hak rakyat. Maka dari itu, Djarot enggan berkomentar lebih jauh terkait dapur partai politik lain, termasuk jika ingin menampung Jokowi dan Gibran pasca tidak lagi menjadi bagian PDI-P. “Kami tidak akan mengomentari partai-partai lain, silakan saja ya,” tegas Djarot.
Ketum PSI Kaesang Pangarep ikut merespons isu soal Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Kaesang menyerahkan sepenuhnya soal pilihan politik kepada ayahnya. “Mengenai Bapak Presiden bergabung ke Golkar, ya balik lagi itu terserah kepada Pak Jokowi. Saya kan enggak bisa nyuruh atau apa, enggak masalah. Terserah, saya mah santai,” ujar Kaesang di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis,
8. Mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mendatangi kediaman presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (25/4) malam. Dudung baru keluar dari rumah Prabowo sekitar pukul 22.00 WIB. Dudung yang mengenakan batik mengaku hanya makan malam bersama Prabowo. Selain dirinya, kata Dudung, ada delegasi dari Amerika Serikat yang ikut makan malam. “Aaah hanya halal bihalal dan makan malam, ada delegasi dari Amerika,’’ ujar Dudung.
Saat ditanya apakah ada pembicaraan politik saat bertemu Prabowo, Dudung langsung membantah. Dudung juga menepis dirinya ditawari jatah menteri di kabinet Prabowo-Gibran. “Tidak ada (tawaran) sama sekali. Tidak ada juga (diskusi),” kata Dudung. Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir sejumlah elite Gerindra, di antaranya Hashim Djojohadikusumo, Iwan Bule, Sugiono, Fadli Zon.
9. Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para komandan satuan (dansat) harus bisa lakukan inovasi, tidak cuma copy paste. Pesan itu disampaikan Maruli saat mengumpulkan 777 dansat pada Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AD Tahun 2024, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kuta, Bali, Kamis (25/4). Dansat terdiri dari Panglima Komando Utama (Pangkotama), Komandan Pusat Kesenjataan, Kepala Badan Pelaksana Pusat (Kabalakpus), Komandan Lembaga Pendidikan, dan Komandan Satuan Kewilayahan.
“Jangan hanya copy paste saja, (harus bisa) berinovasi bagaimana anggota bisa latihan dengan baik,” ujar Maruli, dikutip dari siaran pers Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad), Kamis. Maruli menyampaikan, dansat sebagai pemimpin, harus memiliki kreativitas untuk pengembangan dan kemajuan satuan. “Jangan hanya melakukan hal yang menjadi kebiasaan, yang pada akhirnya menjadikan dansat tak memiliki inovasi atau terobosan maupun kreativitas untuk pengembangan dan kemajuan satuan,” kata Maruli. “Ingat, prestasi dan keberhasilan diraih melalui proses dan perjuangan yang panjang,“ ujar mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) itu.
10. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menyelesaikan konflik bersenjata di Papua yang tak kunjung selesai.
JK mengatakan orang-orang Papua menuntut merdeka dari Indonesia karena merasa dijajah dan dirampok. Padahal, kata JK, pemerintah Indonesia selalu memberi kucuran uang yang besar untuk pembangunan di wilayah timur itu.
“Kita dikira merampok. Saya kasih data, waktu itu pajak, pendapatan gas, pendapatan freeport kurang lebih Rp20 triliun. Tapi kasih ke Papua dari APBN untuk Otsus dan lainnya per tahun Rp35 triliun pada waktu itu. Bukan kita merampok, kita mensubsidi besar,” ujar JK ketika memberi kuliah umum dengan tema ‘Dialog Perdamaian: Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik’ di FISIP UI, Depok, Kamis (25/4). “Sampai sekarang kira-kira pendapatan Papua itu kurang lebih Rp40 triliun tapi anggaran kita ke papua Rp85 triliun sekarang. Jadi kita subsidi besar-besaran. Bukan kita merampok, bukan,” sambungnya.
11. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris menegaskan koordinasi dengan PPATK sudah sering dilakukan. Karenanya Syamsuddin mengaku aneh kalau hal tersebut dipermasalahkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang melaporkan koleganya, Albertina Ho ke Dewan Pengawas KPK. “Sudah (sering), berkali-kali,” ujar Syamsuddin di Kantornya, Jakarta, Kamis (25/4). Ia memberi contoh koordinasi dengan PPATK dilakukan saat menangani kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri hingga kasus dugaan pemerasan di Rutan KPK. Syamsuddin menegaskan hal tersebut tidak ada masalah. “Iya agak aneh,” kata Syamsuddin. Seperti diberitakan, Ghufron melaporkan Anggota Dewas KPK Albertina Ho ke Dewas KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Ghufron menjelaskan mempunyai hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik insan komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perdewas Nomor 3 Tahun 2021.
12. Temuan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, sebagian besar calon legislatif (caleg) usia muda yang berpeluang lolos sebagai anggota DPR periode 2024-2029 terasosiasi oleh dinasti politik. CSIS mencatat, ada 87 caleg muda yang berpeluang lolos ke Parlemen pada Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, 50 di antaranya merupakan kerabat dari elite partai politik. Temuan ini terekam dalam laporan CSIS yang ditulis Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. “Sekitar 50 dari 87 anggota DPR (57,5 persen) yang berusia di bawah 40 tahun memiliki hubungan dengan dinasti politik,” tulis Arya. Maraknya praktik dinasti politik pada Pemilu 2024 menyebabkan politisi muda kesulitan untuk menembus Senayan. (HPS)
