Anies Bawedan dan Kaesang Pangarep (net)
Isu menarik pagi ini, PKB DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku tidak masalah jika dipasangkan dengan Anies di Pilkada Jakarta. Sementara Wakil Sekjen PDIP Utut Adianto mengatakan, Anies Baswedan tak punya pertentangan ideologi dengan partainya. Sebelumnya, DPD PDIP DKI Jakarta mengusulkan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Cagub DKI Jakarta.
Isu menarik lainnya, buntut penyitaan tas, HP, dan buku catatan milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, PDIP akan laporkan penyidik KPK ke Polda Metro Jaya, hari ini. Jubir PDI-P Chico Hakim mengatakan tim hukum partainya akan melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro atas dugaan perampasan gawai milik Hasto dan stafnya, Kusnadi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mempersilakan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menempuh jalur hukum maupun etik jika tidak terima atas penggeledahan yang dilakukan penyidik. KPK yakin bisa tangkap Harun Masiku pekan ini. Berikut isu selengkapnya.
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. “PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada DKI Jakarta,” kata Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas di kantornya, Rabu (12/6). Hasbiallah mengatakan dukungan kepada Anies sebetulnya telah diputuskan pada rapat kerja PKB DKI Jakarta yang digelar di Puncak Bogor, Jawa Barat pada 8-9 Juni 2024 lalu. Keputusan itu diambil berdasarkan aspirasi dari tingkat ranting, DPC sampai DPW serta hasil verifikasi dari desk Pilkada DKI Jakarta. “Jadi Pak Anies sudah UKK, sudah ambil formulir,” ucapnya.
2. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku tak masalah jika dipasangkan dengan Anies di Pilkada Jakarta. Bahkan, ia memuji Anies memiliki elektabilitas tinggi dalam hasil survei calon gubernur Jakarta belakangan ini. “Ya, tak masalah. Itu saya kira itu juga baik, saya kira Pak Anies juga sekarang surveinya juga yang paling tinggi, jadi saya enggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan dengan Pak Anies,” ujar Kaesang di kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu (12/6) seperti dikutip dari Detik.
Kaesang juga menyoroti Anies yang belum terafiliasi dengan partai politik. Sementara PSI memiliki delapan kursi di DPRD Jakarta. “Kan, posisinya Pak Anies sekarang belum ada partai, sedangkan aku di Jakarta punya delapan kursi,” ujar Kaesang di kanal Youtube Kaesang Pangarep GK Hebat yang ditayangkan pada 29 Mei lalu. Sementara itu, Jubir PSI Sigit Widodo menyatakan partainya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak di Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini merespons rencana DPW PKB Jakarta yang membuka opsi menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024.
3. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak punya pertentangan ideologi dengan partainya. Pernyataan itu merespons peluang Anies bakal didukung PDIP di Pilkada Jakarta 2024. Peluang Anies didukung PDIP menguat seiring usulan DPD PDIP Jakarta ke Megawati Soekarnoputri. “Kalau menurut saya beliau pernah jadi gubernur, sudah jadi capres, pasti beliau punya, kalau bahasanya Pak Luhut paten, kalau bahasa saya beliau orang yang sangat sudahlah merah putihnya enggak diragukan,” katanya di Gedung DPR, Rabu (12/6).
Ketua Fraksi PDIP di DPR itu mengaku ingin partainya menang pada pilkada mendatang. Pihaknya masih mempertimbangkan nama Anies, terutama terkait elektabilitas, popularitas, dan ideologis. “Nanti ditimbang-timbang, Pak Anies itu seperti apa, popularitas pasti, elektabilitasnya seperti apa, tidak merepotkan ideologi kami, tidak, intinya itu,” katanya. Sebelumnya DPD PDIP DKI Jakarta mengirimkan surat rekomendasi ke DPP terkait pencalonan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.
4. Jubir PDI-P Chico Hakim mengatakan tim hukum partainya akan melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya, Kamis (13/6). Chico menyebutkan, Rossa akan dilaporkan atas dugaan perampasan gawai milik Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto beserta stafnya, Kusnadi di Gedung KPK, Senin (10/6). “Terkait dengan perampasan barang-barang dari Saudara Kusnadi (Staf Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto) oleh AKBP Rossa Purbo Bekti (Penyidik KPK), Tim Hukum DPP PDI Perjuangan akan melaporkan Rossa ke Polda Metro Jaya besok,” kata Chico, Rabu (12/6).
Chico berpendapat, perampasan barang itu telah menyalahi prosedur hukum. Menurut dia, salah satu barang yang disita adalah dokumen penting milik PDI-P, salah satunya tentang strategi Pilkada 2024. “Dokumen partai milik DPP PDI Perjuangan yang berisikan hal-hal yang sifatnya strategis, dan rahasia terkait dengan kebijakan-kebijakan politik, strategi-strategi partai ke depan termasuk isu-isu Pilkada 2024,” ucap Chico.
Ia menduga kesewenang-wenangan yang dilakukan Rossa bukanlah keteledoran, melainkan perbuatan yang disengaja untuk mengintimidasi dan merepresi sosok-sosok yang menyimbolkan partai berlambang banteng itu. “Sulit pula bagi kami untuk tidak menaruh curiga bahwa ada kekuatan lain (bukan KPK) di belakang Rossa, sehingga yang bersangkutan sampai begitu berani melakukan hal-hal yang di luar prosedur, bahkan dapat diindikasikan melawan hukum,” kata Chico.
5. Kuasa hukum PDI-P Ronny Talapessy meminta Dewas KPK turut memeriksa penyidiknya yang menyita buku penting DPP PDI-P. Menurut Ronny, buku tersebut disita penyidik KPK Rossa Purbo Bekti saat memeriksa Kusnadi di Gedung KPK, 10 Juni 2024 kemarin. “Kami menyampaikan keberatan, yang kemarin sudah (disampaikan) ke Dewan Pengawas KPK, dalam hal ini kita meminta Pengawas memeriksa Saudara Rossa atas disitanya atau dirampasnya buku agenda milik DPP Partai, yang di mana berisi hal-hal strategis Ketua Umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia, DPC se-Indonesia, PAC Anak Ranting dan Ranting,” kata Ronny di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (12/6). “Kita minta Dewas segera periksa Saudara Rossa, siapa yang menyuruh dia menyita buku milik DPP Partai,” sambungnya.
Ronny Talapessy menuturkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah mengetahui buku DPP PDI-P yang dipegang kliennya disita oleh penyidik KPK. “Sudah. Sudah diketahui,” katanya di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (12/6). Oleh sebab itu, dia menyampaikan telah mengajukan keberatan kepada Dewas KPK atas tindakan penyitaan oleh penyidik terhadap buku milik partai tersebut.
Pasalnya, buku itu disebut berisi strategi pemenangan pilkada yang merupakan bagian dari rahasia partai. “Dalam hal ini juga kami meminta ke Dewas agar memeriksa saudara Rossa (AKBP Rossa Purbo Bekti) atas disitanya atau dirampasnya buku agenda milik DPP partai, yang mana berisi hal-hal strategis Ketua Umum, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PDI Perjuangan se-Indonesia, DPC (Dewan Pimpinan Cabang), PAC (Pimpinan Anak Cabang), anak ranting, dan ranting,” ujarnya.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meminta Komnas HAM memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyitaan gawai hingga buku penting DPP PDI-P milik Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto beserta stafnya, Kusnadi saat pemeriksaan di Gedung KPK pada 10 Juni lalu. Petrus berpandangan, Kapolri perlu dipanggil karena pihak yang menyita adalah penyidik KPK yang polisi aktif.
“Kami minta Kapolri dipanggil, karena apa yang terjadi di KPK, karena mayoritas penyidik di sana adalah Polri, maka apa pun yang terjadi di KPK baik buruknya penyidikan masih merupakan tanggung jawab Kapolri Jenderal Listyo Sigit,” kata Petrus di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (12/6) sore. Menurut Petrus, penyitaan gawai dan buku penting partai oleh penyidik KPK termasuk pelanggaran HAM. Apalagi, Kusnadi mendapatkan intimidasi saat diminta menyerahkan gawai miliknya dan gawao milik Hasto.
6. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata atau Alex mempersilakan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menempuh jalur hukum maupun etik jika tidak terima atas penggeledahan yang dilakukan penyidik. Hasto dan pihak PDI-P keberatan atas tindakan penyidik KPK menggeledah dan menginterogasi staf Hasto bernama Kusnadi yang dilanjutkan dengan penyitaan HP, tas, dan buku catatan milik Hasto. “Kalau keberatan kan ada mekanisme untuk menyampaikan keberatan ke Dewas (Dewan Pengawas) silakan atau mengajukan perapradilan,” kata Alex di kantornya, Jakarta, Rabu (12/6). Alex mengatakan, baik laporan ke Dewas maupun praperadilan merupakan pintu hukum yang terbuka bagi pihak Hasto.
Alexander Marwata memandang laporan yang dilayangkan Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi ke Komnas HAM menjadi ranah Komnas HAM. Ia tidak mempermasalahkan laporan yang dilayangkan tersebut. “Silakan saja melaporkan ke mana, di mana pintu itu terbuka. Kan hak dari warga negara siapapun boleh melaporkan kalau merasa haknya dilanggar,” ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6). “Kalau itu menurut yang bersangkutan itu pelanggaran hak asasi, ya lapornya ke Komnas HAM, kan seperti itu. Ya silakan aja, enggak ada persoalan,” kata Alex. Alex turut menanggapi keberatan staf Hasto terkait penggeladahan yang dilakukan. Menurutnya, pihak yang bersangkutan dapat menyampaikan keberatan ke sejumlah pihak, mulai dari laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK hingga pengajuan praperadilan ke pengadilan.
7. Alexander Marwata mengakui, penyidik KPK mengusulkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dicegah keluar negeri, namun usulan itu ditolak pimpinan karena yang bersangkutan dianggap kooperatif. “Kooperatif, yang bersangkutan menyampaikan akan datang,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6) menjawab pertanyaan soal kabar penyidik sudah mengusulkan nama Hasto untuk dicegah keluar negeri.
Alex menjelaskan pencegahan seorang saksi atau tersangka dilakukan apabila terdapat potensi yang bersangkutan kabur dan tak kooperatif. “Sepanjang yang bersangkutan ada di Jakarta, dan menghormati hukum, dan menyatakan akan datang di setiap panggilan KPK, enggak ada relevansi juga dilakukan pencegahan,” ujarnya. Alex menyebut hingga kini tidak ada pihak yang dicegah terkait kasus buronan Harun Masiku. Alex mengatakan Hasto akan dipanggil lagi oleh penyidik dan ia mendapat informasi Hasto meminta untuk dijadwalkan bulan Juli.
Alexander Marwata menegaskan, KPK sudah tahu keberadaan Harun Masiku, mantan calon legislatif PDIP yang menjadi buron tersangka kasus dugaan suap. berharap dalam satu minggu ke depan Harun Masiku segera ditangkap. “Saya pikir sudah, penyidik [tahu posisi Harun Masiku],” terang Alex usai rapat di Komisi III DPR, Selasa (11/6). “Mudah-mudahan saja dalam satu minggu ketangkap. Mudah-mudahan,” tutur Alex.
Kata dia, penyidik KPK telah mengonfirmasi informasi terkait keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti Advokat Simeon Petrus hingga mahasiswa atas nama Hugo Ganda dan Melita De Grave. KPK juga memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam perkara ini. Dari pemeriksaan tersebut, tim penyidik memutuskan untuk menyita handphone hingga buku catatan milik Hasto.
8. Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut judi online sudah sangat membahayakan hingga mengancam kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional. Ia berharap segera ada langkah konkrit memberantas judi online. “Karena itu saya sangat berharap agar segera ada langkah-langkah konkret untuk memberantas judi online,” kata Muhadjir di Hotel Alana, Sleman, DIY, Rabu (12/6). Muhadjir mengakui, Kemenkominfo dan Polri sudah melakukan upaya konkret memberantas aktivitas judi online.
Mantan Mendikbud ini berpesan agar masyarakat tak terjebak dalam judi online. “Ya, yang jelas namanya judi itu tidak ada yang diuntungkan, pasti itu akan menggerus energi, mestinya itu (manusia) bisa bekerja secara produktif akhirnya pikirannya, energinya dicurahkan untuk bermain spekulasi yang sangat tidak mendidik itu,” pungkasnya.
Menkominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya mengklaim sejak dilantik pada 17 Juli lalu, dirinya telah menutup jutaan konten judi online. Menurutnya, tugas pemberantasan judi online bukan hanya menjadi wewenang pihaknya. Budi menyebut pihaknya hanya berhak menutup, sementara transaksi keuangan merupakan wewenang OJK hingga Bank Indonesia (BI). “Kominfo iya betul mencegah men-take down, tapi yang lain-lain masih di institusi lain, OJK, BI karena sistem pembayaran dan sebagainya, ini lintas sektoral, termasuk luar negeri,” kata Budi dalam rapat dengar pendapat di Komisi I DPR.
9. Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk tidak berjudi baik online maupun offline. Ia meminta masyarakat untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bila memiliki rezeki. Uang yang ada sebaiknya ditabung atau dijadikan modal usaha, jangan untuk berjudi. “Ya ini secara khusus saya ingin sampaikan jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Sudah banyak contoh. Karena judi harta benda habis terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi orang melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa,” kata Jokowi dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/6).
Jokowi mengatakan pemerintah telah berupaya menutup pergerakan judi online. Ia mengklaim sudah 2,1 juta situs judi online ditutup. Pemerintah juga sedang menyiapkan Satgas Pemberantasan Judi Online. Jokowi mengingatkan ancaman judi online sudah menerabas lintas batas negara.
Ditegaskan, salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat sendiri, pertahanan kita sendiri. Jokowi mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum untuk saling mengawasi peredaran judi online. “Saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online,” imbau Jokowi.
Jokowi mengingatkan, banyak kerugian yang dialami warga bila sudah terjerumus perjudian. Bukan saja harta benda habis terjual, tetapi juga mengakibatkan perceraian, memicu tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Ia mengatakan, aktivitas perjudian bukan hanya mempertaruhkan uang atau sekedar iseng-iseng berhadiah. Tetapi mempertaruhkan masa depan, mempertaruhkan diri sendiri, keluarga dan anak bangsa.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan Presiden Jokowi akan menandatangani Perpres terkait penindakan judi online pekan ini. Ia mengatakan satgas judi online bakal langsung menindaklanjuti peraturan tersebut. “Kita hanya menunggu yang perintahnya melalui Perpres. Minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan karena sudah diperlukan oleh masyarakat supaya judi online benar-benar habis,” kata Hadi usai Rakernas Saber Pungli di Jakarta Pusat, Rabu (12/6).
Hadi mengatakan judi online sudah sangat meresahkan di masyarakat. Ia menjelaskan beberapa waktu belakangan, Kementerian Kominfo telah memblokir banyak akun sosial media terkait judi online. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir sekitar 5 ribu rekening terkait judi online. “Kami sudah punya rencana, berkoordinasi dengan APH untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan nanti akan kita laporkan ke masyarakat apa-apa saja yang sudah kita lakukan,” ujarnya.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan menghukum prajuritnya yang bermain judi online. Agus mengatakan fenomena judi online kian marak terjadi saat ini. “Kalau dia ada salah, ada punishment, ada hukumnya. Hukum disiplin militer. Sekarang yang marak judi online, ya kita hukum,” kata Agus di Gedung DPR, Rabu (12/6). Ditegaskan, selain hukuman bagi yang melanggar aturan, ada penghargaan bagi prajurit yang berprestasi. “Ada reward kalau dia berprestasi, kita berikan penghargaan berupa sekolah, kenaikan pangkat luar biasa tetapi yang melanggar juga dihukum,” ujarnya.
10. KPU menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Diketahui, MK mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa yang masuk dengan termohon KPU RI. Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan mulai Rabu (12/6) hingga Jumat (14/6) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. “Malam hari ini kami kumpulkan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk tindak lanjut putusan tersebut,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, kepada wartawan, kemarin.
KPU wajib menggelar 20 pemungutan suara ulang (PSU) Pileg 2024 setelah kalah sengketa pada 20 gugatan di MK. MK memerintah PSU karena sejumlah alasan, di antaranya terdapat kesalahan prosedur dan berbagai tindakan lain yang dilakukan jajaran KPU yang menyebabkan hasil perolehan suara dianggap tidak sah. Terdapat 2 perkara yang harus dilakukan PSU dalam rentang 21 hari atau maksimum pada 26-27 Juni 2024, kemudian 11 perkara yang wajib PSU dalam 30 hari atau maksimum 5-9 Juli 2024, serta 7 perkara yang mesti PSU dalam 45 hari atau maksimum 20 dan 24 Juli 2024.
11. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, anggaran pendidikan dari pemerintah lebih banyak mengalir ke kampus yang dikelola kementerian/lembaga dibanding perguruan tinggi negeri (PTN). KPK telah mengkaji alokasi dana dari 20 persen anggaran untuk Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (APBN), nilainya dipangkas menjadi 15 persen. “Kita lihat, berapa sih (anggaran) yang (disalurkan) ke mahasiswa PTN? Ternyata cuma Rp 7 triliun. Sementara, Rp 32 triliun ada di perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian/lembaga,” kata Pahala dalam acara diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pahala mengungkapkan contoh perhitungan anggaran di perguruan tinggi yang mengakibatkan UKT naik. Ia menyebutkan, untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang layak, semestinya setiap mahasiswa mendapatkan bantuan sekitar Rp 10 juta setiap semester. Dana itu merupakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang ketika ditambahkan uang kuliah tunggal (UKT) akan menjadi biaya kuliah tunggal (BKT). Tetapi belakangan, pemerintah hanya memberikan bantuan operasional sebesar Rp 3 juta kepada seluruh mahasiswa di PTN merujuk pada Bappenas. “PTN dikasih per siswa hanya Rp 3 (juta), yang Rp 7 (juta) disuruh cari sendiri lewat orang tua. Itulah UKT, itulah jalur mandiri, itulah bisnis PTN,” ujar Pahala.
12. Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Vina Arsita Dewi membongkar peran dua pelaku dalam daftar pencarian orang (DPO) yang dianggap fiktif dan dihapuskan begitu saja oleh Polda Jawa Barat dalam kasus Vina Cirebon. “DPO Andi memukul dan melempari korban Muhamad Rizky Rudiana (kekasih Vina) dan korban Vina,” ucap Hotman saat jumpa pers di Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/6). Hotman menjelaskan, peran kedua DPO tersebut tertulis secara rinci dalam berita BAP 2016.
Di sana dijelaskan, DPO Andi merupakan orang yang kali pertama mengangkat tubuh Vina dan membuka bajunya, sedangkan Dani yang membuka celana memerkosa untuk pertama kali. Setelah itu, tujuh pelaku lainnya termasuk Pegi alias Perong, ikut menyetubuhi Vina secara bergantian. Karena itu Hotman dan keluarga Vina belum bisa menerima keputusan Polda Jabar yang menganggap kedua DPO itu hanya fiktif.
Hotman menyarankan, penyidikan kasus Vina ditunda terlebih dahulu dan meminta Jokowi membentuk tim pencari fakta. “Kami tim Hotman 911 selaku kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat, kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu, agar Pak Jokowi mencari tim pencari fakta yang netral,” ucap Hotman.
Hotman Paris Hutapea menyatakan kasus kliennya tak akan mendapat keadilan hukum meski Pegi alias Perong dinyatakan bersalah. “Jadi, sekali lagi ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Pegi,” katanya. Hotman menjelaskan, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tahun 2016 tertulis jelas adanya dua pelaku dalam daftar pencarian orang (DPO) bernama Andi dan Dani. Peran Andi dan Dani dijelaskan secara rinci dalam BAP itu. Mereka dinyatakan menganiaya dan memerkosa Vina. (HPS)
