Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (net)
Isu menarik pagi ini, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku sudah diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi anggota kabinet dalam pemerintahan mendatang, namun permintaan tersebut ditolaknya. Kendati demikian, Luhut tetap bersedia membantu Prabowo menjalankan pemerintahan dalam peran yang berbeda, yakni penasehat presiden.
Isu menggelitik lainnya, Maruarar Sirait berharap Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang. Keempat tokoh tersebut mesti meniru sikap Prabowo yang kalah pada Pilpres 2014 dan 2019 tetapi tetap menghadiri pelantikan pesaingnya, Jokowi. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku sudah diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi anggota kabinet dalam pemerintahan mendatang, namun permintaan tersebut ditolaknya. Kendati demikian, Luhut tetap bersedia membantu Prabowo menjalankan pemerintahan dalam peran yang berbeda, yakni penasehat presiden.
“Beliau sudah minta. Saya sudah sampaikan, kalau untuk jadi menteri saya tidak. Tapi saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat, kalau itu masih diminta,” kata Luhut usai menghadiri rangkaian acara jelang World Water Forum di Bali, Sabtu (18/5).
Luhut menilai Prabowo sebagai sosok yang punya jiwa patriotisme tinggi. Ia menganggap Prabowo bakal berbuat baik untuk Indonesia setelah resmi menjadi presiden. Luhut menilai Prabowo bakal meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi selama 10 tahun. “Beliau akan meneruskan (program Jokowi). Tentu mungkin di sana-sini ada penyesuaian, tapi saya pikir apa yang sudah diletakkan oleh Pak Joko Widodo adalah suatu fondasi yang sangat-sangat baik,” kata Luhut.
Sebelumnya, Luhut berpesan kepada Prabowo untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya. Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyambut kedatangan pendiri Tesla dan SpaceX Elon Musk di Bali, Minggu (19/5). Dalam postingan di Instagram pribadi, Luhut menyebut, kedatangan bos SpaceX itu selain memenuhi undangan World Water Forun Ke-10, juga dalam rangka peresmian layanan internet Starlink di salah satu Puskesma di Bali yang nantinya juga akan dihadiri Presiden Jokowi. “Setelah 2022 lalu absen di gelaran KTT G20, hari ini CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc Elon Musk tiba di Bali untuk memenuhi undangan kami pada perhelatan World Water Forum ke-10. Saya berkesempatan menjemput Elon di bandara pagi ini kemudian membicarakan agenda, salah satunya peresmian internet Starlink bersama Presiden @jokowi,” tulis Luhut.
Dengan hadirnya Starlink di Indonesia, Luhut berharap digitalisasi dalam pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia bisa teru meningkat. Diharapkan juga masyarakat yang tinggal di daerah terpencil bisa menikmati akses informasi dan jaringan internet cepat sama seperti kecepatan internet di kota.
2. Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait berharap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang. Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mesti meniru sikap Prabowo yang kalah pada Pilpres 2014 dan 2019 tetapi tetap menghadiri pelantikan pesaingnya, Joko Widodo.
“Saya pikir contoh yang baik dan bagaimana Pak Jokowi 2 kali menjadi presiden, Pak Prabowo selalu hadir di gedung MPR untuk menunjukkan sportivitas,” kata Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (19/5). “Dan sangat sangat dihargai oleh Pak Jokowi dan anggota yang MPR seluruhnya. Saya berharap nanti Mas Ganjar-Pak Mahfud, Mas Anies-Mas Muhaimin juga bisa hadir pada saat pelantikan Pak Prabowo untuk menunjukkan bangsa kita bangsa besar,” lanjutnya.
Eks politisi PDIP Maruarar Sirait alias Ara mengatakan, dirinya dipanggil presiden terpilih, Prabowo Subianto, ke Bali untuk diajak berdiskusi di Bali. Ditanya, apakah panggilan itu terkait pembicaraan soal nama-nama Menteri dalam cabinet Prabowo-Gibran, Ara menjawab tidak ada. “Tidak ada (pembicaraan) soal itu. Tidak ada. Hari ini saya dipanggil Pak Prabowo ke Bali untuk berbicara. Untuk berdiskusi biasa saja,’’ kata Maruarar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (19/5).
Ara memandang, akan sangat baik bila Presiden Jokowi didapuk jadi penasihat bagi presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Ara, Jokowi sosok yang tepat jadi penasihat presiden karena punya pengalaman dan meninggalkan rekam jejak yang baik selama dua periode pemerintahannya. “Menurut saya itu akan bagus kalau beliau menjadi penasihat ya, penasihat dalam proses pemerintahan ke depan. Tentu pengalaman beliau, jaringan beliau, wisdom beliau akan sangat bermanfaat,” kata Ara di Gedung DPR/MPR, Minggu (19/5).
Alasan lainnya, kata Ara menilai, Jokowi sosok yang santun dalam berpolitik dan punya tingkat dukungan publik yang tinggi hingga akhir masa kepemimpinannya. “Sangat jarang presiden yang mau lengser dapat kepercayaan publik yang sangat tinggi,” ujar eks politisi PDI-P tersebut. Ara menambahkan, Jokowi dan Prabowo punya hubungan yang baik dan dalam, meski keduanya sempat berkontestasi pada Pilpres 2014 dan 2019.
Ara menilai posisi Jokowi sebagai penasihat Prabowo dapat dilembagakan dengan menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dibubarkan pasca Orde Baru. “Menurut saya yang paling cocok saya usulkan dulu ada DPA ya, Dewan Pertimbangan Agung itu bisa dibentuk lagi oleh tokoh-tokoh, bisa merekrut tokoh-tokoh nasional yang punya wisdom yang baik. Saya pikir itu bagus kalau dilaksanakan,” ungkap Maruarar.
3. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku bermimpi membuat suatu forum yang mempertemukan para mantan Presiden RI, termasuk presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Bamsoet, forum itu diperlukan agar para pemimpin memiliki wadah untuk membicarakan masa depan bangsa Indonesia sekaligus menunjukkan mereka punnya hubungan yang harmonis.
“Memimpikan sebuah forum yang bisa menyatukan presiden terpilih Pak Prabowo dengan presiden hari ini dan presiden-presiden sebelumnya dalam satu forum. Bicara hal yang sama, bicara masa depan bangsa untuk menunjukan keharmonisan kita sebagai bangsa. “Menunjukan kepada rakyat, ke dunia internasional bahwa kita para pemimpin kita hidup dalam harmoni,” kata Bamsoet di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (19/5).
Bamsoet ingin forum tersebut menjadi wadah gotong royong seluruh anak bangsa dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik. Waketum Partai Golkar ini mengaku baru merencanakan forum tersebut saat ini berkaca dari tantangan bangsa Indonesia yang lebih besar dibandingkan lima tahun lalu. “Dalam kesempatan ini saya juga sampaikan pentingnya kita berkumpul bahas, karena beda dengan 5 tahun lalu, tantangan bangsa ke depan kita, ke depan sangat berat, karena banyak hal yang ganggu ekonomi kita dari gejolak geopolitik internasional,” katanya.
Bamsoet juga menyebut, pimpinan MPR lainnya bakal membantu dirinya untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional. Ia mengatakan, pimpinan MPR berencana melakukan safari untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, termasuk para mantan presiden dan wakil presiden. Menurut rencana, pada Senin (20/5) ini, pimpinan MPR akan menemui mantan Wapres Try Sutrisno mengawali kegiatan safari tersebut.
4. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, partainya menyiapkan karpet merah untuk Presiden Jokowi dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming bila ingin bergabung ke Golkar. “Kita siapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin masuk Partai Golkar. Termasuk Gibran dan Pak Jokowi,” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (19/5).
Bamsoet menyebutkan, Golkar adalah partai politik yang terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung menjadi kader. Dalam kesempatan itu, Bamsoet menggoda sejumlah tokoh untuk bergabung ke Golkar, antara lain eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, eks politisi PDI-P Maruarar Sirait, dan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari. “Nanti saya akan sampaikan ketua umum kami Pak Airlangga bahwa tokoh-tokoh, aktivis-aktivis nasional ini kita buka pintu selebar lebarnya untuk bergabung Partai Golkar,” ucap Bamsoet.
5. Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengungkapkan kabar yang menyebut Presiden Jokowi tengah mengupayakan empat pembantunya masuk ke kabinet Prabowo-Gibran. Keempat nema tersebut adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Pratikno, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Jokowi konon meng-endorse empat orang untuk jadi menteri. Konon ya. Dia ingin pertahankan Bahlil yang banyak jasanya dalam tanda kutip, Erick Thohir yang banyak jasanya dalam tanda kutip, Listyo Sigit yang banyak jasanya dalam tanda kutip, dan Pratikno yang banyak jasanya dalam tanda kutip,” ujar Refly dalam program Gaspol Kompas.com, Sabtu (18/5). “Ini kan orang-orang yang berjasa semua dalam menjaga kekuasaan Jokowi, termasuk juga dalam pemenangan (Pilpres 2024) ya. Itu sudah rahasia umum,” lanjutnya.
Menurut dia, jika kabar tersebut benar, itu menunjukkan minimnya peran Gibran dalam kabinet mendatang. “Keyakinan kita kalau dia dorong empat empatnya, let’s say seandainya benar. Itu menunjukkan bahwa ya memang Jokowi negosiasinya. Gibran enggak ada,” katanya.
6. Keputusan PDI-P tak mengundang Presiden Jokowi dalam Rakernas ke-5 pada 24-26 Mei 2024 menjadi isu menarik. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, hal itu mempertegas posisi PDIP menjadi opoisi. Keputusan tersebut juga menandakan PDI-P dan Jokowi sudah tidak lagi berada pada posisi yang sama. “Ini penegasan bahwa relasi Presiden Jokowi – PDIP sudah selesai alias the end,” ujar Baskoro, Sabtu (18/5). “Ini juga bisa memperkuat persepsi publik juga bahwa kemungkinan besar PDIP akan memilih berada di luar pemerintahan ketika Prabowo – Gibran memimpin,” sambungnya.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, PDI-P sudah tak lagi menganggap Presiden Jokowi sebagai kadernya. Hal itu disampaikannya menanggapi keputusan PDI-P yang tidak mengundang Jokowi dalam Rakernas ke-V pada 24-26 Mei 2024. “Saya kira PDI-P sudah tak anggap Jokowi sebagai kader lagi. Makanya di beberapa momen penting Jokowi tak diundang,” ujar Adi, Sabtu (18/5).
Menurut Adi, tak diundangnya Jokowi dengan alasan sibuk menjalankan tugas kenegaraan, hanya alasan PDI-P untuk menutupi maksud sebenarnya. Adi menduga PDI-P justru sengaja tak mengundang Jokowi karena sudah tak ada lagi kepentingan antara kedua belah pihak untuk menjalin hubungan. Selain itu, PDI-P juga terlihat sudah mengikhlaskan Jokowi untuk hengkang dari partai berlogo banteng tersebut.
“Ini menegaskan hubungan Jokowi dan PDI-P game over. Alasan sibuk yang disampaikan Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat hanya alasan normative saja. Argumen yang sebenarnya untuk menutupi bahwa Jokowi bukan PDI-P lagi. Judulnya saja Jokowi tak dipecat. Tapi secara batiniyah PDI-P sepertinya sudah mengikhlaskan Jokowi hengkang ke manapun,” ujarnya.
Eks politisi PDIP yang kini pindah Haluan ke Partai Gerindra, Maruarar Sirait merespons langkah PDI-P yang tak mengundang Presiden Jokowi pada acara Rakernas ke-5 PDIP yang akan digelar 24-26 Mei. Kata Ara, tak ada hal yang perlu dibesar-besarkan soal PDIP tak mengundang Jokowi, meskipun orang nomor satu di Indonesia itu masih tercatat sebagai kader PDIP.
“Enggak apa-apa,” kata Ara ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (19/5).
Menurut Ara kalaupun ada masalah antara Jokowi dan partai berlambang banteng itu, semua pihak harus menghormatinya. Pasalnya, persoalan PDIP tidak mengundang Jokowi pada rakernas besok adalah masalah internal partai. “Itu kan masalah internalnya [PDIP] yang harus dihormati,” kata dia. Ara justru menghaturkan terima kasih kepada PDIP yang tidak mengundang Jokowi di rakernas tersebut. Namun Ara mengatakan hal ini tak bisa menjadi pembenaran bahwa hubungan antara Jokowi dengan PDIP benar-benar berakhir.
7. Presiden Jokowi menyambut langsung Ketua DPR Puan Maharani sebelum gala dinner World Water Forum di Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali, Minggu (19/5). Puan merupakan tamu terakhir yang disambut Jokowi menjelang makan malam bersama dengan sejumlah kepala negara. Keduanya melempar senyuman ketika saling bertemu dan kemudian bersalaman. Puan mengenakan kebaya warna putih, sedangkan Jokowi kemeja batik coklat berlengan panjang.
Jokowi dan Puan kemudian jalan beriringan menuju lokasi utama makan malam. Ketua DPP PDI Perjuangan itu duduk hanya terpisah dua kursi dari tempat duduk Jokowi. Pertemuan ini merupakan kali perdana Jokowi dan Puan sejak bertemu akhir 2023. Hubungan Jokowi dengan politisi PDI-P sempat merenggang sejak majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
8. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK memeriksa keluarga mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) karena diduga menikmati uang hasil korupsi SYL. “Tentu pemanggilan itu, kita tidak mengatakan langsung bersalah akan tetapi penting didalami oleh penyidik di KPK,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (19/5).
Menurut Kurnia, keterangan saksi dalam sidang kasus SYL yang menyebut keluarga SYL turut menikmati uang hasil korupsi mesti ditanggapi secara serius oleh KPK. Sebab, keterangan itu mengandung fakta yang bisa dipertanggungjawabkan karenapara saksi disumpah sebelum memberikan keterangan. “Oleh sebab itu keterangan-keterangan itu harus ditindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak tersebut,” ujar Kurnia. Kurnia mengatakan, KPK bisa mengembangkan kasus korupsi SYL dengan memakai Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Ia menjelaskan, UU TPPU memungkinkan pemeriksaan dilakukan tak hanya pada pihak yang aktif menjalankan korupsi, tetapi juga pihak yang dianggap pasif, yakni mereka yang mengetahui dan membantu terjadinya tindak pidana korupsi. “Itu tertera pada pasal 5 UU TPPU. Sepanjang ada pihak yang mengetahui bahkan membantu proses dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, harus ditindaklanjuti,” kata Kurnia.
9. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, Presiden Jokowi belum memutuskan susunan anggota pansel capim KPK dan anggota Dewas KPK. Ari membantah beredarnya sejumlah nama yang disebut bakal dipilih Jokowi menjadi anggota pansel. “Sampai saat ini Presiden belum memutuskan nama tokoh-tokoh yang menjadi anggota pansel capim dan Dewas KPK. Nama-nama bakal calon pansel masih dalam proses penggodokkan,” kata Ari, Minggu (19/5).
Ari mengeklaim, Jokowi menghormati harapan dan masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam pembentukan pansel capim dan Dewas KPK. Ia menyebutkan, Jokowi juga berpegang pada koridor peraturan perundang-undangan dalam menentukan 9 orang yang akan duduk sebagai anggota pansel. “Seperti yang telah ditegaskan oleh Bapak Presiden, anggota pansel KPK yang akan dipilih adalah tokoh-tokoh yang baik, yang memiliki integritas, dan yang memiliki ‘concern’ pada pemberantasan korupsi,” kata Ari.
Sementara itu beredar sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menjadi anggota pansel capim KPK. Yakni, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan M Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana serta Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria. Juga pengajar Hukum Pidana Universitas Airlangga Surabaya Taufiq Rachman, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN dan Komisaris PT PLN Nawal Nely, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Ambeg Paramarta dan Rektor IPB Arief Satria. Anggota Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Rezki Sri Wibowo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Elwi Danil, dan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Fauzie Yusuf Hasibuan.
10. Sembilan eks Komisioner KPK mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal usulan kriteria pembentukan pansel capim KPK dan Dewas KPK. Kesembilan orang tersebut, Erry Riyana Hardjapamekas, Mochamad Jasin, Mas Achmad Santosa, Busyro Mugoddas, dan Adnan Pandu Praja. Juga Abraham Samad, Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, dan Saut Situmorang.
Mereka meminta figur-figur panitia seleksi tidak diisi oleh orang-orang problematik. Sebab nantinya, pansel akan menjalankan mandat dari presiden untuk mencari figur-figur Komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang. “Pemilihan Panitia Seleksi patut menjadi perhatian. Sederhananya, jika pansel diisi oleh figur-figur problematik, maka hal itu akan berimbas pada proses penjaringan dan dapat berujung pada terpilihnya Komisioner serta Dewan Pengawas bermasalah,” kata mereka dalam surat tersebut, Sabtu (18/5).
PP Muhammadiyah juga menyurati Presiden Jokowi untuk membentuk pabsel capim KPK secara proporsional. Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, penyusunan pansel secara rasional-proporsional perlu dilakukan demi kepentingan pemberantasan korupsi yang lebih baik. Busyro menekankan perlunya keterwakilan kepentingan masyarakat dalam pembentukan pansel nanti. “Kami mengajak dan meminta dengan sangat kepada Presiden dalam proses pansel calon pimpinan KPK untuk memposisikan keterwakilan kepentingan masyarakat secara rasional-proporsional di dalam pansel sebagai unsur utama, bersama unsur pemerintah dengan proporsi jumlah keterwakilan yang lebih pada unsur masyarakat,” kata Busyro.
11. Basarnas Jakarta mengungkap identitas tiga orang korban dalam peristiwa jatuhnya Pesawat Tecnam P2006T yang jatuh di Jalan BSD, Kota Tangerang Selatan, Minggu (19/5). Ketiga korban tersebut merupakan pilot pesawat, kopilot pesawat, dan seorang engineer. “Personel on board pesawat Tecnam P2006T dengan nomor registrasi PK-IFP milik Indonesia Flying Club (Perkumpulan Penerbang Indonesia) yang jatuh di daerah BSD Tangerang Selatan yaitu pilot atas nama Capt Pulu Darmawan, Co-Pilot bernama Capt Suanda dan engineer bernama Farid Ahmad,” ucap Humas Basarnas Jakarta, Ramli Prasetio, Minggu (19/5).
Pesawat yang naas tersebut take off dari Bandara Pondok Cabe sekitar pukul 11.36 WIB dan dijadwalkan mendarat di Bandara Salakan Negara Tanjung Lesung sekitar pukul 13.10 WIB. Namun, pesawat sempat hilang kontak pukul 13.43 WIB, sebelum jatuh di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih mendalami dugaan penyebab jatuhnya pesawat TecnamP2006T dengan nomor registrasi PK-IFP milik Indonesia Flying Club di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Minggu (19/5). “Masih dalam proses penyelidikan KNKT,” kata Kapolres Kota Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso usai meninjau lokasi kejadian.
12. ICW sayangkan tindakan aparat penegak hukum yang belum fokus pada pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi ke kas negara. Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, berdasarkan pemantauan ICW, hanya 6 dari 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang 2023 yang diusut pencucian uangnya. “Penegak hukum cenderung lebih sering mengutamakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor. Hal ini berbanding lurus dengan tingginya potensi nilai kerugian negara yang berhasil terungkap,” ujar Diky di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (19/5).
Diky berpandangan, aparat penegak hukum mestinya juga mengenakan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada setiap kasus korupsi. Ia mengatakan, pasal tersebut penting untuk diterapkan demi menelusuri aliran uang hasil korupsi yang dilarikan oleh pelaku. “Sayangnya semangat menggunakan pasal kerugian negara atau perekonomian negara itu tidak diikuti dengan semangat untuk memulihkan aset hasil kejahatan korupsi ke kas negara,” kata Diky.
ICW mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang. Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, data tersebut menunjukkan kasus korupsi di tanah air meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya,” ujar Diky di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (19/5). Meski jumlah kasus dan tersangka meningkat, tren potensi kerugian negara akibat korupsi pada 2023 justru turun. ‘’Meski terjadi penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya, namun potensi kerugian negara pada tahun 2023 masih tergolong sangat besar,” ujar Diky.
13. Formappi mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR panggil anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem yang juga anak eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thita, karena diduga menerima aliran dana terkait kasus korupsi yang menjerat SYL. Peneliti Formappi Lucius Karus menyatakan, Indira mesti dipanggil karena dugaan aliran dana tersebut berkaitan dengan etis atau tidaknya tingkah laku Indira sebagai anggota dewan.
“Setiap tindakan anggota DPR akan memberikan sumbangsih bagi citra dan martabat DPR secara kelembagaan. Tindakan tidak etis anggota DPR sekarang tetap berdampak pada DPR yang akan datang,” kata Lucius, Minggu (19/5). “Dengan demikian saya kira aksi anggota DPR yang adalah anak SYL yang menerima jatah dari uang, yang diduga hasil korupsi bapaknya, sudah seharusnya diselidiki oleh MKD,” lanjut dia.
14. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan berpandangan, keluarga dari kalangan ekonomi menengah adalah yang paling kesulitan dengan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal saat ini. Anies mengatakan, keluarga kelas menengah punya nasib berbeda dengan keluarga makmur yang mampu membiayai kuliah mereka sendiri maupun keluarga miskin yang dapat memperoleh beasiswa untuk berkuliah.
“Masalahnya begini. Yang masyarakat makmur, keluarga makmur, mereka sanggup membiayai. Yang berlatar belakang keluarga miskin, banyak program bantuannya. Yang kesulitan itu adalah mahasiswa dari keluarga tengah. Mau dibilang miskin dia tidak miskin. Mau dibilang makmur dia keluarganya belum makmur,” ujar Anies di Muara Baru, Jakarta Utara, Minggu (19/5).
Pemerintah diimbau mengambil kendali dan mengatur nilai harga satuan biaya operasional pada perguruan tinggi negeri (PTN) sebagai langkah mengatasi melonjaknya uang kuliah tunggal (UKT) yang banyak dikeluhkan masyarakat. Menurut Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, jika penentuan UKT dibiarkan tanpa batas maka akan menyulitkan masyarakat buat mengakses pendidikan tinggi dan dikhawatirkan bakal berdampak negatif terhadap cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Kalau tidak dikontrol dan diawasi, maka akses pendidikan tinggi di Indonesia semakin sulit dijangkau,” ucap Ledia dalam keterangan pers seperti dikutip pada Minggu (19/5). Ledia mengatakan, negara harus siap dan mau mengawasi implementasi regulasi penentuan nilai harga satuan biaya operasional pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sekaligus pengamat pendidikan Cecep Darmawan meminta pemerintah mendesain ulang struktur anggaran pendidikan yang lebih adil. Dengan begitu, persoalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bisa diselesaikan secara bertahap. Cecep juga mengingatkan agar jangan sampai persoalan UKT yang berpangkal dari desain anggaran pemerintah, menjadi seolah persoalan perguruan tinggi. “Masukan saya, ya jangan sampai problemnya di pemerintah lalu dialihkan ke perguruan tinggi. Artinya pemerintah harus me-re design bagaimana struktur anggaran pendidikan yang berkeadilan,” ujar Cecep, Sabtu (19/5).
15. KPK menyita rumah mewah di Jalan Bumi Harapan, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Parepare, Sulawesi Selatan, terkait kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penyidik KPK memasang papan pengumuman yang menyebut rumah milik mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsinta) Muhammad Hatta telah disita. “Iya benar [disita],” kata Jubir KPK Ali Fikri, Minggu (19/5). Ali mengatakan rumah tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus TPPU yang menyeret Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka. “Segera dijadikan barang bukti dalam perkara TPPU,” ungkapnya.
16. Sekjen DPR Indra Iskandar mempraperadilankan KPK ke PN Jaksel. Langkah tersebut sudah ditempuhnya pada Kamis (18/5) dengan nomor perkara 57/Pid.pra/2024/PN.JKTSEL. “Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penyitaan,” sebagaimana dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan. Sayangnya, laman SIPP PN Jakarta Selatan belum dapat menampilkan petitum lengkap permohonan Praperadilan Indra Iskandar. Sementara sidang perdana praperadilan Indra melawan KPK akan digelar di PN Jaksel pada Senin (27/5) mendatang. Seperti diberitakan, Indra Iskandar belakangan ini kerap dimintai keterangan oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR RI. KPK mengungkapkan objek korupsi dalam kasus ini berupa pengadaan kelengkapan rumah seperti kamar tidur, ruang tamu, televisi, kulkas, dan lain-lain. Kasus yang terjadi pada tahun 2020 ini diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah. (HPS)